IN: A.H. Nasution: Orde Baru Bersim

From: apakabar@access.digex.net
Date: Tue Oct 01 1996 - 06:56:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: A.H. Nasution: Orde Baru Bersimpang Jalan

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Mon Sep 30 20:56:36 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Date: Mon, 30 Sep 1996 18:14:22 -0400 (EDT)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199609302214.SAA23276@access2.digex.net>
Subject: IN: A.H. Nasution: Orde Baru Bersimpang Jalan
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-L

Date: Mon, 30 Sep 1996 17:08:23 +0700
From: carlos <carlos@uninet.net.id>
Subject: AH Nasution : ORDE BARU BERSIMPANG JALAN

Versi web ada di
http://www.geocities.com/CapitolHill/3794/nasution.txt

DISADUR SEBAGAIMANA ASLINYA DARI SEMINAR SEHARI "AKTUALISASI CITA CITA ORDE
BARU DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN EKONOMI DEWASA INI" MAJELIS WILAYAH
KAHMI DKI JAKARTA ,JAKARTA 28 SEPTEMBER 1996
 
 
KEYNOTE SPEAKER : JEND (PURN) AH NASUTION
 
ORDE BARU BERSIMPANG JALAN
             Sejak bulan oktober 1965-maret 1967 kita terbenam dalam
pergolakan ofensif berganti kontra ofensif antara angkatan 66 dengan pihak
G30S/PKI beserta "benteng Orde Lama "Akan tetapi setelah Sidang Istimewa MPRS
'67 yang mencabut kekuassan dari Presiden Sukarno dan melantik Pj. Presiden.
Disaat pelantikan itu saya minta ketua MA untuk melantiknya,tetapi
berkeberatan,karena masih ada perassan takut.Dalam situasi seperti itu maka
Ketua MPRS terpaksa melantiknya sebgai Pj. Presiden.Saya ambil kertas kosong
(tidak ada isinya) dengan pura-pura membaca,padahal kata2 sumpah itu saya
ucapkan tanpa teks.Maka resmilah Pejabat Presiden baru.
Proses selanjutnya mulai bergulir di kalangan OrdeBaru mengingat pemikiran
Bung Karno waktu itu yang menyebut machsvorming (pembangunan kekuassan)
untuk mengendalikan Orba seterusnya.Orang mulai berbicara mengenai pembaruan
politik.
Di masa itu juga pemerintah sedang giat giatnya mencari bantuan LN guna
merehabilitasi ekonomi dan dalam usaha itu termasuk pula penundaan dan penahapan
kembali pembayaran utang LN Orla yang berjumlah US$ 2,5 milyar.Dalam rangka
reschulding itu maka berangkatlah komisi Suprayogi ke negara 2 sosialis.dalam rangka
reschulding ityu maka berangkatlah komisi Suprayogi ke negara2 sosialis.Sekembalinya
dari Yugoslavia, ia menyampaikan kepada presiden Tito, janganlah tentara mengira bahwa
tentara lebih tahu dari rakyat tentang apa yang diperlukan oleh rakyat,karena menurut
pengalamannya rakyatlah yang lebih mengetahui tentang apa yang lebih baik bagi
mereka" pesan Tito itu mengugah hati saya justru kita sedang dalam suasana
perdebatan tentang pembaharuan politik serta pembangunan.
Tentang pengertian Ode baru menurut seminar AD,adalah suatu sikap mental
yang tujuannya ialah menciptakan
kehidupan sosial,politik ekonomi dan kultural yang dijiwai oleh moral pancasila,
khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab itu maka perlu koreksi total
serta pembaharuan sebagai tekad kita tahun 1966.dalam rangka itulah saya
terus mengigatkan panji-panji keadilan dan kebenaran,pelaksanaan UUD '45
secara murni dan konsekwen,tentang HAM,kepastian hukum dan otonomi
Daerah,serta Tritura.
Tritura dalam arti menghidupkan swadaya,usaha danrakyat pribumi,tetapi setelah
jatuhnya Orde Lama terjadi perbedaan pendapat mengenai tekanan perjuangan
seterusnya yang dapat saya simpulkan dalam dua kelompok : " Satu yaitu mereka
yang menginginkan pembangunan negara,terutama sandang pangan dengan
menghindari persoalan2 politik yang baru.Kedua mereka yang menginginkan peng-
ORBA-an disegala bidang secara konsekwen terutama pembaruan politik dan
adminsitrasi.Pda umumnya mahasiswa berada pada kelompok kedua ini, Dan
sayapun berpendirian sejalan dengan itu.
Setelah Sidang Istimewa '66 berangsur angsur mulai terasa tekanan perjuangan
Orba, Orang mulai bicara tentang aliansi ABRI-teknokrat.Yang memprihatinkan
saya adalah terdapatnya gejala yang bertendensi memecah belah anatara sesama
kekuatan Orde baru.Secara pribadi saya mendengar suara2 dan membaca laporan2
serta berita pers yang nadanya mengucilkan saya, bahkan menghubungkan saya
dengan pihak2 Islam yang diunsinuasikan seperti hendak mendirikan negara
Islam.Organisasi2 Islam juga sering menjadi sasaran demikian itu. Dilain pihak
semakin menjadi pembicaraan luas,juga dalam pimpinan MPRS bahwa sejumlah tokoh
politik keturunan semakin berpengaruh dalam proses penentuan politik.Sementara
itu radio RRC terus menerus menyerang Indonesia dan mencaci maki-Orde Baru.
Dalam salah satu wawancara dengan majalah Prisma pada bulan Maret 1984,salah
seorang tokoh yang dekat dengan Aspri Bid. Politik,kemudian pula menjadi tokoh
CSIS menyebutkan: Diantara "kelompok-kelompok kekuatan" sekitar presiden
adalah CSIS,HANKAM dan SekNeg . Berangsur-angsur soal agama tampil sebagai
issu politik yang merawankan,apalagi dengan gejala fanatisme di berbagai
lingkungan.
Kata kristenisasi semakin banyak beredar di kalangan umat dan menyebar pula
issu bahwa partai=partai Islam akan mengamandir Pancasila/UUD 45 dengan
negara Islam, dan nama saya biasanya dihubung-hubungkan dengan itu..Padahal
dimasa saya memegang pimpinan keamanan,DI Kertosuwiryo diakhiri.
Bilamana di masa Orde Lama saya menjadi sasaran PKI,ternyata sasaran itu
terulang kembali,bahkan lebih sistematis,lagi. Perwira2 SPRI saya yangh
beragama kristen seperi kolonel Yulius Henuhili,Letkol Leo Simajuntak,Mayor
Sitompul, berkali kali membicarakan hal itu dengan saya.Demikian pula T.D.
pardede tokoh PNI dan HKBP berkali -kali mengigatkan saya tentang desas-
desus yang terbesarsecara sistimatis itu.Dengan issu semacam itu,maka kami
berkesimpulan bahwa penggeraknya adalah secaraterorganisasi. kami sependapat
harus di akhiri terjadinya proses phobi terhadap umat islam yang merupakan
penduduk mayoritas bangsa ini,apa lagi kalau ABRI terbawa dalam proses itu.
Hal ini bukan saja melemahkan Orde baru, tapi juga akan menjadi bibit
pergolakan terus-menerus yang dapat merugikan Integritas Bangsa
Ternyata setelah Orde lama tumbang,maka mulailah pergolakan dikalangan
sesama "benteng OrdeBaru".Adu domba antara suku, agama,dan ras memang
semakin terasa.Seperti ada sindiran bahwa Orde Baru itu diberi singkatan
dengan "Orang Batak" karena agak banyak nama yang berasal dari Tapanuli.
        Dalam hubungan pergolakan itu maka pada tanggal 1 Januari 1967 saya
memberikan keterangan pers bahwa sejarah kelahiran UUD 45 itu perlu
dijernihkan untuk mengingatkan kita pada masalahnya, sebab hingga kini masih
saja ada gerpol yang mencoba mengekploitasi dengan issu-issu perubahan
UUD45.
        Memang setelah rampung pengakhiran kekuasaan Orde lama dan setelah
tertegaknya pemerintahan Orde baru terkonsulidasi, maka terjadilah perbedaan-
perbedaan bahkan berangsur-angsur perbedaan pendapat tentang kelanjutan
perjuangan Saya ingatkan pada sejarah setelah perang gerilya berhasil Di kala
itu terjadi proses perbedaan dan pertentangan sengit antara partai-
partai,antara pihak-pihak dalam TNI sendiri dan antara Soekarno-Hatta yang
kemudian berpuncak pada pembrontakan luas yang cukup lama, menguasai 1\6
wilayah RI yang di barengi intervensi tertutup negara-negara barat (Amerika
Serikat) Walaupun waktu itu sebagai Ketua MPRS maka selama itu saya dapat
memanggil jendral-jendral dari HANKAM dan MBAD yang saya perlukan untuk
konsultasi.Dan sebaliknya mereka sering mendatangi saya untuk meminta nasehat
atau penjelasan tentang masalah-masalah politik. pimpinan AD beberapa kali
mengadakan pertemuan dengan saya untuk meminta nasehat, demikian pula KAS
Hankam Jend. Kartakusuma sering meminta nasehat-nasehat mengenai soal-
soal Hankam.
        Akan tetapi setelah selesainya sidang Istimewa 1967,maka hubungan kerja
itu berangsur-angsur berubah,dan semangkin ditampilkan segi hirarchi formal
menggantikan hubungan kerja "perjuangan"
        Hal itu secara nyata juga tergambar dari perubahan-perubahan dalam
struktur kepemimpinan.
Dulunya Jend. Basuki Rachmat dan Sucipto SH sebagai pimpinan panitia soal-
soal politik di MBAD yang merupakan tempat kontak bagi saya. Tetapi setelah
diangkat menteri(Dalam Negeri dan Pertanian) maka "dapur politik" yang dulunya
di MBAD ,telah beralih ke SPRI presiden Bidang politik (OPSUS) di JL.
Raden Saleh 52 , kemudian pindah ke CSIS Tanah Abang .
        Proses penataan politik di masa Orde baru dengan bertolak dari apa
yang telah diniatkan dalam Sidang MPRS 1966 koreksi total dengan pelaksanaan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh MPRS
ditentukan jadwal waktu penyelesaian soal-ssoal politik,guna dapat selekasnya
melaksanakan pemilu serta otonomi daerah selekas-lekasnya.Ketetapan-
ketetapan MPRS mengenai kehidupan konstitusional yang sehat demi pengamalan
UUD1945terutama UU sistempemilu(Tap no.XI/MPRS/1966),UU kepartaian dan
keormasan(Tap XII/MPRS/1966),yang keduanya itu berkaitan dengan pelaksanaan
pemilu,UU otonomi Daerah (Tap NoXXI/MPRS/1966) serta penelitiuan lembaga2 dan
perincian HAM (Tap no XIV /MPRS/1966)sesuai prinsip didalam UUD 1945 dalam
membuat UU,maka penyelesaianya ditugaskan kepada Presiden dan DPRGR.Disamping
itu Badan Pekerja MPRS menyelesaikan konsep tentang Penjelasan Pelengkap UUD
1945 mengenai Piagam Hak2 azasi WN,.dan mengenai pembuatan Haluan negara yang
baru.
kemacetan menyelesaikan UU yang bersangkutanlah yang menghambat normalisasi
konstitusionil yang dimasukkan oleh MPRS '66,jadi termasuk tertundalah
pelaksanaan Pemilu dan tertunda pulalah pencabutan wewenang darurat yg
diberlakukan sampai terbentuknya MPR hasil Pemilu, baik TNI maupun
partai2,sama2 berkepentingan dalam hal ini.Nyatanya TNI tidak ingin melepaskan
kendali pemth lagi, karena akan memberi peluang bagi terulangnya tragedi2
nasional yang telah menghalangi pembangunan serta mencegah perpecahan
bangasa.Biasanya secara resmi dikatakan :demi kemapanan dan keberhasilan Orba"
Dalam kesatuan2 aksi seperti KAMI,KAPPI,KAPI tidak begitu menonjol kaum
pembaharu sebagaimana yang ditampakkan oleh kesatuan2 aksi yang lebih berisi
kaum intelektual yang dalam penampilanya adalah lebih bersikap independen
Terimakasih
 
 
                                        Jakarta, September 1966
 
 
 
                                                  A H Nasution
                                             Jend. TNI Purnawirawan