IN: RPK - Sistim Pemilu

From: apakabar@access.digex.net
Date: Wed Nov 01 1995 - 14:51:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>

   [LINK] (Republika - Rabu, 1 Nopember 1995)
   
             SETIAP SISTEM PEMILU PPUNYA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
                                       
   
   YOGYAKARTA, 31/10 (ANTARA) - Pengamat politik Universitas GadjahMada
   (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Ichlasul Amal menyatakan, setiapsistem
   Pemilu untuk memilih wakil rakyat di DPR selalu memilikikelebihan dan
   kelemahan, sehingga tidak bisa dikatakan sebuah sistemlebih baik dan
   lebih demokratis dibanding lainnya.
   
   "Kita tidak bisa mengatakan sistem distrik lebih baik dandemokratis
   dibanding sistem proporsional dalam Pemilu," katanyamenjawab
   pertanyaan peserta diskusi panel "Peningkatan Peran MPRSetelah 50
   Tahun Indonesia Merdeka" di Universitas Islam IndonesiaYogyakarta
   (UII), Senin.
   
   Staf pengajar Fisipol UGM itu mengatakan, di sejumlah negarakini juga
   tengah melakukan perubahan sistem pemilihan, baik daridistrik ke
   sistem proprosional maupun proprosional sistem distrik,dengan
   pertimbangan adanya perubahan masyarakat.
   
   "Tidak ada sistem yang diterapkan secara murni. Perubahan sistempemilu
   merupakan cerminan dari perubahan- perubahan yang tengahterjadi di
   masyarakat," tambah Direktur Program Pasca Sarjana UGMitu.
   
   Sebagaimana pernah disampaikan dalam pidato pengukuhan gurubesar ilmu
   sosial dan politik bulan Mei lalu, Amal mengatakan,terlepas dari
   sistem pemilihan mana yang terbaik -- proprosionalatau distrik --
   sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalammengkaji hubungan
   antara sistem pemilihan dengan perwakilan politik.
   
   Hal pertama, katanya, adanya pandangan yang menyederhanakanhubungan
   antara sistem pemilihan dengan tipe wakil-wakil rakyat yangdihasilkan,
   serta aktivitas mereka dalam proses legislatif di DPR.
   
   Sedangkan hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa tidak ada satuteori
   pun yang menunjukkan adanya hubungan yang pasti antarapemilih, partai
   dan wakil rakyat.
   
   Tipe "delegate"
   Menurut dia, pendukung penerapan Pemilu sistem distrik diIndonesia
   cenderung menginginkan wakil rakyat tipe "delegate", yakniwakil rakyat
   yang cenderung tunduk pada aspirasi dan kepentinganpemilihnya.
   
   "Masalahnya, apakah Pemilu sistem distrik otomatis akanmenghasilkan
   wakil rakyat tipe 'delegate' seperti yang diharakanpara pendukungnya,"
   tanya Amal.
   
   Dibanding sistem proporsional, katanya, sistem distrik
   lebihmemungkinkan terciptanya kaitan personal antara pemilih
   denganwakilnya serta memungkinkan kaitan wakil dengan kepentingan
   suatudaerah pemilihan.
   
   Tetapi, sistem distrik tidak dengan sendirinya membuat seorangwakil
   menjadi "delegate" di dalam perdebatan maupun pemungutan suaradi DPR.
   
   "Hal itu tidak tergantung terutama dari bentuk sistem
   pemilihan,melainkan dari dinamika proses legislatif di DPR, kehidupan
   partai,hubungan eksekutif dan legislatif dan faktor lain," katanya.
   
   Menurut dia, perilaku dan peran legislatif seorang wakilditentukan
   oleh banyak faktor, karena lembaga perwakilan adalaharena tempat
   berlangsungnya tarik- menarik berbagai kepentingan dankekuatan,
   sementara aspirasi atau tuntutan para pemilih hanyamerupakan salah
   satu bentuk "pressure" terhadap wakil rakyat.