IN/HAM: MI - Terlalu Rendah Garis K

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Apr 16 1996 - 14:35:00 EDT


Subject: IN/HAM: MI - Terlalu Rendah Garis Kemiskinan Versi BPS

INDONESIA-P

   
      Selasa, 16 April 1996
      
Terlalu Rendah Garis Kemiskinan Versi BPS

   
   
   
     _________________________________________________________________
   
   YOGYAKARTA (Antara): Kriteria ambang batas kemiskinan versi Biro Pusat
   Statistik (BPS) perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan
   kemajuan pembangunan, kata Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
   Prof Dr Nasikun.
   
   "Jadi kalau program IDT (Inpres Desa Tertinggal-red) telah dijalankan
   bukan berarti orang miskin sudah tidak ada lagi, tapi lihat dulu
   kriterianya apakah sudah sesuai dengan pembangunan berwawasan
   'martabat kemanusiaan' atau belum," katanya di Yogya, kemarin.
   
   Saat berbicara pada kuliah umum di Fakultas Geografi UGM, dia
   menyatakan, garis kemiskinan yang ditetapkan BPS dan dijadikan
   landasan program IDT selama ini masih terlalu rendah.
   
   Menurut Guru Besar Fakultas Sastra UGM itu, ambang batas setara dengan
   konsumsi pangan minimum (emergency food budget) sebesar 2.100 kalori
   atau pendapatan senilai Rp15.000/orang/bulan (menurut tingkat harga
   tahun 1990) hanya layak diterapkan dalam keadaan darurat.
   
   Sedang dalam era PJP-II yang berwawasan 'martabat kemanusiaan',
   katanya, kriteria tersebut sudah tidak layak lagi dipakai sebagai
   patokan baku karena tidak akan memadai dijadikan bekal berpartisipasi
   dalam pembangunan itu sendiri.
   
   "Dalam PJP-II tentunya kita tidak ingin kondisi masyarakat terus
   menerus dalam keadaan darurat. Jadi sangat logis kalau batas garis
   kemiskinan dinaikkan dua kali lipat yang merupakan garis minimum bagi
   masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan," ujarnya.
   
   Dia menambahkan, setelah program IDT dilaksanakan, tidak dengan
   sendirinya 'rakyat miskin' dalam kriteria yang lebih layak telah
   hilang sebab jumlah absolut rakyat miskin dengan kriteria yang memadai
   (dua kali lipat kriteria BPS) bukan 15,46% atau 27 juta orang,
   melainkan 66,94% atau 120 juta orang," tambahnya.
   
   Lebih intensif
   Pada bagian lain Nasikun mengatakan, tugas pengentasan kemiskinan di
   negara yang semakin maju bukannya bertambah ringan tapi justru semakin
   berat. Sebab, seiring dengan perkembangan kemajuan, tuntutan
   pemerataan serta kriteria-kriteria tingkat kesejahteraan pun justru
   semakin meningkat pula.
   
   Menurut dia, akan lebih realistis bila dibuat tiga katagori, yaitu
   penduduk berpenghasilan dibawah Rp15.000/orang/bulan (kelompok papa
   atau sangat miskin), penduduk berpenghasilan Rp15.000 -Rp29.999/orang/
   bulan (kelompok miskin), dan penduduk hampir miskin yang
   penghasilannya mendekati Rp30.000/orang/bulan. Pengelompokan seperti
   itu, kata dia, sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan pengentasan
   kemiskinan secara berkesinambungan.
   
   Artinya, bila penduduk papa/sangat miskin berhasil dientaskan, maka
   kelompok yang diatasnya (kelompok miskin dan hampir miskin) pun harus
   berhasil dientaskan menjadi keluarga yang tergolong 'cukupan'.
   
   Tapi yang terjadi sepanjang kurun waktu tahun 1981-90, kata Nasikun
   lagi, justru tidak demikian. penduduk 'sangat miskin' menurun sangat
   drastis dari 80% menjadi 15%, sementara penduduk miskin meningkat
   drastis pula dari 14% menjadi 79%. Artinya, penduduk yang sangat
   miskin meningkat menjadi kelompok miskin, sementara jumlah kelompok
   miskin tetap tak bergeser alias tetap miskin.(D-12)
     _________________________________________________________________