IN/HAM: RPK - Soebandrio cs Berhak

From: apakabar@clark.net
Date: Wed Apr 10 1996 - 17:30:00 EDT


Subject: IN/HAM: RPK - Soebandrio cs Berhak Ikut Pemilu

INDONESIA-L

   Republika Online [LINK] [INLINE] [ISMAP] Selasa, 9 April 1996
   
    SEPANJANG PENGADILAN TAK CABUT HAKNYA, SOEBANDRIO CS BERHAK IKUT PEMILU
                                       
   
   JAKARTA -- Mantan Ketua Dewan Pengurus YLBHI Adnan Buyung Nasution
   menilai, seluruh napol (narapidana politik) dan tapol (tahanan
   politik) yang terlibat kasus G 30S/PKI termasuk Soebandrio dan Oemar
   Dhani mempunyai hak untuk ikut memilih dalam Pemilu mendatang. Buyung
   beralasan, mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai
   kedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan.
   
   "Mereka punya hak untuk memilih kecuali pengadilan mencabut hak
   mereka," tandas pengacara kawakan ini menjawab pers di sela-sela
   dialog pembahasan UU Antisubversi yang diselenggarakan CIDES bekerja
   sama dengan harian umum Republika, LKBN Antara dan Ikadin, kemarin
   (8/4) di Jakarta.
   
   Buyung juga menyatakan, warga negara Indonesia yang mendekam di
   penjara sedang menjalani masa hukuman juga mempunya hak yang sama
   untuk memberikan suara mereka pada pesta demokrasi yang berlangsung
   lima tahun sekali itu. Kendati mereka dihukum bukan berarti hak pilih
   mereka gugur.
   
   Menurut Buyung, selama pengadilan tak pernah mencabut hak mereka, maka
   para napol, tapol tetap memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu.
   "Hanya pengadilan yang dapat mencabut dan menggugurkan hak seseorang
   orang untuk memilih." Menteri Kehakiman Oetojo Oesman yang ditemui
   pada acara yang sama mengatakan, sesuai ketentuan maka hanya para eks
   napol dan tapol yang telah bebas dari penjara lebih dari setahun saja
   yang dapat ikut memberikan suara pada Pemilu nanti. "Namun yang jelas,
   boleh tidaknya mereka memberikan suara dalam Pemilu, itu bergantung
   kepada pemerintah," kata Menkeh.
   
   Ditanya apakah dengan belum genap setahun Soebandrio, Oemar Dhani dan
   Soetarto bebas dari penjara, mereka dipastikan tak diikutsertakaan
   dalam Pemilu, Oetojo menjawab, "saya tak menyatakan begitu. Tapi
   mereka perlu dinilai dulu," ucapnya. Apakah karena dinilai masih
   membahayakan sehingga Soebandrio dan kawan-kawan tak dapat turut
   Pemilu, sekali lagi Menkeh menjawab, "pokoknya mereka masih harus
   dinilai. Sekarang belum dapat dinilai." Soal adanya UU Pemilu yang
   melarang para napol, tapol dan mereka yang sedang menjalani masa
   hukuman lebih dari lima tahun untuk turut dalam Pemilu, Buyung
   mengatakan, UU itu tidak konstitusional karena mengasingkan warga
   negaranya. Menurut Buyung banyak paket UU yang merugikan warga negara
   tapi tetap berlaku. Ia menambahkan, jika ada mahkamah konstitusi maka
   produk UU yang merugikan warga negara bisa diuji. "Sayangnya kita
   tidak punya mahkamah konstitusi diuji sehingga UU tersebut dapat
   diuji." Sementara itu, Sekretaris Panwaslakpus (Panitia Pengawas
   Pelaksanaan Pemilu Tingkat Pusat) Hari Haryono mengatakan, para mantan
   napol dan tapol yang terlibat G.30S/PKI tak boleh ikut memberikan
   suara dalam Pemilu 1997 mendatang. Selain itu, mereka yang terlibat
   dalam organisasi terlarang pun dinyatakan tidak punya hak suara untuk
   memilih.
   
   Menurut Hari, sesuai Juklak Pemilu maka yang mempunyai hak memilih
   adalah mereka yang bukan anggota partai terlarang seperti PKI berikut
   organisasi massanya. Kendati begitu diakuinya, memang tidak seluruhnya
   tak memperoleh hak suara memilih. "Mereka yang terlibat PKI memang
   dilarang kecuali mereka yang telah dipertimbangkan hak memilihnya,"
   kata Sekretaris Panwaslakpus menjawab pertanyaan wartawan di ruang
   kerja, Kamis (4/4) di Jakarta.
   
   Sesuai peraturan, lanjut Hari, mereka yang dapat didaftarkan dalam
   daftar pemilih harus memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, mereka
   yang nyata-nyata terganggu jiwa dan ingatannya tak memperoleh hak
   untuk memilih. Selain itu, mereka yang sedang dicabut hak pilihnya
   berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
   juga tak mempunyai hak memilih. Sekretaris Panwaslakpus itu
   menambahkan, warga negara Indonesia yang sedang menjalani masa hukuman
   lebih dari lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah
   mempunyai kekuatan hukum tetap pun dinyatakan tak boleh ikut Pemilu.
   
   Ditanya apakah apakah Soebandrio, Oemar Dhani dan Soetarto yang telah
   bebas dari LP Cipinang Jakarta karena grasi Presiden Soeharto boleh
   ikut Pemilu nanti, Hari menjawab, sebaiknya tanyakan saja kepada
   Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU (lembaga Pemilihan Umum). Yang
   jelas, setiap orang yang dinyatakan tidak boleh ikut Pemilu karena
   keterlibatan mereka pada PKI dapat dilihat pada Kepala Direktorat
   Sosial Politik Pemda setempat. Di setiap daerah ada daftar orang yang
   tidak boleh turut Pemilu yang berada di tanagan Kadir Sospol.
   
   Menurut Hari, berdasarkan jadwal Pemilu, maka mulai 1 Mei 1996 hingga
   20 Juli 1996 adalah penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan jumlah
   penduduk WNRI (warga negara Republik Indonesia). Pada saat Pantarlih
   itu Panwaslakpus akan mengadakan kunjungan kerja ke daerah.
   
   Sementara itu diperkirakan jumlah WNRI yang pernah terlibat G30S/PKI,
   dan dipertimbangkan untuk dapat memilih dalam pemilu mendatang,
   mengalami kenaikan. Bila pada pemilu 1992 tercatat ada 1.317.551
   orang, pada pemilu mendatang naik menjadi 1.178.526 orang. Namun,
   tokoh-tokoh utama G30S/PKI, tampaknya masih belum bisa dipertimbangkan
   untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 1997.
   
   Menko Polkam Soesilo Soedarman mengaku belum mengetahui secara persis,
   siapa saja tokoh-tokoh OT yang bakal mencoblos pada pemilu tahun
   depan. "Saya belum bisa memberikan jawaban sekarang," kata Soesilo
   sambil menjanjikan akan menanyakan soal itu kepada pejabat terkait
   dalam Rakor Polkam 11 April mendatang.
   
   Sementara itu, Karo Humas Depdagri, HSA Jusacc, ketika diminta
   konfirmasinya apakah diantara mereka terdapat tokoh-tokoh utama
   G30S/PKI, mengaku belum mengetahui secara persis. "Saya belum tahu,"
   katanya kemarin, ketika wartawan bertanya akah Soebandrio, Umar Dhani
   dan Soetarto dipertimbangkan untuk menggunakan hak pilih pada pemilu
   1997.
   
   Kepada wartawan, Jusacc hanya menyatakan bahwa jumlah OT yang
   dipertimbangkan menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang naik
   139.025 orang dibandingkan pemilu sebelumnya. Tahun 1992, terdapat
   1.317.551 orang yang dikategorikan OT menggunakan hak pilih dalam
   pemilu.
   
   Berdasarkan data yang dihimpun Depdagri, hingga tahun 1992 terdapat
   1.353.896 OT. Dari jumlah tadi, 36.345 orang tidak bisa
   dipertimbangkan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sementara
   itu, untuk pemilu 1996 dari 1.199.232 orang OT, yang tidak bisa
   dipertimbangkan untuk menggunakan hak pilihnya sekitar 20.706 orang.
   
   Pengumpulan data OT untuk pemilu 1997, berdasarkan Instruksi Mendagri
   No 25 Tahun 1995. Depdagri, bersama-sama dengan instansi terkait
   lainnya, kemudian melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan
   penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang dikategorikan OT. Dari
   hasil penelitian tadi, kemudian diputuskan OT yang bisa mencoblos
   jumlahnya 1.157.820.
   
   Ditambahkan oleh Jusacc, tidak semua yang terlibat G30S/PKI --dan
   telah dibebasakan-- secara otomatis dipertimbangkan untuk menggunakan
   hak pilih. "Ada kriteria-kriteria tertentu agar seorang yang
   dikategorikan OT bisa dipertimbangkan hak pilihnya," katanya kemudian.
   
   Dalam hal ini instansi terkait menetapkan syarat-syarat diantaranya:
   *Telah menunjukkan sikap setia dan taat kepada bangsa negara dan
   pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
   
   *Tidak melakukan kegiatan penyebaran/pengembangan paham atau ajaran
   komunisme/marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
   
   *Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan dan
   stabilitas politik.
   
   *Mentaati segela ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam
   rangka kebijaksanaan di bidang penegakkan stabilitas keamanan dan
   ketertiban.
   
   *Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
   Berdasarkan data pemilu 1992 di Lembaga Pemilihan Umum (LPU), WNRI
   dengan kategori OT tersebar hampir disemua wilayah RI. Namun, jumlah
   terbesar WNRI eks G30S/PKI ada di pulau Jawa. Jawa Barat, misalnya
   170.572 OT mendapat hak mencoblos, sementara yang belum 2.281 orang.
   Di DKI Jakarta 8.482 mendapat kesempatan, 3.276 belum bisa
   dipertimbangkan.
   
   Di Jawa Timur, jumlah OT yang mencoblos 473.854 orang, sedang yang
   belum bisa dipertimbangkan 8.378 orang. DIY dari 38.383 OT yang bisa
   dipertimbangkan tercatat 38.338 orang. Di Jawa Tengah dari 303.031 OT
   yang dipertimbangkan menggunakan hak pilih mencapai 283.151. Sedang di
   Sumut sekitar 100 ribu OT dipertimbangkan hak pilihnya. bud/tar