IN: RPK - Fokus Tugas Komnas HAM

From: apakabar@access.digex.net
Date: Tue Oct 15 1996 - 08:11:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Tue Oct 15 06:56:38 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Date: Mon, 14 Oct 1996 22:25:20 -0400 (EDT)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199610150225.WAA23432@access3.digex.net>
Subject: IN: RPK - Fokus Tugas Komnas HAM
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-L

X-within-URL: http://www.republika.co.id/9610/15/15FOKUS.061.html
                                      
                       Opini: Fokus Tugas Komnas HAM
                                      
                              Oleh Eddy Rifai
       Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UI, Staf Pengajar FH Unila
                                      
    Terpilihnya Prof Dr Munawir Sjadzali, M.A. sebagai ketua Komnas HAM
   mengakhiri "spekulasi" tentang siapa figur pemimpin lembaga hak asasi
   manusia itu. Dengan kemampuan dan pengalamannya baik sebagai diplomat
   maupun mantan menteri, kepemimpinannya dapat diandalkan untuk memenuhi
     harapan masyarakat dalam memperjuangkan HAM. Namun soal bagaimana
   sebaiknya Komnas HAM bertugas di bidang HAM masih perlu dibahas lebih
    lanjut, berkaitan dengan adanya pendapat yang menganggap Komnas HAM
      mengurusi pekerjaan-pekerjaan di luar bidangnya, sehingga kurang
                     terfokus pada masalah-masalah HAM.
                                      
    Dalam wawancaranya di sebuah stasiun televisi swasta (1/10/1996), Dr
   Todung Mulya Lubis menyatakan, sebaiknya Komnas HAM bertugas pada tiga
     bidang utama, yaitu: (1) Terus melakukan fact finding kasus-kasus
      pelanggaran HAM di Indonesia; (2) Meningkatkan pendidikan HAM di
     masyarakat, termasuk di sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan
     militer; dan (3) Mengupayakan agar pemerintah melakukan ratifikasi
   beberapa konvensi internasional tentang HAM agar dapat diberlakukan di
                                 Indonesia.
                                      
       ****Adanya fokus tugas sebagaimana dikatakan Mulya Lubis perlu
   diperhatikan Komnas HAM agar lembaga ini tidak melangkah jauh di luar
     bidang pekerjaannya, sehingga Komnas HAM tidak ada bedanya dengan
   lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain. Salah satu usulan Mulya Lubis
        yang perlu dikaji adalah tugas Komnas HAM dalam meningkatkan
   pendidikan HAM terutama pada pendidikan formal di perguruan tinggi dan
                                  militer.
                                      
    Perlunya pendidikan HAM bagi orang-orang yang nantinya akan bekerja
   sebagai "penyelenggara kekuasaan" baik sipil maupun militer diharapkan
    ia melaksanakan kekuasaannya secara tidak sewenang-wenang, melainkan
     tetap mengutamakan HAM sebagai hak dasar manusia yang tidak dapat
   dicabut (inalienable) dan tak boleh dilanggar (inviolable). Persoalan
       demikian cukup mencuat akhir-akhir ini berkaitan dengan adanya
       berbagai kelemahan perundang-undangan di Indonesia yang kurang
                      menerapkan HAM secara aplikatif.
                                      
    Misalnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan
   karya agung bangsa Indonesia menggantikan undang-undang kolonial dalam
    penyelenggaraan peradilan pidana. Meski asas-asas KUHAP mencantumkan
    kebersamaan kedudukan dalam hukum dan penghormatan terhadap praduga
    tak besalah tetapi pasal-pasal dalam KUHAP kurang mengatur asas-asas
                          tersebut secara konkret.
                                      
       Kurang aplikatifnya KUHAP mengakibatkan proses penyelenggaraan
    peradilan pidana lebih banyak berdasarkan kuasa aparat penegak hukum
   (arbitrary process), bukan melalui proses hukum yang adil (due process
                    of law) sebagaimana asas-asas KUHAP.
                                      
   Proses hukum demikian pada gilirannya akan banyak melanggar HAM secara
   terstruktur. Artinya, berbagai pelanggaran HAM dalam proses peradilan
    pidana bukan merupakan persolan hukum dan tidak mempunyai implikasi
    yuridis, karena apa yang dilakukan aparat penegak hukum telah sesuai
                       ketentuan hukum yang berlaku.
                                      
   ****Persoalan lebih lanjut dalam pendidikan HAM bagi orang-orang yang
   akan berkuasa ini berkaitan dengan hakekat HAM itu sendiri. Pengertian
     HAM menurut Prof Mardjono Reksodiputro (1994) sering didefinisikan
      sebagai hak-hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa
      hak-hak itu kita tak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia
                            (inherent dignity).
                                      
      Karekteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang
     diberikan hukum (legal rights), sehingga timbul pertanyaan apakah
      penyebutan hak ini tak perlu selalu dibarengi pengertian adanya
       kewajiban, sehingga menjadi "hak dan kewajiban asasi manusia".
                                      
     Pandangan ini bermula dari pandangan kita, bahwa hak dan kewajiban
    adalah simetris, meski tidak selalu berada pada individu yang sama.
    Maka dikatakan Paul Sieghart, dalam pengertian HAM hak-hak tersebut
     melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki individu, sedangkan
     kewajiban terdapat pada negara, karena hanya negara yang mempunyai
   kekuasaan memelihara dan melindungi hak-hak individu ini. Karena itu,
   bila kita ingin memakai istilah hak dan kewajiban asasi manusia, maka
      pemahamannya adalah adanya hak pada individu-manusia dan adanya
    kewajiban pemerintah-negara. HAM pada individu menimbulkan kewajiban
     pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap
      setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk dari negara atau aparat
                  pemerintah sendiri (Reksodiputro, 1994).
                                      
    Berdasarkan uraian di atas para aparat pemerintah/negara tidak hanya
      dilarang melakukan perbuatan melanggar HAM melainkan pula wajib
   memberikan perlindungan HAM terhadap individu-manusia, sehingga meski
   peraturan perundang-undangan kurang aplikatif memberikan perlindungan
   HAM, para aparat pemerintah/negara sudah dengan sendirinya memberikan
                             perlindungan HAM.
                                      
    Aplikasi dari konsepsi ini hanya dapat dilaksanakan bila para aparat
   pemerintah/negara mempunyai pengetahuan dan pemahaman memadai tentang
   HAM yang diperolehnya melalui pendidikan HAM pada pendidikan formalnya
                baik di perguruan tinggi maupun di militer.
                                      
   Upaya mengadakan pendidikan HAM di kalangan masyarakat dan pendidikan
   formal ini memang tidak mudah. Tugas Komnas HAM ini harus pula diikuti
   kemauan politik pemerintah untuk memasyarakatkan HAM di masyarakat dan
     aparat pemerintah/negara. Tugas ini cukup berat bagi ketua Munawir
      Sjadzali, tetapi sesuai pengalaman dan kemampuannya baik sebagai
   diplomat dan menteri, pemasyarakatan HAM ini diharapkan akan berjalan
                           sesuai harapan. &#127