IN: Mencegah Air Menjadi Asin

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Aug 10 1996 - 18:48:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id VAA13254 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sat, 10 Aug 1996 21:48:21 -0400 (EDT)

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Sat Aug 10 21:46 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Sat, 10 Aug 1996 18:23:21 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199608102223.SAA03915@explorer2.clark.net>
Subject: IN: Mencegah Air Menjadi Asin
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 12834

INDONESIA-L

Date: Fri, 9 Aug 1996 22:20:53 -0400 (EDT)
X-within-URL: http://www.idola.net.id/tempo/anggota/mingguan/ed2401/kolom1.htm

   [IMAGE] Edisi 24/01
   Kolom
   
Mencegah Air Menjadi Asin

   
   Oleh: Syamsuddin Haris*
   
   Foto Syamsuddin Haris Rekayasa pemerintah dan ABRI atas Kongres Medan
   dalam kasus PDI, barangkali ibarat "nasi sudah menjadi bubur". Sebab
   rekayasa terang-terangan itu tak hanya menghasilkan pembangkangan
   Megawati Soekarnoputri, melainkan juga perlawanan massa pendukungnya.
   Kini "bubur" itu telah menjadi "air", lagi-lagi akibat rekayasa
   unsur-unsur negara yang mengatasnamakan "massa DPP Soerjardi", yang
   mengambil-alih markas DPP PDI Megawati di Jl. Diponegoro 58, sehingga
   massa pun marah, dan meledaklah kerusuhan 27 Juli 1996.
   
   Lalu, mungkinkah "air" dikembalikan menjadi "nasi"? Paranormal
   secanggih Gendeng Pamungkas pun barangkali akan pusing tujuh keliling
   memikirkan kemungkinan itu, apalagi mewujudkannya. Jangankan
   mengembalikan "air" menjadi "nasi", mengubah "air" menjadi "bubur"
   saja amat mustahil. Kalaupun perubahan itu bisa dilakukan --
   katakanlah dengan ke-Mahakuasaan Tuhan-- citra negara Orde Baru sudah
   "tercemar", dan masyarakat terlanjur kecewa atas cara kekuasaan dalam
   menyelesaikan kasus PDI. Yang bisa dilakukan paling-paling hanyalah
   mencegah "air" menjadi keruh dan asin, sehingga kejernihan pikiran,
   akal sehat, dan moralitas masih bisa dipakai untuk membendung derasnya
   arus pembusukan dan kebusukan politik di tengah lautan kekuasaan Orde
   Baru.
   
   Makna dan hikmah apakah yang bisa kita petik dari prahara politik yang
   diciptakan negara atas PDI? Pertama, masyarakat kita tak selamanya
   bisa dinafikan begitu saja dalam proses politik. Posisi masyarakat
   sebagai non faktor dalam proses politik, atau kedudukan rakyat sebagai
   sub-ordinasi pemerintah sebagaimana berlaku sepanjang Orde Baru,
   tampaknya tak bisa diterima lagi oleh masyarakat kita. Pembangkangan
   dan perlawanan massa pendukung Megawati menunjukkan dengan jelas
   keinginan masyarakat untuk berubah itu. Masyarakat tak mau lagi
   sekedar menjadi "pemirsa" dalam telenovela pembangunan Orde Baru,
   karena mereka sudah sangat cerdas dan kritis untuk mencerna fakta
   dibalik berita, dan kenyataan di belakang pernyataan.
   
   Kedua, pendekatan keamanan dan represif dalam penyelesaian soal-soal
   politik tampaknya semakin tidak populer. Kerusuhan 27 Juli justru
   dipicu oleh cara represif negara membungkam Megawati di satu pihak dan
   memaksakan dukungan atas Soerjadi di pihak lain. Bahwa pendekatan
   represif itu ditolak, jelas terlihat dari sasaran amarah massa, yaitu
   kantor pemerintah dan instansi ABRI --di luar prasarana ekonomi milik
   Cina. Spanduk-spanduk unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa, buruh dan
   petani yang marak sepanjang 1990-an sebenarnya sudah mulai menunjukkan
   penolakan terhadap cara represif negara atas masyarakat.
   
   Akan tetapi ironisnya, ketika "nasi sudah menjadi bubur", hampir tak
   ada usaha unsur-unsur negara, mencegah "bubur menjadi air". Di sisi
   lain masyarakat terlanjur dipandang sekedar sebagai "massa", yang
   hanya bisa makar, ditunggangi dan dimanfaatkan oleh "pihak ketiga".
   Tak pernah dicoba disadari dan diarifi secara jernih bahwa "pihak
   ketiga" itu adalah ketidak adilan, represi kekuasaan, arogansi
   birokrasi, dan ketersisihan mayoritas bangsa kita dibalik cerita
   sukses stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Orde Baru.
   
   Akibatnya, ketika akar masalah belum ditemukan, substansi persoalan
   belum lagi dirinci, dan dialog sama sekali sudah tertutup, yang muncul
   justru represi baru. Jadi terlihat jelas di sini, bahwa negara,
   seperti direpresentasikan oleh perilaku ABRI, memang "membiarkan"
   bubur tersebut menjadi "air", yang akhirnya bermuara pada kerusuhan 27
   Juli. Sebab melalui kerusuhan yang terlokalisir tersebut, negara
   tampaknya berusaha tetap mempertahankan legitimasi, dominasi dan
   penguasaannya atas masyarakat. Legitimasi itu tentu saja cenderung
   akan semakin kokoh dan kuat apabila ada unsur-unsur masyarakat yang
   bisa dikambing-hitamkan, apalagi atas nama ideologi komunis yang
   laknat itu. Nasib anak-anak muda yang idealis dan peduli yang
   tergabung dalam organisasi advokasi Partai Rakyat Demokratik (PRD)
   tampaknya diperangkapkan di sini, yaitu kebutuhan negara akan kambing
   hitam di satu sisi dan aktualisasi legitimasi, di sisi lain.
   
   Kalau hipotesis di atas mendekati benar, maka hampir tidak ada jalan
   keluar bagi kita kecuali menyadarkan unsur-unsur negara bahwa jika air
   dibiarkan menjadi keruh dan asin, maka sesungguhnya unsur-unsur negara
   tengah menggali dan mempersiapkan kuburannya sendiri. Melalui forum
   ini, saya ingin mengingatkan kita semua, betapa berbahayanya
   membiarkan "air" politik Orde Baru menjadi keruh dan asin, sebab tidak
   mustahil kutukan sejarah yang lebih besar menimpa bangsa kita. Untuk
   itu beberapa persoalan berikut bisa menjadi bahan diskusi dan
   pertukaran pikiran, agar "air" tidak terlanjur dan dipaksakan menjadi
   keruh dan asin.
   
   Pertama, perlunya kesadaran bahwa isi dan lingkungan Orde Baru sudah
   berubah. Secara demografis, mayoritas bangsa kita dewasa ini adalah
   mereka yang lahir menjelang dan di bawah Orde Baru. Kebutuhan mereka,
   begitu juga obsesi tentang masa depan sudah pasti berbeda dengan
   generasi orang tuanya. Generasi orang tua kita barangkali hanya cukup
   dikenyangkan perut mereka dengan pangan yang melimpah, dinyenyakkan
   melalui papan yang layak untuk berteduh. Tapi generasi baru bangsa ini
   tidak cukup dipuaskan secara materi demikian. Mereka juga ingin tahu
   bagaimana sandang, pangan dan papan dibagi dan dialokasikan, siapa
   yang membagi dan menentukan distribusinya, mengapa satu golongan
   masyarakat menerima bagian yang melimpah, sedangkan yang lain tak
   kebagian, dan seterusnya. Suatu daftar panjang pertanyaan yang
   wajar-wajar saja, dan merupakan konsekuensi logis belaka dari
   pencapaian kemajuan. Sebaliknya, kecurigaan terhadap gugatan, tuntutan
   dan pertanyaan itu, justru malah naif, karena bersifat kontradiktif
   dengan klaim pencapaian "kemajuan".
   
   Kedua, di tengah dunia yang saling tergantung dewasa ini, Orde Baru
   tentu saja tidak bisa mengucilkan diri dan bertahan dengan sistem
   politik tertutup serta otoritarian. Kecenderungan global
   memperlihatkan dengan kasat mata bagaimana rejim-rejim otoritarian
   runtuh dan dgantikan oleh pemerintah-pemerintah demokratis. Fenomena
   Amerika Latin, Eropa Timur dan Eropa Selatan, sebagian Asia Selatan,
   dan sebagian Asia Tenggara dan Asia Timur sangat jelas memperlihatkan
   kecenderungan itu. Bangsa-bangsa yang berubah itu sangat sadar bahwa
   mereka tidak akan bisa bertahan dan mampu bersaing dalam era global
   tanpa format politik dan ekonomi yang transparan, pemerintahan yang
   bersih, penghormatan pada hak asasi manusia, dan kebijakan yang peduli
   pada nasib mayoritas rakyatnya.
   
   Tak seorang pun sanggup membendung keniscayaan global akan
   transparansi ekonomi politik. Tokoh sekaliber Gorbachev saja toh
   tertinggal oleh perestroika dan glasnost yang digulirkannya, sehingga
   perubahan pun menjemput lebih awal dari dugaannya sendiri. Keniscayaan
   global itu pula yang tidak memungkinkan Orde Baru selalu berlindung di
   balik retorika relativisme-kultural seperti terekam melalui ungkapan
   "sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa", "demokrasi yang sesuai
   dengan kepribadian bangsa", dan seterusnya.
   
   Di samping keniscayaan global, perubahan dan peninjauan kembali format
   politik Orde Baru diniscayakan pula oleh memori kolektif kita sebagai
   bangsa, yaitu sebagai republik kerakyatan. Pengalaman empirik kita
   sebagai bangsa memperlihatkan bahwa partai adalah alat dan wadah
   perjuangan rakyat, serta simbol kesadaran kolektif kelompok-kelompok
   masyarakat, akan hak-hak mereka dalam kehidupan negara modern. Tak
   seorang pun tokoh pergerakan yang tidak dibesarkan melalui partai, dan
   sebaliknya hampir tak ada tokoh kebangsaan kita yang tidak membesarkan
   partai sebagai alat perjuangan menentang represi politik ekonomi
   kolonial di satu pihak dan meraih kemerdekaan nasional di pihak lain.
   Soekarno, Hatta, Sjahrir, atau Tjipto Mangunkusumo dan HOS
   Tjokroaminoto yang lebih awal, begitu pula Mohammad Natsir dan Kasimo
   yang lebih akhir, tak hanya membesarkan dan dibesarkan partai, tapi
   juga menjadikan partai sebagai basis bagi pembentukan identitas
   kebangsaan dan ke-Indonesiaan.
   
   Selain itu, republik kita lahir di atas semangat pluralitas dan
   penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk
   perbedaan cara pandang politik. Kebangsaan dan ke-Indonesiaan bahkan
   tumbuh dan terbentuk dari konflik ide-ide. Benturan ide diantara para
   bapak bangsa nyatanya tidak membuat mereka memonopoli ide, merasa
   benar sendiri, atau memaksakan ide dan kehendak mereka kepada kelompok
   atau golongan lain, melainkan justru menjadikannya sebagai bagian dari
   ide yang lebih besar: Indonesia, republik kita.
   
   Oleh karena itu sudah waktunya Orde Baru kita dikembalikan kepada
   semangat dasar republik kita sebagai republik kerakyatan. Ini berarti
   bahwa mata hati kita sebagai bangsa perlu bercermin pada agenda
   sentral republik kita, yaitu pemberdayaan, pencerdasan, dan pencerahan
   politik masyarakat. Bercermin tentu saja bukan sekedar mengeramatkan
   cita-cita kebangsaan kita sebagai "benda pusaka" --yang sewaktu-waktu
   diusap dan dielus untuk ditampilkan pada setiap upacara-- tapi justru
   sebagai rujukan perilaku kita semua, terutama para penyelenggara
   negara. Toleransi atas perbedaan cara pandang politik, dialog,
   pertukaran pikiran, dan musyawarah dalam arti yang sesungguhnya, yang
   berkembang dan tumbuh bersama ide kebangsaan, adalah sebagian sumur
   inspirasi yang tak pernah habis ditimba, baik dalam rangka mencerahkan
   kehidupan politik kita maupun untuk mengeliminir munculnya klaim dan
   pemaksaan kehendak yang lebih didasarkan pada kebenaran kekuasaan
   semata.
   
   Mengentalnya kekerasan politik akhir-akhir ini, baik dipihak negara
   maupun dikalangan masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari
   menipisnya toleransi atas perbedaan pendapat dan merosotnya kualitas
   dialog antara masyarakat yang semakin tak berdaya (powerless) dan yang
   kekuasaannya sudah sangat berlebih (powerfull). Oleh karena itu
   diskusi tentang pemberdayaan partai ataupun penguatan posisi rakyat
   dalam politik secara umum, otonomi atau kemandirian partai, atau
   bahkan demokratisasi dan kedaulatan rakyat, sesungguhnya adalah
   pembicaraan yang sia-sia dan tak relevan di dalam format politik kita.
   Artinya, secara format politik yang berlaku hanya memberi peluang
   kepada negara untuk mengatur, mengontrol dan mengendalikan kehidupan
   masyarakat, maka selama itu pula tak akan pernah ada cerita tentang
   agenda-agenda yang disebut di atas.
   
   Obsesi dan agenda tersebut akan relevan kalau ada peluang bagi
   masyarakat untuk meninjau kembali format politik yang berlaku, yang
   berarti pula meninjau kembali segenap konsensus nasional yang dibuat
   pada masa-masa awal Orde Baru. Bagi Orde Baru, tidak ada pilihan lain
   untuk tetap bertahan dalam era persaingan global kecuali secara
   berangsur mendorong berlangsungnya demokratisasi politik, terutama
   dengan lapang dada mau meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan
   politik yang mendasari format politik Orde Baru.
   
   Benar bahwa format politik kita dewasa ini telah menghasilkan
   kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan.
   Tapi tuntutan-tuntutan domestik dan global tentang demokratisasi,
   transparansi ekonomi politik, pembentukan negara hukum, dan
   pemerintahan yang bersih adalah juga kebenaran yang bisa menelan
   segenap prestasi tersebut apabila kekuasaan Orde Baru tetap menutup
   mata dan tak peduli dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang datang
   dari masyarakat.
   
   Jadi, ada baiknya segenap pihak, terutama para penyelenggara negara,
   bercermin pada kecenderungan global yang meniscayakan berlakunya
   format ekonomi politik yang adil dan demokratis. Disisi lain, kita
   seharusnya berkaca pada sejarah republik kita yang meniscayakan lahir
   dan terbentuknya sebuah republik kerakyatan. Kalau tidak, "air" akan
   terlanjur menjadi keruh dan asin, dan kita semua bisa terkubur
   didalamnya.
   
   Jakarta, 3 Agustus 1996
   
   
     _________________________________________________________________
   
   
   
   *)Syamsuddin Haris
   Peneliti LIPI
   
   
     _________________________________________________________________