Rudini: Apa Itu 'Stabilitas Nasiona

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Jan 28 1995 - 15:55:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Subject: Rudini: Apa Itu 'Stabilitas Nasional?'

Forwarded message:
From apakabar Sat Jan 28 14:55 EST 1995
Path: news.clark.net!news.sprintlink.net!howland.reston.ans.net!news2.near.net!news.delphi.com!usenet
From: HERTADI@delphi.com
Newsgroups: soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia
Subject: Rudini: Stabilitas Bukan Hukuman Politik Rakyat
Date: 28 Jan 1995 15:23:37 GMT
Organization: Delphi Internet Services Corporation
Lines: 82
Message-ID: <3gdnhp$jm2@news1.delphi.com>
NNTP-Posting-Host: bos1c.delphi.com
Xref: news.clark.net soc.culture.indonesia:19160 alt.culture.indonesia:6294
Apparently-To: apakabar
Content-Type: text
Content-Length: 4123

Rudini:
Stabilitas Bukan Hukuman Politik Rakyat

Jakarta, Kamis, Mdk
Stabilitas nasional tidak identik dengan restriksi-restriksi,
larangan-larangan dan penghukuman kegiatan politik rakyat. Karena dalam
perspektif Pancasila, stabilitas nasional seharusnya diartikan sebagai
kebersamaan dan kegotongroyongan dari seluruh warga negara untuk
bersama menciptakan keseimbangan kehidupan yang kondusif meningkatkan
kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan nasional.

Demikian dikemukakan Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Nasional
(LPSI) Jend (Purn) Rudini pada Orasi 50 tahun Indonesia merdeka, di
Jakarta, Kamis (26/1).

Acara itu diselenggarakan berkaitan dengan diluncurkan nomor perdana
majalah Tiras. Ikut hadir pada kesempatan itu berbagai tokoh yang aktif
di pemerintahan, para praktisi dan pakar hukum, budayawan serta politisi.
Antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (PAN) TB Silalahi,
Roekmini Koesoema Astoeti, Matori Abdul Djalil serta sejumlah wartawan
dari berbagai media massa dan elektronik.

"Politik stabilitas di masa lalu mendapat kritik tajam dari masyarakat.
Apalagi yang sering merasakan dan menanggung resikonya dari kebijakanitu adalah
pers. Karena dalam banyak hal dan kejadian, pers sering bersentuhan dengan
hak-hak politik rakyat tentang kebebasan," kata Rudini, yang juga mantan
Menteri DalamNEgeri.

Karena pesentuhan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat, menurut
Rudini, politik stabilitas bagi siapapun menjadi dilema. Yakni antara
mewujudkan idealisme dan kenyataan di lapangan. "Tapi pada hakekatnya
kenyataan jugalah yang menentukan apakah kehidupan bangsa kita itu sudah
dikatakan melaksanakan pengamalan Pancasila," ujarnya.

Namun dia menambahkan, pada umur yang relatif muda, wajar-wajar saja bagi
suatu negara bila masih belum menemuka format yang pas, yang dapat
menterjemahkan amanat konstitusi 1945 ke dalam wujud yang nyata dalam semua
aspek kehidupan. Yang penting adalah bagaimana menerapkan Pancasila yang
mengandung ajaran kebersamaan dan kegotongroyongan itu pada kehidupan
politik, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih baik dari yang sudah-sudah,
terlebih dalam bentuk perbuatan dan keteladanan.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan suatu upaya kebersamaan. Upaya bersama itu
merupakan juga manifestasi dari warna negara yang bertanggungjawab.

"Upaya tersebut harus dimulai dengan menegakkan saling percaya antar lapisan
masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga tidak selalu
dipengaruhi jiwa curiga," tegasnya.

Rudini menguraikan, bahwa selama 50 tahun ini gejolak politik yang mengancam
kelangsungan kehidupan kesatuan Republik Indonesia ayang berdasarkan
Pancasila dilukiskan oleh sejumlah peristiwa seperti gerakan PKI Madiun,
PRRI Permesta, DI/TII dan G30S/PKI. "Di samping itu kita mengalami gejolak
politik dalam berlatar belakang ekonomi seperti peristiwa Malari 1974
yang berdampak cukup luas di masyarakat."

Gejolak sosial
Rudini juga menekankan, dari pengalaman kita sangat mengenal karakteristik
SARA dalam konteks kesenjangan sosial sebagai kekuatan destruktif yang dapat
meniadakan hasil-hasil pembangunan yang kita capai dengan susah payah selama
ini.

Melihat gelagat ini dengan merebaknya isu-isu ketidakadilan, ketidakpastian
dan kesenjangan, serta isu penyakit sosial lainnya, gejolak tersebut bukan
tidak mungkin berlanjut di masa mendatang. "Karena itu pula diperkirakan
bahwa politik stabilitas akan berlanjut," ujarnya.

Berbicara tentang keterbukaan, Rudini mengemukakan bahwa keterbukaan yang
harus dikembangkan ialah keterbukaan dalam perspektif Pancasila. Yaitu,
keterbukaan yang diletakkan dalam rangka mencegah timbulnya kembali paham
primordial, pertentangan ideologi yang berlarut, konflik SARA, dan penyakit
sosial lainnya, yang pernah menjerat satu dasa warsa pada awal kemerdekaan.
Di lain pihak, katanya, harus dijaga agar keterbukaan tidak dijadikan alat
manipulasi politik oleh siapapun juga bagi kepentingan-kepentingan sepihak.
Betapapun, Rudini mengajak semua yang hadir menyongsong masa depan dengan
lebih optimis.

(Merdeka, Jumat, 27 Januari 1995)

Rainbow V 1.11 for Delphi - Test Drive