IN/HUKUM: PR - Kasus Tanah Garapan

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Sep 06 1996 - 06:07:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id JAA17623 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 6 Sep 1996 09:07:32 -0400 (EDT)
Subject: IN/HUKUM: PR - Kasus Tanah Garapan di Tegalurung

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Fri Sep 6 01:57 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Date: Fri, 6 Sep 1996 00:29:46 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199609060429.AAA23453@access1.digex.net>
Subject: IN/HUKUM: PR - Kasus Tanah Garapan di Tegalurung
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Length: 3479

INDONESIA-P

X-within-URL: http://www.indo-homepage.com/pr/C060907.htm
   
   Jumat, 6 September 1996
   ______________________________________________________________________
                                      
   Kasus Tanah Garapan di Tegalurung
   Harus Diselesaikan Sebelum Pemilu
   
   BANDUNG, (PR).-
   Ketua Komisi A DPRD Jabar, Drs. H Nanan Sutadipura mengimbau agar
   sengketa tanah garapan di Desa Tegalurung, Kec. Pamanukan, Subang,
   diselesaikan sebelum Pemilu 1997. Aparat kepolisian hendaknya mencegah
   terjadinya tindak penyerobotan tanah garapan sebelum ada kejelasan
   mengenai penerbitan SIM (surat izin menggarap) baru oleh Pemda Subang.
   
   "Bagaimanapun, kami khawatir masalah itu bisa berdampak politis. Jadi
   sebaiknya masalah tersebut diselesaikan sebelum Pemilu nanti," kata
   Nanan, menanggapi "memanasnya" kasus sengketa tanah garapan di Desa
   Tegalurung ("PR" 3/9). Nanan sendiri, bersama anggota Komisi A DPRD
   Jabar lainnya, belum lama ini berkunjung di lokasi sengketa.
   Menurut Nanan, kasus penyerobotan tanah garapan tersebut mencuat
   setelah adanya keputusan PTUN tahun 1994 yang mengharuskan Bupati
   Subang mencabut/membatalkan 339 SIM yang dikeluarkan tahun 1986.
   Keputusan PTUN tersebut, sesuai dengan keinginan 15 penggarap yang
   kecewa karena tanah garapannya, sesuai SIM yang mereka miliki, luasnya
   berkurang dari luas garapan sebelumnya.
   Pemda Subang memang telah mengintensifkan tim pengumpul data untuk
   menerbitkan SIM baru. Namun demikian, baru 100 SIM baru yang berhasil
   diterbitkan. SIM itu diberikan kepada penggarap pada areal garapan
   yang relatif tidak bermasalah.
   Dikatakan Nanan, tanah negara eks Dukrim bin Suta seluas 277,645 ha,
   yang menjadi areal garapan tersebut, 140 ha di antaranya sampai saat
   ini masih bermasalah. Pada areal itu, penyerobotan tanah garapan
   terjadi. Pembatalan SIM oleh PTUN, dijadikan alasan untuk menyerobot
   tanah garapan milik orang lain.
   Padahal, dari areal garapan yang menjadi sengketa tersebut, 80 Ha kini
   sudah berupa tambak, yang memiliki prospek ekonomi cukup baik. Untuk
   membuka tambak itu, para penggarap telah menanamkan investasi dalam
   jumlah cukup besar. Oleh karena itu, tindak penyerobotan tanah garapan
   perlu dicegah oleh aparat kepolisian.
   "Maksudnya, agar tidak timbul konflik secara fisik. Bagaimanapun, bila
   dibiarkan, mereka yang tanah garapannya direbut pasti akan kehilangan
   kesabaran dan melawan," kata Nanan.
   Meski begitu, kepada para penggarap, Nanan mengharapkan agar bisa
   mengendalikan diri untuk tidak terpancing dan menyelesaikan masalahnya
   melalui kekerasan. "Masing-masing pihak yang bersengketa hendaknya
   menahan diri, agar tidak timbul konflik secara fisik," lanjut Nanan.
   
   Bawa ke pengadilan
   Ketua Komisi A dari Fraksi ABRI, juga berharap agar Kepala Desa
   Tegalurung, yang sekarang "diamankan" pihak kepolisian, diproses lebih
   lanjut. "Kami mengimbau, agar Kepala Desa itu diseret ke pengadilan
   karena penggelapan," katanya.
   Menurut Nanan, oknum kepala desa tersebut merupakan salah satu
   penyebab timbulnya sengketa tanah garapan di Desa Tegalurung.
   Setidaknya, dia telah menggadaikan SIM milik 39 penggarap. "Kata dia,
   SIM itu digadaikan untuk menutup keperluan dana selama menjadi kepala
   desa," kata Nanan pula.***
   
   ______________________________________________________________________