IN/KERJA: JWP - Menpan: Sistem 5 Ha

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Sep 17 1996 - 07:21:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id KAA12753 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 17 Sep 1996 10:19:38 -0400 (EDT)
Subject: IN/KERJA: JWP - Menpan: Sistem 5 Hari Kerja Dihentikan

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Mon Sep 16 22:03:11 1996
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Tue, 17 Sep 1996 00:46:58 GMT
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199609170046.AAA210372@smtp-gw01.ny.us.ibm.net>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN/KERJA: JWP - Menpan: Sistem 5 Hari Kerja Dihentikan
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/headline/d179-6.htm
Jawa Pos
17 September 1996

   Sistem 5 Hari Kerja Dihentikan
   Menpan: Banyak Pegawai Kurang Disiplin
     _________________________________________________________________
                                      
   Jakarta, JP.-
   Sistem lima hari kerja yang kontroversial itu akhirnya dihentikan
   juga. Menpan T.B. Silalahi kemarin meminta semua gubernur di luar DKI
   Jakarta mengakhiri ''masa uji coba'' sistem lima hari kerja di
   lingkungan karyawan pemda dan mengembalikan sistem enam hari kerja
   yang berlaku sebelumnya.
   
   Alasannya, menurut Silalahi, selama uji coba terlihat banyak karyawan
   yang tidak berdisiplin. Akibatnya, sistem itu tidak produktif.
   ''Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, masa kerja lima hari
   yang diujicobakan di berbagai daerah ternyata tidak efektif sehingga
   perlu dikembalikan seperti semula,'' ujarnya kepada wartawan kemarin.
   
   Ditemui setelah raker dengan Komisi II DPR RI, Silalahi menjelaskan,
   ketentuan pelaksanaan masa kerja lima hari itu terdapat dalam keppres.
   Keppres ini, antara lain, memberikan kesempatan kepada daerah lain
   untuk melengkapi dulu berbagai hal yang menjadi pertimbangan
   pelaksanaan lima hari kerja. Acuannya adalah produktivitas dan
   efisiensi.
   
   ''Ternyata, yang di luar Jawa belum produktif, malah berkurang.
   Bahkan, di Jawa pun, yang di luar DKI masih belum begitu produktif,''
   ungkapnya. Dalam raker dengan komisi II yang dipimpin Achmad Rostandi,
   Silalahi menjelaskan, sudah ada beberapa daerah yang mengembalikan
   masa kerja menjadi enam hari, misalnya Aceh dan Bengkulu. Ia
   mengharapkan semua daerah kembali ke sistem enam hari kerja, kecuali
   DKI Jakarta. ''Pokoknya, di luar DKI Jakarta enam hari kerja dulu,''
   tegasnya.
   
   Tentang kedisiplinan PNS (pegawai negeri sipil) saat mereka bekerja
   lima hari seminggu, Silalahi mengatakan, selama masa percobaan di luar
   DKI Jakarta, tingkat kedisiplinan malah rendah. Ia mengungkapkan, ada
   pegawai negeri yang pulang makan siang. Ternyata, mereka langsung
   tidur siang di rumah hingga tidak balik ke kantor lagi.
   
   Di depan anggota DPR, Menpan juga menjelaskan bahwa berbagai kebocoran
   di kalangan aparatur negara seperti kebocoran anggaran, kolusi,
   korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lain secara bertahap akan
   terkikis dengan semakin ketatnya persaingan antarinstansi, termasuk
   makin banyaknya instansi yang memperebutkan anugerah Abdisatyabakti.
   
   Komisi II menanyakan taraf kemajuan yang dicapai Gerakan Disiplin
   Nasional (GDN), dalam kaitannya dengan langkah yang akan ditempuh
   untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang masih ada di kalangan
   aparatur pemerintahan itu. Menpan mengatakan, GDN dicanangkan 20 Mei
   1995 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
   Pelaksanaannya terdiri atas tiga budaya yang secara simultan
   diharapkan menjadi kebiasaan seluruh rakyat Indonesia, baik selaku
   rakyat biasa maupun aparatur negara.
   
   Ketiga jenis budaya itu adalah budaya tertib, budaya bersih, dan
   budaya kerja. Khusus mengenai budaya kerja, Menpan menjelaskan,
   dibantu Lembaga Administrasi Negara (LAN), secara kontinu pihaknya
   mengadakan pelatihan budaya kerja pada instansi- instansi pemerintah
   tingkat pusat dan daerah.
   
   Dalam pelatihan tersebut, diberikan teori-teori kerja sama dan
   solidaritas dalam satu tim, disertai modul-modul yang sesuai, dengan
   harapan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan produktivitas kerja
   aparatur di lingkungan masing-masing. Salah satu modul yang
   dikembangkan oleh kantor Menpan, menurut dia, adalah pemberian
   anugerah Abdisatyabakti kepada instansi-instansi pemerintah yang
   berhasil memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. (asz)