IN: Serikat Tani Nasional

From: apakabar@clark.net
Date: Sun Jun 02 1996 - 14:00:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id RAA25331 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sun, 2 Jun 1996 17:01:27 -0400 (EDT)

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.apc.org Sun Jun 2 15:59 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Sun, 2 Jun 1996 15:02:38 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199606021902.PAA20315@explorer2.clark.net>
Subject: IN: Serikat Tani Nasional
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 5921

INDONESIA-L

SERIKAT TANI NASIONAL (STN)
Sekretariat : Jl F Gg Z II No 30 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan
Telphon / Facsimile : (021) 835-2703

No : 001/DPP-STN/V/1996
Hal : Selebaran

PETANI INDONESIA BERSATULAH

        Sejarah Orde Baru adalah sejarah dominasi negara atas rakyat
Indonesia. Negara yang mewujudkan diri dalam praktik kapitalistik dan
didukung cara-cara militerisme telah menyebabkan kehidupan rakyat pada
umumnya dan juga petani pada khususnya yang merupakan mayoritas rakyat
Indonesia makin sengsara.

        Kita kaum tani Indonesia hidup menderita dalam ketidakberdayaan.
Kehidupan kita makin bertambah hitam dan pahit karena apa yang kita
suarakan seperti membentur tembok tebal kekuasaan. Ini karena petani dalam
30 tahun terakhir ini tidak memiliki organisasi yang kuat dan mandiri yang
mampu menyuarakan aspirasinya. HKTI yang oleh negara dianggap sebagai
wakil satu-satunya dari petani ternyata hanya menjadi alat perpanjangan
tangan pemerintah. Suara HKTI adalah suara pemerintah, bukan suara petani.
Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang petani memiliki organisasinya
sendiri. Organisasi yang benar-benar dipilih, diangkat dan diakui
keberadaannya oleh petani sendiri. Hanya organisasi yang demikianlah yang
sanggup memperjuangkan hak-hak kita kaum tani. Organisasi tidak perlu
mendapat pengakuan dan pengesahan dari negara, karena negara sudah pasti
tidak akan mengakuinya, bahkan akan melarang. Pemerintah dalam hal ini
telah menyiapkan tameng kuat untuk mengendalikan kehidupan sosial
kemasyarakatan rakyat dengan cara memberlakukan UU Keormasan, yang intinya
untuk mengebiri rakyat lewat pembatasan organisasi . Padahal ini
jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 yang menjamin setiap
warga negara bebas berorganisasi.

        Karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah :

1. Menggalang Persatuan diantara kaum tani. Sejarah membuktikan bahwa
hanya dengan bersatu memungkinkan kita kaum tani bisa menang. Hanya dengan
bersatu barulah kita kaum tani dapat memperbaiki derajat kehidupan kita.

2. Persatuan itu kemudian harus kita tingkatkan kualitasnya dalam bentuk
aksi massa atas nama organisasi kita Serikat Tani Nasional (STN), karena
hanya dengan organisasi kita sendirilah kaum tani Indonesia akan
terus-menerus mendesakkan tuntutannya kepada pemerintah agar tidak
sewenang-wenang dan berpihak kepada kepentingan kaum tani.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan :
Tanah dan Traktor untuk Penggarap

Jakarta, 30 Mei 1996
Departemen Pendidikan dan Propaganda
 
Coen Husein Pontoh

_________________________

SERIKAT TANI NASIONAL
Sekretariat : Jl. F Gg Z II No 30 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan
Telphon / Facsimile : (021) 835-2703

No : 004/Sek-STN/V/1996
Hal : Resolusi

        Semenjak Orde Baru ditegakkan di atas bangkai dua juta rakyat
Indonesia, sejarah 30 tahun perjalanan regim ini mencatat keterpisahan dan
keterbelahan yang tajam antara negara sebagai penguasa dan rakyat sebagai
yang dikuasai. .Lewat berbagai aparatusnya yang represif dan yang
hegemonik, negara Orde Baru terus mengukuhkan dominasinya terhadap
kehidupan rakyat secara luas. Tugas rakyat hanyalah bekerja dan bekerja,
membangun dan mensukseskan pembangunan (ekonomi). Rakyat dilarang bicara
bicara politik dan berorganisasi secara bebas dan mandiri. Urusan politik
adalah urusan negara. Dengan sistem politik seperti itu negara menjadi
otoriter dan represif. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat selalu
dihadapi dengan kekarasan. Dialog yang logis dan rasional dianggap
subversif, sementara aksi massa dipandang sebagai perbuatan makar.Rakyat
tidak punya hak menentukan nasibnya sendiri. Kasus pembantaian terhadap
mahasiswa Makasar oleh aparat militer, karenanya adalah konsekwensi logis
dari sistem politik otoriter yang diterapkan. Militerisme menjadi hal yang
wajar walaupun biadab.

        Di lain pihak petani yang merupakan mayoritas rakyat nasibnya kian
tragis. Kehidupannya menjadi sulit akibat praktik kapitalisasi yang
massif hingga ke pedesaan bahkan menjadi semakin sulit karena tidak adanya
organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingannya secara penuh.
Pemaksaan pemakaian pupuk urea tablet, monopoli cengkih dan impor hasil
pertanian yang merugikan petani adalah contoh nyata ketidakberpihakan
negara terhadap rakyat Indonesia.

        Namun kesadaran rakyat tidak selamanya dapat dibungkam. Tuntutan
perubahan sistem politik terus dikumandangkan. Rakyat harus merdeka !

        Umumnya rakyat melihat bahwa Pemilu 1997 adalah momentum yang
tepat untuk suatu perubahan politik yang lebih demokratis. Dimulai dengan
tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Jurdil, pembentukan KIPP (Komite
Independen Pengawas Pemilu), hingga pencalonan Megawati Sukarnoputri
sebagai Presiden ketiga merupakan wujud kebangkitan rakyat menuntut
perubahan. Pemilu menjadi momen yang penting diperhitungkan karena ia
merupakan alat legitimasi paling ampuh dalam membenarkan praktik politik
otoriter, represif dan militeristik yang di anut oleh negara Orde Baru.

        Terhadap situasi politik nasional tersebut, Serikat Tani Nasional
menyatakan sikap tegas :

1. Mendukung pembentukan KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu)
2. Mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden ketiga
3. Menuntut dicabutnya 5 UU Politik yang telah memasung kemerdekaan rakyat
4. Menyatakan solidaritas dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada
korban Makasar berdarah
5. Mengutuk praktik militerisme dalam kasus Makasar berdarah
6. Menuntut dihentikannya pemaksaan penggunaan pupuk urea tablet kepada petani
7. Menuntut dihentikannya impor produk hasil pertanian yang nayata-nayata
mematikan petani Indonesia
8. Menuntut dihapuskannya UU yang menyebabkan kehadiran BPPC sebagai
lembaga tataniaga yang monopolis dan merugikan petani cengkih

Satu Perlawanan, Satu Perubahan :
Tanah dan Traktor untuk Penggarap

Jakarta, 30 Mei 1996

Imam Budi Sanyoto
Siti Rubaidah
Ketua Umum
Sekretaris Umum