IN: HIDANG - UU Subversi

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Feb 03 1996 - 14:17:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.7.1/8.7.1) id SAA09523 for reg.indonesia@conf.igc.org; Sat, 3 Feb 1996 18:17:13 -0500 (EST)

Dari Hidang:

Jakarta, 020296-(subversi)
 
Jakasa Agung Singgih SH menegaskan Undang-Undang No.11/PNPS/1963 tentang
pemberantasan kegiatan subversi sudah saatnya diubah dan diganti, sesuai
dengan azas negara demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM
berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tetapi diubah dan disempurnakannya
Undang-undang tentang pemberantasan subversi, tidak berarti substansinya
harus ditiadakan atau dihapus dari khasanah perundang-undangan Indonesia,
jelas Singgih pada rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Jumat pagi di Jakarta.

Dalam pada itu pakar hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Direktur
LBH Indonesia, mengatakan undang-undang pemberantasan subversi itu harus
dicabut sehingga tak ada lagi Undang-Undang seperti itu di Indonesia. "Tak
ada gunanya jika Undang-undang Subversi itu ditampung di rancangan
Undang-Undang yang lain", ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah kini sedang mempersiapkan suatu Rancangan
Undang-Undang yang lebih represif. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang baru ini misalnya bisa mengakibatkan seseorang bisa dipidana
karena keyakinan politiknya. Seorang yang berpaham Marxis atau Komunis
umpamanya bisa dipidana. Juga orang-orang yang mengadakan hubungan dengan
negara-negara komunis bisa dipidana. Padahal pemerintah sendiri punya
hubungan dengan negara komunis seperti RRC, katanya.

Abdul Hakim menentang keras Rancangan Undang-Undang ini yang bertentangan
dengan konvensi internasional PBB tentang hak-hak sipil dan politik. Ia
sekali lagi menegaskan, kalau substansi Undang Undang No.11/PNPS/ 1963 itu
masuk dalam Rancangan Undang-Undang K.U.H.Pidana yang baru, maka ini akan
membuka peluang bagi kesewenang-wenangan. Presiden Soeharto misalnya bisa
kembali memenjarakan saingan-saingan politiknya. Karena itu Hakim dan
sejumlah teman-temannya telah menolak Rancangan Undang-Undang yang baru
itu. Delik-delik pemerintahan kolonial ternyata masih dipertahankan.
Seperti misalnya pasal 154 yang menyangkut penghinaan terhadap kepala
negara. Pasal tersebut selama ini dipakai untuk menangkap orang-orang yang
mengkritik Presiden Soeharto. Hukum Pidana menjadi alat untuk represi.
Abdul Hakim Garuda Nusantara mengajak semua gerakan demokrasi menentang
rancangan undang-undang K.U.H.Pidana yang baru itu.

Undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi merupakan produk
Penpres No.11/PNPS/1963, sehingga sebenarnya produk ini menyimpang dari
kemurnian UUD 1945. Yang pernah dikenakan Penpres Subversi tersebut antara
lain ialah tokoh Malari Hariman Siregar dan Aini Chalid cs. Juga Letjen
Purnawirawan HR Dharsono, kingmaker Orde Baru, serta tokoh Muhamadiyah HM
Sanusi serta kawan-kawannya.

Sedangkan yang antara lain masih meringkuk dalam tahanan karena pasal 154,
atau penghinaan terhadap kepala negara ialah aktivis LSM Nuku Soleiman.
Dan yang terkena Undang-Undang Subversi, dan masih dipenjara ialah
kelompok Warsidi Lampung, Kelompok Usroh/NII, Kelompok OPM, Fretilin dan
Aceh Merdeka. Kecuali Nuku, umumnya mereka mendapat hukuman 20 tahun
sampai seumur hidup.*