IN/HAM: KMP - Pemerintah tidak Inte

From: apakabar@access.digex.net
Date: Wed Sep 25 1996 - 07:54:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN/HAM: KMP - Pemerintah tidak Intervensi Komnas HAM

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Tue Sep 24 23:03:00 1996
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Tue, 24 Sep 1996 23:07:19 GMT
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199609242307.XAA184154@smtp-gw01.ny.us.ibm.net>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN/HAM: KMP - Pemerintah tidak Intervensi Komnas HAM
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

http://www.kompas.com/9609/25/UTAMA/peme.htm
Kompas Online
Rabu, 25 September 1996
                                      
     _________________________________________________________________
                                      
  Mensesneg Moerdiono:
  
                    Pemerintah tidak Intervensi Komnas HAM
                                       
   Jakarta, Kompas
   
   Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap Komisi Nasional
   Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah ingin Komnas HAM
   menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan hasil kerja yang akurat
   dan dapat dipercaya.
   
   "Percuma pemerintah mendirikan Komnas HAM kalau masih ada intervensi.
   Pemerintah ingin punya Komnas HAM yang credible untuk mengoreksi
   pemerintah," tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono
   dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mensesneg dan Menteri
   Sekretaris Kabinet (Menseskab) Saadilah Mursyid, di Jakarta hari
   Selasa (24/9).
   
   Moerdiono menjelaskan meskipun Komnas HAM memperoleh dana dari
   pemerintah, tapi lembaga tersebut bersifat mandiri. Bukan badan
   pemerintah. "Pemerintah memberikan subsidi atau bantuan hanya untuk
   mendukung kegiatan operasional lembaga tersebut," tuturnya.
   
   Selain Komnas HAM lembaga yang mendapat anggaran rutin dari
   Sekretariat Negara adalah PMI dan AIPI. Diungkapkan, pelaksanaan
   pemberian dana subsidi tersebut penyelesaiannya berdasarkan Keputusan
   Presiden No 16/1994 - tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Negara. Dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh
   ketiga lembaga itu setiap bulan dilaksanakan sesuai prosedur yang
   berlaku. "Dan realisasi penggunaan dana setiap bulannya tidak ada
   permasalahan," ujar Moerdiono.
   
   Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi II DPR Oka Mahendra menyatakan,
   jika Komnas HAM hanya punya satu sumber dana untuk pembiayaan
   operasionalnya besar kemungkinan ketergantungan terhadap pemberi dana
   akan sangat besar. "Kenyataan itu secara tidak langsung akan
   mempengaruhi Komnas HAM. Apakah tidak ada kemungkinan Komnas HAM punya
   sumber dana di luar subsidi pemerintah," tanyanya.
   
   Menanggapi pertanyaan Oka, Mensesneg menegaskan," Tidak ada niat
   pemerintah untuk intervensi, apalagi memanipulir keadaan lewat
   subsidi."
   
   Moerdiono menjelaskan, jika pemerintah meminta Komnas HAM untuk
   memberikan bukti-bukti terhadap temuannya yang berkaitan dengan
   Peristiwa 27 Juli adalah hal yang wajar. "Wajar kan kita minta bukti,
   karena ada perbedaan yang cukup besar antara temuan Komnas HAM dengan
   yang dilaporkan oleh ABRI. Kita cuma ingin agar pemerintah credible,
   dan Komnas HAM juga credible. Kalau kemudian Komnas HAM mengumumkan
   temuan tentang korban itu angkanya turun, itu bukan karena
   intervensi," tegas Moerdiono.
   
   Korupsi
   
   Dalam Rapat Kerja Komisi II tersebut persoalan lain yang menjadi
   sorotan para wakil rakyat adalah masalah korupsi. Anggota Komisi II
   mempertanyakan sejauh mana upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.
   
   Anggota Komisi II Nadhier Muhammad menegaskan, agar pemerintah keras
   dalam menindak para pelaku korupsi. "Pelaku korupsi itu tuna susila
   dan anasionalis. Berapa lama lagi pemerintah dapat mengatasi korupsi
   ini," tanyanya.
   
   Menjawab hal tersebut Moerdiono menyatakan," Upaya pemberantasan
   korupsi terus dilakukan. Presiden dengan tegas meminta dilakukan
   tindak lanjut jika ada bukti-bukti terjadinya korupsi."
   
   Dijelaskannya, kegiatan pengawasan telah dilakukan berlapis-lapis.
   Mulai dari pengawasan melekat oleh atasan langsung, maupun oleh
   Inspektur Jenderal dan BPKP. Di tingkat kenegaraan ada Bapeka, yang
   menyampaikan temuannya ke DPR, belum lagi adanya Kotak Pos 5000. Yang
   harus diatur adalah mekanisme pengawasan, agar tidak terjadi satu
   instansi diawasi oleh banyak lembaga. "Sehingga instansi tersebut
   hanya sibuk menghadapi pengawasan," tutur Moerdiono. (ely)