Peta-Peta Sipadan-Ligitan

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Feb 17 1995 - 15:21:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Forwarded message:
From apakabar Fri Feb 17 10:36 EST 1995
Path: news.clark.net!news.sprintlink.net!howland.reston.ans.net!news.cac.psu.edu!news.pop.psu.edu!hudson.lm.com!newsfeed.pitt.edu!uunet!news.delphi.com!usenet
From: HERTADI@delphi.com
Newsgroups: soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia
Subject: Pencantuman Sipadan-Ligitan dalam Peta Indonesia
Date: 17 Feb 1995 04:57:04 GMT
Organization: Delphi Internet Services Corporation
Lines: 123
Message-ID: <3i1ab0$kcd@news1.delphi.com>
NNTP-Posting-Host: bos1d.delphi.com
Xref: news.clark.net soc.culture.indonesia:20409 alt.culture.indonesia:6773
Apparently-To: apakabar
Content-Type: text
Content-Length: 6422

Pencantuman Sipadan-Ligitan dalam Peta Indonesia
Malaysia Belum Ajukan Protes

Jakarta, Kompas
Dirjen Politik Departemen Luar Negeri Izhar Ibrahim menegaskan,
Malaysia baru memasukkan Sipadan-Ligitan dalam peta nasionalnya pada
tahun 1969. Padahal kedua pulau itu sudah ada dalam peta nasional
Indonesia jauh sebelum itu.

"Jadi sebetulnya Malaysialah yang mencaplok kedua pulau itu ke dalam
petanya tahun 1969. Malaysia tidak bisa menunjukkan bahwa sebelum tahun
1969 Sipadan dan Ligitan pernah masuk dalam peta nasional mereka. Ini
kartu troef kita," katanya.

Hal itu antara lain mengemuka dalam brifing Dirjen Politik Izhar Ibrahim
dengan Komisi I DPR RI, Selasa (14/2), di Jakarta, yang dipimpinan
Aisyah Aminy (F-PP) dan BN Marbun (F-PDI). Anggota Komisi I mempertanyakan
pernyataan Menlu Malaysia Abdullah Badawi di media massa, bahwa Malaysia
tengah menyelidiki laporan-laporan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan dalam
wilayah kedaulatan Indonesia di dalam peta nasionalnya. "Sejauh kami tahu,
dua pulau itu adalah milik kami," kata Abdullah Badawi.

Izhar juga mengemukakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat protes
resmi dari Pemerintah Malaysia yang menyangkut pencantuman Sipadan-Ligitan
dalam peta nasional Indonesia. "Saya juga baru baca di koran. Jadi saya belum
bisa memberi komentar apa sesungguhnya yang diprotes Abdullah Badawi,"
katanya.

Kepada pers Izhar mengatakan, peta Indonesia - khususnya yang menyangkut
Sipadan dan Ligitan - dibuat berdasarkan konvensi tahun 1891. "Hal ini juga
merupakan dasar pendirian kita bahwa Sipadan Ligitan adalah milik kita,"
katanya.

Lebih jauh dikatakan, tahun 1967 berlangsung pertemuan teknis tentang hukum
laut antara Indonesia - Malaysia. Pada pertemuan itu, Indonesia menegaskan
wilayahnya. "Lalu mereka (pihak Malaysia) bilang oh bukan itu (Sipadan-Ligitan)
milik kita. Tapi karena saat itu Indonesia-Malaysia baru saja selesai
konfrontasi, maka masing-masing pihak sama-sama mengerti dan sepakat menuda
masalah tersebut," katanya. Namun tahun 1969 Malaysia memasukkan kedua pulau
itu dalam peta nasional mereka dan tahun 1983 mengeluarkan Undang-undang
mengenai hal itu.

Tidak takut
Dalam rapat dengan Komisi I, Izhar menegaskan, Indonesia sama sekali tidak
takut akan ajakan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa itu melalui Mahkamah
Internasional (ICJ). Namun Indonesia lebih memilih hal itu diselesaikan melalui
ASEAN Hight Council (Dewan Tinggi ASEAN). "Kalau kita langsung ke ICJ, itu
berarti ASEAN tidak percaya terhadap produk yang dibikinnya sendiri," kata
Izhar sambil menambahkan bahwa kemungkinan menmpuh jalur ICJ tertap terbuka.
Bahkan sebelum menempuh jalur ASEAN pun, lanjutnya, masih ada tingkatan-
tingkatan bilateral yang bisa ditempuh, baik itu berupa jalur informal,
tingkat menteri maupun tingkat kepala negara.

Mengenai langkah-langkah Malaysia yang mengklaim wilayah itu sebagai kawasan
wisata, termasuk melakukan pembangunan hotel di sana, Izhar mengatakan bahwa
Indonesia sudah membuat surat-surat diplomatik yang bernada protes. "Namun
protes itu berlangsung dari kedua belah pihak, karena kapal-kapal patroli
kita pun ada yang datang ke sana," katanya.

Pada kesimpulannya, Komisi I mengimbau Pemerintah Indonesia agar tidak lamban
dalam menangani masalah Sipadan-Ligitan, sehingga tidak terkesan Indonesia
berada di posisi terbelakang. "Fakta bahwa Malaysia baru memasukkan Sipadan-
Ligitan dalam peta nasionalnya tahun 1969, dapat digunakan sebaik-baiknya
oleh Indonesia," kata Aisyah Aminy.

Dipromosikan
Menurut Antara Pulau Sipadan yang disengketakan secara gencar dipromosikan
pengelola wisata selam swasta Malaysia pada majalah Asian Diver edisi
Desember 1994/Januari 1995 yang terbit di Singapura. Iklan ajakan menyelam
pada majalah itu tercatat sampai empat kali dipromosikan empat pengelola
wisata selam yang berbeda.

Para penyelam ataupun yang berminat menyelam diminta datang ke pulau itu
untuk melihat "surga di bawah air" yang ada di sana.

"Bayangkan Anda menyelam di air yang hangat dan tenang ditemani ribuan ikan
warna-warni yang bergerak di antara batu-batu karang yang juga berwarna-warni
lalu sekumpulan penyu bergerak di air yang biru, begitu dekat untuk Anda raih
dan sentuh," demikian bunyi iklan itu.

Iklan yang lain menyebut, Sipadan adalah salah satu dari lima tempat penyelaman
yang paling indah di dunia. Juga ada pernyataan bahwa Sipadan adalah tempat
penyelam yang spektakuler di dunia. Pengelola wisata selam tersebut seluruhnya
berada di Sabah, Malaysia timur.

Milik Indonesia
Menurut pakar hukum internasional yang tak mau disebut namanya, kepada Kompas
mengatakan bahwa pulau itu sebenarnya termasuk milik Indonesia berdasarkan
perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1891.

Pulau itu juga diberlakukan sebagai pulau Indonesia dalam pemberian daerah
kerja pertambangan migas walaupun dalam pemetaan tidak termasuk dalam UU No
4/60. Itu tak berarti bukan milik Indonesia karena tak masuk dalam garis
pangkal. Ternyata di luar garis pangkal pun ada sejumlah pulau Indonesia.
"Rupanya kita sudah mengadakan koreksi terhadap peta lama. Pulau-pulau yang
tidak tercantum dulu kini sudah dimasukkan.

Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah kita baru memasukkannya," jelasnya.
Selanjutnya dikatakan, Malaysia mengkalim dari dulu pulau itu sudah
dimasukkan ke dalam petanya. Namun itu tak berarti mereka benar. Mungkin
mereka memasukkanya ke dalam peta tanpa informasi lengkap.

Hal itu yang menimbulkan sengketa. Kedua pihak memiliki alasan dan pendirian
masing-masing. Bahwa itu tak dimasukkan peta tahun 1960, karena tak masuk
general direction of the coast (arah umum pantai), itu bisa saja. Memang
ada beberapa pulau yang tak masuk peta lama namun karena sekarang lebih
akurat.

Tak berkomentar
Sementara itu Kepala Bidang Penerangan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta,
Syed Mohammed bin Syed Baharum seperti dikutip salah satu stafnya menyatakan
tidak bersedia memberikan komentar terhadap pernyataan Menlu Abdullah Badawi
bahwa pihaknya akan meneliti laporan bahwa Indonesia akan memasukkan Sipadan
dan Ligitan dalam petanya yang baru.

Dalam pemberitaan di koran-koran Malaysia disebutkan, Kepala Badan Koordinasi
Pemetaan dan Survai Paul Suharto menyatakan akan memasukkan dua pulau itu
dalam peta edisi terakhir Indonesia. Ia dilaporkan mengatakan Jakarta akan
melanjutkan rencana itu walaupun pemilikan pulan itu belum terselesaikan.

(Kompas, Rabu, 15 Februari 1995)