MIM-Dana Revolusi 1

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Aug 14 1995 - 07:42:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Date: Sat, 12 Aug 1995 06:28:33 +0700 (WIB)
From: Priatna <patna@server.indo.net.id>
To: apakabar@clark.net
Subject: MIM-Dana Revolusi 1

       

         BENARKAH DANA REVOLUSI ITU TIDAK ADA?
         
         Setelah sejumlah pejabat minta dana revolusi diusut, bekas
         Mensesneg Soedharmono mempertanyakannya, dan cenderung
         berpendapat, dana itu tak ada.
         
         SOEBANDRIO dilepas, dana revolusi kembali dikupas. Dan kemudian,
         banyak pejabat penting Republik Indonesia tiba-tiba harus sibuk
         memberi keterangan soal dana misterius itu.
         
         Itu semua terjadi karena yang dinamakan dana revolusi ini
         mengandung hal-hal yang mempunyai daya tarik luar biasa. Pertama,
         keberadaan dana itu bagaikan hantu: dipercayai memang ada, tapi
         tak jelas ujudnya. Kedua, dari segi besarnya -- bahkan dugaan
         yang paling kecil pun, angkanya tetap fantastis: Rp 950 miliar.
         Ketiga, teka-teki di mana disimpan dana itu, dalam wujud apa.
         Konon, dana itu disimpan di bank di Eropa, Jepang, dan Jakarta;
         ada yang berupa simpanan lempengan emas, ada yang uang
         poundsterling. Keempat, siapa yang bisa menarik dana itu:
         benarkah hanya Almarhum Soekarno dan Soebandrio?
         
         Semua ini bermula pada diri Wakil Ketua DPA Suhardiman. Ketua
         Umum SOKSI dan sesepuh Golkar yang suka bicara nyeleneh itu --
         antara lain ramalannya tentang suksesi yang akan terjadi dalam
         waktu dekat ini -- sejak sembilan tahun lalu telah bicara soal
         dana yang konon jumlahnya sekitar Rp 30 trilyun itu. Ada pula
         versi lain yang bilang jumlahnya Rp 26,5 trilyun. Sementara,
         istri muda Soebandrio, Sri Kusdyantinah, menyebutkan jumlahnya
         hanya Rp 950 milyar. Mana yang benar? Wallahualam bissawab, hanya
         Tuhan yang Mahatahu.
         
         Dari Malang, Sabtu 30 Juli lalu, segera setelah pemerintah
         mengumumkan bebasnya tiga tokoh yang terlibat G-30-S PKI -- bekas
         Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Soebandrio, 81 tahun,
         bekas Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Oemar
         Dhani, 71 tahun, dan bekas Kepala Staf Badan Pusat Intelejen
         Brigjen Polisi Soegeng Soetarto, 77 tahun -- Suhardiman kembali
         angkat bicara.
         
         Dia ingat betul bahwa antara periode 1960 sampai 1965 telah
         dikumpulkan apa yang dinamakan Dana Revolusi. Suhardiman yang
         waktu itu menjabat pembantu utama Menteri Pertama Ir. Haji
         Juanda, menyatakan dari Malang bahwa jelas dia yakin adanya dana
         trilyunan rupiah yang antara lain dipakai untuk Operasi Trikora,
         19 Desember 1961, yang membebaskan Irian Jaya dari tangan
         Belanda. Dia ingat persis bahwa dana yang sebagian berupa mata
         uang poundsterling dan sebagian lagi berupa emas lantakan ini
         dikuasai Waperdam I Soebandrio. ''Kalau sekarang saya ngomong
         sudah tak etis lagi karena itu sudah menjadi urusan pemerintah,''
         katanya seperti dikutip Harian Surya (edisi 30 Juli).
         
         Rabu pekan lalu di Bandara Soekarno Hatta, menjelang kepergiannya
         ke Singapura, Suhardiman seperti menantang keraguan banyak orang.
         ''Agar persoalan dana revolusi itu menjadi lebih jelas, kalau

         

         Presiden memberi izin, saya bersedia melakukan hearing dengan
         DPR. Kalau perlu bersama dengan Soebandrio,'' katanya pada Media
         Indonesia.
         
         Ucapan Suhardiman di Malang disambar Ketua Umum Golkar Harmoko,
         Senin lalu, dalam sebuah jumpa pers di markasnya di Slipi,
         Jakarta Barat. Kata Bung Harmoko, kalau ada warga masyarakat mau
         memberi informasi yang diperlukan untuk mengusut dana revolusi,
         seyogyanya pemerintah melakukan pengusutan sehingga fungsi
         pengawasan sosial terus berjalan. Tapi, katanya, ''Pengusutannya
         kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Termasuk benar-tidak
         adanya dana itu.''
         
         Mayjen TNI Aminullah Ibrahim dari Fraksi ABRI menyatakan
         fraksinya sepenuhnya tergantung kepada tindakan pemerintah
         tentang dana yang belum jelas duduk soalnya itu. Sementara Sekjen
         PDI Alex Litaay mendukung jika pemerintah melacak asal usul dana
         yang kini diributkan masyarakat ini. Dia menambahkan, jika benar
         dana revolusi itu dipungut dari rakyat, maka pemerintah berhak
         atas dana tersebut. Harapan Litaay, proses pengusutan dan
         penggunaannya kelak harus benar-benar transparan. Sedangkan Jusuf
         Syakir dari FPP menghendaki pemerintah menjelaskan secara terbuka
         pada masyarakat soal dana revolusi ini.
         
         Bak balon dipompa, opini terus menggelembung. Menko Polkam
         Soesilo Soedarman menyatakan bahwa Suhardimanlah yang harus
         menjelaskan soal dana ini sebagai orang pertama yang melambungkan
         masalah dana revolusi ke atas permukaan. Panglima ABRI Jenderal
         Feisal Tanjung pun menyarankan kalau memang dana itu ada,
         hendaknya diusut dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
         Bahkan, Jaksa Agung Singgih sudah menegaskan bahwa pihaknya akan
         melacak keberadaan dana revolusi ini.
         
         Langkah Jaksa Agung sebenarnya telah dimulai. Rabu petang lalu,
         Soebandrio mulai ''diwawancarai'' oleh Kepala Pusat Operasi
         Intelejen Kejaksaan Agung, Gatot Hendrato. Yang juga ikut
         mewawancara Soebandrio adalah Direktur Ekonomi dan Keuangan
         Intelejen Kejakgung Benny Arly Jasin (Media Indonesia, 4 Agustus
         1995).
         
         Di tengah optimisme akan adanya dana hasil mobilisasi jaman Orla,
         isu mendadak seperti kempes ketika, Kamis lalu pada sejumlah
         wartawan, bekas Mensesneg Soedharmono menyatakan bahwa ternyata
         dana revolusi itu tak ada. Sepanjang pengalamannya menjabat
         Mensesneg (1973-1983), pemerintah pernah menyelidiki isu ini
         namun ternyata tak bisa dibuktikan adanya sejumlah dana di bank
         berbagai negara seperti diisukan ramai belakangan ini.
         
         Adalah Suhardiman, brigjen purnawirawan kelahiran Gawok,
         Surakarta, 18 Desember 1924, yang pada pertama kali membuat
         pernyataan tentang adanya dana revolusi ini. Seperti menandai
         ulang tahunnya yang ke-62, di Dewan Perwakilan Rakyat pada 17
         Desember 1986 Suhardiman mengadakan konferensi pers tentang dana
         revolusi tadi. Alasan Suhardiman, isu capital flight tengah
santer berhembus dan ekonomi Indonesia di tahun 1987 dinilainya
         membutuhkan ''suntikan'' dana, antara lain, untuk membayar
         hutang. ''Lumayan untuk membantu APBN,'' ujar Suhardiman.
         
         Suhardiman rupanya tak asal omong. Bertahun-tahun dia mengadakan
         investigasi yang berbuah buku 150 halaman yang diberinya judul
         Kupersembahkan Kepada Negara. Buku ini pada 1987 telah diserahkan
         kepada Mensesneg Moerdiono. Suhardiman menyusun bukunya dari
         berbagai berbagai materi, yang terpenting adalah surat dan
         dokumen dari Amin Arjoso SH, pengacara Dr. Soebandrio yang
         menulis surat kepada Sekretaris Menteri Muda/Sekretaris Kabinet
         RI Drs. Hartanto pada Januari 1986.
         
         Dalam sebuah proposal berjudul ''Menyelamatkan Harta Kekayaan Di
         Luar Negeri, dalam Account Dr. Soebandrio'' bertanggal 27 Januari
         1986, Amin Arjoso melaporkan adanya sejumlah besar uang dalam
         bentuk dollar Amerika Serikat yang disimpan di account Soebandrio
         di beberapa bank di Swiss. Selain itu, dilaporkan juga adanya
         sejumlah emas batangan di sebuah bank di Inggris, Barclay Bank.
         Pada tahun 1964 nilainya 3 juta dollar AS, saat harga emas US$ 34
         dollar se-ons atau 28,34 gram (Lihat TEMPO, 27 Desember 1986).
         Sejumlah emas batangan juga dilaporkan ada di sebuah bank di
         Belanda.
         
         Pada Media Indonesia (4/8), Amin menegaskan harta itu pasti ada.
         Soalnya adalah apakah dana itu masih ada atau sudah habis. Dia
         percaya Soebandrio akan membantu mencairkan dana tadi sekeluarnya
         dari penjara. Menurut sumber yang lain, Amin pada tahun 1986
         diminta oleh keluarga Soebandrio untuk mengurus pengubahan
         hukuman Soebandrio dari hukuman mati menjadi ukuman terbatas 20
         tahun. Maka, Amin pun mengontak Menteri Kehakiman, Menmud Sekkab
         Moerdiono dan Pangkopkamtib Soedomo.
         
         Alkisah, Amin menceritakan pada Moerdiono bahwa Soebandrio
         mengetahui adanya sejumlah dana revolusi di luar negeri.
         Tanggapan Moerdiono cukup simpatik. Dia meminta Arjoso mencari
         informasi lebih jauh tentang keberadaan dana tadi. Maka, Arjoso
         pun sempat mengumpulkan sejumlah data penting yang diserahkannya
         pada Moerdiono. Bahkan, Arjoso pernah merekam ''janji''
         Soebandrio akan membantu pemerintah RI mengupayakan kembalinya
         dana revolusi itu (LIHAT APA ITU DANA REVOLUSI). Soebandrio konon
         sempat menambahkan pesan (dan memberi Moerdiono sebuah Al-Qur'an)
         bahwa hanya dialah yang bisa mencairkan dana itu.
         
         Rupanya, terjadi korsleting antara Amin dengan istri muda
         Soebandrio, Sri Kusdyantinah. Kabarnya, Kusdyantinah langsung
         nyelonong juga ke Moerdiono. Entah bagaimana awalnya, Suhardiman
         mencium ''gerakan'' ini (antara lain dari Amin Arjoso juga), dan
         membongkarnya melalui pers. Majalah TEMPO, misalnya, sudah memuat
         soal ini 27 Desember 1986 dan menurunkan sebuah laporan utama
         pada 31 Januari 1987. Di sana disebutkan bahwa Suhardiman
         menaksir dana itu berjumlah US$ 16 milyar atau dengan kurs waktu
         itu jumlahnya Rp 26,5 trilyun. Dengan kurs sekarang jumlah itu
         bisa mencapai Rp 32 trilyun.

         Konfirmasi akan adanya dana revolusi ini tak hanya berasal dari
         sumber-sumber di dalam negeri. Setelah Suhardiman membuat jumpa
         pers di DPR pada 17 Desember 1986, Harian Sinar Pagi menurunkan
         wawancara dengan Kedutaan Besar Inggris dan Swiss di Jakarta.
         Melalui atase ekonomi Kedubes Inggris Steven Turner yang
         disampaikan sekretarisnya, Nyonya Sulastri, Kedubes Inggris
         mengakui adanya emas batangan yang disimpan di Bank Barclay
         senilai US$ 161 ribu pada tahun 1960-an. Sekretaris Pers Kedubes
         Swiss waktu itu, R.Spinnler, menjelaskan bahwa hendaknya
         pemerintah Indonesia mengajukan klaim pada pemerintah Swiss,
         apakah lewat saluran diplomatik atau hukum. ''Jika benar dana
         yang disimpan atas nama Soebandrio itu milik bangsa dan rakyat
         Indonesia, pemerintah Swiss siap membantu pengembaliannya,'' ujar
         Spinnler.
         
         Kebenaran akan adanya dana revolusi ditunjang pula oleh upaya
         Soebandrio membuat surat kuasa untuk mencairkan dana itu. Pada
         1987, Suhardiman menyodorkan beberapa lembar fotocopy surat kuasa
         Soebandrio kepada Musa bin Mohammed Kasdi, warga Malaysia yang
         beralamat di Petaling Jaya, Selangor. Surat kuasa yang
         ditandatangani Soebandrio pada 1 Juni 1981 itu memberi kuasa
         kepada Musa untuk mencairkan dana di Union Bank Swiss.
         
         Musa diberi kuasa untuk mengambil cek senilai US$ 1 juta. Musa
         pun berangkat ke Swiss bersama salah seorang anak Soebandrio.
         Usaha ini gagal, namun Musa berhasil memperpanjang ''kontrak''
         kuasa dari Soebandrio tadi sampai tahun 1985. Dari sanalah
         terbongkar bahwa harta atas nama Soebandrio ditaksir berserakan
         di Union Bank of Switzerland, Barclay's Bank (London), Daiwa
         (Tokyo) dan Guyerzeller Zurmont Bank (Zurich). Ditaksir dari
         rekening Soebandrio itu saja ada US$ 700 juta. Konon.
         
         Pemerintah RI sebenarnya tidak tinggal diam. Sebuah sumber
         mengatakan bahwa setelah Mensekkab (waktu itu) Moerdiono menerima
         Al-Qur'an dan pesan Soebandrio, Moerdiono bergerak. Dia membentuk
         sebuah tim yang terdiri dari orang-orang Bank Indonesia, Bakin,
         dan Kopkamtib. Bahkan, kabarnya upaya pelacakan sampai ke luar
         negeri. Toh semua nihil. Alhasil disimpulkan, dana itu tak ada.
         Agaknya kesimpulan tak ada dana revolusi inilah yang difile dan
         kemudian dibaca Soedharmono ketika dia menjabat sebagai Mensesneg
         pada 1973.
         
         Mensesneg Moerdiono yang dicegat wartawan pada Selasa lalu pun
         tak bersedia memberi keterangan soal dana revolusi ini. ''No
         comment kalau soal itu,'' katanya tegas. Dalam berbagai
         kesempatan, misalnya di TEMPO 31 Januari 1987, Moerdiono
         menyatakan bahwa tak hanya dana revolusi yang menjadi perhatian
         ppemerintah, tapi semua dana-dana ''gelap'' di luar negeri.
         
         Toh pemerintah dituntut transparan dalam soal peka ini, seperti
         dikemukakan PDI dan PPP pekan lalu. Mensesneg Moerdiono pun perlu
         segera tampil memberi penjelasan di DPR, mengingat banyaknya
         informasi di tangannya. Yang harus dicegah, jangan sampai ada isu
bahwa pembebasan Soebandrio memang ada kaitannya dengan akan
         dicairkannya apa yang dinamakan Soebandrio sebagai dana revolusi.
         
         MIM Edisi 6 Agustus 1995, BBU (Tim Media Minggu)