IN/UMUM: 11-Apr-96 Bisnis

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Apr 16 1996 - 07:02:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.7.1/8.7.1) id KAA13816 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 16 Apr 1996 10:02:51 -0400 (EDT)

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.apc.org Mon Apr 15 23:20 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Date: Mon, 15 Apr 1996 15:38:19 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199604151938.PAA23371@access1.digex.net>
Subject: IN/UMUM: 11-Apr-96 Bisnis
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Length: 36807

INDONESIA-L

DIPASOK OLEH BIRO TOKYO-BISNIS INDONESIA
richard@twics.com
----------------------------------------
Edisi 11-April-96 Bisnis Indonesia

Dukungan untuk bursa karet Medan meluas

JAKARTA (Bisnis): Dukungan terhadap rencana pembentukan bursa karet di
Medan semakin meluas, termasuk dari institusi luar negeri dan pengurus
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo).
Sumber Bisnis mengungkapkan kemarin bahwa besar kemungkinan bursa New York
akan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan bursa karet
di Medan.
Kendati belum jelas benar bentuk dukungan yang akan diberikan oleh bursa
New York, namun sambutan itu bisa dipastikan akan memperkuat kesepakatan
antara Kelompok Berdikari dan 12 pengusaha karet alam Sumatera Utara.
Kesepakatan pembentukan bursa karet di Medan itu tercapai Selasa menyusul
pertemuan antara eksekutif Berdikari dan 12 pengusaha karet Sumut, yang
dipimpin Presiden Direktur Berdikari Bustanil Arifin. Bursa komoditas karet
yang akan dibentuk menyediakan sarana dan mekanisme untuk lindung nilai
(hedging), sebagaimana layaknya bursa perdagangan berjangka komoditas
(commodity futures trading/CFT) yang telah berkembang di berbagai negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Gapkindo Surya Mertjoe di Medan mengatakan
kepada Reuter kemarin bahwa ia menyambut baik rencana pembentukan bursa
karet tersebut.
"Pembentukan bursa di Medan merupakan ide yang baik, karena Pelabuhan
Belawan menangani hampir 40% dari total ekspor karet Indonesia," kata Surya
Mertjoe.
Dukungan Wakil Ketua Gapkindo itu cukup mengejutkan, karena selama ini para
eksekutif asosiasi tersebut [yang berkantor pusat di Jakarta] menyatakan
bahwa Gapkindo tidak ingin melibatkan diri dalam rencana pembentukan bursa
CFT. Mertjoe mengemukakan bahwa bursa karet itu a.l. akan memberikan
manfaat berupa posisi tawar-menawar dengan harga yang lebih baik. Selama
ini pedagang dan eksportir karet alam menggantungkan patokan harga mereka
pada bursa Singapura dan Tokyo. Masalahnya, pengusaha kecil tidak mempunyai
akses ke pusat-pusat informasi harga tersebut. Menurut rencana, di Jakarta
juga akan didirikan bursa CFT. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dan
Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI) kini memasuki tahap-tahap
akhir perampungan business plan bursa tersebut [yang menggunakan konsep
multikomoditas]. Rancangan itu direncanakan akan diserahkan kepada
Menperindag Tunky Ariwibowo. Namun sumber Bisnis mengungkapkan, rencana
pendirian bursa karet kini dikoordinasikan oleh Menko Produksi dan
Distribusi Hartarto. (mea)

Banyak kerja sama bisnis pihak afiliasi membuat sulit posisi Dana Pensiun

JAKARTA (Bisnis): Penilaian portofolio investasi berbagai lembaga dana
pensiun mengalami kesulitan karena banyaknya kerjasama bisnis dengan pihak
terafiliasi.
"Kami kesulitan mengadakan evaluasi portofolio investasi berbagai dana
pensiun karena pengelola lembaga itu banyak melakukan kerjasama bisnis
dengan pihak perusahaan pemberi kerja," kata Clifford D. Rees, Senior
Technical Adviser PT Price Waterhouse Sutanto, kepada Bisnis di sini
kemarin. Hal itu, lanjutnya, menyebabkan berbagai data untuk melakukan
penilaian menjadi kurang memadai. "Misalnya, anak-anak perusahaan
menjalankan bidang usaha yang sama [berkaitan erat] dengan perusahaan
induknya." Sehingga, berbagai transaksi seringkali tidak dilengkapi dengan
dokumen yang wajar atau tanpa melalui prosedur normal yang berlaku. Rees
memberi contoh, jika dana pensiun perusahaan yang bergerak di bidang minyak
dan gas melakukan investasi di bidang migas--serta melakukan transaksi
bisnis dengan perusahaan pemberi kerja--maka prosedur transaksi yang normal
terjadi di pasar bebas akan sering diabaikan. Rees mengatakan penilaian itu
dilakukan antara lain untuk memenuhi ketentuan (SK) Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan No 2959/LK/1995 yang mengatakan bahwa investasi dana
pensiun harus dinilai oleh perusahaan penilai independen sekurang-kurangnya
sekali dalam tiga tahun. Berdasarkan keputusan yang lebih dikenal dengan
nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan itu, penyusunan laporan aktiva
bersih dan laporan perubahan aktiva bersih investasi dana pensiun harus
dinilai berdasarkan nilai wajar.
Masalah lain dalam penilaian itu adalah kecilnya prosentase kepemilikan
saham [investasi] dana pensiun pada perusahaan anak. "Sehingga, kebanyakan
perusahaan anak tersebut cenderung untuk tidak berpartisipasi untuk
menyediakan data yang diperlukan."
Lebih lanjut Rees, mengungkapkan bahwa hingga kini profesi penilai belum
diatur secara jelas oleh Departemen Keuangan. "Belum ada kriteria yang
jelas mengenai penilai independen. Misalnya, penilai properti tidak secara
tegas dibedakan dari profesi penilai saham atau perusahaan." Padahal,
metoda dan pendekatan antara penilai properti dan penilai perusahaan secara
teknis sangat berbeda. "Jadi kami heran ketika mengikuti beauty contest,
pesaing kebanyakan dari perusahaan apraisal properti."
Tati Wihadi, Business Services Corporate Finance, Price Waterhouse Sutanto
menjelaskan bahwa kalangan penyelenggara dana pensiun belum sepenuhnya
menyadari manfaat penilaian investasi. "Mereka meminta perusahaan jasa
penilai melakukan penilaian semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban."
Padahal, penilaian yang didasarkan atas nilai wajar (fair value) sangat
membantu penyelanggara dana pensiun, antara lain dalam menghitung kewajiban
kepada peserta program (past service liability). Sebab, dalam praktiknya
hasil perhitungan berdasarkan nilai wajar biasanya lebih tinggi dibanding
dengan nilai buku. "Jika hasil penilaian itu menunjukkan nilai aset
penyelenggara dana pensiun sudah melebihi kewajiban, maka iuran bulanan
peserta atau pemberi kerja bisa diturunkan." Selain itu, penilaian semacam
ini juga bisa membantu penyelenggara dana pensiun melakukan evaluasi atas
investasi yang telah dilakukan. "Kami selalu memeriksa langsung di
perusahaan-perusahaan dimana investasi ditempatkan, sehingga hasilnya pasti
akan membantu penyelenggara program pensiun menentukan arah investasi lebih
lanjut."

'Bukan gerakan ekonomi biasa, tapi...'

JAKARTA (Bisnis): Pengumpulan dana untuk tabungan keluarga sejahtera
(Takesra) dan kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra)--sebagai bagian
program kemitraan yang dikembangkan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
(YDSM)--ternyata berjalan mulus.
Hingga pekan lalu, sudah terkumpul dana Rp 23 miliar untuk 11,5 juta KK
[kepala keluarga]. YDSM juga berhasil menyiapkan lebih dari Rp 100 miliar
untuk Kukesra. Jumlah itu sebelumnya merupakan target hingga Juli 1996.
Untuk mengetahui perkembangan terakhir program kemitraan tersebut, wartawan
Bisnis Arief B. Susilo mewawancarai Ketua YDSM Haryono Suyono di
kediamannya. Berikut petikannya.
Bagaimana perkembangan Takesra dan Kukesra? Pengusaha mulai saya ajak dan
gayung ternyata bersambut. Sabtu [6 April] kemarin saya ajak Pak Eka Tjipta
Widjaja [Preskom Sinar Mas Group] dan sebagian dirut BUMN [Dirut BNI
Widigdo Sukarman, Dirut BRI Djoko Santoso Moelyono dan Direktur Bank Exim
Kodradi] untuk melihat apakah masyarakat di Jateng siap menerima tabungan
dan kredit. Pak Eka sangat terharu ketika berkunjung ke Jepara dan
Wonogiri. Pak Eka masuk ke rumah penduduk desa. Mereka sudah berhias dan
menyambut, tapi isi rumah mereka kosong melompong. Lalu secara spontan dan
tanpa diminta, Pak Eka membantu Rp 5 juta. Saya nggak nyuruh, juga nggak
ikut iuran.
[Haryono juga menjelaskan panjang lebar proses dibentuknya YDSM, langkah
awal Presiden mengimbau pengurus yayasan mengumpulkan dana ekstra di luar
2% dari penghasilan bersih. Juga dibeberkan antusiasme pengusaha
penandatangan Deklarasi Bali serta upaya penyiapan masyarakat desa melalui
pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)--diadopsi dari ide UPPKA [Akseptor] dalam gerakan Keluarga
Berencana--yang akan menerima Takesra dan Kukesra]

Upaya itu secara ekonomi cukup berhasil? Saya optimistis. Jangan dilihat
dalam satu-dua tahun. KB saja kan perlu waktu 20 tahun. Kalau program ini
[Takesra dan Kukesra] diberi waktu 5-10 tahun, barangkali baru ada
gambaran... Ini berbeda dengan KB [Keluarga Berencana], karena tak ada
halangan agama dan sebagainya. Contohnya di Wonogiri, kini terjalin kerjasa
ma antara Grup Sahid dan penduduk desa di wilayah tersebut. Remaja dilatih
tata boga untuk membuat supaya mereka siap, supaya punya kemampuan.
Misalnya ditanya njaluk bayar piro kowe [minta gaji berapa kamu], mereka
mampu menjawab karena qualified. Tidak saja menciptakan ekonomi di desa,
tapi juga kemampuan ekonomi orang desa.... Jadi ini satu lompatan dari
ngurus orang pakai spiral, kini menggerakkan mereka agr menjadi aset
ekonomi.

Sebelumnya banyak yang pesimistis dengan program tersebut? Kalau saya tidak.

Tidak menghadapi kendala?
Ada... ada. Mereka kan orang miskin, ada yang malas. Saya minta doa restu
agar yang melatih mereka tenanan [serius]. Ini upaya mengubah mentalitas
ekonomi.
Mereka diberi tabungan, tapi uangnya tidak diterima, melainkan dalam bentuk
buku. Untuk meyakinkan hal itu memang sulit. Mereka tanya, endi duwite
[mana uangnya]. Mereka harus diajari menabung itu apa.

Memanfaatkan petugas KB?
Ya... petugas lapangan KB, pertanian, kesehatan, pokoknya semua yang bisa
dilibatkan akan kami libatkan. Mereka diberi contoh konkret, tidak hanya
pidato.
Ini pengenalan sikap, tingkah laku bekerja, menabung, berhemat, bekerja,
menabung, berhemat... dan seterusnya.

Selain itu, adakah bimbingan teknis dalam program Kukesra? Saya akan ajak
Menperindag [Tunky Ariwibowo] untuk menjadikan penduduk desa sebagai
produsen. Kami akan merancang kerja sama. Saya minta supaya ahli industri
kecil diperbantukan ke desa. Pak Tunky sudah bilang siap... siap... Begitu
pula Menteri Tenaga Kerja.

Anda menilai ini sebagai gerakan sosial atau ekonomi? Dua-duanya... bukan
gerakan ekonomi biasa, tapi gerakan ekonomi yang penuh dengan
kesetiakawanan sosial. Kelompok UPPKS kalau dibina dengan baik akan menjadi
embrio koperasi.
Di Wonogiri, kelompok UPPKS sudah mulai menjadi kelompok koperasi. Di
Wonogiri, yang bekerja di Jakarta dan kota besar tahun lalu mengirim dana
ke daerah mereka hingga Rp 129 miliar.
Tiga bulan terakhir ini saja sudah terkumpul dana Rp 43 miliar, kiriman
dari Jakarta. Jadi rata-rata hampir Rp 15 miliar tiap bulan. Oleh
Bupatinya, kiriman dana tersebut diarahkan sebagai modal bagi keluarga di
desa [Wonogiri]. Sedangkan perantau yang mempunyai kemampuan lebih dari
rata-rata bisa saja membuat PT [Perseroan Terbatas], membuat toko, jadi
wartawan dan sebagainya tapi ikatan kebersamaan tetap dipelihara. Ini kan
penemuan baru, jadi sebagai economic animal tidak jahat... masih ada
kebersamaan. Di Jepara, saya temukan hal baru... jadi sekarang pidato saya
tambah dengan soal kalitas. Buktinya, di Desa Troso. Di desa itu terdapat
contoh faktual bagaimana mereka menjaga kualitas produk mainan yang
diekspor ke Disneyland [di Jepang dan Amerika Serikat].
Kalau kita bisa mengajak orang desa dengan suatu etos kerja yang tinggi
serta dengan kualitas prima... barangkali Indonesia bisa jadi raksasa
ekonomi. Kalau diberi waktu cukup, saya optimistis bisa. KB itu dalam 20
tahun baru bisa. Dulu, tahun 1970 yang mau jadi akseptor baru 50 ribu
setahun... sekarang ini sehari 35 ribu. Ha..ha..ha... rak yo lumayan to.

Anda puas?
Ada kepuasan. Dulu dipraktekkan di KB, ternyata [cara itu] bisa diterapkan
pada gerakan ekonomi. Mereka [penduduk desa] bilang sekeco... nek niki
purun [enak... kalau ini sih mau].

Rencana ke depan setelah kunjungan ke Jateng? Rancangan saya, satu per satu
mereka [pengusaha berpenghasilan Rp 100 juta ke atas]--kalau bersedia--akan
saya ajak ke desa. Saya sudah kirim surat kepada lebih dari 11.000 orang
kaya. Bukan untuk melibat buktinya, tetapi untuk ikut memberi saran dan
mengobarkan semangat bahwa konglomerat itu asalnya miskin juga. Mereka
sudah 50 tahun merdeka kok masih miskin. Meski jumlahnya tinggal 14%, tapi
26 juta. Miskin itu kan setengah mati.

Lalu, ide tentang kemitraan desa-kota?
Dulunya ragu... ternyata baru empat bulan [ide muncul akhir 1995] sudah
jalan. Toko Sarinah di Jl. Thamrin bahkan minta dikirimi produk dari desa.
Bahkan masing-masing kantor BKKBN diberi modal Rp 3juta-Rp 5 juta untuk
membuat contoh barang kerajinan.
Kualitasnya harus bagus, bisa dijual ke Sarinah. Sudah 27 provinsi memperole
h dana dari Sarinah. Akhir April nanti akan diselenggarakan pameran di TMII
[Taman Mini Indonesia Indah] dan kami yang akan mengisinya. Soal harga...
tidak masalah. Belum tentu murah karena menyangkut kualitas dan selera
pasar.

Laba usaha Bank Yama diduga merosot tajam

JAKARTA (Bisnis): Keuntungan usaha Bank Yama diduga merosot tajam pada
akhir 1995 dibandingkan 1994 yang sempat meraih laba kotor Rp 2,81 miliar,
kendati total aset bank itu dalam periode yang sama naik menjadi Rp 1,26
triliun. Berdasarkan data keuangan per 31 Desember 1995 yang diperoleh dari
sumber Bisnis baru-baru ini, terungkap beban bunga pada 1995 Rp 221,37
miliar melebihi dari pendapatan bunga Rp 188,24 miliar. Sedangkan pada
akhir 1994 nilai beban bunga Rp 103,89 miliar, lebih rendah dari
pendapatannya Rp 132,52 miliar.
Penyebab merosotnya pendapatan dan meningkatnya beban bunga tersebut sampai
kini belum diketahui secara jelas. Dirut Bank Yama Flores Hutahajan yang
dihubungi untuk mengkonfirmasikan hal ini kemarin tidak berada di tempat.
"Pak Flores sedang meeting sedangkan sekretarisnya, Ibu Anita juga ikut
meeting, " ujar Anna yang mengaku pegawai bank swasta itu. Sejumlah
karyawan Bank Yama menyayangkan sikap direksi bank itu yang terkesan
tertutup terhadap pers, karena akan membuat persepsi yang tidak jelas di
masyarakat.
Walau demikian, data keuangan Bank Yama mengindikasikan suatu kenaikan di
sisi pendapatan operasional lainnya dari Rp 4,31 miliar menjadi Rp 6,40
miliar selama periode 1994 hingga akhir 1995. Sementara beban operasional
untuk biaya personalia, biaya administrasi umum, penyisihan dan penurunan
atas aktiva produktif serta biaya lainnya dalam periode yang sama menurun
dari Rp 27,68 miliar menjadi Rp 27,13 miliar. Sisi penghasilan operasional
lainnya tampaknya lebih didominasi oleh pendapatan transaksi valuta asing
yang mencapai Rp 4,77 miliar dari semula Rp 3,43 miliar.
Sebelumnya BI melalui Bank BNI telah memberikan bantuan teknis manajemen
untuk membenahi Bank Yama dengan menempatkan a.l. mantan pejabat BNI
sebagai presdir bank swasta itu.

Nasabah besar
Menurut sumber Bisnis lainnya, kelompok nasabah yang tergolong sepuluh
besar yang mendapat fasilitas dari Bank Yama adalah: 1. Grup TPI: Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia, Baltimar Indah Wisata, Citra Sarana Bahari
Persada, Sawit Asahan Indah, Pemukasakti Manisindah, Nansari Prima Plywood,
Barito Pacific Lumber, Panca Nusa Sentana, Sira Tama Agra Raya, Citra
Bhakti Margatama P.
2. Grup Metro: Metro Supermarket Realty, Yakin Maju Jaya, Yakin Bangun
Abadi, Alfa Karsa Marunda, Yakin Gloria, Seapup Indonesia, Kemang
Propertama, Robert Maruli, Emi Maruli
3. Grup Sekawan: Mahkota Rekapratama Comp., Surya Bhakti, Dua Sekawan
Propertindo, Selaras Empat Sekawan
4. Grup Sinar Bonana Jaya
5. Grup Hotel Jakarta: Puri Kamandalu, Cahaya Windu, Mitramulia Mega 6.
Grup Terracota: Marmer Indah Sarana Graha, Terracindo Nusantara P. 7. Grup
High Life: High Life, Graha Chandrabuana 8. Grup Kopkar Bank Yama:
Bhinnekarya Ekagraha 9. Grup Banyu Buana Adi Lestari: Banyu Buana Adi
Lestari dan Mertakusuma Perdana Abadi.
10. Grup Era Jaya Anindya. (Tim Bisnis)

RI dan Jepang sepakat bahas soal Mobnas

TOKYO (Bisnis): Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat membahas kebijakan
Mobnas [mobil nasional] di tingkat pejabat senior, sementara pemberian
fasilitas fiskal dan insentif bagi industri otomotif perlu dikaitkan dengan
jadwal dan kinerja ekspor
"Kami sepakat untuk melakukan dialog bersama guna memecahkan masalah Mobnas
dan meneruskannya pada tingkat pejabat senior kedua negara," ujar Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Tunky Ariwibowo di sini kemarin. Dia
menyatakan hal itu sebagai hasil pembicaraannya dengan Menteri MITI Shunpei
Tsukahara. Tunky mengaku baru pertama kali bertemu dengan Tsukahara, "dia
mendengarkan dengan baik dan hati-hati atas penjelasan saya." Menurut
Satoshi Kuwahara, direktur eksekutif MITI [Kementerian Industri dan
Perdagangan Internasional] Jepang, pertemuan pejabat senior kedua negara
akan berlangsung paling lambat akhir bulan ini. "Kami akan mengirimkan
Wakil Menteri MITI urusan perdagangan internasional pada pertemuan
tersebut," ujarnya seperti dikutip koresponden Bisnis, Richard Y. Susilo di
Tokyo.
Sumber lain di MITI mengungkapkan Menteri Tsukahara masih mempertimbangkan
kemungkinan mengadukan Indonesia ke WTO [Organisasi Perdagangan Dunia]
berkaitan dengan kebijakan Mobnas tersebut "apabila nanti ditemukan hal-hal
yang jelas bertentangan dengan aturan perdagangan internasional." Tunky
juga memaparkan hasil pembicaraan dengan Menteri MITI mengenai rencana
Jepang mengadukan Indonesia ke WTO. Dia menambahkan rencana tersebut akan
didiskusikan terlebih dahulu pada forum pertemuan pejabat senior kedua
negara. "Saya katakan kepada Menteri MITI bahwa kami [Indonesia] tetap
konsisten dengan kebijakan liberalisasi ekonomi di bidang perdagangan dan
investasi serta perjanjian internasional seperti WTO, AFTA, maupun APEC,"
ujarnya. Pemerintah Indonesia, lanjut Menperindag, membuka diri bagi setiap
diskusi untuk membahas berbagai masalah yang menyangkut hubungan kedua
negara. Sumber tadi menambahkan kalangan produsen otomotif Jepang hingga
kini masih merasa kurang jelas kebijakan tentang kandungan lokal hingga 60%
bagi program Mobnas.
"Kami meminta Indonesia lebih bijaksana dan adil terhadap semua pengusaha
dan jangan menempuh kebijakan yang berat sebelah, hanya menguntungkan satu
pihak," tuturnya.
Pagi ini [Kamis], menurut rencana, Menperindag bertolak ke Singapura untuk
menghadiri sidang WTO. Pertemuan Tunky dengan Tsukahara kemarin didampingi
pula oleh Dubes Indonesia untuk Jepang Wisber Loeis, Dubes Jepang untuk
Indonesia Taizo Watanabe, Dirjen MITI Hidehiro Konno, Dirjen ILMK Effendi
Sudarsono, serta beberapa pejabat tinggi kedua negara.

/Kinerja ekspor/
Sementara itu, direktur pelaksana Econit Advisory Group Rizal Ramli
mengungkapkan pemberian fasilitas fiskal dan insentif lain bagi industri
otomotif harus dikaitkan dengan jadwal dan kinerja ekspor, bukan dengan
kandungan lokal seperti termuat dalam program Mobnas. Dia mengungkapkan hal
itu merujuk hasil telaah kebijakan publik Econit berjudul Program mobil
nasional: tujuan yang sangat positif, tetapi tidak didukung dengan
kebijakan yang tepat yang disampaikan di Jakarta kemarin. Menurut Econit,
tujuan Inpres No. 02/1996 sangat positif dan perlu didukung semua pihak.
Namun, instrumen kebijakan yang digunakan--yaitu pemberian fasilitas fiskal
terkait dengan peningkatan kandungan lokal--tidak tepat sasaran dan salah
arah.
"Seharusnya, kebijakan pemberian fiskal dikaitkan dengan efisiensi ekonomi
yang hanya bisa diukur dengan kinerja ekspor. Hal itu terbukti berhasil
dilakukan Korsel dan Malaysia," ujar Rizal. Sesuai paket kebijakan Mobnas,
produsen Mobnas diberikan fasilitas fiskal dengan persyaratan kandungan
lokal 20% pada tahun pertama, 40% tahun kedua, dan 60% pada tahun ketiga.
Namun tidak satu pun klausul program Mobnas [terdiri dari Inpres No.
02/1996, PP No. 20/1996, SK Menkeu No. 82/KMK.01/1996, dan SK Menperindag
No. 31/MPP/SK/2/1996] yang secara tegas mewajibkan penerima insentif untuk
meningkatkan efisiensi dalam bentuk kinerja ekspor. Menurut Econit,
pemberian fasilitas fiskal dan insentif lain merupakan subsidi negara
kepada industri otomotif. "Karena itu, negara pun selayaknya memperoleh
imbalan dalam bentuk devisa." Econit mengingatkan Inpres No. 02/1996 dan
berbagai peraturan pendukungnya tidak mengatur keterkaitan fasilitas fiskal
dengan kinerja dan jadwal ekspor. "Memaksakan kandungan lokal per se
sebagai tujuan nasional adalah pendekatan keliru. Selama ini sistem
tersebut telah dicoba, baik melalui deletion program maupun insentif bea
masuk, tapi ternyata tidak efektif," ujarnya. Econit menilai pengembangan
Mobnas yang hanya bertumpu pada peningkatan kandungan lokal--bukan kinerja
ekspor-- merupakan pendekatan nasionalisme semu terhadap industrialisasi.
Kebijakan industri yang hanya berorientasi kandungan lokal, lanjut Rizal,
hanyalah reinkarnasi dari strategi kebijakan substitusi impor yang
efektivitasnya sudah kadaluwarsa.
"Jika reinkarnasi itu meluas ke sektor industri lain, proses
industrialisasi di Indonesia akan mengalami set-back karena akumulasi
inefisiensi. Apalagi kalau reinkarnasi itu hanya ditujukan bagi kepentingan
satu produsen," ujarnya.

/Merakit Timor/
Grup Indomobil diketahui sedang mengadakan pembicaraan dengan PT Timor
Putera Nasional (TPN) untuk merakit mobil Timor yang akan diluncurkan
September. "Pada prinsipnya, kalau mereka memang menginginkannya
[menggunakan fasilitas perakitan indomobil], kami siap," kata Presdir Grup
Indomobil Soebronto Laras saat diminta konfirmasi mengenai soal itu. Pada
kesempatan terpisah, Rizal Ramli mengaku memperoleh informasi mengenai
negosiasi kedua perusahaan. PT Timor, lanjutnya, membayar sekitar US$200
bagi setiap mobil yang dirakit di fasilitas Indomobil. "Kami mendapat
informasi bahwa Timor diperbolehkan impor semi-built up. Kenapa bisa rendah
[harganya], katanya karena hanya merakit beberapa bagian saja," ujarnya
seusai menjelaskan hasil telaah Econit tentang program mobil nasional.
Soebronto mengatakan negosiasi tentang hal itu belum final, begitu juga
soal biaya perakitan sebesar US$200 per unit tersebut. "Itu baru kira-kira,
kami belum bicara soal biaya. Mereka memang belum punya perakitan.
Kebetulan kami punya yang lama di Ancol dan sedang kosong. Kalau mereka
minta... kami siap, silahkan saja," ujarnya. Menurut sumber Bisnis,
pembicaraan yang dilakukan antara Indomobil dan PT Timor telah dilakukan
beberapa kali, namun hingga kini belum dicapai kesepakatan.
Soebronto menambahkan sebagai salah satu produsen otomotif nasional,
Indomobil memiliki sejumlah mesin perakit dan pencetak kendaraan.
"Fasilitas itu dapat dipakai [oleh Timor]. Kami juga memiliki berbagai
pabrik komponen otomotif. Jadi kayaknya kalau mereka mau menggunakan
fasilitas kami, bisa langsung go on," ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, dan Kimia Depperindag Effendi
Sudarsono menegaskan PT Timor belum mengajukan program impor komponen
secara CKD [completely knocked-down].
Menurut dia, PT Timor baru mencapai tahap pendaftaran merk dan permohonan
izin impor tiga unit kendaraan merk Kia secara completely built-up (CBU)
sebagai model. (kra/ya/ljh)

Indeks Bisnis 11 April 1996

JAKARTA (Bisnis): Posisi Indeks Bisnis menguat sebesar 0,875 poin akibat
kenaikan harga beberapa saham berkapitalisasi besar dari bidang tembakau
dan perbankan karena isyu individu emiten.
Perbaikan posisi Indeks Bisnis itu didukung oleh menguatnya harga saham
Gudang Garam sebesar 20 poin menjadi Rp 30.000 serta kenaikan harga
sekuritas BII sebesar 18 poin sehingga ditutup pada tingkat Rp 11.200.
Menurut pialang, kenaikan harga saham Gudang Garam selain didorong oleh
rencana pembagian saham bonus serta pemecahan nilai nominal saham juga
dipicu oleh rencana perubahan strata cukai tembakau. Perubahan cukai itu
diperkirakan sangat menguntungkan Gudang Garam dibandingkan dengan
perusahaan sektor sejenis.
Pialang menambahkan salah satu pendorong kenaikan efek BII adalah
membaiknya sentimen investor pada beberapa saham bank papan kedua. Namun
harga saham sektor sejenis BDNI justru terpangkas dua poin menjadi Rp
2.250. Hasil akhir perdagangan 40 saham pilihan Bisnis mengindikasikan
dominannya pembelian oleh investor sehingga mengangkat harga 17 jenis
saham. Di lain pihak, hanya sepuluh jenis saham yang harganya melemah
sedangkan 12 jenis selebihnya tidak beranjak dari kurs hari sebelumnya.
Menguatnya kembali sentimen investor terhadap kelompok saham unggulan,
menurut pialang, dipicu oleh kemungkinan masuknya kembali aliran dan
investor asing di bursa Jakarta akibat mulai berkurangnya insentif pada
pasar modal AS.
Sementara itu, koreksi harga yang melanda saham pilihan Bisnis berlangsung
hingga sepuluh poin. Harga sekuritas Semen Gresik terkikis paling dalam
sehingga ditutup pada tingkat Rp 8.100. (amu)

Valas 11 April 1996

JAKARTA (Bisnis): Posisi tengah kurs konversi BI kemarin mencatat
pergerakan rupiah yang menguat terhadap empat valuta utama dan konstan
terhadap dolar. Kurs tengah rupiah terhadap dolar AS ditutup konstan pada
posisi Rp 2337,00. Dari pasar valuta asing (Valas) Tokyo, Reuter melaporkan
greenback ditutup pada posisi 108,47/50 yen dan 1,4975/78 DM, sementara di
New York [Selasa] dolar AS ditutup pada 108,30/35 yen dan 1,4975/80 DM.
Terhadap lima valuta utama, rupiah kemarin ditutup pada kurs tengah sbb: 1
US$ : Rp 2.337,00 (0,00)
1 DM : Rp 1.561,78 (-19,2)
1 F. franc : Rp 459,15 (-4,87)
1 Pound : Rp 3.562,39 (-18,8)
Yen (100) : Rp 2.157,80 (-12,6)
(m7)

'Pemerintah Asean libatkan Kadin'

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah Asean siap melibatkan Kadin Asean dalam
penentuan kebijakan bagi kawasan itu, sementara nilai perdagangan
intra-Asean diperkirakan menembus angka US$100 miliar pada 2003. Menko
Prodis Hartarto Sastrosoenarto mengatakan guna memantapkan perdagangan
bebas di kawasan tersebut [AFTA], perlu adanya peningkatan sinergi dan
penggabungan kekuatan antara Pemerintah Asean dan Kadin Asean. "Mei nanti,
saya akan menjadi Ketua Menteri Ekonomi Asean. Saya akan melibatkan Kadin
Asean dalam penentuan kebijakan bagi kawasan tersebut," ujarnya di sini
kemarin seusai membuka Pertemuan Kadin Asean. Hadir pada acara tersebut
a.l. Sekjen Asean Dato Ajit Singh dan Presiden Asean-CCI [1994-1995] Razali
Bin Johari. Menurut Hartarto, lingkungan strategis pengusaha Asean pada
enam tahun mendatang akan berubah dari orientasi negara menjadi kawasan
Asean. Pemerintah di kawasan itu, katanya, akan mengutamakan pengusaha
setempat untuk mengerjakan berbagai proyek besar dan pembangunan
infrastruktur. Menanggapi usulan agar semua proyek pemerintah di kawasan
tersebut diserahkan pada pengusaha anggota Kadin Asean, Hartarto mengatakan
belum ada kesepakatan dari negara Asean untuk hanya menggunakan pengusaha
lokal. "Itu terserah masing-masing anggota Asean. Belum ada kesepakatan
seperti itu." Dalam persiapan menghadapi AFTA, lanjutnya, Indonesia akan
memperluas cakupan wilayah kerja sama di tingkat subregional. Hartarto
memberi contoh kerja sama IMT-GT [Indonesia, Malaysia, dan Thailand] di
mana Indonesia menyertakan Sumatra dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk
BIMP-EAGA [Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina] wilayah
kerja sama akan diperluas hingga seluruh Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Irian Jaya.
/Tonggak bersejarah/
Sementara itu, Presiden Kadin Asean [Asean-Chambers of Commerce and
Industry--CCI] periode mendatang Aburizal Bakrie menyatakan Asean akan
melewati tiga tonggak bersejarah di bidang ekonomi. "Tonggak pertama adalah
pada tahun 2003, saat diberlakukannya AFTA, volume perdagangan intra-Asean
akan mencapai nilai US$100 miliar atau meningkat dua kali nilai perdagangan
1995," ujarnya.
Setelah melampaui fase pertama, kata Ketua Umum Kadin Indonesia itu,
gabungan Gross Domestic Bruto (GDP) Asean akan mendekati US$1 triliun.
Filipina dan Indonesia, lanjut Aburizal, akan berstatus sebagai negara
industri baru. Pendapatan rata-rata warga Singapura akan lebih baik dari
warga AS. Skala ekonomi Malaysia dan Thailand, tuturnya, akan berlipat
ganda dari kondisi sekarang.
"Tonggak kedua ialah pada tahun 2008-2010, di mana nilai perdagangan
intra-Asean akan meningkat menjadi US$150 miliar," katanya. Periode
2008-2010 adalah era setelah anggota Asean menghapus seluruh hambatan tarif
[yang menghambat arus barang dan jasa] selama lima sampai tujuh tahun.
Pada periode tersebut, menurut dia, GDP Asean akan mencapai US$1,5 triliun.
Skala ekonomi Thailand saat itu akan menyamai total GDP Asean tahun lalu.
"Singapura akan menggeser Jepang dalam tingkat GDP per kapita di antara
negara anggota APEC."
GDP per kapita Indonesia, kata Aburizal, memungkinkan semua pengusaha ritel
kelas dunia membuka toko di Jakarta atau Surabaya. Kesejahteraan
makroekonomi Malaysia akan menyamai Korsel. Vietnam, negara anggota Asean
termuda, akan menikmati status negara industri baru. Menanggapi tingginya
peningkatan impor Indonesia dari negara Asean yang mencapai 51% sedangkan
ekspor hanya meningkat 5,1% (Bisnis, 9 April), Ical mengatakan hal itu
harus diwaspadai dan segera dilakukan antisipasi. Pengusaha Indonesia,
katanya, perlu mengubah visi dan rencana kerja dari orientasi pasar lokal
menjadi orientasi pasar luar negeri, serta meningkatkan komunikasi dengan
pengusaha luar negeri. "Mulai sekarang harus dihindari pembuatan produk
yang hanya mengandalkan proyek pemerintah. Ini akan membuat pengusaha
kurang berani melakukan ekspor," tuturnya.
Asean, lanjut Ical, akan mengalami tonggak ekonomi bersejarah ketiga pada
tahun 2020 saat liberalisasi total diberlakukan dalam kerangka Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC).
Untuk mencapai visi tersebut, menurut dia, Kadin Asean harus berupaya keras
untuk mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan arus barang,
jasa, modal, dan manusia di antara Asean. "Asean-CCI harus bertindak
sebagai institusi terdepan untuk mempererat ikatan bisnis serta mempercepat
visi ekonomi Asean." Visi bersama itu, ujar Aburizal, adalah menciptakan
komunitas yang memiliki kualitas hidup dan lingkungan yang baik, serta
hidup di atmosfir dengan suasana harmonis dan sejahtera. (ens/mrp)

Volume penjualan mobil Maret membaik

JAKARTA (Bisnis): Volume penjualan mobil bulan lalu [termasuk ekspor]
mencapai 27.916 unit atau naik sekitar 51% dibandingkan penjualan Februari
[18.476 unit], sementara Grup Indomobil mengalami penurunan volume produksi
hingga 20% selama empat bulan terakhir.
Sumber Bisnis di Gaikindo mengungkapkan volume penjualan mobil [untuk pasar
domestik] bulan lalu mencapai 27.517 unit, meningkat dibandingkan bulan
sebelumnya sebesar 18.382 unit, atau sedikit lebih rendah dari Januari yang
besarnya 28.645 unit.
Kenaikan volume penjualan tersebut terjadi pada jenis niaga dan sedan.
Penjualan kendaraan niaga pada Maret mencapai 24.167 unit, sedangkan pada
Februari hanya 16.141 unit, dan Januari 24.768 unit. Sementara penjualan
sedan pada Maret sebesar 3.350 unit, meningkat dibandingkan bulan
sebelumnya yang hanya 2.241 unit, namun lebih rendah dibandingkan Januari
yang besarnya 3.877 unit. Selain di pasar domestik, peningkatan penjualan
juga terjadi pada ekspor. Bahkan realiasi ekspor bulan lalu merupakan rekor
tertinggi triwulan pertama tahun ini. Ekspor pada Maret mencapai 399 unit,
sedangkan pada Januari dan Februari masing-masing sebesar 329 unit dan 47
unit. Realisasi penjualan selama Maret tersebut sekaligus menghapus dugaan
sejumlah kalangan yang memprediksi pasar otomotif akan mengalami stagnasi
sebagai dampak bakal diluncurkannya sedan Timor [1.500 cc, seharga Rp 35
juta per unit] yang didukung Inpres No. 02/1996 tentang program mobil
nasional. Beberapa sumber mengungkapkan isyu mobil murah [Timor] ternyata
tidak sanggup membendung laju penjualan [Toyota] Kijang. Sebelumnya, banyak
kalangan menduga pangsa pasar produk kendaraan niaga kategori I andalan
Grup Astra itu bakal tersodok merk Timor, mengingat harga jualnya bersaing.
Dengan demikian, akumulasi penjualan mobil [termasuk ekspor] selama
triwulan pertama 1996 mencapai 75.319 unit atau turun sekitar 11,4%
dibandingkan dengan priode yang sama tahun lalu [mencapai 84.977 unit].
/Penurunan produksi/
Sementara itu, Grup Indomobil mengalami penurunan volume produksi sebesar
20%--selama empat bulan terakhir--akibat tingginya tingkat suku bunga serta
isyu mobil murah yang bakal dibuat oleh beberapa produsen otomotif
nasional. Presdir Grup Indomobil Soebronto Laras mengatakan penurunan
produksi divisi otomotif Grup Salim itu mulai terasa sejak November 1996
dan puncaknya terjadi pada bulan lalu dengan turunnya penjualan untuk
seluruh jenis produk mobil yang dihasilkan Indomobil.
"Kalau dihitung selama empat bulan terakhir... terjadi penurunan penjualan
sekitar 20% dibandingkan periode yang sama setahun lalu," ujarnya di
Cikampek, Jabar, kemarin seusai peletakan batu pertama PT Autotech
Indonesia.
Faktor pemacu penurunan volume produksi/penjualan tersebut, menurut
Soebronto, selain tingginya tingkat suku bunga juga disebabkan oleh isyu
bakal diproduksinya mobil murah, baik oleh PT Timor Putra Nasional [mer
Timor] maupun oleh sejumlah produsen.
Dia menambahkan penurunan produksi dan penjualan Indomobil yang paling
besar adalah jenis kendaraan niaga. Sebelum muncul isyu mobil murah,
lanjutnya, Indomobil mengandalkan produk Suzuki Carry dan Futura yang
selama ini tidak pernah terpengaruh oleh berbagai isyu pasar. "Kini banyak
calon konsumen yang menunggu terealisasinya rencana sedan murah tersebut."
Faktor lain yang juga menjadi penyebab turunnya penjualan kendaraan
bermotor, tutur Soebronto, adalah larangan pemerintah bagi pendirian
lembaga jasa pembiayaan baru. Pemerintah, lanjutnya, juga membatasi
pinjaman lembaga pembiayaan untuk mendanai kredit kendaraan bermotor.
"Kini, kalau mau pinjam dana dari lembaga pembiayaan kan tidak boleh lebih
dari lima kali. Logikanya, mana bisa menjual kendaraan bermotor tanpa
lembaga pembiayaan. Sangat sedikit pembeli yang mampu membeli dengan cash,"
tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Soebronto juga mengharapkan pemerintah
memberlakukan ketentuan yang sama terhadap semua perusahaan industri
otomotif nasional.
Begitu pula dengan sistem fiskal. Pemerintah, menurut dia, seharusnya
memberlakukan ketentuan yang sama terhadap semua jenis kendaraan bermotor
dan bukan memilahnya menjadi beberapa bagian. "Kalau hal ini diterapkan
bagi seluruh pelaku otomotif nasional, kami dapat bersaing secara fair."
(kra/af/ljh)

Sistem kliring baru perkuat nilai tukar Rp

JAKARTA (Bisnis): Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih menguat di
kisaran kurs Rp 2.331 sejak diberlakukannya sistem kliring baru, sementara
membaiknya bursa domestik dinilai turut memberi andil terhadap menguatnya
rupiah.
Dealer sebuah bank swasta papan atas mengungkapkan menguatnya rupiah
terhadap dolar sejak 1 April banyak dipengaruhi oleh sitem kliring baru
karena perbankan cenderung menahan rupiah sebagai reserve requirement (RR).
"Dengan sistem kliring baru itu, bank tidak dapat meminimalkan cadangan
tunai [RR] untuk menjaga likuiditasnya," ujarnya di sini kemarin. Bagi bank
yang memiliki jaringan kantor cukup luas, tuturnya, sistem baru itu sangat
mempengaruhi pengaturan likuiditas. Akibat banyaknya dana rupiah yang
ditahan sebagai cadangan, lanjutnya, maka jumlah uang yang ditransaksikan
di pasar uang menjadi berkurang. "Mengingat masalah itu banyak dihadapi
bank besar, maka pengaruhnya terhadap pasar uang juga terasa sehingga
likuiditas rupiah terlihat agak ketat," kata dealer tersebut.
Sejumlah bank besar, ujar dealer lainnya, banyak yang belum sempat
memberikan penjelasan ke seluruh cabang. Menghadapi situasi seperti,
jelasnya, bank besar juga harus memelihara cadangan dalam jumlah lebih
besar. Berdasarkan data pusat informasi pasar uang, posisi rupiah atas
dolar AS di pasar spot kemarin berada di kisaran kurs Rp 2.331-Rp 2.333.
Sedangkan suku bunga overnite sudah menunjukkan penurunan menjadi rata-rata
12,83% dari posisi sebelumnya pada kisaran 15%-17%.
"Kondisi kliring sudah mulai membaik sehingga suku bunga overnite sempat
turun menjadi 11%, yang ditutup sekitar 12%. Ketatnya pasar uang awal bulan
ini karena orang takut kalah kliring yang berbuntut pada sanksi denda dan
sanksi administratif lainnya," jelas dealer. Menguatnya rupiah atas dolar
AS, menurut dealer tadi, juga dipengaruhi oleh membaiknya indikator ekonomi
makro yakni rendahnya laju inflasi Maret [minus 0,16%]. "Deflasi sekitar
0,16% memang berpengaruh, namun relatif kecil." Menurut dealer, ketatnya
likuiditas rupiah di pasar uang juga disebabkan kondisi bursa yang membaik
belakangan ini. Kenaikan indeks harga saham gabungan BEJ 3,3% dalam pekan
pertama bulan ini, jelasnya, telah menarik investor menanamkan dananya di
pasar modal. "Sosok pasar modal domestik yang baik menyebabkan permintaan
rupiah membesar karena banyak uang dilarikan ke pasar modal," tuturnya.
Dealer itu menambahkan kondisi pasar uang lokal juga diwarnai dengan
membanjirnya valuta dolar. Kondisi ini, menurut dia, kemungkinan
dipengaruhi mulai turunnya tingkat premi swap.
Data PIPU menunjukkan permintaan swap kemarin terlihat menurun, yakni hanya
menghasilkan transaksi senilai US$14.500 dengan tingkat premi berkisar
8%-8,27% untuk jangka waktu satu minggu, tiga bulan, dan enam bulan. Dalam
transaksi jenis forward, kurs rupiah terhadap dolar berjangka waktu enam
bulan ditransaksikan pada posisi kurs Rp 2.429. (ep)