Kasus Jenggawah Belum Selesai

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Aug 19 1995 - 06:08:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Date: Sat, 19 Aug 1995 19:55:57 +0700
To: apakabar@clark.net
From: nicojt@server.indo.net.id (Nico J. Tampi)
Subject: GATRA: Kasus Jenggawah

Artikel GATRA, 19 Agustus 1995.
Rubrik : Nasional.

JENGGAWAH

Pembakaran Itu Berlanjut

Sengketa tanah di Jenggawah, Jember, masih belum selesai.

PERTEMUAN itu berakhir mesra. Para wakil petani saling berpelukan
dengan Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal Imam Oetomo dan Kapolda
Jawa Timur Mayor Jenderal Roesmanhadi. Tapi kemesraan di kantor
Bupati Jember dua pekan lalu itu ternyata belum mampu memadamkan
api. Terbukti, Senin malam pekan lalu, seusai salat Isya, ratusan
orang membakar lima gudang pengeringan dan dua gudang penatar
tembakau milik perusahaan perkebunan tembakau pemerintah itu di
Desa Kaliwining, Rambipuji, Jember.

Sebelumnya, minggu pertama Agustus, sebanyak 12 gudang pengasap
tembakau, 7 gudang penatar, 9 sepeda motor, rumah dan kantor
administrator, serta gedung koperasi di Desa Ajung, Jenggawah,
ludes dilalap si jago merah. Dua mobil juga dirusakkan massa,
yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Belum ada korban jiwa.
Kerugian material yang diderita PTP XXVII ditaksir mencapai Rp 1
milyar lebih.

Sebenarnya, setelah pertemuan dengan Imam Oetomo dan Roesmanhadi,
kemarahan para petani Jenggawah sudah sedikit menurun. Tapi
kemudian mereka mengetahui pernyataan Kepala Badan Pertahanan
Nasional (BPN), Soni Harsono, yang menyatakan bahwa tanah hak
guna usaha (HGU) PTP XXVII seluas 2.815 hektare tak mungkin
dikonversi menjadi hak milik petani. Kemarahan petani meluap
lagi.

Soni juga menegaskan bahwa keluarnya SK Kepala BPN/Menteri
Agraria No. 74/HGU/1994 adalah sah. SK bertanggal 23 November
1994 tersebut memberi perpanjangan permohonan tanah HGU seluas
2.815 hektare selama 25 tahun untuk PTP. Pernyataan Soni itu
menggerakkan sembilan wakil petani Jenggawah menanggapinya secara
terbuka, awal pekan lalu. Isinya, antara lain mereka menganggap
SK Kepala BPN itu tak sah. Yang lebih gawat, mereka menyatakan,
tanah itu menjadi hak milik mereka.

Pusat konflik petani dengan PTP XXVII soal lahan HGU Jenggawah
yang berkepanjangan itu berada di Desa Lengkong, Desa Kaliwining,
Desa Jenggawah, Cangkring, Ajung, Pancakarya, dan Mangara.
Kawasan sengketa itu melibatkan 8.000 keluarga petani. Menurut
Imam Khudori, salah seorang tokoh masyarakat Jenggawah, luas
areal perkebunan tembakau itu mencapai 3.450 hektare. Pada tahun
1970, ketika dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur, luasnya
menyusut menjadi 3.274 hektare. Setelah disertifikatkan oleh PTP
ke kantor Agraria, jumlahnya kian menyusut menjadi 3.017 hektare.
Dan SK No. 74/HGU/BPN/1994 hanya menyetujui lahan seluas 2.815
hektare.

Kisah panjang tanah Jenggawah itu bisa dirunut sejak tahun 1859
ketika pemerintah kolonial Belanda mendatangkan orang-orang dari
Madura dan Jawa Tengah untuk membuka lahan pertanian. Tahun 1870,
berdasarkan Agrarisch Besluit, George Bernie mendapat izin hak
arfpacht (sama dengan HGU) untuk mengelola onderneming tembakau
Na Oogst selama 75 tahun. Para petani penggarap diberi hak
menanam padi dan palawija, dengan kewajiban menanam tembakau bila
musimnya tiba. Mereka juga dibebaskan dari pajak.

Pada tahun 1953, petani mendapat bukti yuridis kepemilikan lahan
yang berupa petok/pipil. Saat itu mereka dikenai pajak.
Berdasarkan Undang-Undang No. 86/1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia, terjadi pengalihan
hak dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Menurut
Imam Khudori, yang dinasionalisasikan itu hanyalah lahan bekas
hak arfpacht yang ditempati gudang dan perumahan PTP. "Lahan
persawahan dan perkebunan tak dialihkan," katanya dengan tegas.
Menurut Joko S. Hafid, salah seorang tokoh petani, SK No.
32/HGU/DA/1969 yang berakhir pada 22 Mei 1994 itu sebenarnya
berupa HGB. "HGB dipalsukan menjadi HGU," kata Joko S. Hafid
kepada Khudori dari Gatra.

Keadaan makin rumit ketika muncul SK tertanggal 18 Juni 1970,
yang habis masa berlakunya 30 Juni 1995. Para petani mulai
berjuang mendapatkan hak-haknya. Pada tahun 1978 diberlakukan
program berkapling yang berupa pembagian lahan garapan kepada
petani secara pukul rata, satu KK (kepala keluarga) mendapat 0,3
hektare. "Dengan program itu mandor dan aparat PTP justru
mendapat jatah lebih banyak," kata Imam Khudori. Itulah pemicu
insiden Jenggawah kelabu pada 1979. Petani marah dan membakar
gudang PTP. Buntutnya, tujuh petani yang dianggap dalang
kerusuhan -- antara lain Imam Khudori -- diadili dan divonis 1
tahun penjara. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan
mereka.

Sampai dengan akhir pekan lalu tak satu pun direksi PTP XXVII mau
memberi komentar. Bahkan, Totok Hartojo, SH, mantan Kepala Bagian
Hukum PTP XXVII, yang pensiun pada tahun 1986, tak berani
berkomentar banyak. "Kalau saya cerita, rumah saya bisa dibakar,"
tuturnya.

Radikalisme para petani Jenggawah, menurut Latief Wiyata, MA,
dosen FISIP Universitas Negeri Jember, muncul ketika tanah yang
selama ini mereka garap diusik. "Mereka itu masyarakat Madura,
yang bila menerima perlakuan tak adil akan spontan bereaksi,"
katanya. Ini berbeda dengan masyarakat Kedung Ombo, misalnya.
"Bila Jenggawah itu ada di Kedung Ombo, tak akan terjadi
pembakaran dan perusakan," katanya. Karena itu Latief menyarankan
agar penyelesaiannya mengacu kepada asal-usul tanah tersebut.

Pangdam Mayor Jenderal Imam Oetomo tak memberikan target, kapan
sengketa tanah Jenggawah bisa berakhir. "Untuk sementara, status
quo," katanya sembari melempar senyum. Herry Mohammad