Suksesi Menurut UUD (r)

From: bts@antenna.nl
Date: Mon May 22 1995 - 18:57:00 EDT


Dalam diskusi antara Sani dan Yusri tentang suksesi presiden, ada sebuah
kata yang susah masuk kuping saya, yaitu kata SUKSESI.

Didalam kata suksesi, yang berasal dari bahasa latin successio,
terkandung pengertian warisan, dan didalam istilah yuridis, kata ini
memang lebih sering dipakai dalam hal jawat menjawat warisan di hukum
perdata.

Didalam istilah hukum tata negara (constitutional law) istilah suksesi
galibnya dipakai didalam penggantian raja atau ratu. Dan memang ada
warisan yang dijawat didalam penggantian raja atau ratu itu: seorang
putra atau putri mahkota mewarisi mahkota dan jabatan raja sepeninggal
raja atau ratu atau bila raja atau ratu mengundurkan diri (abdication).
Mahkota dan jabatan itu itu adalah milik keluarga (house) raja-raja itu
yang akan diwariskannya lagi kepada penggantinya nanti menurut adat
istiadat yang berlaku.

Di alam republik sebaliknya, presiden itu menduduki jabatan kepresidenan
melalui pemilihan umum. (Baik dalam sistem presiden kepala pemerintahan
(seperti di Amerika) atau presiden kepala negara (seperti di Jerman dan
Italia sekarang atau di Perancis di masa Republik ke III dan ke IV).
Presiden itu tidak memiliki jabatan itu, dia hanya dipercayakan untuk
menduduki jabatan itu. Pemilik jabatan itu adalah negara, artinya warga
negara. Dan karena presiden itu dipilih berdasarkan program yang
dijanjikannya untuk direalisir (dan bukan karena keturunannnya) maka para
pemilihnya (artinya warganegara) juga berhak, melalui wakilnya atau
langsung, mengontrol apakah presiden itu melaksanakan programnya atau
tidak.

Jadi ungkapan "Masaalah suksesi presiden" adalah contradictio in termini.

Tapi, okey, di Indonesia sekarang ini yang disebut republik itu hanya
namanya doang, pada hakikatnya kita hidup di alam kerajaan, persisnya di
alam Kerajaan Jawa (banyak istilah yang dipakai sekarang ini adalah
istilah-istilah dalam bahasa Jawa Kuno dan adat istiadat yang diturutkan
dalam kehidupan bernegara adalah juga adat istiadat Jawa). Dan ini sudah
berlangsung sejak tahun 1957, yaitu sejak bekas kolaborator fascis Jepang
Soekarno (kita jangan lupa bahwa orang ini bertanggung jawab terhadap
pengiriman seperempat juta Romusha ke Kanchanaburi di perbatasan Thailand
dan Burma) mengencingi, memberaki dan kemudian membunuh demokrasi dengan
Konsepsi Presidennya yang diikuti dengan Dekrit 5 Julinya. Sejak tahun
1957 itu, kata warganegara tidak ada maknanya lagi di Indonesia, orang
Indonesia telah menjadi hamba raja Jawa Soekarno yang amat bengis (hingga
tahun 1957, dibawah UUDS 50, orang Indonesia adalah warganegara Republik
Indonesia), dan sekarang ini hamba raja Jawa Soeharto yang tiap lubang
poranya belepotan darah orang (besar kemungkinan dialah yang
memerintahkan membunuh jendral Yani dan ketujuh jendral dan perwira lain
yang mati dibunuh tanggal 30 September malam menjelang tanggal 1 Oktober
tahun 1965; dialah yang memerintahkan membunuh Aidit yang sedang berada
dalam tahanan; dialah yang bertanggung jawab atas massaker sejuta lebih
manusia Indonesia di tahun 1965-1966; dialah yang memerintahkan membunuh
residivis dan bromocorah sepuluh tahun yang lalu. Dan daftar ini bisa
dipeperpanjang).

Dan jangan kita lupa, anak-anak Soeharto juga menganggap Indonesia itu
sebagai harta nenek moyangnya.

Jadi penggunaan kata suksesi sesungguhnya pada tempatnya adanya.

Betul, tapi kita kan sudah muak dengan Kerajaan Jawa ini, kita kan ingin
membangunkan kembali Republik yang pernah kita miliki antara tahun 1950
dan 1957?

Jusfiq HADJAR

GERAKAN DEMI HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN DEMOKRASI
LEIDEN (NEGERI BELANDA)