IN/HAM: MI - Kondisi Hukum Nasional

From: apakabar@clark.net
Date: Thu May 02 1996 - 17:47:00 EDT


Subject: IN/HAM: MI - Kondisi Hukum Nasional Sangat Parah

INDONESIA-P

   
      Kamis, 2 Mei 1996
      
Kondisi Hukum Nasional Sangat Parah

   
   
   
     _________________________________________________________________
   
   JAKARTA (Media): Kepala Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Prof
   Dr Sunaryati Hartono SH menilai kondisi tubuh hukum nasional saat ini
   sudah 'sakit parah' dan sangat memprihatinkan.
   
   "Sejak PJP I hingga awal PJP II, bidang hukum selalu dikesampingkan
   sehingga kini tertinggal sangat jauh dari bidang lain, terutama bidang
   ekonomi," ungkap Sunaryati.
   
   Menurut dia, penyebabnya adalah karena bidang hukum dikesampingkan.
   Karena itu, tandasnya, jangan disalahkan bila ada yang berpendapat
   masyarakat Indonesia terlalu materialistis, sebab kita sendiri yang
   membuatnya seperti itu.
   
   Sunaryati mengemukakan hal itu dalam Seminar Nasional Hukum Lingkungan
   Dalam Menyongsong Abad XXI yang diselenggarakan Kantor Meneg
   Lingkungan Hidup dan Bapedal, kemarin.
   
   Sunaryati mengungkapkan 'sakitnya' tubuh hukum itu sudah menyerang
   semua bagian, mulai dari mekanismenya sampai pada sumber daya
   manusianya. "Hakim dan Mahkamah Agung sudah menjadi masalah, lalu
   polisi, lalu lintas, sistem pendidikan hukum juga ketinggalan. Itulah
   kenyataannya," tuturnya.
   
   Hal itu, menurut dia, karena pada PJP I segala daya upaya dikerahkan
   untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga bidang hukum sama sekali
   dikesampingkan. Lalu pada awal PJP II pengembangan bidang hukum
   lagi-lagi belum diprioritaskan sehingga menjadi semakin tertinggal,
   tambahnya.
   
   "Pengembangan bidang hukum selama 25 tahun ini hanya merupakan satu
   sub bidang saja, hukum secara keseluruhan tidak diperhatikan padahal
   seharusnya dikembangkan secara berbarengan," katanya termasuk soal
   anggaran yang sangat minim. Dia mengemukakan bahwa pada tahun 1990
   sudah diperjuangkan agar bidang hukum mendapat perhatian, namun hanya
   ditertawakan.
   
   Kalau mekanisme pengembangan hukum nasional masih seperti saat ini,
   ujarnya, maka transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional
   kira-kira dibutuhkan waktu 20 tahun. "Saat hukum nasional jadi, kita
   sudah sangat jauh tertinggal. Padahal tidak bisa menunggu selama itu.
   Kita harus bergerak cepat," lanjutnya.
   
   Untuk itu, tuturnya, dalam lima tahun ini harus disiapkan segala
   sarana dan prasarana hukum, pendidikan sumber daya manusia, penyiapan
   sarana fisik dan lainnya. "Termasuk melakukan penelitian dan
   pengkajian kemudian membuat naskah akademis untuk selanjutnya menjadi
   RUU dan disahkan menjadi UU."
   
   Sunaryati mengatakan bahwa BPHN telah berhasil merampungkan 67 naskah
   akademis pengganti produk hukum kolonial, antara lain tentang
   perikatan, perjanjian, hak milik, kebangkrutan, asuransi dan lainnya.
   Dari 400 produk hukum kolonial, jelasnya, yang sudah diteliti hingga
   kini sebanyak 225, termasuk 67 naskah yang sudah selesai tadi. "Kita
   targetkan pada akhir Pelita VI semua draftnya sudah selesai."
   
   Namun dia mengingatkan bahwa prosesnya menjadi menjadi UU, bisa sampai
   puluhan tahun karena tidak diprioritaskan. Selain penelitian tentang
   materi-materi hukum, tuturnya, BPHN juga sudah mempunyai desain
   tentang keseluruhan rencana pembangunan hukum sampai akhir PJP II.
   Tetapi dia menyesalkan tidak ada yang mau memakainya. (Pul/D-11)
     _________________________________________________________________