Gatra - Komnas HAM

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Jul 25 1995 - 17:54:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Forwarded message:
From nicojt@server.indo.net.id Tue Jul 25 07:41 EDT 1995
Date: Tue, 25 Jul 1995 18:38:56 +0700
Message-Id: <9507251138.AA75309@server.indo.net.id>
X-Sender: nicojt@server.indo.net.id
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
Mime-Version: 1.0
To: apakabar@Clark.net
From: nicojt@server.indo.net.id (Nico J. Tampi)
Subject: Bag.2, LAPUT GATRA: HAM
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Length: 13917

1.
Laporan Utama
Majalah GATRA, edisi 29 Juli 1995.
Rubrik: Nasional.

Kemenangan Komnas HAM, Menangnya Kemanusiaan

Komnas HAM, yang dulu dituduh cuma alat pemerintah, kini menjadi
dambaan masyarakat. Mengapa Komnas HAM bisa sukses?

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia makin berkibar saja. Soalnya,
belakangan secara bisik-bisik tersebar kabar bahwa tiga
narapidana politik kasus G-30-S/PKI akan mendapat grasi dari
Presiden. Ketiganya adalah Soebandrio (bekas Wakil Perdana
Menteri I dan Kepala Biro Pusat Intelijen), Oemar Dhani (bekas
Panglima Angkatan Udara), dan Soetarto (Wakil Kepala Biro Pusat
Intelijen). Ketiganya kini masih mendekam di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang bersama sejumlah nama lainnya.

Selama ini, Komnas HAM -- sebutan singkat komisi itu -- berada
dalam posisi pro-grasi, dengan alasan kemanusiaan. "Mereka sudah
tua dan bertobat," kata Baharuddin Lopa, Sekretaris Jenderal
Komnas HAM, yang juga Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan,
Departemen Kehakiman.

Padahal sebelumya, Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung terkesan
keberatan bila terpidana PKI diberi ampun. Begitu pula Ketua
DPR/MPR, Letnan Jenderal (purnawirawan) Wahono. Ia khawatir,
pembebasan itu akan berdampak merangsang bangkitnya sisa-sisa
PKI. Kabarnya, sekarang masih ada 21-an narapidana politik PKI --
6 terpidana mati dan 15 seumur hidup -- yang berada di rumah
penjara yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Pro-kontra yang bergema sampai ke luar negeri itu bermula dari
pernyataan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman di DPR tentang
kemungkinan diberikannya pengampunan kepada beberapa narapidana
G-30-S/PKI. Pernyataan itu segera didukung oleh Lopa, dan
sejumlah anggota Komnas HAM lainnya.

Pemberian grasi adalah hak konstitusional Presiden. Karena itu,
Menteri Oetojo ataupun Lopa tak berani memastikan bahwa
Soebandrio dan kawan-kawannya segera mendapat pengampunan
tersebut. Namun, bola yang dilempar sudah dimainkan
beramai-ramai. Dan bisik-bisik grasi untuk Soebandrio dan dua
temannya itu tampaknya akan segera menjadi kenyataan. Itu bisa
dibaca dari pernyataan Mayor Jenderal Syarwan Hamid, Asisten
Sosial Politik Kassospol ABRI. "Pemberian grasi sepenuhnya hak
Presiden. Kalau Presiden yang memutuskan, ya ABRI ndak boleh
mengomentari. Tapi tentunya ABRI akan terus mengawasi mereka.
Seandainya nanti mereka melanggar aturan, ya dikenakan tindakan,"
ujar nya. Tapi Syarwan masih tetap menunjukkan kekhawatirannya.
"Mereka itu dihukum kan karena terbukti ada keterkaitan dengan
G-30-S/PKI," tambahnya.

Bila Soebandrio, Oemar Dhani, dan Soetarto nanti bebas, bagi
Menteri Oetojo dan Komnas HAM, ini merupakan sukses spektakuler
karena sanggup "memenangkan" alasan kemanusiaan atas alasan
politis untuk perkara yang selama ini dianggap amat sensitif.

Untuk mengangkat alasan kemanusiaan, Komnas HAM tentu harus
mengetahui kondisi terpidana secara akurat agar dapat menyakinkan
pengambil keputusan bahwa mereka memang patut dikasihani dan tak
lagi berbahaya. Bila lembaga-lembaga yang mengklaim sebagai
pembela hak asasi manusia -- seperti Lembaga Bantuan Hukum --
sering terdengar kesulitan mencari bukti, bagi Komnas HAM itu
bukan masalah. Sebagai Sekjen Komnas HAM, Lopa memiliki akses
langsung dengan Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan yang
dijabatnya sendiri. Karena itu, ia dengan leluasa keluar masuk
penjara tanpa hambatan perizinan.

Namun, Lopa -- September mendatang akan pensiun -- tampaknya
memilih bersikap rendah hati. Menurutnya, yang mula-mula menaruh
belas kasihan kepada para narapidana G-30-S/PKI itu sebenarnya
pemerintah. Awal tahun ini, ceritanya, Menteri
  Kehakiman beserta jajarannya, termasuk Dirjen Lembaga
Pemasyarakatan, membuka kesempatan bagi para narapidana politik
G-30-S/PKI untuk mengajukan grasi. Departemen Kehakiman bersedia
menjadi penyambung lidah kepada Presiden. "Tapi cuma untuk
terpidana seumur hidup, bukan yang divonis mati," kata Lopa.

Kebetulan, tutur Lopa, pada waktu yang hampir bersamaan, Komnas
HAM juga berpikir seperti itu. "Posisi Komnas HAM hanya bersifat
memperkuat saja. Dan selaku Sekjen Komnas HAM sekaligus Direktur
Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, saya hanya mempermudah
bertemunya dua niat yang sejalan tersebut," katanya. Agaknya,
Lopa tak salah. Soalnya, menurut sumber Gatra, sejak dua tahun
lalu, Presiden Soeharto sudah berketetapan untuk soal ini. Dan
ketiga nama tadi akan memperoleh kadonya menjelang peringatan
kemerdekaan Indonesia yang ke-50.

Tapi upaya Lopa tak kecil. Ia acap mengunjungi narapidana G-
30-S/PKI. Di sana ia menemukan pemandangan yang mengharukan
sekaligus menggembirakan. Media massa, yang beberapa kali
memberitakan bahwa kebanyakan para narapidana itu sudah sadar dan
bertobat, ternyata tak keliru.

Sering Lopa mengadakan kunjungan mendadak untuk membuktikan bahwa
mereka memang benar-benar insaf, bukan cuma taktik untuk
mengambil hati. Pernah suatu kali Lopa mengunjungi sel Soebandrio
secara diam-diam. Dia ingin melihat bagaimana keadaan bekas Wakil
Perdana Menteri I itu. Juga ingin mengecek kebenaran bahwa
terpidana itu betul-betul rajin salat dan belajar agama ternyata
benar. "Dia bahkan menceramahi saya agar tak lupa beribadah,"
tutur Lopa.

Dalam bincang-bincang itu, Soebandrio meminta agar tak dibiarkan
mati di penjara." tolong, Pak Lopa, hanya satu permintaan saya,
jangan sampai saya mati di penjara," kata Lopa lagi menirukan
Soebandrio.

Beberapa kali Lopa juga menemui Oemar Dhani. Dari pengamatannya,
bekas Panglima Angkatan Udara itu pun rajin belajar agama, namun
ia lebih pendiam daripada Soebandrio. Keadaan Soetarto (bekas
Wakil Biro Pusat Intelijen) bahkan lebih mengenaskan. Di usia
tuanya, sudah sekitar setahun ini ia mendekam sebagai pasien di
Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Kabarnya, jiwanya terguncang.

Dari sidak-sidak (inspeksi mendadak) itu, Lopa berani mengambil
kesimpulan bahwa mereka tak lagi berbahaya secara ideologis. Daya
pikir dan kemampuan fisik mereka sudah jauh menurun. Orang yang
menyadari keadaan dirinya, menurut Lopa, daya progresifnya akan
berkurang. Dan itu membawa perubahan mental yang berarti.
"Perubahan mental akan mempengaruhi perubahan pemikiran, yang
pada gilirannya akan mengubah ideologinya. Jadi, bukan berlebihan
kalau mereka diberi keringanan," kata Lopa.

Bukan cuma kali ini Lopa terkesan begitu gigih memperjuangkan
nasib mereka. Tahun 1991, ia menolong Rewang, 66 tahun, bekas
anggota Komite Sentral PKI, bebas dari bui. Waktu itu, nasib
Rewang serba tak pasti. Mei 1985, sesuai dengan Keppres Nomor 156
tentang "pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian pada
tiap 17 Agustus", Rewang diputuskan memperoleh pengurangan
hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Namun, Keppres
tersebut dicabut pada 1987. Satu-satunya pintu pembebasan
narapidana seumur hidup hanyalah grasi.

Rewang mengadu kepada Lopa bahwa ia telah diputuskan memperoleh
remisi. Lopa menyampaikan keluhan tersebut kepada instansi yang
lebih tinggi. Dan pada Agustus 1991, Rewang bebas tanpa terlebih
dulu mengajukan grasi.

Tentu saja Lopa tak bermain sendirian. Para anggota Komnas HAM
terdengar satu suara. "Bahkan Komnas HAM mempunyai tujuan yang
lebih dari sekadar pembebasan atau pengampunan ketiga orang itu.
Kami juga memperjuangkan agar tanda ET (Eks Tapol)
  pada KTP bekas tahanan politik G-30-S/PKI dihapuskan," kata
Marzuki Darusman, anggota Komnas HAM yang lain, kepada Yunizar
Djoenaid dari Gatra.

Tapi sekali lagi, grasi adalah hak prerogatif Presiden, dan
bebasnya ketiga narapidana politik itu tentu atas keinginan
Presiden Soeharto jua. Tapi bila bisik-bisik itu menjadi
kenyataan, tentu akan menambah catatan sukses Komnas HAM dalam
menangani berbagai masalah kemanusiaan.

Sebelumnya, lembaga ini sukses menyelesaikan berbagai kasus.
Setiap hari, ada saja orang yang mengadu ke markas Komnas HAM di
Jalan Veteran, Jakarta. Mereka mengadukan berbagai masalah, mulai
dari kasus tanah, perburuhan, pelanggaran HAM oleh oknum
pemerintah, kasus perumahan, agama, penipuan tenaga kerja,
listrik masuk desa, bahkan sampai urusan cerai dan tetek bengek
lainnya. Sri Bintang Pamungkas, bekas anggota DPR yang terkenal
vokal itu, pun pekan lalu untuk kesekian kalinya mengadu ke sana.

Tak mengherankan bila jumlah kasus yang diadukan ke Komnas HAM
terbilang ribuan. Sepanjang 1994 lalu -- baru setahun setelah
dibentuk pemerintah -- Komnas HAM menangani 453 pengaduan
langsung atau hampir 40 kasus setiap bulan. Belum termasuk
pengaduan lewat surat yang berjumlah 2.360. Dari 453 kasus yang
ditangani secara langsung, 343 di antaranya telah diselesaikan
secara tuntas. Sedangkan 110 masih dalam proses pencarian fakta
dari berbagai pihak terkait dalam kasus tersebut. Kecenderungan
pengaduan yang mampir ke sana menaik saja. Selama enam bulan,
tahun 1995, jumlah pengaduan ke Komnas HAM mencapai lebih dari
1.800, baik secara langsung maupun lewat surat.

Angka di atas jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan
pengaduan yang masuk ke DPR. Menurut seorang staf Hubungan
Masyarakat DPR, lembaga itu hanya menerima 15 hingga 20 pengaduan
setiap bulan. Tahun 1993, misalnya, tercatat 178 kasus dan 1994
meningkat menjadi 184 kasus. "Tahun ini masih sekitar itu,
rata-rata 15-20 kasus per bulan," kata staf Humas DPR tersebut.

Angka di atas menunjukkan bahwa masyarakat lebih senang mengadu
ke Komnas HAM. Hal ini, menurut Mulyana W. Kusumah, ahli
kriminologi dari Universitas Indonesia, membuktikan bahwa Komnas
HAM mampu membuyarkan anggapan orang selama ini. Soalnya, semula
kehadiran Komnas HAM -- dibentuk lewat Keputusan Presiden No.
50/1993 Tanggal 7 Juni 1993 -- dicurigai sebagai bagian dari
rekayasa pemerintah. Fungsinya, menurut tuduhan itu, hanya untuk
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat
menghormati HAM. Dengan kata lain, segala aktivitas Komnas HAM
tak akan terlepas dari kendali pemerintah. "Namun, ternyata
Komnas HAM dapat menunjukkan independensinya. Padahal, pada
awalnya banyak yang skeptis," kata Mulyana, aktivis LBH itu.

Faktor lain, lanjut Mulyana, ketika saluran-saluran lain mampet,
Komnas HAM merupakan lembaga yang masih mendapat tempat di
ruang-ruang komunikasi politik. "Dan apa yang Komnas HAM lakukan
terbukti cukup jalan dan efektif," ujar Mulyana.

Sebaliknya, menurut Marzuki Darusman, kecenderungan masyarakat
itu bukan karena penyaluran lain mampet. "Masyarakat membutuhkan
penyelesaian yang langsung dan tuntas," katanya. Yang menghambat
masyarakat mengadu ke DPR, lanjutnya, dikarenakan lembaga itu
dipengaruhi oleh kepentingan politik dan birokrasi. "DPR kan
diisi oleh kelompok-kelompok politik dengan berbagai strategi dan
kepentingan. Itu tak ada di Komnas HAM. Komnas HAM tak
mengkalkulasi untung rugi politik seperti di DPR," kata Marzuki.

Faktor birokrasi, menurut Marzuki, juga merupakan penghambat
kerja DPR. DPR terdiri atas fraksi-fraksi sehingga membuatnya tak
leluasa mengambil prakarsa. "Di Komnas HAM tak ada prosedur
kelembagaan semacam itu sehingga penanganan perkara menjadi
  lebih cepat," ujar bekas anggota Fraksi Karya Pembangunan itu.

Gebrakan Komnas HAM bahkan sampai menimbulkan kekhawatiran di
DPR. Iskandar Mandji, anggota Fraksi Karya Pembangunan,
mengatakan bahwa sepak terjang Komnas HAM yang dilancarkan ke
segenap penjuru dapat memudarkan kepercayaan masyarakat ter-
hadap lembaga lain. "Meningkatnya jumlah orang yang mengadu ke
Komnas HAM merupakan indikasi memudarnya kepercayaan masyarakat
kepada DPR, lembaga hukum, dan lain-lain. Ini bisa merusak sistem
yang telah kita bangun," kata Iskandar kepada Dani Hamdani dari
Gatra.

Lopa tak ingin membanding-bandingkan lembaganya dengan lembaga
lain. Niat baik dan keseriusan anggota Komnas HAM merupakan
rahasia sukses lembaga ini. "Prinsip kerja Komnas HAM adalah
selalu berusaha menyelesaikan masalah sampai tuntas," katanya.
Yang dimaksud "penyelesaian tuntas" bukan berarti Komnas HAM
memiliki hak memaksa pihak yang bermasalah. Komnas HAM, kata
Lopa, tak berwewenang mengeksekusi persoalan. "Kami hanya
memonitor, menyelidiki, lalu menyampaikannya kepada yang
berwewenang mengambil keputusan. Juga menjadi mediator antara
pihak yang bersengketa," ujarnya.

Dalam kasus tanah Rancamaya, Bogor, Maret 1994, misalnya, Komnas
HAM berhasil mempertemukan perusahaan real estate PT Surya Mas
Duta Makmur dengan petani setempat, yang tanahnya diambil untuk
perumahan. Berkat Komnas HAM, PT Surya Mas bersedia membayar
ganti rugi secara wajar dan petani menerimanya. Padahal
sebelumnya, kasus ini berlarut-laut, walau sejumlah lembaga
swadaya masyarakat (LSM) atau Fraksi DPR sempat turun tangan.

Simak pula keterlibatan Komnas HAM dalam kasus Marsinah.
Pembunuhan terhadap buruh wanita itu telah menyeret Yudi Susanto,
pimpinan perusahaan tempat Marsinah bekerja, ke bui. Tim Komnas
HAM kemudian melakukan penyelidikan ke lapangan. Hasilnya, April
1994, Komnas HAM mengeluarkan pernyataan bahwa ada tersangka lain
selain orang-orang yang telah divonis. Tak lama kemudian Yudi
dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Keseriusan dalam menangani masalah -- dan tanpa pretensi politik
-- memang berpotensi mengundang masyarakat untuk
berbondong-bondong meminta jasa Komnas HAM. Namun, menurut Luhut
M.P. Pangaribuan, ada faktor yang sangat memungkinkan Komnas HAM
didengar dan ditakuti orang. Komnas HAM dibentuk oleh pemerintah
dan oleh karena itu dekat dengan pemerintah. "Bukankah yang
memutuskan persoalan adalah pemerintah. Jadi, karena Komnas HAM
dibentuk oleh pemerintah maka probabilitasnya untuk menyelesaikan
suatu perkara menjadi lebih besar. Lobi Komnas HAM pun jadi lebih
efektif," katanya.

Komnas HAM memang memiliki kekuatan yang tentu bisa membuat
gentar pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Bila ada
rekomendasi Komnas HAM yang tak ditanggapi suatu instansi, mereka
bisa melaporkannya kepada Presiden. "Tapi yang ini belum pernah
kami lakukan," kata Lopa.
(Priyono B. Sumbogo)
 .....................habis....................................