Dwi Fungsi ABRI

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Jun 15 1995 - 06:27:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Forwarded message:
From nicojt@server.indo.net.id Wed Jun 14 23:11 EDT 1995
Date: Thu, 15 Jun 1995 10:10:16 +0700
Message-Id: <9506150310.AA02582@server.indo.net.id>
X-Sender: nicojt@server.indo.net.id
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
Mime-Version: 1.0
To: apakabar@clark.net
From: nicojt@server.indo.net.id (Nico J. Tampi)
Subject: Dwi Fungsi ABRI
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Length: 11391

Artikel ini dimuat di Majalah GATRA, edisi 17 Juni 1995.
sebagai KOLOM - Selamat membaca.

; A.H.NASUTION*
; Tut Wuri Handayani
; SEKARANG banyak istilah Sanskerta yang dipergunakan dan tak
  saya ketahui artinya. Terus terang, istilah tut wuri handayani
  juga agak asing bagi saya yang dari Sumatera dan tak suka
  menonton wayang. Idola saya kebanyakan pahlawanpahlawan muslim,
  seperti Tariq dan Khalid bin Walid.
; Tapi kalau tak salah, tut wuri handayani menyangkut peranan
  sosial politik ABRI. Kalau di depan, ia harus memelopori (ing
  ngarso sung tulodo), di tengah memberi semangat (ing madya
  mangun karso), dan kalau di belakang memberi dorongan (tut wuri
  handayani). Begitu kira-kira yang saya tangkap dari tulisan
  Salim Said dan penulis lain yang terlibat dalam forum dialog di
  majalah ini.
; Salim menyebut-nyebut pidato saya di Magelang tanggal 12 No-
  vember 1958, dalam Dies Natalis Akademi Militer Nasional.
  Kemudian ia mempertanyakan bagaimana bentuk peranan ABRI saat
  ini. Penulis-penulis yang menanggapi Salim pun memberikan ber-
  bagai jawaban.
; Ingin saya ingatkan, ketika berpidato di Magelang, saya
  mengatakan bahwa di mana pun tentara itu harus menjadi problem
  solver-melakukan pemecahan masalah-terhadap berbagai persoalan
  masyarakat. Di mana pun TNI berada, ia harus menjadi ahdi
  masyarakat. Saya tak membagi-bagi tahap peranan ABRI seperti
  tersebut di atas. Bisa di depan, di tengah, atau di belakang.
  Yang penting, masalah yang dihadapi masyarakat bisa dis-
  elesaikan, bisa dicari jalan keluarnya. Di daerah pertanian,
  misalnya, personel TNI harus bisa memecahkan masalah pertanian.
  Di daerah pendidikan, dia pun harus menjadi problem solver yang
  dihadapi dunia pendidikan.
; Bagaimana caranya? Antara tahun 1957 dan 1958, sebagai Kepala
  Staf Angkatan Darat, saya diundang Wakil Menteri Pertahanan
  Malaysia. Di sana saya menyaksikan bagaimana tentara Malaysia
  terlibat dalam pembangunan. Pimpinan militer, di tingkat pusat
  atau daerah, bertindak sebagai motivator untuk menyelesaikan
  suatu persoalan secara demokratis dengan mengaj ak berbagai
  pihak yang terkait.
; Misalnya, yang dihadapi menyangkut pertanian. Tentara
  mengundang tokoh masyarakat, ahli pertanian, serta ahli lain
  yang diperlukan untuk membangun pertanian . Mereka
  bermusyawarah untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Usul-
  usul muncul dari peserta musyawarah. Hasilnya kemudian
  dijadikan pegangan dalam mengatasi masalah. Pelaksanaannya dis-
  erahkan kepada para ahli dan rakyat serta didukung sepenuhnya
  oleh pemerintah.
; Dalam kasus di atas, kata putus mengenai langkah yang perlu
  ditempuh ditentukan melalui proses demokrasi. Militer hanya
  bertindak sebagai inisiator proses pengambilan keputusan dari
  bawah, bukan sebagai pemberi perintah meski pada awalnya ia
  berada di depan.
; Di Indonesia, proses sernacam itu sebenarnya sudah ada. Di
  awal kemerdekaan, misalnya, Sri Sultan Hamengku Buwono
  mengundang para wakil penduduk desa untuk merembukkan suatu
  perkara. Pada awalnya Sultan memang berada di depan, sebagai
  motivator demokratisasi. Namun kemudian rakyat yang mengambil
  keputusan dan melaksanakannya. Saya datang ke Yogyakarta, tahun
  1948, kemudian bergerilya. Di berbagai tempat, saya menyaksikan
  rembukan semacam itu.
; Sejak awal TNI tak ingin ikut dalam "p" kecil. TNI tak ingin
; berafiliasi kepada salah satu partai politik. Tatkala gagasan
  Nasakom dilaksanakan, semua ormas harus berafiliasi kepada
  salah satu partai. Apakah yang bersifat nasionalis, agama, atau
  komunis. Saya tegaskan waktu itu bahwa ABRI tak masuk ke mana-
  mana. Itu seharusnya juga berlaku sekarang.
; Sifat keterlibatan ABRI dalam politik hendaknya bersifat "P"
  besar, yakni memberi watak pada pembangunan dengan cara seperti
  yang saya sebutkan di atas. Pemberian watak pembangunan itu
  juga bisa dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat
  (MPR), bukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di majelis
  tertinggi itu, utusan ABRI dapat ikut berperan menyusun Garis-
  garis Besar Haluan Negara (GBHN).
; Belum lama ini pengangkatan wakil ABRI di DPR (bukan MPR)
  dipermasalahkan: perlu' dikurangi atau tidak. Dalam Undang-
  Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak
  memilih dan dipilih. Tak ada larangan bagi ABRI masuk ke DPR.
  Setiap orang pasti bisa dan boleh. Asalkan lewat pemilihan. Itu
  yang disebut dalam UUD 1945 bahwa semua lembaga permusyawaratan
  dan perwakilan itu harus dipilih.
; Menjelang Pemilu 1955, saya menjadi salah seorang anggota
  Panitia Persiapan Pemilihan Umum, bersama Idham Chalid dan
  Muhammad Yamin. Waktu itu dibicarakan apakah ABRI bisa masuk ke
  DPR. Bung Karno punya gagasan untuk mengangkat wakil ABRI di
  DPR.
; Saya bilang dengan tegas, bisa saja. Tapi tak diangkat.
  Kalaupun kami menjadi anggota DPR, harus melalui proses
  pemilihan umum . B iarkan rakyat yang mencalonkan dan memilih
  kami . Saya juga tegaskan, bila personel ABRI mencalonkan diri
  dan ikut kampanye, ia harus nonaktif di militer. Bila terpilih.
  ia holeh
; terus ke DPR dan nonaktif sebagai ABRI. Kalau tak terpilih,
  ia boleh kembali ke lingkungan TNI.
; Ada yang khawatir bila ABRI ikut pemilu akan menang dan mung-
  kin membahayakan keutuhan negara. Tak otomatis begitu.
  Tergantung sistem pemilu yang dipakai. Bila yang dipakai adalah
  sistem distrik maka kemenangan calon dari ABRI-seperti juga
  calon dari peserta pemilu lainnya-sangat bergantung pada
  hubungannya dengan masyarakat pemilihnya. Dan saya kira, dengan
  sistem ini, ikatan antara calon dan pemilih menjadi kuat.
  Sayataktahubagaimanakalaumerekadipilihdengansistemproporsional.
  Pemilih hanya mencoblos tanda gambar, bukan person calon wakil
  rakyat itu.
; Untuk menjadi anggota MPR, saya kira, tak ada masalah. Dalam
  UUD 1945 dikatakan bahwa anggota MPR terdiri dari tiga
  golongan, yaitu semua anggota DPR, utusan daerah, dan utusan
  golongan. ABRI termasuk salah satu golongan dalam masyarakat.
  Jadi, berhak memiliki utusan di MPR.
; Mestinya TNl juga tak perlu melibatkan diri dalam pemilihan
  bupati, wali kota, gubernur, atau jabatan sipil lainnya. Serah-
  kan saja urusan itu kepada masyarakat. Memang tak ada larangan
  tentara mencalonkan diri menjadi gubernur atau bupati. Tapi,
  sekali lagi, itu "p" kecil. Kita sering mendengar di kabupaten
  A, letkol anu atau mayor anu mencalonkan diri menjadi bupati.
  Menurut saya, ini keadaan yang tak mengenakkan.
; Ada kalanya TNI terpaksa harus mengambil keputusan sekaligus
  ikut melaksanakannya. Namun sejak semula saya berpendirian
  kalau tentara terpaksa mencampuri kehidupan politik pada ting-
  kat bawah maka itu semata-mata agar Undang-Undang Dasar 1945
  dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk menempati posisi
  memerintah. Artinya, campur tangan itu hanya bisa dilakukan
  pada situasi kondisi yang membahayakan UUD 1945.
; Ketika pada l 9 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi II,
  Bung Karno-Hatta ditangkap. Belanda kemudian membuat pengumuman
  lewat radio dan pamflet bahwa Pemerintah RI sudah tak ada.
  Namun TNI di bawah Panglima Besar Soedirman tak menerima
  pengumuman itu. Kami bergerilya dan membangun pemerintahan di
  daerah yang kami masuki. Belanda menyebut pemerintahan itu
  dengan istilah "Pemerintah Bayangan Nasution".
; Tatkala terjadi pergolakan daerah, peristiwa Cikini, pem-
  berontakan PRRI/Permesta, dan berbagai bahaya desintegrasi
  nasional, TNI kembali turun tangan. Dalam kebangkrutan demok-
  rasi liberal, saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat
  untuk kedua kalinya. Waktu itu Presiden sepakat bahwa TNI bukan
  sekadar potensi militer seperti di masa awal Demokrasi Liberal.
  TNl juga adalah potensi perjuangan.
; Posisi TNI pun menjadi lebih kuat. Bila Presiden pergi ke
  luar negeri, KSAD-lah yang mendapat kuasa penuh untuk menjaga
  negara. Keti ka memulihkan keamanan di daerah, TNI bukan hanya
  sebagai alat perang. Kami juga membangun administrasi dan
  merehabilitasi kegiatan sosial ekonomi. Ketika terjadi
  nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1957- 1958, PKI mencoba
  merebutnya, KSAD terpaksa menempatkan perwira sebagai manajer
  menggantikan orang Belanda. KSAD pun mendirikan Pertamina. Saat
  itu lahirlah apa yang dikenal dengan operasi kekaryaan TNI.
; Begitu pula ketika TNI berupaya memulihkan keamanan selepas
  Peristiwa G-30-S PKI. TN1 terpaksa menerapkan pola instruksi
  melalui Kopkamtib. Perwira-perwira ditempatkan di jabatan ek-
  sekutif dan legislatif, juga yudikatif. Namun itu hanya berlaku
  dalam keadaan darurat. Esensi kewenangan darurat adalah pem-
  batasan sementara waktu kedaulatan rakyat dan hak-hak warga
  negara.
; Bila keadaan darurat berlalu maka kehidupan yang
  konstitusional sesuai dengan UUD 1945 harus dinormalisasikan.
  Lagi pula, perlu juga diingat bahwa meskipun TNI pernah ter-
  paksa mengoper urusan sipil, bukan berarti kami bermotivasi un-
  tuk menguasai segala bidang. Namun semata-mata hanya untuk
  menghidupkan demokrasi sesuai dengan UUD 1945.
; Kami sadar bahwa kehidupan demokratis tak akan terwujud tanpa
  tegaknya UUD 1945. Sebaliknya, hukum takkan tegak tanpa kontrol
  demokratis dari berbagai pihak. Dalam Seminar Angkatan Darat
  1972, saya pernah menyarankan agar pelaksanaan Dwifungsi TNI-
  sebagai stabilisator dan dinamisator-sudah waktunya menjadi
  dinamisator saja. Biarkan rakyat yang lebih berperan dalam
  proses demokratisasi dan pembangunan di segala bidang .
; Tapi perlu diingat, UUD 1945 tak mengenal pemisahan antara
  ABRI dan sipil seperti dalam demokrasi liberal. Rakyat dan TNI
  adalah integral tapi dengan pembagian tugas. Ada porsi untuk
  sipil, misalnya gubernur, bupati, dan wali kota. Ada porsi un-
  tuk ABRI: panglima Kodam dan sebagainya. Kalau kita ingin
  konsekuen pada UUD 1945, khususnya Pasal 30 ("Tiap-tiap warga
  negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
  negara"), maka bukan hanya TNI yang berdwifungsi. Di situ
  terkandung amanat untuk melaksanakan milisi. Artinya, rakyat
  harus pula berdwifungsi dengan menjalani milisi . Sehingga
  kemanunggalan rakyat dan ABRI terjalin secara lahir batin.
; Dwifungsi hendaknya diartikan sebagai peran ganda semua warga
  negara. Di satu pihak, raky at waj ib membela negara melalui
  milisi. Di lain sisi, dia juga punya kewajiban membangun sosial
  budayanya. Namun ternyata ini tak berjalan seimbang. Hanya
  tentara yang tampak menonjol peranannya. Sedangkan peranan
  sipil belum diterapkan secara penuh. Semestinya kita sekarang
  sudah harus menyeimbangkan peranan itu.
; Rakyat pun harus diwajibkan membela negara selain
  berkewajiban membangun bidang sosial-ekonomi. Jumlahnya
  bergantung pada keadaan. Di masa perang tentu lebih banyak
  daripada di masa damai. Sekarang ini pelaksanaan milisi jelas
  lebih selektif. Tak usah semua pemuda dilatih seperti itu. Pem-
  binaannya pun hanya satu kali latihan panjang dan ditambah
  latihan ulang dengan waktu lebih singkat.
; Masa tugas mereka pun tak perlu lama. Misalnya, cukup satu
  tahun. Setelah itu, mereka kembali ke masyarakat atau ke pekerj
  aan mereka semula. Inilah yang dimaksud dengan pembentukan
  tentara di masyarakat harus berjalan terus angkatan demi ang-
  katan. Perlu diingat, di mana pun, tugas milisi ini adalah
  tugas seluruh rakyat .
; *Bekas KSAD dan bekas Ketua MPRS