Suksesi Menurut UUD

From: apakabar@clark.net
Date: Thu May 18 1995 - 17:07:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

From apakabar@clark.net Thu May 18 12:41:26 1995
Received: from wind.worldbank.org (wind.worldbank.org [138.220.3.21]) by igc3.igc.apc.org (8.6.12/Revision: 1.6 ) with ESMTP id MAA25086 for <indonesia-l@igc.apc.org>; Thu, 18 May 1995 12:41:24 -0700
Received: from mr.worldbank.org by worldbank.org (PMDF V4.3-10 #7413)
 id <01HQNIQ5YLQ899FAZN@worldbank.org>; Thu, 18 May 1995 15:24:09 -0500 (EST)
Received: with PMDF-MR; Thu, 18 May 1995 19:19:29 EST
MR-Received: by mta WBHQB1; Relayed; Thu, 18 May 1995 19:19:29 -0500
MR-Received: by mta EARTH; Relayed; Thu, 18 May 1995 20:21:27 -0500
Alternate-recipient: prohibited
Disclose-recipients: prohibited
Date: Thu, 18 May 1995 19:05:00 -0500 (EST)
From: Yusri Harun IECSE 33820 <YHARUN@worldbank.org>
Subject: Suksesi menurut UUD -- Utk. Sani
To: indonesia-l@igc.apc.org
Message-id: <01HQNIXKQ4Z299FAZN@mr.worldbank.org>
MIME-version: 1.0
Content-type: TEXT/PLAIN; CHARSET=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Posting-date: Thu, 18 May 1995 19:18:00 -0500 (EST)
Importance: normal
Priority: normal
X400-MTS-identifier: [;92919181505991/3920864@WBHQB]
A1-type: MAIL
Hop-count: 2

Sani,

Ayah saya seorang doktor dibidang hukum tata-negara yang kebetulan
mengerti sekali masalah jabatan kepresidenan dan suksesi. Bagi saya, ada
dua hal yang menarik dari pemikiran ayah saya.

Pertama, dia mengatakan dalam thesisnya (kalau tidak salah, maklum saya
harus ngecek dulu berhubung saya lupa dimana saya menaruh thesisnya ayah
saya, tapi saya yakin betul) bahwa masa jabatan presiden Suharto lebih
lama jika dibandingkan dengan seluruh raja yang pernah berkuasa di Jawa.
(Jadi bukan baru cuman seminggu, seperti si Dirjen Peternakan Kambing
Bandot atawa Domba)

Kedua, ada sedikit kelemahan/kekurangan dalam pasal yang mengatur masalah
pemilihan presiden. Dimana dalam salah satu pasal di UUD 45 dikatakan
bahwa presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan setelah itu dapat
dipilih kembali. Nah, kata 'kembali' tsb menurut ayah saya ada baiknya
jika dirubah, karena 'kembali' dapat berarti dipilih untuk kedua atau
ketiga kali, dsb. (tidak memiliki batas). Lain halnya di Amerika dimana
presiden hanya dapat memimpin selama dua kali masa jabatan.

Dibawah ini saya lampirkan artikel yang ditulis oleh ayah saya di majalah
hukum dan pembangunan. Semoga bermanfaat bagi anda dan netter lainnya.

Salam,
Yusri Harun

MASALAH SUKSESI PRESIDEN

H. Harun Alrasid

Di negara yang berbentuk monarki, raja atau ratu mempunyai masa jabatan
yang tidak terbatas. Suksesi terjadi jika ia wafat, turun tahta atau
sebab lainnya. Masa jabatan Presiden di negara yang berbentuk Republik
sudah tertentu jangka waktunya. Dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia tidak ada pembatasan mengenai pemilihan kembali Presiden
sehingga tidak tertutup kemungkinan Presiden yang mengakhiri masa
jabatannya akan terpilih kembali. Pasal 8 UUD1945 junctis Tap MPR No.
IV/MPR/1973 dan MPR No. III/MPR/1978 mengatur masalah suksesi Presiden.

Dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi organisasi cendekiawan pada
tanggal 28 Oktober 1994 dan dalam pertemuan dengan pimpinan BP 7 pada
tanggal 5 November 1994, Presiden Soeharto kembali menyinggung masalah
suksesi. Bahkan hal ini menjadi tajuk rencana sebuah surat kabar di
ibukota (Harian Republika, 31 Oktober 1994).
Pertama tama perlu diketahui bahwa yang akan terjadi dalam bulan Maret
tahun 1998, dan selanjutnya secara berkala setiap lima tahun sekali,
lazim disebut "Pemilihan Presiden" (Presidential Election). Menurut
sistem ketatanegaraan kita sekarang ini tidak ada pembatasan mengenai
pemilihan kembali Presiden, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa
Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali.
Di negara negara yang berbentuk monarki, Raja atau Ratu tidak mempunyai
masa jabatan yang tertentu jangka waktunya, sehingga suksesi Raja atau
Ratu (Royal Succession) terjadi jika Raja atau Ratu wafat, turun tahta
(seperti yang terjadi pada Raja Inggeris Edward VIII pada tahun 1936 demi
cintanya pada Mrs. Simpson), atau sebab lainnya. Di negeri Belanda,
kaidah kaidah hukum mengenai suksesi dicantumkan di dalam UndangUndang
Dasar (Bab Kedua, Bagian Kesatu yang judulnya "Tentang Suksesi Mahkota"
(Van de Troonopvolging).
Di negara negara yang berbentuk republik, berlainan dengan Raja atau
Ratu, Presiden mempunyai masa jabatan yang tertentu jangka waktunya. Masa
jabatan Presiden di Amerika ialah empat tahun, di Indonesia lima tahun.
Suksesi Presiden (Presidential Succession) akan terjadi jika jabatan
Presiden lowong dalam jangka waktu masa jabatan Presiden. Dalam hal ini
terdapat dua kemungkinan:
Pertama, pada waktu jabatan Presiden lowong, jabatan Wakil Presiden tidak
lowong, sehingga Wakil Presidenlah yang akan menggantikan Presiden. Hal
ini diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: "Jika Presiden mangkat,
berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,
ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".
Jadi, dalam pasal tersebut ada diatur tentang tiga macam dasar pergantian
Presiden. Perlu dicatat bahwa dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga lembaga
Tinggi Negara, yang kemudian diganti oleh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978, ada diatur tentang dasar
pergantian yang keempat, yaitu pemberhentian Presiden karena melanggar
haluan Negara (Pasal 4). Dengan demikian, pada hakikatnya telah terjadi
perubahan undang undang dasar sehingga Pasal 8 UUD 1945 seharusnya
berbunyi sebagai berikut:
"Jika Presiden mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajiban atau
diberhentikan dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden
sampai habis waktunya".
Kemungkinan kedua mengenai Suksesi Presiden ialah jika jabatan Presiden
lowong dalam jangka waktu masa jabatannya sedangkan, pada waktu yang
bersamaan, jabatan Wakil Presiden juga lowong. Dalam hal ini, menurut
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan
Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan, terjadi pemangkuan
sementara jabatan Presiden. Muncullah jabatan Pemangku Sementara Jabatan
Presiden yang diisi oleh tiga orang Menteri secara kolegial, yaitu
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan
[Pasal 5 ayat (2)].
Ketentuan tersebut, menurut hemat saya, tidak memenuhi cita demokrasi
karena yang ditunjuk untuk menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden
bukan dari lembaga yang mewakili rakyat. Juga tidak praktis karena
jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden diisi oleh lebih dari satu
orang, sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan.
Selain dari itu ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat juga dapat menimbulkan impasse karena kewenangan Pemangku
Sementara Jabatan Presiden terbatas pada pelaksanaan pekerjaan Presiden
sehari hari [Pasal 5 ayat (3)].
Perlu dicatat bahwa pada masa Republik Pertama (1945 1949) pernah
dikeluarkan Undang Undang No. 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku
Sementara Jabatan Presiden. Pada waktu itu yang ditunjuk oleh Pembuat
Undang Undang ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Prioritas kedua ialah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang Undang itu memenuhi cita
demokrasi, karena penjabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Presiden
ialah dari Lembaga Perwakilan Rakyat yang lazimnya merupakan "elective
position", penjabat hasil pemilihan, bukan hasil pengangkatan, seperti
Menteri. Pemangku Sementara Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal
(eenmansambt), yaitu hanya diisi oleh satu orang penjabat. Dan
kompetensinya tidak dibatasi pada pekerjaan sehari hari.
Berdasarkan undang undang tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949, Mr.
Assaat, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang pada waktu itu
berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Pemangku Sementara
Jabatan Presiden Republik Indonesia (Yogya), karena Presiden Sukarno
menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Wakil Presiden Hatta
menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Jadi, dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia, sudah terdapat preseden mengenai Pemangku
Sementara Jabatan Presiden yang sifatnya demokratis, praktis, dan
"doelmatig" .
Di Amerika Serikat, dalam hal yang sama, juga pengisian jabatan Presiden
dilakukan secara demokratis dan praktis. Menurut Presidential Succession
Act 1947 (lihat Lampiran), yang mengisi jabatan Presiden ialah Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat, prioritas kedua Ketua Senat, dan prioritas
ketiga baru Menteri, menurut urut urutan yang telah ditetapkan, yaitu
Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan
seterusnya.
Bahkan ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang Undang Amerika
Serikat itu juga bersifat ekonomis karena tidak perlu diadakan sidang
Kongres atau pemilihan umum khusus untuk mengisi jabatan Presiden.
Presiden Gerald Ford menjadi Presiden tanpa melalui pemilihan sama sekali
(The unchosen President).
Berbeda dengan ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, yaitu dalam waktu selambat lambatnya satu bulan sesudah
terjadinya lowongan jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden, Majelis
Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang istimewa untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden yang akan meneruskan sisa masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan sebelumnya [Pasal 5 ayat
(l)].
Mungkin tidak disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa untuk
sekali sidang diperlukan biaya sekitar 10 milyar rupiah. Uang ini akan
mubazir kalau penyelenggaraan sidang istimewa sudah dekat waktunya dengan
sidang umum.

L A M P I R A N

PUBLIC LAW CHAPTER 264 JULY 18, 1947

AN ACT

To provide for the performance of the duties of the office of President
in case of the removal, resignation, death, or inability both of the
President and Vice President.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United
States of America in Congress assembled, That
(a) (l) if, by reason of death, resignation, removal from office,
inability, or failure to quality, there is neither a President nor Vice
President to discharge the powers and duties of the office of President,
the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation
as Speaker and as Representative in Congress, act as President.
(2) The same rule shall apply in the case of the death, resignation,
removal from office, or inability of an individual acting as President
under this suhsection.

(h) If, at the time when under subsection (a) a Speaker is to begin the
discharge of the powers and duties of the otfice of President, there is
no Speaker or the Speaker fails to quality as Acting President, then the
President pro tempore of the Senate shall, upon his resignation as
President pro tempore and as Senator, act as President.

(c) An individual acting as President under subsection (a) or subsection
(b)
shall continue to act until the expiration of the then current
Presidential
term, except that
(l) if his discharge of the powers and duties of the office is founded in
whole or in part on the failure of both the President elect and the Vice
President elect to quality, then he shall act only until a President or
Vice President qualifies; and
(2) if his discharge of the powers and duties of the office is founded in
whole or in part on the inability of the President or Vice President,
then he shall act only until the removal of the disability of one of such
individuals.

(d) (1) if, by reason of death, resignation, removal from office,
inability, or failure to quality, there is no President pro tempore to
act as President under subsection (b), then the officer of the United
States who is highest on the following list, and who is not under
disability to discharge the powers and duties of the office of President
shall act as President: Secretary of State, Secretary of the Treasury,
Secretary of the Navy, Secretary of the Interior, Secretary of
Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Labor. (2) An individual
acting as President under this subsection shall continue so to do until
the expiration of the term current Presidential term, but not after a
qualified and prior entitled individual is able to act, except that the
removal of the disability of an individual higher on the list contained
in paragraph (1) or the ability to qualify on the part of an individual
higher on such list shall not terminate his service.
(3) The taking of the oath of office by an individual specifled in the
list in paragraph (1) shall be held to constitute his resignation from
the office by virtue of the holding of which he qualifies to act as
President.

(e) Subsections (a), (b), (c), and (d) shall apply only to such officers
as are eligible to the office of President under the Constitution.
Subsection (d) shall apply only to officers appointed, by and with the
advice and consent of the Senate, prior to the time of the death,
resignation, removal from office, inability, or failure to quality, of
the President pro tempore, and only to officers not under impeachment by
the House of Representatives at the time the powers and duties of the
office of President devolve upon them.

(f) During the period that any individual acts as President under this
Act, his compensation shall be at the rate then provided by law in the
case of the President.

(g) Sections l and 2 of the Act entitled "An Act to provide for the
performance of the duties of the office of President in case of the
removal, death, resignation, or inability of both the President and Vice
President", approved January l9, 1886 (24 Stat. l; U.S.C., 1940 edition,
title 3, secs. 21 and 22), are repealed.

Approved July 18, 1947

H. Harun Alrasid, dilahirkan di Pendopo (Palembang) pada tanggal 6
Pebruari 1930. Menamatkan studinya pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (1962) dan menjadi asisten Prof. Mr. Djokosoetono (alm) dalam
matakuliah Hukum Tata Negara, mulai dari asisten mahasiswa (1956).
Menjabat Lektor Kepala sejak 1974 sampai sekarang. Bertugas sebagai
pegawai diperbantukan pada Sekretariat Jenderal dan InsI)ektorat Jenderal
Departemen Keuangan (1973 1984), kemudian diperbantukan pada Departemen
Luar Negeri, sebagai pegawai home staf KBRI di Washington, D.C. (1984
1987) dan kemudian dipindahkan ke KBRI Bangkok (1987 1991). Dia berhasil
mempertahankan disertasinya yang berjudul "Masalah Pengisian Jabatan
Presiden" di depan Senat Guru Besar Universitas Indonesia (1993),
sekarang memberikan kuliah Lembaga Kepresidenan pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (semester ganjil tahun akademis 1994/1995).