IN: MI - Buka Lapangan Kerja

From: indonesia-p@igc.apc.org
Date: Thu Nov 14 1996 - 04:15:00 EST


INDONESIA-P

X-within-URL: http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9611/13/MI01-EDT.13.html

   
      Rabu, 13 Nopember 1996
      
Buka Lapangan Kerja

     _________________________________________________________________
                                      
   DUGAAN Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo bahwa tingkat kebocoran
   anggaran pembangunan semakin membesar membuat kita mengelus dada. Bila
   penelitian begawan ekonomi Indonesia ini pada tahun 1993 menyimpulkan
   kebocoran itu mencapai 30%, maka kini angkanya menaik lagi.
   
   Ini jelas sebuah kecenderungan yang tidak kita harapkan dan
   mengejutkan. Pasalnya semula kita berharap bahwa tingkat kebocoran
   akan berkurang dengan berjalannya waktu.
   
   Harapan itu bukannya tanpa dasar. Prof Sumitro Djojohadikusumo
   mendapatkan angka kebocoran berdasarkan analisa efisiensi penggunaan
   modal di Indonesia, atau secara teknis disebut analisa ICOR. Artinya
   penguapan anggaran itu tak semata-mata disebabkan karena korupsi dan
   kolusi, melainkan juga ketidekefisienan di bidang teknis pelaksanaan.
   Antara lain ketidak efisienan institusi pelaksana (institutional
   carrying capacity) atau keterbatasan keahlian Sumber Daya Manusia
   (SDM) di lapangan (human resources deficiency).
   
   Kita rasanya cukup yakin bahwa institutional carrying capacity
   nasional semakin lama semakin baik. Demikian pula hal yang sama tentu
   terjadi pada perihal peningkatan kualitas SDM kita. Walhasil,
   pembengkakan tingkat kebocoran kemungkinan besar terjadi karena
   peningkatan korupsi dan kolusi.
   
   Dugaan ini juga disitir oleh Prof Sumitro. Ketika ditanya wartawan apa
   penyebab peningkatan kebocoran anggaran negara, ia menjawab "nepotisme
   di tingkat Pusat telah ditiru oleh Daerah," terutama dalam pelaksanaan
   proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
   
   Kegiatan pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu lokomotif
   pemacu lajunya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan akan di
   atas 7% per tahun. Namun, seperti di katakan Prof Sumitro, laju ini
   akan lebih tinggi lagi seandainya kebocoran akibat korupsi dan kolusi
   dapat ditutup atau setidaknya dikurangi.
   
   Jika ini berhasil dilakukan, menurut Pak Mitro, pemerintah dapat
   menciptakan maraknya lapangan kerja yang produktif. Ia bahkan
   berpendapat pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan upaya
   penyediaan lapangan kerja dibandingkan laju pertumbuhan yang tinggi,
   kendati keduanya tentu tetap harus dianggap penting.
   
   Pemberian prioritas pada penyediaan lapangan kerja ini karena saat ini
   terdapat tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada kaum muda yang
   lulusan SMU dan Universitas. Menurut laporan Bank Dunia, di kalangan
   lulusan SMU terdapat tingkat pengangguran 13,6%. Sedangkan di kalangan
   yang lulus perguruan tinggi, tingkat pengangguran mencapai 10,3%.
   
   Padahal, seperti dikatakan Presiden Soeharto, menganggurnya kalangan
   berpendidikan tinggi sangat berpotensi mengganggu kestabilan nasional.
   Apalagi jika mereka yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan atau
   memperoleh pekerjaan yang layak ini setiap hari berhadapan dengan
   melimpahnya barang--barang mahal di mal-mal yang mentereng.
   
   Kondisi ini akan menyebabkan jurang kesenjangan relatif semakin
   melebar saja, terutama di kota-kota besar. Penelitian Bank Dunia
   memang menunjukkan koefisien Gini untuk pendapatan penduduk kota
   Jakarta memburuk dari 0,28 pada 1983 menjadi 0,43 pada 1993. Sementara
   itu, koefisien Gini rata-rata Indonesia adalah 0,34.
   
   Koefisien Gini adalah indikator pemerataan pendapatan. Bila nilainya
   mendekati satu berarti terjadi ketimpangan yang tinggi dan bila
   mendekati nol berarti terjadi pemerataan yang tinggi.
   
   Kita jelas berharap pembangunan nasional tak hanya menghasilkan
   tingkat pertumbuhan yang tinggi, melainkan juga pembagian hasil
   pembangunan yang semerata mungkin. Pemerataan itu tentu bukan
   dilakukan dengan membagi hasil pembangunan, melainkan dengan
   memeratakan kesempatan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi
   penuh pada kegiatan ekonomi bangsa.
   
   Kita berpendapat bahwa di era pasar bebas seperti sekarang ini pun
   pemerintah tetap berkewajiban menjaga terjadinya pemerataan peluang
   ini. Antara lain dengan membuka lapangan kerja produktif sebanyak
   mungkin. (Bhm)
     _________________________________________________________________