IN/POL: MI - Soesilo Soedarman: PRD

From: apakabar@clark.net
Date: Wed Jul 31 1996 - 08:58:00 EDT


Subject: IN/POL: MI - Soesilo Soedarman: PRD secara Nyata Melawan Orde Baru

INDONESIA-P

http://www.mediaindo.co.id/publik/9607/31/MI01-02.31.html
Media Indonesia
Rabu, 31 Juli 1996

'PRD secara Nyata Melawan Orde Baru'

Pangdam Brawijaya Tutup Kantor PRD Surabaya JAKARTA (Media): Rapat
Koordinasi bidang Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) menilai, Partai Rakyat
Demokratik (PRD) serta kelompok-kelompok bermasalah lainnya secara nyata
telah melawan Orde Baru. Karena itu pemerintah segera mengambil tindakan
tegas terhadap mereka.

Menurut Menko Polkam Soesilo Soedarman, kebebasan mengemukakan pendapat
telah disalahgunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, karena tidak
disertai rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang
lebih besar.

"Bila hal itu dibiarkan terus akan mengganggu stabilitas politik dan
keamanan nasional serta membahayakan keselamatan bangsa. Karena itu,
pemerintah tengah mengambil tindakan tegas -- baik langsung maupun tidak
langsung -- terhadap mereka yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku,"
ujar Soesilo ketika menjelaskan hasil Rakor Polkam kepada wartawan di
Jakarta kemarin.

Soesilo kemudian memperlihatkan fotokopi buku Manifesto Politik 22 Juli yang
diterbitkan PRD. Pada sampul depan buku tersebut tertulis: Partai Rakyat
Demokratik (PRD): Menuju Demokrasi Multipartai-Kerakyatan]. Di bawahnya
terdapat lambang PRD berupa gambar bintang yang sisi kirinya diapit semacam
gerigi roda mesin, serta tulisan tebal: Satu Perlawanan, Satu Perubahan.

Buku tersebut berisi Manifesto PRD, serta terbagi dalam tujuh bab,
masing-masing bab berjudul: Indonesia dalam Sistem Kapitalis Dunia; Asas
Usul Kapitalisme di Indonesia; Zaman Pergerakan dan Perjuangan Pembebasan
Nasional; Penumpulan Kekuatan Rakyat; Orde Baru dalam Kapitalisme; Program
Perjuangan; Strategi dan Taktik Perjuangan; Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai.

Soesilo Soedarman kemudian membacakan cuplikan dari manifesto itu.

"... Belum lagi menyangkut perjuangan politik menentang kediktatoran rezim
Orde Baru. Harus mendorong sektor-sektor masyarakat mendesak lainnya untuk
melakukan perlawanan aktif terhadap rezim Orba. Sektor-sektor mendesak itu
adalah mahasiswa, petani dan kaum miskin kota." Menurut Menko Polkam, isi
manifesto itu benar-benar mengejutkan. Ia kembali mengaskan bahwa PRD itu
identik dengan PKI. Apalagi, dalam pasal 5 Anggaran dasar disebutkan: Partai
Rakyat Demokratik adalah organisasi yang berasas sosial demokrasi
kerakyatan, "dan sama sekali tidak mencantumkan Pancasila," ujar Soesilo.

Ketegasan sikap pemerintah terhadap PRD, membuat Pangdam V Brawijaya Mayjen
TNI Imam Utomo kemarin mengeluarkan perintah untuk menutup Sekretariat PRD
Surabaya di Jl Kedung Tarukan Lama II No 42. Penutupan itu dilakukan saat
enam aktivis PRD dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi)
melakukan kegiatannya sehari-hari. Mereka langsung diminta keluar oleh
petugas, dengan meninggalkan semua barang yang ada di dalamnya. Tanpa banyak
bicara, keenam aktivis PRD itu langsung keluar, dan petugas langsung
menyegel kantor tersebut.

Saat ini, lanjut Pangdam, terdapat tiga aktivis PRD yang ditahan
Mapolwiltabes Surabaya, setelah mereka terlibat dalam menggerakkan unjuk
rasa buruh 8 Juli lalu. "Ketiga aktivis yang akan segera di proses ke
pengadilan itu adalah Dita Indahsari, Chun Fonto dan Moch Saleh," ungkap
Pangdam.

Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Muladi SH
kemarin menegaskan, mahasiswa Undip yang terbukti aktif dalam PRD harus
berani menanggung resiko politik terhadap segala kegiatan yang telah
dilakukannya. Namun, resiko politik itu tidak bisa mengatasnamakan Undip,
karena PRD bukan organisasi resmi universitas. "Keterlibatan mahasiswa Undip
adalah hak mereka, namun itu merupakan kegiatan politik praktis di luar
Undip," ujarnya.

Anggota Komnas HAM ini mengakui banyak mahasiwa Undip yang terlibat dalam
PRD. Bahkan salah seorang di antaranya menjabat sebagai sekjen.

Muladi menilai, PRD tetap bisa diajukan ke pengadilan, kendati belum
memiliki status hukum resmi. "PRD bisa terkena delik pidana atas tindakan
yang dilakukannya," kata Muladi.

Mengenai tudingan bahwa PRD sinonim dengan PKI, pakar hukum tata negara Dr
Yusril Ihza mahendra mengatakan, memang banyak slogan atau selebaran yang
dikeluarkan PRD mencerminkan adanya gerakan radikal kiri. Selain itu, banyak
istilah yang dipakai seperti dalam provokasi PKI Madiun. Namun, Yusril
mengajak diadakan debat terbuka dengan Ketua PRD Budiman Sudjatmiko mengenai
ajaran yang dianut PRD. "Jadi, kita bisa mengetahui lebih jauh paham yang
mereka anut." (Tim Media/D-11/D-2)