IN: BP - Pembinaan Masyarakat Desa

From: indonesia-p@igc.apc.org
Date: Mon Nov 18 1996 - 22:36:00 EST


Subject: IN: BP - Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Sorotan

INDONESIA-P

http://bjm.mega.net.id/bpost/harini/opini/ARTIKEL2.htm
Banjarmasin Pos
19 November 1996

   Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Sorotan
   olehMahrus Aryadi
   
   
   
   Menanggapi sorotan anggota DPR RI (BPost 7 November 1996) tentang
   pelaksanaan Bina Desa Hutan yang hanya formalitas dan kurang
   memperhatikan aspirasi masyarakat binaan maka saya tertarik untuk
   mencoba mengetengahkan beberapa pemikiran dan hasil penelitian sebagai
   informasi maupun masukan bagi berbagai pihak terkait.
   
   Pembinaan terhadap masyarakat desa hutan oleh Pemerintah (c q
   Departemen Kehutanan) secara terpola dan terkontrol dimulai sejak
   tahun 1991, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan
   RI No 691/Kpts-II/1991 tentang peranan pemegang Hak Pengusahaan Hutan
   (HPH) dalam pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
   Sebelum melakukan kegiatan HPH Bina Desa Hutan ini, maka kepada semua
   pemegang HPH diwajibkan juga membuat studi diagnostik desa calon
   binaan yang memuat potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai
   masyarakat, sumber daya alamnya dan alternatif pembinaan.
   
   Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan kualitas dan perluasan
   pembinaan, kembali Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan
   dengan Nomor 69/Kpts-II/1995 tentang kewajiban pemegang Hak
   Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
   Industri (HPHTI) dalam pembinaan masyarakat desa hutan.
   
   Beberapa perubahan yang dimuat dalam surat keputusan pengganti
   tersebut antara lain: kewajiban pembinaan masyarakat desa hutan juga
   diwajibkan pada pemegang HPHTI nama kegiatan berubah dari HPH Bina
   Desa Hutan menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Pembinaan
   terhadap kelompok masyarakat tradisional lebih diutamakan. Tujuannya
   mengutamakan membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera
   dan sadar lingkungan dan bentuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan
   PMDH harus menyerahkan 4 kali dana kepada Dinas Kehutanan sebagai
   pengganti pelaksana.
   
   Hingga Januari tahun 1996, HPH yang telah melaksanakan pembinaan
   adalah sebanyak 391 dengan jumlah desa binaan 791 desa dan telah
   menghabiskan biaya sebesar 12,3 miliar rupiah.
   
   Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun
   ini memang dilihat dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan sudah
   cukup memadai. Namun di lain pihak, manfaat dari bantuan tersebut
   ternyata belum mencapai sasaran, yaitu untuk meningkatkan
   kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan
   meningkatkan kualitas sumber daya hutan.
   
   Apapun nama dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yang perlu
   dicermati adalah apakah pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan
   selama ini telah mendatangkan manfaat kepada masyarakat binaan? bukan
   hanya formalitas dan pemenuhan administrasi perusahaan saja.
   Beberapa kendala
   
   Beberapa hasil penelitian lapangan menemukan adanya kendala-kendala
   dalam pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan antara lain
   adalah, pertama studi diagnostik yang telah dibuat dalam rangka
   penyusunan rencana kegiatan pembinaan tidak menerapkan metode
   observasi partisipasi, dan lebih memaparkan data sekunder.
   
   Kedua, penetapan jenis-jenis kegiatan pembinaan masyarakat tidak
   mencerminkan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang
   bersangkutan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari studi
   diagnostik yang dibuat tidak partisipatif (seperti halnya juga yang
   ditemukan anggota Dewan).
   
   Ketiga, jenis-jenis kegiatan pembinaan secara umum tidak bertumpu pada
   pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam setempat yang ada.
   Keempat, kegiatan pembinaan cenderung tidak diarahkan untuk
   mengembangkan dan menguatkan pranata sosial ekonomi, yang sangat
   esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
   binaan.
   
   Kelima, kegiatan pembinaan umumnya tidak dirancang dan dilaksanakan
   secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pembangunan desa lainnya.
   
   Kendala lainnya adalah belum optimalnya dukungan universitas dan
   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam membantu menemukan
   pola dan membantu tenaga pembina bagi kelancaran pembinaan yang
   dilakukan. Tenaga pembina dan pengevaluasi kegiatan dari Departemen
   Kehutanan juga belum memadai.
   
   Belum lagi, masalah kriteria penilaian yang hanya menitikberatkan pada
   bangunan fisik dan besarnya biaya yang dikeluarkan tanpa melihat
   kemanfaatan bagi masyarakat binaan, serta kriteria penilaian terhadap
   tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu pembinaan menempati porsi
   yang kecil.
   Peluang-peluang
   
   Kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
   hutan pada umumnya belum optimal. Upaya mengoptimalkan dan mengubah
   kesan dan kualitas penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat desa
   hutan mensyaratkan pelaksanaan studi diagnostik secara partisipatif
   dan periodik. Rencana pembinaan yang didasarkan studi diagnostik yang
   partisipatif dan periodik dapat mengakomodasikan dinamika kehidupan
   masyarakat desa hutan yang bersangkutan.
   
   Dalam kegiatan pembinaan pada masyarakat, metode partisipatoris sangat
   diperlukan untuk mendorong masyarakat desa hutan sebagai pelaku utama,
   sedangkan petugas pelaksana dari HPH/HPHTI dan atau lembaga terkait
   sebagai fasilitator saja.
   
   Peningkatan peranan universitas sebenarnya dapat ditingkatkan melalui
   penelitian pola kerja sama dengan pemegang HPH/HPHTI yang akan dan
   sedang melaksanakan pembinaan. Atau dengan pola kerja sama penyediaan
   tenaga lapangan dengan program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan
   (SP3).
   
   Sedangkan LSM selayaknya berpartisipasi dengan mengadakan penyuluhan
   dan pembinaan serta mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Departemen
   Kehuatanan, seperti halnya yang dilaksanakan oleh LSM Bina Swadaya
   dengan Perum Perhutani di Hutan Jati.
   
   Koordinasi antarinstansi terkait yang dimotori Departemen Kehutanan
   juga perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
   pembinaan yang bisa menimbulkan konflik dan kebingungan dalam
   masyarakat binaan. Sifat mengutamakan kepentingan sektoral
   antarinstansi harus dihapuskan. Tanpa koordinasi yang baik maka mutu
   dari pembinaan yang dilakukan akan sangat jauh dari harapan.
   
   Pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk dapat meningkatkan
   kesejahteraan dan taraf hidupnya merupakan tanggung jawab semua. PMDH
   hanyalah salah satu jalur dari sekian jalur yang tersedia untuk
   membantu masyarakat kita yang hidup di dalam dan sekitar hutan.
   Kepedulian sekecil apapun terhadap mereka, merupakan wujud nyata dalam
   pembangunan nasional yang bercirikan masyarakat sejahtera, adil dan
   makmur berdasarkan Pancasila.(Ir Mahrus Aryadi,MSc, Dosen Fakultas
   Kehutanan Unlam)