IN: PMB - LSM Bermasalah Dan Persep

From: indonesia-p@igc.apc.org
Date: Sat Nov 09 1996 - 09:57:00 EST


Subject: IN: PMB - LSM Bermasalah Dan Persepsi Yang Berbeda

INDONESIA-P

http://www.suarapembaruan.com/News/1996/11/091196/OpEd/tajuk1/tajuk1.html
SUARA PEMBARUAN ONLINE
9 November 1996
     _________________________________________________________________
                                      
   
LSM Bermasalah Dan Persepsi Yang Berbeda

   TUDUHAN adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "bermasalah" mencuat
   lagi ke permukaan. Sebenarnya, beberapa bulan lalu kegiatan LSM
   menjadi bahan pembicaraan dengan dikeluarkannya pernyataan
   keprihatinan 1 Juli oleh sejumlah tokoh dari berbagai organisasi
   kemasyarakatan (Ormas). Disusul pernyataan keprihatinan sembilan Ormas
   tanggal 5 Juli 1996 yang antara lain mengatakan, akhir-akhir ini
   terasa kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-Pancasila serta
   berkonstitusi makin terjungkir balik. Juga kekuasaan telah memihak
   sehingga hukum dan peraturan terabaikan.
   
   Keberadaan LSM makin menjadi sorotan, karena Pangab Jenderal TNI
   Feisal Tanjung menanggapi aksi unjuk rasa yang makin meningkat dari
   massa PDI awal Juli lalu mengatakan, sejumlah oknum LSM antikemapanan
   dan antiketertiban telah menunggangi aksi-aksi itu. Bahkan menurut
   Pangab, ABRI melihat mereka berambisi ingin menggulingkan pemerintah.
   
   Beberapa anggota fraksi di DPR-RI mengimbau agar Pangab menunjuk
   langsung oknum-oknum LSM yang berambisi ingin menggulingkan pemerintah
   tersebut. Sikap tegas "tunjuk hidung" ini menurut anggota-anggota
   DPR-RI itu perlu karena masih banyak anggota LSM lain yang mempunyai
   program dan kemauan yang kuat membantu pemerintah meningkatkan
   kesejahteraan rakyat.
   
   PERSOALAN LSM bermasalah mencuat kembali setelah Menko Polkam, Soesilo
   Soedarman seusai Rakor Polkam pekan lalu mengungkapkan, pemerintah
   telah menginventarisasi LSM-LSM bermasalah karena tidak menggunakan
   asas Pancasila serta kegiatannya melanggar hukum. Menurut pengamatan
   pemerintah dari 8.000 LSM seluruh Indonesia sekitar 31-32 LSM dinilai
   sebagai "LSM bermasalah". Di antara LSM itu ada yang bertujuan
   lingkungan namun ternyata menggunakannya untuk kepentingan politik.
   
   Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM dan Dirjen Sospol Depdagri,
   Sutoyo NK lebih jauh menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan LSM-LSM
   yang dinilai bermasalah itu ke Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk
   diteliti. Kalau ternyata hasilnya nanti memang LSM-LSM dimaksud
   bermasalah, tentunya ada sanksi. Tetapi jika tidak, tentu tidak ada
   masalah, demikian ditegaskan.
   
   Sejumlah LSM dinyatakan sebagai bermasalah karena tidak memenuhi
   ketentuan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
   Masalahnya menjadi makin rumit karena kala- ngan LSM berpendapat tidak
   tergolong Ormas karena struktur organisasi mereka tidak mempunyai
   cabang-cabang di daerah-daerah. Sehingga tidak bisa disamakan dengan
   Ormas. Demikian juga badan atau kegiatan berbentuk yayasan mengatakan
   tidak terikat pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1985 karena yayasan tidak
   mempunyai anggota juga tidak memiliki cabang-cabang di daerah dan
   sepenuhnya tunduk pada peraturan lain sehingga tidak tercakup ke dalam
   UU yang mengatur keormasan.
   
   SEBALIKNYA pemerintah, dalam hal ini Depdagri menganggap baik LSM
   maupun yayasan tunduk dan kegiatannya harus disesuaikan dengan
   ketentuan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Sehingga, dalam hal ada
   LSM atau yayasan yang tidak memenuhi ketentuan dan atau melakukan
   kegiatan tidak sesuai UU keormasan, Depdagri sebagai penanggung jawab
   pembinaan politik dalam negeri, wajib melakukan tugas dan fungsi
   pembinaannya.
   
   Memang masalahnya menjadi rumit dan rancu karena terkait di sini
   penafsiran terhadap ketentuan yang ada. Masalahnya menjadi makin pelik
   karena sampai sekarang beberapa peraturan pelaksanaan UU tersebut
   belum dikeluarkan. Misalnya saja peraturan pelaksanaan dalam bentuk
   Peraturan Pemerintah (PP) tentang bagaimana pemerintah melakukan
   pembinaan terhadap Ormas demikian juga mengenai prosedur atau
   mekanisme pembekuan dan pembubarannya belum dikeluarkan. Sehingga
   makin memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam UU dimaksud
   juga tidak jelas apakah LSM dan kegiatan kemasyarakatan berbentuk
   yayasan termasuk yang harus tunduk kepada ketentuan itu.
   
   SEBAB antara Ormas di satu pihak dengan LSM dan Yayasan di pihak lain
   jelas berbeda. Khusus mengenai yayasan misalnya, pengesahannya sebagai
   badan hukum dilakukan oleh Dep. Kehakiman bukan Depdagri. Juga tidak
   mempu-nyai anggota karena merupakan kumpulan sejumlah kekayaan yang
   disisihkan untuk kegiatan sosial. LSM demikian juga karena tidak
   mempu- nyai pengurus cabang di daerah-daerah seperti halnya dengan
   Ormas.
   
   Atas dasar itulah, untuk mengatasi perbedaan penafsiran, seyogianya
   dikeluarkan PP yang memang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1985 sehingga
   tercapai persepsi yang sama. Di samping itu, perlu dibuka dialog
   antara Depdagri sebagai pembina politik dalam negeri dengan LSM,
   terutama yang dikategorikan sebagai "bermasalah". Dalam dialog terbuka
   itu segala sesuatu yang belum jelas atau penafsiran yang berbeda
   selama ini dikomunikasikan melalui mana diharapkan tercapai titik temu
   atau persepsi yang sama atas hal-hal yang belum jelas selama ini.
   
   Jika ternyata ada oknum LSM yang melakukan kegiatan atau tindakan
   tidak sesuai dengan tujuan lembaga, pelakunya itulah yang harus
   ditindak. Sedang institusinya bisa terus berkiprah sebagai salah satu
   bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan,
   sepanjang masih sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
   tangganya.
   
     _________________________________________________________________
                                      
   The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff
     _________________________________________________________________
                                      
   Last modified: 11/9/96