IN: KMP - Cabang SPSI: Tenaga Asing

From: apakabar@clark.net
Date: Sun Oct 15 1995 - 16:07:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Subject: IN: KMP - Cabang SPSI: Tenaga Asing di Freeport

   (Kompas - Sabtu, 14 Oktober 1995)
   
Ketua Cabang SPSI Tembagapura: Penggunaan Tenaga Asing di Freeport tidak Sesuai
dengan Kualifikasinya

   
   Jayapura, Kompas
   
   Ketua Pengurus Cabang Sektor Kimia, Energi & Pertambangan Serikat
   Pekerja Seluruh Indonesia (PC SeKEP SPSI) di Tembagapura, Syamsudin
   Badu mengungkapkan, selama ini pemakaian tenaga kerja asing di
   perusahaan penambangan tembaga, emas, dan perak di Tembagapura (PT
   Freeport Indonesia Company/PT FIC), sebagian besar tidak sesuai dengan
   kualifikasi yang sebenarnya.
   
   "Katanya tenaga kerja asing itu ahli mesin atau ahli listrik, ternyata
   tidak bisa apa-apa, karena mereka sebenarnya cuma seorang akuntan,"
   jelas Syamsudin yang sudah bekerja di Divisi Ore Flow Freeport sekitar
   enam tahun. Ia menyampaikan keluhan pekerja Freeport kepada Kakanwil
   Depnaker Irian Jaya, Freddy F Lamia SH, yang memberi pengarahan pada
   Mus-da II SPSI se-Irian, Rabu (11/10).
   
   Dengan makin gencarnya upaya swastanisasi Freeport terhadap unit-unit
   usahanya di Temba-gapura, tenaga kerja asing pun makin menjamur di
   Freeport. "Tapi ternyata mereka tidak bisa bikin apa-apa. Justru orang
   bule itu belajar dari kami," ujar Syamsudin yang di divisinya ada
   700-an pekerja dengan 20-an pekerja asing.
   
   Menurut Syaamsuddin, kalau hal itu disampaikan kepada pihak Freeport,
   tentu jawaban yang keluar, "Karena mereka yang punya modal. Padahal,
   Gresberg dan Estberg itu modal Irian, modal Indonesia. Kenapa mereka
   tidak bisa berkompromi? Ini harusnya bagaimana, Pak ?" tanya
   Syamsudin. Sebelumnya, pertanyaan serupa juga disampaikan Hendrik
   Moningga dari PUK (Pimpinan Unit Kerja) Freeport.
   
   Yang juga mendapat kesulitan, tambah Syamsudin, adalah dalam upaya
   membentuk PUK di Freeport. "Dari 7 PUK yang akan dibentuk, ternyata
   yang jadi cuma dua. Alasan yang lain tidak mau membentuk PUK, ka-rena
   takut. Membentuk SPSI di sana memang bisa dipecat," ke-luhnya.
   
  LIHAT RPTKA
  
   
   
   Menanggapi itu, Kakanwil Depnaker Irian menjelaskan, penggunaan tenaga
   kerja asing itu sesuai UU Nomor 3 Tahun 1958, tentang Izin Penggunaan
   Tenaga Kerja Asing, harus ada persetujuan dari instansi atau pejabat
   yang terkait langsung dalam investasi, yakni BKPM dan Departemen Pos
   dan Telekomunikasi, jelasnya.
   
   Dalam penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan harus memperlihatkan
   Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). "Ini akan dicek. Karena
   ada jenis-jenis jabatan yang sama sekali tidak bisa diberikan kepada
   tenaga kerja asing, seperti kepala personalia," katanya.
   
   RPTKA itu pun masih harus disertai persetujuan instansi bersangkutan.
   "Untuk orang asing yang lama tinggal di Indonesia, cukup tingkat
   Kandep saja. Untuk rohaniwan dan tenaga ahli lainnya, harus lewat
   persetujuan Depnaker," jelasnya. Cuma, tambah Freddy, memang sampai
   saat ini untuk menguji apa benar keahlian tenaga kerja asing
   bersangkutan itu benar-benar sebagai tehnisi, crane umpamanya, belum
   ada acuannya. "Tetapi, sudah ada daftar pekerjaan yang tidak boleh
   diisi tenaga kerja asing. Ini bisa jadi patokan," katanya.
   
   Sedangkan tentang pembentukan SPSI maupun PUK, tidak perlu takut.
   "Sebab di sini tidak ada yang kebal hukum. Tidak melaksanakan aturan
   kita tindak. Saya konsekuen dengan ucapan saya," tegasnya. (nic)