TRQ - 'Pengganti IGGI' Dijamin

From: apakabar@igc.apc.org
Date: Sun Apr 19 1992 - 15:03:00 EDT


Forwarded by jabrik:

Suara Pembaruan, 16 April 1992

 Cukup Besar, Dukungan Bagi RI
 Dalam Pembentukan Pengganti IGGI

 Washington (DC), 14 April
      Dukungan terhadap Indonesia dalam pembentukan forum
 konsultasi pembangunan pengganti IGGI (Inter-Govermental Group on
 Indonesia) terlihat cukup besar. Cukup banyak negara yang setuju
 Bank Dunia mengambil alih peran kepemimpinan forum konsultasi
 pembangunan bagi Indonesia. "Demikianlah hasil pembicaraan kita
 dengan para direktur eksekutif (Bank Dunia) dari sejumlah
 negara," tutur Gautam S. Kaji, Wakil Presiden Bank Dunia Wilayah
 Asia Timur dan Pasifik.

      Kaji diwawancarai secara khusus oleh wartawan Pembaruan
 Albert Kuhon Senin (13/4) siang. Isi wawancara meliputi beberapa
 masalah pokok mengenai pembentukan forum pengganti IGGI. Baik
 menyangkut negara-negara yang akan menjadi donor, jumlah dan
 porsi bantuan Bank Dunia serta berbagai aspek lainnya seperti
 keterkaitan masalah lingkungan hidup dan hak azasi manusia dengan
 persyaratan bantuan.

      Sebagaimana diketahui, akhir Maret 1992 pemerintah Indonesia
 meminta Belanda membekukan segenap bantuannya serta tak lagi
 menyelenggarakan persidangan IGGI. Sebagai gantinya, Indonesia
 minta agar Bank Dunia membentuk forum konsultasi pembangunan bagi
 Indonesia sebagai pengganti IGGI. Pemerintah Indonesia juga minta
 agar Bank Dunia menggantikan kedudukan Belanda dalam kepemimpinan
 forum konsultasi itu.

      Gautam S. Kaji (51) menjabat Wakil Presiden Bank Dunia
 Wilayah Asia Timur dan Pasifik sejak 1 Desember 1991,
 menggantikan kedudukan Atilla Karaosmanoglu. Sebelumnya Kaji
 berjabatan Direktur II Wilayah Asia (1987-91) dan Direktur
 Departemen Program Wilayah Asia Timur dan Pasifik (1984-87). Ia
 memulai karirnya di lingkungan Bank Dunia tahun 1968.

Tak Berbeda
      Kaji menekankan, forum konsultasi pembangunan yang akan
 dibentuk guna menggantikan peran IGGI, tak akan berbeda banyak
 dengan yang ada sebelumnya. Sejauh ini, pihak Bank Dunia sudah
 cukup lama bekerjasama atau membantu pemerintah Indonesia,
 melalui forum IGGI.

      Selama itu Bank Dunia sudah memiliki dokumentasi mengenai
 kemajuan atau perkembangan pembangunan di Indonesia. Forum
 konsultasi yang akan dibentuk serta dipimpin oleh Bank Dunia akan
 melanjutkan pola dokumentasi yang selama ini dikembangkan dalam
 forum IGGI.

      "Secara substantif, saya tak melihat adanya kemungkinan
 perubahan yang mencolok," ujar Kaji. Baik perubahan dalam bentuk
 isi pertemuan-pertemuannya, maupun dalam pertimbangan-
 pertimbangan pengambilan keputusannya. "Singkatnya, tak banyak
 perubahan," Wakil Presiden Bank Dunia itu menekankan.

     Banyak Dukungan
      Kaji mengisahkan, dukungan terhadap kepemimpinan Bank Dunia
 dalam forum konsultasi pembangunan Indonesia (pengganti IGGI)
 terlihat sangat besar. Ia menilai dukungan itu hal yang lumrah.
 Selain itu, Bank Dunia memang sudah terbiasa melayani dan
 menyelenggarakan jasa penyaluran bantuan bagi sejumlah negara di
 dunia. Baik negara-negara besar maupun yang kecil. "Tak ada
 alasan Bank Dunia guna menolak permintaan Indonesia," kata Wakil
 Presiden Bank Dunia itu.

      Ia menilai permintaan pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia
 guna mengambil alih kepemimpinan Belanda dalam forum konsultasi
 pun bukan sesuatu yang istimewa. Permintaan tersebut diajukan
 setelah Indonesia menyatakan tak ingin lagi beroleh bantuan
 melalui forum IGGI.

      "Masalahnya sangat jelas. Indonesia adalah negara besar yang
 secara resmi memerlukan bantuan luar negeri dalam jumlah cukup
 banyak bagi pembangunannya. Kebutuhan itu perlu dipenuhi melalui
 suatu forum yang berstruktur organisasi rapih. Sehingga
 memungkinkan pertukaran pendapat antara Indonesia sebagai
 penerima bantuan dengan negara-negara donor sebagai pemberi
 bantuan," kata Kaji pula.

      Diakuinya, sampai kini tak ada alasan bagi Bank Dunia guna
 menolak permintaan pemerintah Indonesia. Yang penting Bank Dunia
 bisa yakin bahwa Indonesia memang benar-benar memerlukan bantuan.
 "Serta meyakinkan agar negara-negara donor percaya sehingga
 mereka bersedia berpartisipasi dengan suatu aturan main
 tertentu," ujar Kaji pula.

      Menurut pemantauannya dari pertemuan dengan para direktur
 eksekutif di lingkungan Bank Dunia, dukungan terhadap
 kepemimpinan Bank Dunia pada forum konsultasi pembangunan
 Indonesia cukup besar. Bahkan ada indikasi para anggota IGGI yang
 lama akan berperanan lagi dalam forum yang baru nanti.

      Tapi ditegaskannya, kesediaan negara-negara itu baru bisa
 benar-benar dipastikan setelah mereka menjawab undangan resmi
 Bank Dunia. Sebagaimana diketahui, pertemuan guna membahas
 pembentukan forum itu direncanakan diselenggarakan di Paris
 pertengahan tahun ini.

      Kaji mengelak mengulas masalah perbedaan pendapat antara
 pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Salah satu alasan
 pokok langkah pemerintah Indonesia meminta Belanda tak lagi
 memimpin IGGI adalah tindakan Belanda dinilai terlalu berbau
 intimidasi. Dengan menerima permintaan Indonesia, apakah tak
 berarti Bank Dunia menilai tuduhan Indonesia kepada Belanda itu
 terbukti? "Itu urusan bilateral Indonesia dengan Belanda. Saya
 tak pantas mencampurinya," ujar Kaji tegas.

      Ia juga menolak menjelaskan kemungkinan Belanda menjadi
 anggota donor dalam forum yang akan dibentuk. Secara umum
 dikatakannya, semua negara yang pernah tergabung dalam IGGI
 bersetuju guna menjadi anggota forum yang baru. Kaji tak bersedia
 menyebut para anggota itu secara rinci. Karena tanggapan resmi
 masing-masing negara baru akan muncul setelah ada undangan resmi.
 "Sebelum itu saya tak bisa memberi jawaban yang pasti," tukasnya.

      Ia mengelak pula memberitahukan kemungkinan penambahan
 jumlah negara-negara donor dalam forum yang akan dibentuk. Sejauh
 ini, para anggota IGGI terdiri 13 negara ditambah lima lembaga
 dunia dan Masyarakat Eropa. Antara lain Bank Dunia, Jepang, Bank
 Pembangunan Asia atau ADB (Asian Development Bank), Amerika
 Serikat, Perancis, Belanda, Jerman, Program Pembangunan PBB
 (Perserikatan Bangsa-bangsa) atau UNDP, Kanada, Australia,
 Inggeris, Australia serta Swiss.

Tak Berubah
      Dalam tahun anggaran 1991/92, bantuan yang disalurkan
 melalui IGGI kepada Indonesia seluruhnya 4,76 milyar dolar AS. Di
 antaranya Bank Dunia 1,63 milyar dolar AS (34,4 persen), Jepang
 1,32 milyar dolar As (27,8 persen), ADB 1,1 milyar dolar AS (23,1
 persen), AS 0,133 milyar dolar AS (2,8 persen) dan Perancis 0,112
 milyar dolar AS (2,3 persen). Kelima anggota IGGI tersebut
 memberi bantuan 90,3 persen dari seluruh bantuan multilateral
 kepada Indonesia yang disalurkan lewat forum IGGI.

      Kaji menegaskan, sejauh ini ia tak melihat adanya alasan
 bagi Bank Dunia guna mengubah kebijaksanaan pemberian bantuan
 kepada Indonesia. Namun ditekankannya berkali-kali, pemberian
 bantuan Bank Dunia tidak berorientasi jumlah. Nilai bantuan
 tergantung pada jenis dan mutu proyek-proyek pembangunan yang
 dibiayai.

      Kata Kaji, Bank Dunia tak memulai proyek dengan
 memperhitungkan angkanya. Melainkan dengan mengkaji jenis serta
 mutu masing-masing proyek. "Bukan angkanya yang ingin dicapai.
 Nilainya dipengaruhi oleh banyak faktor," Wakil Presiden Bank
 Dunia itu menegaskan.

    Lingkungan Hidup
      Diterangkannya pula, masalah lingkungan hidup kini memang
 merupakan salah satu pertimbangan kritis dalam penyaluran bantuan
 Bank Dunia. Namun, pertimbangan kelestarian alam dan lingkungan
 hidup sebagai aspek pembangunan, bukan cuma diterapkan dalam
 pembangunan di Indonesia saja. "Isu tersebut merupakan
 pertimbangan kritis yang diberlakukan secara umum oleh Bank
 Dunia," Kaji menguraikan.

      Diuraikannya, pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini sudah
 terlihat cukup banyak memperhatikan masalah kelestarian alam dan
 penjagaan lingkungan hidup. Hal itu tercermin dari sikap maupun
 pernyataan beberapa menteri Indonesia serta Presiden Soeharto
 sendiri. "Kalau toh ada pertimbangan dampak lingkungan hidup
 dalam bantuan Bank Dunia, bukan berarti cuma Bank Dunia yang
 menginginkan hal itu. Melainkan pemerintah Indonesia sendiri
 sudah menaruh perhatian khusus mengenai hal itu. Dan memang
 seharusnya begitu," katanya.

      Dijelaskannya pula, beberapa aspek lain seperti soal hak
 azasi manusia pun bukan mustahil diperhitungkan. Karena, salah
 satu faktor yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan
 ekonomi, menurut kacamata Bank Dunia, adalah pelaksanaan
 pemerintahan di suatu negara. Baik atau tidaknya pelaksanaan
 pemerintahan di suatu negara terlihat dari mutu peraturan
 perundang-undangan, kejelasan peraturan, mutu pengambilan
 keputusan, pelaksanaan hukum dan lainnya.

      Menurut Kaji, pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya
 dengan pelaksanaan pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap
 kegiatan ekonomi maupun keberhasilan kegiatan ekonomi, sangat
 tergantung pada baik-buruknya pelaksanaan pemerintahan. "Hal itu
 sudah menjadi pendekatan umum Bank Dunia. Bukan sesuatu yang
 diberlakukan secara khusus bagi Indonesia," kata Kaji lagi.

Ke Jakarta
      Dalam waktu dekat ini, Kaji akan berkunjung selama sekitar
 10 hari ke Indonesia. Diperkirakan ia akan tiba di Jakarta akhir
 April ini dan berada di Indonesia sampai awal Mei. "Guna mengenal
 Indonesia dari dekat," katanya.

      Melalui kunjungannya itu, Kaji berusaha mengerti keadaan
 Indonesia dan berkenalan lebih jauh dengan para pejabat tinggi
 ekonomi di Indonesia. Kunjungan tersebut memang sudah
 direncanakannya sejak ia mulai menjalankan tugas sebagai Wakil
 Presiden Bank Dunia Wilayah Asia Timur dan Pasifik. Indonesia
 adalah salah satu negara besar yang ada di Asia Timur yang belum
 dikenalnya secara pribadi.

      Kaji mengakui pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun
 1985, setelah ia mengikuti persidangan BAnk Dunia di Korea
 Selatan. Dalam kesempatannya berkunjung ke Jakarta, Kaji juga
 akan membahas lebih jauh beberapa hal teknis dan strategis
 sehubungan pembentukan forum pengganti IGGI. ***