IN: RPK - Pertemuan Politik ...

From: apakabar@access.digex.net
Date: Thu Dec 28 1995 - 12:50:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>

   Republika Online [LINK] [ISMAP] Kamis, 28 Desember 1995
   
                 PERTEMUAN POLITIK CUKUP DENGAN PEMBERITAHUAN
                                       
   
   JAKARTA -- Mulai Januari 1996, setiap pertemuan politik yang berbentuk
   rapat, sarasehan, diskusi, temu kader, kongres, dan muktamar yang
   diselenggarakan organisasi kemasyarakatan tidak perlu meminta izin.
   Penyelenggara cukup memberitahukan kepada pihak kepolisian. Namun,
   jika isi pemberitahuan berlainan dengan kegiatan sebenarnya, aparat
   keamanan berhak mengambil tindakan.
   
   Ketentuan itu termuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Perizinan yang
   dikeluarkan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam
   Negeri dan Menhankam. Juklak ini menentukan klasifikasi pertemuan,
   yakni yang memerlukan izin, memerlukan pemberitahuan, dan tidak
   memerlukan izin dan pemberitahuan.
   
   Menko Polkam Soesilo Soedarman yang mengumumkan ketentuan baru itu,
   seusai Rakor Polkam, kemarin, mengatakan SK itu bertujuan menjamin
   kepastian hukum bagi warga negara yang ingin mengadakan kegiatan
   pertemuan sesuai pasal 28 UUD 1945.
   
   Juklak ini, kata Menko Polkam, tidak berlaku bagi kegiatan unjuk rasa,
   sekalipun juklak mengatur ketentuan mengenai pawai. "Kegiatan unjuk
   rasa bakal diatur dengan ketentuan tersendiri," kata Soesilo. Rakor
   kemarin antara lain dihadiri Menhankam Edi Sudrajat, Mensesneg
   Moerdiono, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, dan Jaksa Agung
   Singgih.
   
   Dalam lampiran juklak disebutkan pertemuan yang memerlukan izin, yakni
   pesta, keramaian, dan pawai yang diselenggarakan setiap orang,
   organisasi non-pemerintah -- baik orsospol maupun organisasi bukan
   politik -- dan lembaga keilmuan.
   
   Pesta yang dimaksudkan ketentuan itu yakni pekan raya, festival,
   bazar, dan bentuk pesta lain yang diadakan di tempat umum atau di
   tempat yang dapat dikunjungi setiap orang. Sedangkan keramaian: pasar
   malam, pekan raya, festival, bazar, pertunjukan ketangkasan atau
   atraksi. Sedangkan pawai meliputi pawai alegoris, karnaval, dan
   pertunjukan atraksi.
   
   Pertemuan yang memerlukan pemberitahuan hanya berlaku bagi pertemuan
   politik yang diselenggarakan Parpol, Golkar, organisasi
   kemasyarakatan, dan perorangan atau kelompok non-organisasi yang
   dilaksanakan di luar lingkungan kantor, gedung, sekretariat sendiri,
   dan di tempat kediaman (bagi pertemuan perorangan dan kelompok
   non-organisasi).
   
   Menurut ketentuan itu, pertemuan bagi parpol atau Golkar yang
   memerlukan pemberitahuan itu berupa rapat, sidang, musyawarah,
   muktamar, kongres, sarasehan, temu kader, dan bentuk pertemuan lain
   yang tidak bersifat keilmuan -- yang membahas hal-hal yang berkaitan
   dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan negara -- dengan maksud
   mempengaruhi jalannya kekuasaan negara atau pemerintahan.
   
   Ketentuan demikian juga berlaku bagi pertemuan politik yang
   dilaksanakan organisasi kemasyarakatan dan perorangan atau kelompok
   non-organisasi. Pertemuan perorangan atau kelompok non-organisasi
   adalah pertemuan yang kan dihadiri lebih dari sepuluh orang dan
   diadakan di tempat kediaman atau di luar tempat kediaman.
   
   Sedangkan pertemuan yang tak memerlukan izin dan pemberitahuan, antara
   lain meliputi pesta yang diselenggarakan di rumah, gedung atau tempat
   lain yang tertutup untuk umum dan bersifat pribadi/keluarga seperti
   pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, khitanan, syukuran, dan
   arisan.
   
   Yang juga termasuk katagori tanpa izin adalah pertemuan sosial,
   pertemuan budaya, pertemuan keagamaan, pertemuan ilmiah, pertemuan
   kedinasan, dan pertemuan politik yang diselenggarakan oleh lembaga
   tinggi dan tertinggi negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA,
   serta DPRD.
   
   Dalam ketentuan baru ini disebutkan bahwa pejabat yang berwenang
   menerima pemberitahuan dan izin adalah pejabat kepolisian negara RI,
   yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyelenggaraan pertemuan yang
   harus mendapat izin atau cukup menyampaikan pemberitahuan tersebut.
   
   Pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan dapat melekatkan
   syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan peraturan
   perundang-undangan pada surat Tanda Terima Pemberitahuan yang
   dikeluarkan, berupa kewajiban untuk memelihara keamanan dan
   ketertiban, memberitahukan kemungkinan pengalihan tempat, rute jalan,
   dan waktu pertemuan.
   
   Dijelaskan juga bahwa tata cara permintaan izin dan pemberitahuan
   diajukan secara langsung oleh penyelenggara atau wakil yang sah,
   paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan pertemuan.
   
   Permintaan izin dan pemberitahuan itu diajukan secara tertulis dengan
   memuat jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu pertemuan,
   penanggungjawab dan perkiraan jumlah yang hadir.
   
   Dicantumkan juga bahwa pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan
   harus memberikan jawaban atas permintaan izin atau memberikan surat
   tanda terima pemberitahuan atas pemberitahuan paling lambat tiga hari
   sebelum pertemuan diselenggarakan.
   
   Apabila dalam tiga hari sebelum pertemuan pejabat yang berwenang tidak
   memberikan jawaban atas permintaan izin atau tidak memberikan surat
   tanda terima pemberitahuan, maka pejabat tersebut dianggap telah
   memberi izin atau telah mengetahui adanya suatu pertemuan. tar