IN: KMP - Perpustakaan Belum Diangg

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Jan 27 1996 - 12:02:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.7.1/8.7.1) id PAA24593 for reg.indonesia@conf.igc.org; Sat, 27 Jan 1996 15:58:24 -0500 (EST)
Subject: IN: KMP - Perpustakaan Belum Dianggap Penting

   Kompas Online
     _________________________________________________________________
   
   Sabtu, 27 Januari 1996
     _________________________________________________________________
   
                      PERPUSTAKAAN BELUM DIANGGAP PENTING
                                       
   
   
   Jakarta, Kompas
   Peran perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana menimba ilmu
   pengetahuan masih menghadapi berbagai kendala. Dibandingkan kegiatan
   lain, perpustakaan masih dianggap kurang penting. Di sisi lain, belum
   adanya undang-undang (UU) perpustakaan menyebabkan pengelolaan dan
   pelayanan perpustakaan belum merupakan keharusan yang mengikat.
   
   Selain belum tersedia UU khusus, anggapan kurang pentingnya
   perpustakaan juga terlihat dari masih banyaknya sekolah yang belum
   memiliki perpustakaan. Sementara dukungan dana dari pemerintah daerah
   melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) untuk program
   pembinaan perpustakaan baru dilakukan di empat propinsi, yakni Maluku,
   Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
   
   "Untuk mengatasi hal tersebut, Perpus-takaan Nasional telah berusaha
   meningkatkan koordinasi/pendekatan dengan pemda setempat," kata Kepala
   Perpustakaan Nasional, Mastini Hardjoprakoso, dalam rapat dengar
   pendapat dengan Komisi IX DPR-RI, Kamis (25/1). Rapat dipimpin Prof HZ
   Ansori Ahmad SH, antara lain membahas masalah anggaran bidang
   perpustakaan dalam RAPBN 1996/1997 serta hasil-hasil temuan kunjungan
   kerja Komisi IX ke beberapa daerah.
   
   Kendala klasik
   Dalam kesempatan itu Mastini mengungkapkan sejumlah hambatan dan
   kendala yang dihadapi Perpustakaan Nasional. Persoalan-persoalan
   tersebut umumnya bersifat klasik, seperti keterbatasan sumber daya
   manusia yang profesional serta rendahnya minat dan budaya baca
   masyarakat. Rendahnya produksi buku nasoonal, baik kuantitas maupun
   kualitas, ikut mempengaruhi usaha pengembangan perpustakaan dan
   pemupukan minat baca.
   
   Persoalan lain yang melingkupi kinerja keperpustakaan dalam pengertian
   umum juga menyangkut penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing
   masyarakat yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak buku
   belum dipahami secara baik dan benar. Sementara, di sisi lain tingkat
   kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman untuk memenuhi kewajibannya
   menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam sesuai UU Nomor 4/1990
   dan PP Nomor 70/1991 belum merata.
   
   Selain itu, "Belum adanya undang-undang perpustakaan menyebabkan
   pengelolaan dan pelayanan perpustakaan belum merupakan keharusan yang
   mengikat. Akibatnya perpustakaan sering dianggap kurang penting
   dibandingkan dengan kegiatan lainnya," kata Mastini.
   
   Mengenai sejumlah hasil temuan anggota Komisi IX ke beberapa propinsi,
   Kepala Perpustakaan Nasional mengakui hal itu sebagai bagian dari
   kendala yang dihadapi lembaga yang ia pimpin. Misalnya menyangkut
   eselonisasi yang masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana, atau
   kurangnya alat pemilihan seleksi berupa daftar buku/katalog buku dari
   penerbit dan toko buku.
   Khusus persoalan yang disebut terakhir, menurut Mastini, hal demikian
   sudah merupakan permasalahan umum yang dihadapi perpustakaan di
   seluruh propinsi.
   
   "Perpustakaan Nasional RI telah berusaha mendekati berbagai penerbit
   yang tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) untuk
   mengirimkan daftar buku yang diperlukan setiap tahun kepada seluruh
   Perpustakaan Daerah," ujar Mastini Hardjoprakoso. (ken)
     _________________________________________________________________