IN: Partisipasi Politik di Indonesi

From: apakabar@access.digex.net
Date: Tue Dec 19 1995 - 09:51:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: Partisipasi Politik di Indonesia

Date: Tue, 19 Dec 1995 08:49:22 +0700
To: apakabar@clark.net
From: bukakakp@server.indo.net.id (Dantale)
Subject: ormas baru

Sekitar 1 bulan yang lalu ada semacam pembicaraan kecil mengenai beberapa
perkembangan politik di Indonesia. Dan dari beberapa point yang kami
dapatkan ada baiknya juga kita edarkan dalam Forum ini, apalagi mengingat
forum ini (biasanya sering bekerjasama dengan Yayasan Lima Agustus, suatu
yayasan dibentuk oleh oleh beberapa orang yang terlibat terlibat dalam
peristiwa demonstrasi di ITB pada tanggal 5 Agustus 1989, yang
mengakibatkan 11 orang ditangkap dan 6 diantaranya di penjarakan rata-rata
3 tahun, peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan "Peristiwa 5
Agustus"), selalu melakukan diskusi bulanan. Harapan kita melalui media
apakabar ini, kami bisa mendapatkan input yang lebih banyak, semata-mata
ditujukan untuk mendorong proses demokrasi.

Sekian

Koordinator.

PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA
Suatu tanggapan terhadap makalah "Ormas Baru: Baik Tapi Bukan Tanpa Resiko"

Ferdi RS *)

        Memperbincangkan demokrasi di Indonesia, terutama berkaitan dengan
timbulnya berbagai ormas pada saat ini tidaklah terlepas dari persoalan
paradigma serta definisi demokrasi dan penerapannya. Demokrasi
bagaimanakah yang ada di kepala kita masing-masing? Ini pun juga
merupakan hal tersendiri yang menarik untuk diperbincangkan.

        Perubahan merupakan suatu hal yang mutlak dalam kondisi dimana
segala aspek kehidupan dirasa mengalami stagnasi dan terutama pada manusia
yang terpasung segala ide, hak, yang menyangkut kebebasannya. Akan tetapi
sejuah manakah kita sendiri bisa mengantis ipasi bentuk kebebasan yang
ideal (baca: demokrasi). Ada dua permasalahan yang paling tidak harus
dibahas terlebih dahulu. Pertama, masing belum adanya sikap pemahaman
untuk pembentukan mentalitas kultural terhadap demokrasi itu sendiri
secara kolektif. B ahkan dalam tindak individual pun, kita masih mengalami
kesulitan untuk bisa mewujudkan apakah yang namanya 'demokratis' itu. Yang
kedua adalah sistem yang ada sama sekali tidak mendukung adanya kehidupan
demokratis yang sejujurnya. Gagasan tentang negara pun terakhir ini
cenderung untuk menegaskan tentang bentuk kesatuan integralistik, seperti
pemikiran Adam Muller yang ditetapkan oleh lembaga kekuasaan secara
filosofis sebagai bentuk legitimasi. Jelas ini bertentangan deng! an fah
am demokrasi yang dicita-citakan.

        Hegemoni negara mungkin sedemikian kuatnya sehingga ruang
partisipasi politik hanya muncul secara semu dalam masyarakat, yang
sebagian disebut sebagai 'kelas menengah' di Indonesia. Sebagai catatan
awal, perlu kita redefinisikan kembali mengenai 'kelas menengah tersebut'.
Bahwa apa yang disebut kelas menengah di Indonesia tidak lebih dari
lapisan masyarakat yang hanya mapan dalam segmen ekonomi dan cenderung
konsumtif. Ini tidak lain karena ia mempunyai ketergantungan baik secara
ekonomi terhadap para k apitalis sebagai penghasil dan secara politis
kepada penguasa atau bikrokrasi.

        Oleh karenanya sulit dikatakan bila 'kelas menengah' tersebut
mengalami tekanan akibat hegemoni negara. Seandainya demikian, tentu saja
dengan mudah diasumsikan bahwa kelas menengah sudah mempunyai kekuatan
tersendiri dalam perjuangannya terhadap demok rasi dan berhadapan dengan
pihak yang digantunginya. Belum lagi sikap konsumtif yang dimiliki, paling
tidak telah membuat suatu judgement bahwa 'kelas menengah' identik dengan
kemapanan hidup dan sikap hedonistik. Ini merupakan suatu reduksi
pandangan ya ng seharusnya bila kita lebih jelas mengamati, akan terlihat
bahwa itu pun tidak lain merupakan dampak keterpengaruhan dari birokrasi
dan kapitalisme dalam kondisi bourjuasi. Hanya saja yang terjadi adalah
kecenderungan untuk mempertegas bahwa itu sekedar pengejaran terhadap
kenikmatan dan hura-hura belaka.

        Lantas bagaimanakah partisipasi politik oleh 'kelas menengah'
tersebut? Dari ketergantungannya terhadapap birokrasi dan kapitalisme,
maka partisipasi yang ada hanyalah sekedar pengisi ruang yang sudah
diciptakan sebagai bagian dari main strategy pengua sa. Yang muncul
didalamnya merupakan sebagai bentukan inisiatif kelompok (mengacu kepada
konteks munculnya ormas baru, terlepas dari apakah ia mengakar atau tidak)
yang dapat dikatakan 'sadar' untuk memberi andil baik menurut
kesungguhannya dalam menghidu pkan nilai-nilai demokrasi ataukah merunut
kepada vested interest yang dimiliki.

        Oleh karenanya pendidikan politik, disepakati sebagai sarana
pemberian warna dan pemahaman terhadap arti demokrasi dengan
seluas-luasnya, dimulai (secara ideal) dari kesadaran individual hingga
kolektif. Pendidikan tersebut harus mampu mendobrak tradisi yang
menghambat/meredam proses dialektis, baik dari jargon-jargon yang ada
maupun tindak kultural sebagai bentuk kedewasaan menerima, berpikir, dan
proses seterusnya dalam demokrasi. Yang perlu dicamkan adalah, nilai
kebebasan dan demokrasi sekalipun ha rus diperjuangkan karena tidaklah
didapat dari pemberian negara, demikian halnya pendidikan politik juga
bukan sesuatu 'barang gratisan' dari negara. Realitas sehari-hari yang
memperlihatkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan telah membuka mata
kita akan pentingnya penyadaran melalui pendidikan politik tersebut.

        Kemudian, apakah ormas-ormas baru yang muncul saat ini dapat
dikatakan sebagai wujud hasil pendidikan politik tersebut? Sementara ormas
lama (2 parpol) masih terengah-engah menemukan jatidirinya, sangatlah
diragukan dalam ruang yang diciptakan oleh pengu asa masih terdapat
fasilitas atau kemudahan dalam perwujudan arti demokratisasi dengan
sedemikian mudah dan sejujur-jujurnya.

        Ada beberapa persoalan yang harus dilihat sehubungan dengan
fenomena munculnya para ormas baru tersebut. Yang pertama adalah
kecenderungan eksistensi para ormas sebagai suatu krisis, terutama
dikaitkan dengan persoalan pengulangan historis yang muncul da lam
penggunaan nama lama sebagai bentuk legitimasi. Kedua, munculnya para
ormas tersebut apakah hanya sebagai pelengkap sistem (lihat paragraf 3
mengenai hegemoni negara) atau reaksi melawan arus? Ada kecenderungan
penguasa untuk membirakan terlebih dahul u dengan pertimbangan rawan;
yakni sepanjang tidak mengganggu stabilitas. Ketiga, kepentingan kelompok
elit politik sehingga memang tidak pernah jelas maksud serta program yang
ada sebagi sesuatu bentuk transparan. Ini merupakan bukti bahwa ormas yang
ber sangkutan memang tidak mengakar dan eksklusif. Keempat, favoritisme
yang selama ini ada kembali dipertegas dengan pemilihan pengurus dan
dampaknya, program [kembali lagi] bukan sesuatu yang penting dalam ormas
tersebut.

        Maka dengan demikian, kembali diasumsikan bahwa dalam bentuk nilai
sekalipun demokrasi hanya diperoleh secara minimal. Sedangkan
perwujudannya belum ada pada sistem. Oleh karenanya sangat mustahil bila
dalam ormas 'kagetan' mengandaikan adanya massa yang tahu (apalagi sadar)
dalam politik, program yang jelas, maksud dan tujuan semurni-murninya dan
sebagainya. Kalaupun terjadi konflik, sangat dipercaya itu bukan merupakan
proses pendewasaan sebagai bagian dari pemahaman demokrasi, melainkan
sebagai dampa k vested interest yang dikembangkan oleh masing-masing
pihak.

        Selain itu, perlu dilihat bagaimana konstelasi utuh dari
keberadaan ormas tersebut. Apakah ia berada dalam "kelompok pro demokrasi"
ataukah ia berlindung dibawah ketiak penguasa? Memang telah terjadi
pengulangan sejarah bila banyak dipakai nama-nama lama walau itu pun hanya
sekedar mencoba membangun kekuatan berdasarkan simbol-simbol yang dipakai.
Namun itu bukanlah suatu cerminan partisipasi politik, karena sangat sulit
bisa diandaikan secara ideologis, apalagi bila memakai asumsi biologis
sebagai hitun gan massa berdasarkan para simpatisan maupun keturunan orang
yang bersangkutan dalam ormas tersebut.

        Dari itulah, persoalan sebenarnya adalah bukan seberapa siap para
ormas tersebut, melainkan kepada siapa dan untuk apa terlebih dahulu
keberadaan ormas dimunculkan kembali sebagai 'kekuatan alternatif'?
Ataukah ia hanya sekedar pelengkap sistem? Ini tida k terlepas kembali
dari masalah kebutuhan dan kepentingan di luar maupun di dalam ormas itu
sendiri.

        Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita membentuk kesadaran
posisional dan melepas pola pikir terhadap keterlibatan kita didalam main
strategy yang dibangun oleh negara. Sulit dibayangkan bila kita
menginginkan perubahan bila kita sendiri larut da lam kondisi yang membuat
kita tidak mampu bertindak bagaikan berteriak didalam kamar tertutup tanpa
ada yang mendengar.

        Walau bagaimanapun, kemunculan para ormas baru tersebut tetap
harus membuat kita terjaga dan siap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan
yang muncul. Ini mengingatkan kita pada era Mao Ze Dong yang pernah
melontarkan gagasan "Seratus bunga bermekaran, Se ratus aliran muncul"
dalam konteks dimana para sastrawan diperbolehkan melontarkan kritik
konstruktif terhadap Partai. Namun apa yang terjadi? sesudahnya para
sastrawan tersebut banyak yang ditangkapi, dibuang dan melakukan
kerjapaksa karena 'katup bicara ' telah disumbat kembali dengan argumen
diragukan loyalitasnya terhadap Negara.

*). Penulis adalah anggota Forum Diskusi Pangadegan.