IN/HAM: KMP - PK Muchtar Pakpahan B

From: apakabar@clark.net
Date: Fri May 03 1996 - 15:53:00 EDT


Subject: IN/HAM: KMP - PK Muchtar Pakpahan Bukan utk Coba-coba

INDONESIA-P

   Kompas Online
     _________________________________________________________________
   
   Jumat, 3 Mei 1996
     _________________________________________________________________
   
  Kajati Sumut:
  
                   PK MUCHTAR PAKPAHAN BUKAN UNTUK COBA-COBA
                                       
   
   
   Medan, Kompas
   
   Peninjauan kembali (PK) kasus Muchtar Pakpahan yang diajukan Kepala
   Kejaksaan Negeri Medan Havid Abdul Latif ke Mahkamah Agung (MA) bukan
   untuk coba-coba. Itu dilakukan sejak keluarnya surat putusan MA No
   395K/Pid/ 1995 tanggal 29 Desember 1995, yakni yang membebasmurnikan
   Pakpahan dari tuntutan hukum.
   
   "Masak dalam kasus tindak pidana yang sama, satu dihukum (Amosi
   Telaumbanua-Red) satu lainnya tidak. Apalagi yang dihukum adalah
   bawahan orang yang dibebaskan dari tuntutan hukum. Tentu tidak adil,"
   kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara M Djalil Anwarpradjarto
   kepada Kompas, Rabu (1/5). Sidang PK Muchtar Pakpahan digelar di
   Pengadilan Negeri Medan. Kejaksaan menilai ada kekhilafan atau
   kekeliruan nyata majelis hakim agung dalam memutus kasus Pakpahan
   tersebut.
   
   Menurut Kajati yang didampingi Wakajati Soenarto P, Asisten Pidana
   Umum Asmara dan Humas Amir Hamzah Lubis, terhadap kasus Pakpahan jaksa
   punya pendapat dan telah melakukan tahapan-tahapan mulai dari
   pengumpulan data, analisis, penelitian sampai kesimpulan. "Kalau
   dikatakan jaksa sekadar mencoba membuat terobosan baru atau cari
   popularitas, itu namanya untung-untungan. Kalau berhasil ya...syukur,
   kalau tidak ya...sudah," ujarnya.
   
   Djalil Anwarpradjarto menolak jika kasus PK ini ingin dikaitkan dengan
   kepentingan politik. "Kasus Pakpahan tindak pidana biasa. Kalau
   menurut jaksa ada kekeliruan dan kekhilafan majelis hakim agung
   menetapkan putusan, demi keadilan, tentu tidak salah untuk meninjaunya
   kembali. Kan keadilan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat
   Indonesia. Tentu, jaksa berkewajiban menegakkan keadilan apabila
   masyarakat dirugikan sebagai mewakili kepentingan negara," tandas
   Djalil.
   
   Nilai sendiri
   
   Dikatakan, meskipun kasus PK ini pertama kali terjadi, namun jangan
   dikaitkan dengan pribadi Pakpahan. Ini hanyalah satu kasus, yang
   kebetulan menimpa dirinya. Anda bisa menilai sendiri. Di tingkat PN
   Medan, Pakpahan dihukum tiga tahun penjara. Banding ke tingkat PT
   Sumut, Pakpahan malah dihukum empat tahun penjara. Tiba-tiba sampai ke
   kasasi, bebas murni. Tentu timbul pertanyaan, ada apa. Karena menurut
   jaksa ada kekeliruan atau kekhilafan nyata yang dilakukan majelis
   hakim agung, maka diajukanlah PK.
   
   Kajati mengingatkan, hukum itu bergerak dinamis. Tidak statis.
   Meskipun dalam undang-undang ada aturan yang belum transparan
   dituangkan, bukan berarti hukum menjadi mandek. Situasi dan kondisi
   sosial masyarakat sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan
   keadilan. "Sekarang, kita tunggu saja bagaimana pendapat MA,"
   tambahnya. (smn)
     _________________________________________________________________