IN: Gerakan Mahasiswa 1990-an

From: apakabar@access.digex.net
Date: Thu Dec 07 1995 - 17:01:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>

Date: Thu, 7 Dec 1995 20:06:29 +0700
To: apakabar@clark.net
From: hmctamar@server.indo.net.id
Subject: Gerakan Mahasiswa 1990-an

GERAKAN MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN ERA 1990-AN

Oleh Fadli Zon

Sebuah gerakan mahasiswa tidak akan lahir dalam situasi vakum. Dinamisasi
merupakan syarat yang tak bisa dihindarkan ketika mahasiswa menuntut kembali
peran politiknya dalam interaksi politik nasional. Relevansi mempertanyakan
peran mahasiswa Indonesia memang tepat pada waktunya, saat depolitisasi
hampir mencapai titik jenuh. Situasi yang berubah ditandai menaiknya
tuntutan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia mempercepat
pergeseran-pergeseran kekuasaan di tingkat elit serta mempertinggi kesadaran
rakyat pada umumnya tentang what's going on in this country.

Titik jenuh depolitisasi kampus memang harus terjadi. Lebih dari sepuluh
tahun mahasiswa berada dalam penjara ketidakterlibatan politik yang
menyebabkan putusnya akar gerakan mahasiswa sebelum nya. Keadaan ini
merupakan konsekuensi logis dari kekalahan-kekalahan beruntun gerakan
mahasiswa sejak 1970-an. Bermula dari gerakan moral menuju gerakan politik,
gerakan mahasiswa 1970-an ditunggangi pertarungan elit. Gerakan mahasiswa
1966 yang telah menjadi mitos gerakan mahasiswa Indonesia hingga kini
dianggap berhasil memenangkan pertarungan, yang sebenarnya telah didisain
oleh Angkatan Darat. Sebagai ujung tombak kemenangan, demikian Angkatan 1966
sering diidentifikasi, mereka telah masuk dalam grand design elit yang
menang. Akibatnya ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru masuk dalam pentas
politik Indonesia, tidak ada alternatif disain yang ditawarkan gerakan
mahasiswa, suatu bukti bahwa mahasiswa hanya menjadi alat dan mediator
people's power. Ketika kemenangan tiba, mahasiswa disingkirkan dan berusaha
direduksi kekuatan politiknya. Hanya saja, hal yang tak bisa dipungkiri dari
Angkatan 1966 adalah kemenangannya memilih partner politik yang kuat, yang
tidak berhasil pada 1974 dan seterusnya.

Puing-puing gerakan mahasiswa yang ditinggalkan atas kekalahan gerakan
mahasiswa 1978 menjadi klimaks legitimasi pemerintah untuk memberangus
bibit-bibit baru gerakan mahasiswa. Putuslah sudah perjuangan politik
mahasiswa secara nasional yang membawa isu-isu substansial mengenai strategi
pembangunan dan persoalan negara secara makro.

Angkatan 1980-an mencoba menyambung getaran-getaran yang masih tersisa dari
kehancuran gerakan mahasiswa itu. Upaya-upaya sistematis dari pemerintah
untuk mereduksi kekuatan politik mahasiswa makin gencar dengan proyek
Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), penempatan rektor sebagai penguasa
tunggal di kampus, dan berbagai bentuk campur tangan korporatis yang tak
hentinya memerintahkan mahasiswa untuk menjadikan kampus sebagai tempat
belajar. Sendi-sendi politik mahasiswa dipatahkan dengan tesis pendidikan
sebagai pemenuhan teknostruktur pembangunan.

Tak terhindarkan lagi, peran lembaga intra kampus yang dulu dimotori Dewan
Mahasiswa (DM) hapus sudah. Pereduksian politik ini berhasil dan akibatnya
menyurut pula peran lembaga ekstra universitas. Organisasi kemahasiswaan
seperti HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, PMII semakin kurang laku di kalangan
mahasiswa. Angkatan 1980-an mencoba memajukan tesis baru berupa kelompok
studi yang menurut mereka sebagai warming up menuju proses yang akhirnya
memunculkan situasi anomik. Mereka lebih memilih menunggu momentum ketimbang
menciptakan momentum, sehingga dalam proses sejarahnya yang tidak ditunjang
kaderisasi, kelompok studi-kelompok studi yang semula menjamur akhirnya
lenyap perlahan-lahan. Aktor-aktornya menjadi elit individual dan jauh dari
basis massa. Di sisi lain kelompok demokrasi jalanan atau parlemen jalanan
memuntahkan isu-isu populis lokal dan berharap suatu saat isu-isu lokal itu
akan menjadi isu nasional. Tetapi demokrasi jalanan inipun tidak kuat
staminanya. Sedangkan LSM cenderung lebih akomodatif terhadap kegiatan aksi
dan refleksi, tetapi peran mahasiswa di lembaga ini relatif terbatas
dibanding peran mantan-mantan aktivis.

Ada beberapa kekurangan-kekurangan Angkatan 1980-an. Pertama, ketiadaan
kaderisasi. Kelompok studi maupun demokrasi jalanan dimotori oleh orang yang
itu-itu juga. Kedua, ketiadaan basis massa. Situasi massa memang tidak
mendukung, proyek depolitisasi berhasil, tindakan represif mengancam setiap
gerakan mahasiswa yang membawa isu-isu substansial. Ketiga, disakumulasi
kekuatan mahasiswa. Menyadari pereduksian politik yang berakibat posisi
mahasiswa berada di jalur peripheral, pinggiran, mestinya kekuatan-kekuatan
sporadis mahasiswa melakukan akumulasi, saling bergandeng tangan. Tetapi
yang terjadi adalah saling menuduh dan saling menghakimi antara kelompok
studi dan demokrasi jalanan. Bahkan sesama demokrasi jalanan pun terjadi
kleim-mengkleim tentang sebuah move. Ada semacam arogansi, sayangnya
arogansi ini lahir dari kaum pinggiran yang makin dimarjinalisasi sehingga
kekuatan gerakan mahasiswa 1980-an mengalami disakumulasi kekuatan, power
disaccumulation. Bisa dibayangkan jika sebuah kelompok marjinal yang makin
marjinal, ingin "menggoyang" center yang makin menguat. Hasilnya adalah
kegagalan Angkatan 1980-an.
Angkatan Baru

Membangun sebuah gerakan mahasiswa baru, gerakan mahasiswa 1990-an, bukan
hal mudah. Puing-puing gerakan mahasiswa sebelumnya masih membayang-bayangi.
Adalah satu keberanian menggulirkan diskursus gerakan mahasiswa 1990-an di
tengah kehancuran politik mahasiswa. Bahkan istilah gerakan mahasiswa
1990-an adalah nama yang mendahului sejarah. Seringkali angka-angka 1908,
1928, 1945, 1966, 1974, 1978, lahir setelah terjadi, post factum.
Angka-angka itu pun erat kaitannya dengan sebuah momentum. Bisakah gerakan
mahasiswa 1990-an menciptakan momentum ketimbang menunggu momentum, karena
memang momentum tidak akan datang dari langit. Kare nanya agenda gerakan
mahasiswa 1990-an haruslah menghela sejarah, bukan menunggu masa krisis
maupun momentum yang dihela oleh elit-elit politik yang bertikai.

Pesimisme kemungkinan terbangunnya suatu kekuatan baru mahasiswa memang ada.
Pertama, aksi-aksi mahasiswa sekarang hanya merupakan bentuk gagah-gagahan
dan "menapaktilas" Angkatan 1966. Aksi-aksi itu masih dilingkupi romantisme
Angkatan 1966 yang ikut mendongkel Orde Lama. Kedua, aksi-aksi mahasiswa
sekarang kurang dibekali landasan konsepsional yang matang serta peta
politik, ekonomi, yang akurat. Hal ini merupakan dampak NKK yang
mengisolasikan mahasiswa dari politik dan persoalan kemasyarakatan. Ketiga,
aksi-aksi lebih banyak mengandalkan liputan media massa ketimbang berdiri
otonom. Keempat, aksi-aksi bersifat sporadis, temporer dan reaktif, tidak
membangun isu dari bawah. Sementara isu yang dimunculkan juga bersifat
sesaat tidak perubahan mendasar. Kelima, dampak NKK masih terasa dan proyek
depolitisasi kampus masih diterapkan. Kebanyakan mahasiswa menjadi asing
terhadap persoalan-persoalan bangsanya sendiri. Keenam, gerakan mahasiswa
sendiri terpecah belah dalam banyak faksi mewakili kepentingan yang
bervariasi dengan strategi gerakan yang juga beragam. Ketujuh, ormas
kepemudaan dan ormas kemahasiswaan kurang berperan dan semakin tidak kritis
terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sehingga, kehadiran
aksi-aksi sulit diharapkan menjadi pressure group bagi pemerintah.

Di samping pesimisme itu ada faktor eksternal dan internal yang mendukung
optimisme. Faktor eksternal adalah faktor di luar dunia kemahasiswaan atau
gerakan mahasiswa yaitu perubahan cuaca politik. Cuaca politik di era
1990-an mengalami kemajuan terutama dengan dibukanya keran keterbukaan oleh
pemerintah, meskipun belum pada tahap yang diharapkan. Kuatnya isu demokrasi
dan hak asasi manusia di dunia internasional telah membawa perhatian
pemerintah untuk lebih arif menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah
dengan rakyat seperti kasus tanah, upah buruh, monopoli, dan seterusnya.
Terjadi pula perubahan power block, blok kekuasaan, dalam konstalasi
pemerintahan Orde Baru. Arief Budiman menyebut ini sebagai realiansi, dari
Soeharto-Katolik-CSIS-Ali Murtopo ke Soeharto-Islam-ICMI-Habibie yang dipicu
UU Peradilan Agama tahun 1989. Berturut-turut Islam, yang selama dua dekade
Orde Baru ditempatkan sebagai ekstrem kanan, mendapat akomodasi politik
seperti dengan kehadiran ICMI, CIDES, BMI, penghapusan pelarangan jilbab,
penghapusan SDSB, dan seterusnya. Meskipun akomodasi politik Islam ini masih
bersifat artifisial, namun ia telah membawa kegairahan baru di kalangan umat
Islam yang selama ini marjinal dalam politik Indonesia. Hal ini merupakan
harapan baru bagi upaya demokratisasi di Indonesia. Tanpa keterlibatan
mayoritas, tidak mungkin tercipta demokrasi di Indonesia. Karenanya Islam di
Indonesia harus mendorong demokratisasi. Ini merupakan suatu revolution from
above yang menjadi blessing in disguise bagi demokratisasi di Indonesia.

Faktor internal adalah faktor dalam dunia kemahasiswaan sendiri.
Perlahan-lahan, kesadaran politik mahasiswa mulai kembali meskipun belum
pada derajat memahami politik itu. Kepedulian terhadap nasib rakyat yang
tertindas masih hadir dan makin hidup. Hal ini tecermin dalam banyak kasus
seperti pembelaan terhadap kasus tanah, upah buruh, dan seterusnya.
Meskipun pembelaan itu masih dalam kerangka "reaktif" namun masih ada
harapan. Contoh yang menarik adalah kasus SDSB tahun 1993. Angkatan 1990-an
berhasil menggelindingkan bola salju SDSB sehingga isu lokal populis ini
dengan akseleratif menjadi isu nasional yang tak terelakkan dan akumulatif.
Menghadapi itu, pemerintah mau tak mau harus mencabut SDSB. Meskipun
kemenangan ini kecil, bahkan pemerintah dan ABRI mendapat citra baik dalam
pencabutan SDSB ini, tetapi tak bisa disangkal bahwa pupusnya SDSB telah
menjadi platform dan legitimasi bahwa gerakan mahasiswa masih ada, dan
demonstrasi sebagai jalan akhir ketika dialog macet, masih efektif
digunakan. Ini merupakan stepping stone bagi gerakan mahasiswa 1990-an.

Kasus SDSB merupakan fenomena menarik melihat gerakan mahasiswa 1990-an.
Sebagai sebuah batu loncatan, hapusnya SDSB harus dilihat secara optimistik
bahwa dalam isu-isu tertentu akan terjadi konsolidasi yang begitu kuat
menghadapi policy pemerintah yang tidak dikehendaki rakyat. Argumentasi
relijius dan ekonomis ternyata cukup kuat untuk mendongkel sebuah kebijakan.
Terjadilah the unity of action dari berbagai kelompok mahasiswa mulai dari
kelompok mahasiswa yang bernafaskan kelompok studi, parlemen jalanan atau
demokrasi jalanan, aktivis lembaga mahasiswa SMPT, aktivis ekstra kampus,
OKP berbasis mahasiswa dan kelompok mahasiswa relijius. Bahkan dalam
perkembangannya, ketika aksi-aksi anti SDSB telah meluas, pihak-pihak
tertentu yang semula tidak concern soal SDSB, mungkin juga mendukung SDSB,
secara mengejutkan berusaha ikut membonceng dengan niatan berbeda.
Keberhasilan gerakan mahasiswa dalam isu SDSB harus diakui tertolong oleh
power block politik yang ada. Pemerintah tidak mau berhadapan dengan Islam,
hanya untuk mempertahankan SDSB.

Fenomena Baru Gerakan Mahasiswa

Hadirnya argumentasi relijius sebenarnya merupakan salah satu fenomena baru
1990-an. Paling tidak ada tiga fenomena baru gerakan mahasiswa 1990-an yang
sejauh ini dapat dicatat yaitu fenomena relijius, kesadaran internasional
dan kecenderungan konvergensi aksi-refleksi.

Fenomena relijius yang ditandai menguatnya unsur relijiusitas dalam
aktivitas kemahasiswaan sebagai reaksi atas pencepatan sekularisme ke arah
stagnan dan arus umum revival of faith di masyarakat telah melahirkan sebuah
kelompok baru: kelompok mahasiswa relijius. Faktor lain yang memunculkan
kelompok ini adalah ketidakmampuan organisasi-organisasi ekstra kampus
menjawab tantangan zaman karena memang telah surut akibat depolitisasi
kampus. Kalau dulu HMI, PMKRI, GMNI, PMII dan organisasi sejenis memiliki
basis di kampus, maka sekarang akar organisasi ekstra itu tercerabut di
kampus dan makin tidak populer. Berbeda dengan kelompok studi atau demokrasi
jalanan di tahun 1980-an maka kelompok mahasiswa relijius menempatkan
tema-tema politik setelah tema-tema ideologis sehingga mereka tidak secara
eksplisit menyatakan sikap terhadap perkembangan sosial politik di
Indonesia. Bagi mereka, proses terpenting adalah pembinaan diri
terus-menerus sehingga dalam proses itu mereka benar-benar survive lalu
keluar sebagai manusia yang mampu menjawab tantangan dunia sekelilingnya.
Dalam kalimat yang lebih pendek sebut saja tarbiyatul qoblal jama'ah,
pendidikan yang terus-menerus sebelum membentuk society. Jadi, mereka
mempunyai kesadaran politik tetapi lebih memilih membina diri pribadi mereka
dahulu ketimbang terlibat dalam isu-isu politik. Hanya dalam isu-isu
tertentu saja mereka terlibat.

Bagi kelompok mahasiswa relijius persoalannya adalah tidak kondusifnya
lingkungan bagi penerapan keberagamaan mereka, termasuk tidak akomodatifnya
sistem yang ada. Untuk itu perlu dibentuk suatu masyarakat yang lebih
agamis baik secara keimanan maupun budi pekerti, tingkah laku, sehingga
terjadi kesatuan penerapan antara iman, amal dan ilmu. Pengertian
keberagamaan yang umum didekonstruksi sedemikian rupa dengan semangat
purifikasi. Sebagai konsekuensi pembinaan ke dalam, terjadi pembatasan yang
agak transparan antara kelompok mahasiswa relijius dengan kelompok-kelompok
mahasiswa pada umumnya. Pada derajat tertentu pembatasan itu mengarah pada
ekslusivisme sehingga mendukung pengkotakan mereka sebagai kaum
"fundamentalis." Namun tentu saja derajat itu berbeda-beda. Dalam proses
berikutnya bahkan sebagian kelompok mahasiswa relijius lebih tanggap
terhadap perubahan tanpa emosional.

Basis kelompok mahasiswa relijius termasuk yang paling kuat diantara
kelompok-kelompok mahasiswa lainnya. Mereka hadir di jantung-jantung
fakultas universitas baik negeri maupun swasta dan mempunyai network yang
terbina rapi. Komitmen mereka yang kuat atas perjuangan menegakkan kebenaran
dan keadilan tampaknya akan mempunyai peran penting di tahun-tahun
mendatang. Apalagi jika komitmen itu menyatu dengan nafas zaman ini yang
diidentifikasi sebagai masa tuntutan demokratisasi dan pemenuhan hak-hak
asasi manusia.

Sementara fenomena kesadaran internasional lahir karena globalisasi
informasi yang cepat, menguatnya diskursus demokrasi dan hak-hak asasi
manusia dan kesadaran perlunya menggandeng kekuatan internasional dalam
pemenuhan demokrasi dan hak-hak azasi manusia itu. Selain itu mungkin pula
karena apatisme terhadap perjuangan isu lokal yang hampir selalu gagal. Hal
menarik dari kesadaran internasional ini adalah kaitannya dengan kesadaran
relijius. Munculnya advokasi-advokasi masalah Bosnia-Herzegovina-Serbia,
Perang Teluk, Irak-Amerika, PLO-Israel, Aljazair dan Somalia, tidak lepas
dari persoalan solidaritas agama.

Sedangkan kecenderungan konvergensi aksi-refleksi tampak dalam
kelompok-kelompok mahasiswa yang ada. Pada dasarnya intelektualitas atau
kecendekiawanan tetap harus menjadi pegangan. Masalah cara, apakah dialog,
lobi, mimbar bebas atau unjuk rasa bukanlah persoalan intelektualitas.
Intelektualitas itu ditentukan substansi yang disampaikan dikaitkan dengan
argumentasi yang berdasar kuat dan mempunyai konsep yang jelas.

Pada Angkatan 1980-an, berbenturannya kelompok studi dan demokrasi jalanan
selain perbedaan ideologi, juga perbedaan persepsi pendekatan gerakan.
Kelompok studi dan LSM cenderung tidak apriori terhadap pemerintah dengan
memajukan persoalan-persoalan yang bersifat transformatif dan korektif
seperti pengembangan isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan
demokrasi jalanan memilih pembatasan yang tegas, non kooperatif dengan
pemerintah dalam bentuk komite-komite aksi yang pragmatis berdasar isu lokal
tertentu dengan harapan melibatkan gerakan rakyat.

 
Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa

Lembaga kemahasiswaan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) merupakan
bagian penting dari fenomena 1990-an. Berlakunya SMPT ini berdasarkan SK
Mendikbud Fuad Hassan No. 0457/U/1990 sekaligus mengakhiri NKK/BKK. Walau
demikian dampak buruk NKK/BKK dalam aktivitas kemahasiswaan masih tampak
jelas hingga kini. Ketika itu Fuad menegaskan bahwa pembentukan senat pada
fakultas dan universitas tidak ada kaitannya dengan DM (Dewan Mahasiswa)
yang telah diberangus.

Semula beberapa perguruan tinggi menolak konsep SMPT ini termasuk Forum
Komunikasi SM-BPM Universitas Indonesia. Berikut adalah sejumlah alasan
penolakan terhadap SMPT. Pertama, SMPT tidak mengakar ke mahasiswa umumnya,
tidak populis. Kedua, hubungan SMPT dengan lembaga-lembaga mahasiswa lain
seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hanya bersifat koordinatif sehingga
suara tidak menyatu, mudah terpecah belah. Ketiga, adanya peluang menjadikan
SMPT sebagai wadah permainan elit mahasiswa belaka. Keempat, tidak diakuinya
fungsi legislatif mahasiswa yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol
terhadap eksekutif. Kelima, SMPT tidak mandiri, tidak otonom, dan tidak
independen karena berada di bawah kekuasaan rektorat yang berhak ikut campur
dalam persoalan SMPT. SMPT dianggap sebagai upaya kooptasi birokrat kampus.
Sebagian lagi menilai SMPT adalah perpanjangan NKK/BKK yang berubah bentuk.
Keenam, ada pula yang menilai SMPT harus ditolak karena pemberian pihak
lain, bukan dari mahasiswa untuk mahasiswa.

Sejumlah alasan tersebut telah diungkapkan pada awal tahun 1990-an. Dari
sinilah aktivis mahasiswa intrakampus terbelah kembali. Namun, sebagian
besar kampus-kampus di Indonesia akhirnya meneri ma SMPT dengan beberapa
catatan. Alasan utama penerimaan SMPT itu adalah adanya celah dalam pasal 16
ayat 2 dari SK Mendikbud yang menyatakan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan
keputusan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dengan modal ini,
aturan main SMPT ditentukan oleh institusi perguruan tinggi masing-masing.
Aktivis intrakampus akhirnya bermain diantara celah-celah yang hasilnya
dapat dilihat dengan keberadaan SMPT dewasa ini. SMPT-SMPT itu menjadi
beragam strukturnya. SM UGM, misalnya, mempunyai kongres yang membawahi
SMPT, UKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara sejajar. Ada mekanisme
legislatif-eksekutif. SM UI mengambil celah melalui pemisahan tugas antara
Ketua Umum SMPT, yang bertindak sebagai legislatif, dan Ketua Harian SMPT,
sebagai eksekutif. Pola pemilihan di SM UI mengalami berbagai perubahan.
Dalam usianya yang masih muda itu, tampaklah SMPT mulai kelihatan berperan
dalam berbagai isu lokal maupun nasional. SM UGM yang memajukan soal lembaga
kepresidenan, SM UI yang mengusulkan rancangan GBHN adalah contoh gerakan
yang strategis dilakukan SMPT pada awal berdirinya. SMPT-SMPT juga
mengedepankan persoalan korupsi dan kolusi, mengajukan proposal perlunya
pembatasan monopoli dan seterusnya. Selain itu, sebagian pimpinan SMPT
terlibat dalam pengorganisasian komite-komite mengetengahkan isu-isu
tertentu yang tidak bisa membawa nama lembaga. Termasuk dalam kasus SDSB,
pimpinan-pimpinan SMPT aktif memimpin massa mahasiswa.

Perlu diakui, ada beberapa kesulitan untuk membawa nama SMPT dalam melakukan
gerakan. Untuk melakukan dialog, mimbar bebas di kampus, atau membuat
pernyataan tampaknya masih memungkinkan dilakukan. Tetapi melakukan unjuk
rasa dengan membawa SMPT agaknya masih riskan. Inilah yang dialami SM UI
beberapa waktu lalu ketika berdemonstrasi SDSB membawa nama SMPT. Pihak
rektorat dengan tegas menyatakan tindakan itu bersalah karena tidak ada izin
pimpinan untuk membawa nama almamater, meskipun yang dibawa adalah nama SM,
bukan universitas secara keseluruhan. Untuk unjuk rasa membawa nama
almamater harus ada izin, dan tentu saja tidak akan mendapat izin. SM UI
akhirnya mendapat peringatan terakhir dari rektorat secara sepihak. Dalam
argumentasi rektorat, cara-cara dan prosedur birokrasi lebih penting
ketimbang substansi yang dibawakan. Sehingga bagi SMPT, perjuangan
demokratisasi kampus agaknya akan mengalami masa-masa yang berat. Hal ini
bisa dipahami karena membawa nama lembaga formal melawan lembaga pemerintah,
misalnya, akan meminta konsekuensi politis tertentu. Bagi pemerintah ini
adalah trauma dewan mahasiswa di tahun 1970-an. Gerakan yang lahir dari
tubuh institusi formal, organisasi intra kampus, jauh lebih berbahaya
ketimbang komite-komite aksi yang insidental dan sporadis.

Pada akhir tahun 1994 setelah Kongres IV mahasiswa UGM muncul Dewan
Mahasiswa (DM) yang dianggap sebagai alternatif SMPT. Nama "DM" dipinjam
dari Dewan Mahasiswa yang ada pada 1970-an, yang dibekukan tahun 1978. Upaya
sosialisasi DM dilakukan di berbagai kota agar terwujud DM-DM di kota lain.
Aktivis DM mengemukakan gagasan-gagasan dan kritik-kritik tajam terhadap
SMPT yang sebagian besar teah disadari oleh aktivis SMPT ketika menerima
SMPT. DM mendefinisikan dirinya sebagai antitesa terhadap
kelemahan-kelemahan SMPT. Pertama, DM mengkleim mempunyai basis massa dan
memang dikehendaki oleh mahasiswa, tidak seperti SMPT yang elitis dan
menggantung ke atas. Kedua, lembaga DM mempunyai otonomi penuh, independensi
yang tidak bisa dicampuri rektorat, tidak seperti SMPT yang bertanggung
jawab pada rektorat. Hubungan DM bersifat sejajar dengan rektorat. Dan
seterusnya.

Kepedulian masalah otonomi, independensi, dan berbagai kelemahan SMPT itu
sebenarnya juga merupakan kepedulian aktivis-aktivis SMPT. Di kalangan SMPT,
perjuangan untuk memperbaiki diri yang berhubungan dengan kelemahan itu
tetap ada. Persoalannya apakah DM menjadi alternatif? Saya justru melihat
kehadiran DM dalam situasi sekarang malah memecah belah mahasiswa dan tidak
strate gis. DM harus berhadapan dengan aktivis-aktivis SMPT yang sebetulnya
mempunyai concern yang sama. Polarisasi persoalan lembaga akhirnya mengarah
pada perbedaan ideologi perjuangan. Harus diakui, mayoritas aktivis SMPT di
Indonesia adalah aktivis mahasiswa Islam. Lucunya, aktivis DM sebelumnya
juga duduk di SMPT dan menerima SMPT itu. DM ternyata tidak diterima
mayoritas mahasiswa. Karenanya DM juga menjadi lembaga elitis yang menjadi
tempat bermain elit-elit aktivisnya.

Beberapa gagasan DM yang patut didukung adalah semangatnya untuk melakukan
perubahan. Tetapi, menurut saya, koreksi terhadap SK Mendikbud No.
0457/U/1990 seharusnya dilakukan oleh SMPT sebagai badan yang telah diakui.
Agenda yang perlu dilakukan SMPT adalah demokratisasi kampus antara lain
dalam bentuk sharing administration. Segala keputusan universitas yang
menyangkut kepentingan mahasiswa harus mengikutsertakan sikap dan pandangan
mahasiswa. Karena mahasiswa adalah bagian paling vital dalam universitas
maka mahasiswa perlu diminta pendapatnya karena itu adalah hak mahasiswa.
Mahasiswa juga berhak ikut menentukan dekan dan rektor, biaya SPP,
pengelolaan kampus seperti asrama mahasiswa, dan seterusnya. Kesejahteraan
mahasiswa adalah kunci program SMPT selain pengabdian masyarakat.

Menaikkan Posisi Tawar

Dalam posisi tawar mahasiswa yang lemah dewasa ini, belum saatnya menentukan
partner politik atau memutuskan pilihan-pilihan grand design politik
tertentu. Gerakan mahasiswa sekarang belum lagi menjadi agent of social
change, sebaliknya menjadi gerakan peripherial, pinggiran. Agenda yang
diperlukan adalah penyatuan kelompok-kelompok pinggiran mahasiswa dalam
suatu konsolidasi secara nasional.Hal ini dibutuhkan untuk pengembalian
posisi tawar yang menyurut. Karenanya, dalam posisi tawar yang lemah, agenda
gerakan mahasiswa mesti berpihak memilih misi transformatif dan misi
korektif. Misi transformatif menekankan pada gerakan penyadaran sosial
politik dan penularan gagasan-gagasan demokrasi dan hak-hak azasi manusia.
Sedangkan misi korektif menitikberatkan pada koreksi berbagai kebijakan atau
sikap dan tindakan yang tidak menguntungkan rakyat banyak.

Diangkatnya isu-isu lokal populis dengan harapan dapat menjadi isu nasional
nampaknya masih bisa diandalkan. Pilihan isu-isu mikro memang sesuai dengan
kondisi gerakan mahasiswa yang lemah. Dalam tahap ini diharapkan terjadi
konsolidasi secara bertahap untuk mengembalikan nafas gerakan mahasiswa yang
telah surut akibat depolitisasi kampus. Untuk merajut jaringan secara
nasional itu paling tidak dibutuhkan beberapa prinsip. Pertama, perlunya
semangat dialog tanpa apriori antarkelompok mahasiswa. Melalui dialog tanpa
apriori dapat diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak serta
menghindari perasaan curiga atau rasa permusuhan akibat berbedanya
pendekatan gerakan. Kedua, kedewasaan berpolitik antaraktivis yang berbeda
ideologi dan pendekatan gerakan. Ketiga, konsolidasi berjalan bertahap dan
berkesinambungan melalui isu-isu tertentu dengan target "jangka panjang,"
sehingga terhindar situasi gerakan yang prematur.

Fadli Zon, Mahasiswa Program Studi Rusia UI, aktivis, wartawan.