Kejahatan Kerah Putih

From: apakabar@clark.net
Date: Sun Jan 22 1995 - 13:34:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Forwarded message:
From apakabar Sun Jan 22 14:32 EST 1995
Path: news.clark.net!news.sprintlink.net!howland.reston.ans.net!news2.near.net!news.delphi.com!usenet
From: HERTADI@delphi.com
Newsgroups: alt.culture.indonesia,soc.culture.indonesia
Subject: DPR: Pelaku Kejahatan Kerah Putih harus Ditindak Tegas
Date: 22 Jan 1995 14:49:34 GMT
Organization: Delphi Internet Services Corporation
Lines: 40
Message-ID: <3ftr9u$cog@news1.delphi.com>
NNTP-Posting-Host: bos1d.delphi.com
Xref: news.clark.net alt.culture.indonesia:6066 soc.culture.indonesia:18868
Apparently-To: apakabar
Content-Type: text
Content-Length: 1771

DPR: Pelaku Kejahatan Kerah Putih harus Ditindak Tegas

JAKARTA,
Kalangan anggota DPR minta pelaku kejahatan kerah putih (white
collar crime) harus ditindak tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan
hukum yang berlaku. "Jangan hanya sekedar diramaikan di media massa,"
kata Wakil Ketua Koamisi VI, Budi Hardjono, kemarin.

Untuk kasus-kasus yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, menurut
wakil rakyat dari F-PDI itu, penyidik harus memberikan penjelasan
kepada masyarakat tentang kelanjutan tindakan yang telah diambil.
"Yang dikhawatirkan, jangan sampai masalah-masalah demikian justru
diselesaikan dib awah tangan," kata Budi.

Anggota Dewan ini mengatakan, aksus ekspor fiktif, setelah penyidikannya
tuntas dan terdapat bukti-bukti kuat, hendaknya segera diajukan ke
pengadilan.

"Kita harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, lebih-lebih dalam
memberantas tindak pidana ekonomi dengan cara canggih, yang jelas
hanya bisa dilakukan pengusaha "white collar crime" kelas internasional,"
katanya.

Kasus demikian, menurutnya, jelas perlus egera diproses di pengadilan untuk
dibuktikan. Ini mengingat kasus kriminal seperti itu berdampak luas,
merugikan negara dan mencoreng citra kredibilitas bangsa.

Budi berpendapat, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat sejumlah pelaku
kejahatan kerah putih canggih demikian. Namun sejauh ini belum terungkap.
"Tapi kalau berhasil diungkap, ambil tindakan hukum secara tegas sesuai
undang-undang yang berlaku," katanya.

Dampak negatif yang ditimbulkan ekspor fiktif, adalah menjadikan data yang
dihimpun instansi resmi menjadi semu. Pada akhirnya menghasilkan kesimpulan
yang semu pula, karena tidak didasarkan gambaran yang sebenarnya. "Itu jelas
merugikan negara," kata Budi.

(Republika, Jumat, 20 Januari 1995)