IN: FORUM - Sudah Waktunya Merevisi

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Dec 17 1996 - 17:27:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id VAA07297; Tue, 17 Dec 1996 21:23:34 -0500 (EST)
Subject: IN: FORUM - Sudah Waktunya Merevisi KUHAP

http://www.forum.co.id/forum/redaksi/961218/18forut1.htm

FORUM UTAMA

                 Sudah Waktunya Merevisi Sebuah Karya Agung

   KUHAP yang sudah berusia 15 tahun tampaknya perlu direvisi. Permintaan
 Peninjauan Kembali dari jaksa yang diterima Mahkamah Agung merupakan celah
                  yang dimanfaatkan untuk unjuk kekuasaan.
----------------------------------------------------------------------------

Ada sebuah dilema. Hukum yang baik dengan penegak hukum yang buruk ataukah
hukum yang buruk dengan penegak hukum yang baik? Di antara dua keadaan yang
buruk itu agaknya lebih baik memilih "hukum yang buruk dengan penegak hukum
yang baik." Karena kita lebih mudah memperbaiki hukumnya ketimbang
memperbaiki manusianya.

Perbaikan itu terus-menerus dilakukan. Hukum pada Pembangunan Jangka Panjang
Tahap II ini telah menjadi sektor tersendiri. Ada semacam upaya luhur untuk
mempercepat Indonesia menjadi negara hukum. Namun, perbaikan itu tampaknya
masih tersendat. Perangkat hukum yang ada tetap belum memuaskan dan selalu
mendapat kritik pedas karena tak sesuai dengan perkembangan zaman. Juga ada
yang melanggar hak asasi manusia. Contohnya, UU Subversi yang telah
diusulkan Komnas HAM agar dicabut pemerintah secepatnya. Pasal-pasal Haatzai
Artikelen (penghasutan) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang
buatan Belanda dianggap tak layak lagi untuk dipakai. KUHP Nasional sendiri
kini tengah dipersiapkan untuk menggantikan KUHP lama yang sudah sangat
ketinggalan zaman itu.

Perangkat hukum yang ada sekarang ini, menurut Hakim Agung Tomy Boestomi,
belumlah dapat dikatakan baik. Harapan dicurahkan kepada "trio penegak
hukum": polisi, jaksa, dan hakim. "Biar saja undang-undangnya jelek, kalau
pelaksananya baik, maka baik juga jadinya," kata Tomy kepada Ardi Bramantyo
dari FORUM.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur pola permainan
beracara sebetulnya terbilang bagus. Hasil karya bangsa Indonesia sendiri
yang bulan ini berusia 15 tahun itu pernah dipuji di Universitas Leiden
karena memuat banyak hak-hak asasi manusia. Namun, itu bukan berarti KUHAP
sudah sempurna. KUHAP masih mempunyai "ruang-ruang kosong" yang bisa dipakai
para penegak hukum untuk membenarkan tindakan mereka. Yang paling akhir dan
sangat mengejutkan adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan
Peninjauan Kembali (PK) jaksa atas kasus Muchtar Pakpahan.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) itu didakwa menghasut dalam
kasus kerusuhan buruh di Sumatra Utara dua tahun lalu. Sebetulnya, Pakpahan
telah diputus bebas setengah tahun lalu oleh Majelis Hakim MA. Sebelum
keputusan kasasi itu, Muchtar Pakpahan mendapat vonis 4 tahun penjara dari
Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, yang memperberat vonis 3 tahun penjara dari
Pengadilan Negeri Medan.

Pihak kejaksaan tidak menerima keputusan kasasi itu, lalu mengajukan
permohonan PK dengan alasan putusan itu suatu kekhilafan. Cerita
selanjutnya, PK itu diterima Majelis Hakim MA yang dipimpin Soerjono, hanya
beberapa hari sebelum ia pensiun dan menyerahkan jabatannya sebagai ketua
MA. Muchtar kembali diganjar 4 tahun penjara.

Keputusan MA itu terang menyulut kontroversi karena mengandung banyak
kejanggalan. Misalnya, KUHAP hanya menyebutkan terpidana atau ahli warisnya
yang berhak mengajukan PK. Jaksa tidak disebut sama sekali. Selain itu, PK
juga tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas murni. Kalaupun PK dapat
diterima, putusan yang diterapkan haruslah lebih ringan dari putusan semula.
"Logikanya, ketika kasasi memutuskan bebas murni, tidak ada hukuman yang
lebih ringan lagi," komentar Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional, H.A.S.
Natabaya.

Alasan menghukum Muchtar Pakpahan mungkin lebih bersifat politis ketimbang
yuridis. Muchtar kini sedang diperiksa keterlibatannya dalam Kerusuhan 27
Juli yang membuat Jakarta "terbakar" itu. Kebetulan pula, jaksa sedang
mengajukan PK atas putusan kasasi MA yang waktu itu hakim agungnya Adi
Andojo. Agaknya, niat politis pemerintah menghukum Muchtar sejalan dengan
niat MA "menghukum" Adi Andojo yang pernah mencoreng arang di kening MA
ketika ia mengangkat isu kolusi dalam putusan kasasi kasus Gandhi Memorial
School (GMS) yang membebaskan Ram V. Gulumal.

Pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga, J.E. Sahetapy, melihat
putusan MA yang terakhir itu sebagai suatu anomali, penyimpangan yang aneh.
Baru pertama kali hal seperti itu terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia,
mungkin juga tak terjadi di luar negeri. "Ini bahaya, pemerintah sendiri
yang diwakili jaksa menganggap MA tidak adil," kata Sahetapy.

Langkah kontroversial MA ini memang membuat kening ahli hukum berkerenyit.
Bagaimana bisa MA mengambil pertimbangan dasar dari perundang-undangan umum
untuk mengalahkan perundang-undangan yang lebih khusus (KUHAP). Lagi pula,
keputusan MA itu akan menjadi preseden, sebuah contoh buruk yang mungkin
akan diikuti jaksa-jaksa lain. Pola permainan hukum acara pidana yang diatur
KUHAP akan dilangkahi seenaknya. Kepastian hukum menjadi "ketidakpastian
hukum".

Tapi, Loebby Loqman punya pemikiran bahwa keputusan MA itu belum tentu jadi
panutan. Caranya, menurut Loebby, Mahkamah Agung harus menganggap bahwa
putusan itu tidak harus selalu diikuti semua hakim. "Ini untuk kepastian
hukum. Jangan hal yang salah diikuti terus. Nanti PK menjadi bukan lagi
upaya hukum luar biasa, tapi kapan pun bisa diminta," katanya.

Tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi KUHAP bukan cerita
baru. Dunia hukum Indonesia geger dengan keputusan PK baru-baru ini lebih
disebabkan karena peran MA sebagai "benteng terakhir hukum" mulai bergeser.
"Sekarang bukan bentengnya keadilan, tetapi benteng terakhirnya kekuasaan,"
kata Tomy sedih.

Sebenarnya, penyimpangan KUHAP paling banyak terjadi pada tingkat
penyidikan. Upaya-upaya memperoleh keterangan dengan jalan kekerasan masih
menjadi modus utama dalam pola penyidikan. Kematian Tjetje Tadjudin,
kematian tersangka pelaku sodomi Vicky Randang, kematian tersangka pelaku
penusuk polisi di Blok M, dan beberapa tersangka lain yang tewas atau cacat
semasa dalam penyidikan polisi, bisa menjadi bukti kerja penyidik yang
memakai kekerasan.

Yang masih teringat adalah kasus Marsinah. Para tersangka dalam kasus ini
mengaku mendapat siksaan sadistis selama penyidikan. Ada yang, katanya,
disuruh mengepel lantai dengan lidah, ada pula yang disetrum alat vitalnya,
atau minum air kencing petugas.

Padahal KUHAP sudah menjamin hak-hak tersangka, termasuk perlindungan
terhadap penyiksaan. Salah satunya adalah hak tersangka untuk didampingi
pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan. Namun, jangankan diberi
pengacara, kalau diberi surat penangkapan atau penahanan saja sebelum
ditahan seorang tersangka sudah patut "bersyukur".

Menurut Kapolri Letjen Dibyo Widodo, belakangan ini ia sibuk
mensosialisasikan konsep penyelidikan ilmiah di jajaran bawahannya, agar
polisi tetap berpegang pada ketentuan KUHAP dalam penyidikannya. Jika memang
kemudian polisi berlaku salah dalam proses penyidikan, KUHAP juga menyatakan
bahwa polisi bisa dipraperadilankan.

Gugatan praperadilan pun biasanya langsung diproses pengadilan. Hanya saja,
polisi sebagai alat negara biasanya jarang kalah di praperadilan. Ada in
group feelings atau semacam solidaritas di antara sesama aparat negara.
Demikian ahli hukum pidana dari UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengomentari
banyaknya gugatan praperadilan yang gagal. "Padahal, sebenarnya praperadilan
berfungsi untuk check and balance tugas-tugas yang dilakukan polisi dan
jaksa," katanya.

Anggapan bahwa lembaga praperadilan kurang berfungsi mengontrol pekerjaan
polisi tak terlalu mengganggu Dibyo. "Itu anggapan orang saja," katanya,
"yang jelas gugatan praperadilan itu langsung diproses. Soal siapa yang
dimenangkan itu nomor dua."

Sayangnya, tak ada mekanisme sanksi dalam KUHAP. Hanya ada ketentuan bahwa
penyidikan yang menyalahi formalitas dapat dipraperadilankan. Soal lembaga
praperadilan sendiri sebenarnya tak terlalu jelas diatur KUHAP. Hakim Agung
Tomy Boestomi melihat belum ada definisi yang jelas bagaimana praktek
praperadilan itu. Apakah praktek praperadilan itu sidang tersendiri ataukah
sidang pendahuluan atau bukan sidang.

Meski belum jelas, dalam prakteknya sudah ada sidang praperadilan. Namun,
banyak gugatan praperadilan gagal karena kurangnya pembuktian adanya
penyiksaan. Atau, seperti ketentuan KUHAP sendiri, karena perkara pokoknya
sudah masuk ke pengadilan. Pemeriksaan dengan suatu paksaan seharusnya batal
demi hukum, kenyataannya hakim jarang mengindahkan hal itu di ruang sidang.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Luhut M.P. Pangaribuan, hal seperti di atas
terjadi karena tidak ada konsistensi antara asas dengan elaborasi
pasal-pasalnya. Ini kelemahan KUHAP yang pertama. KUHAP yang sebenarnya
banyak dipengaruhi oleh konsep HAM, gagal dalam implementasinya. Ia
mencontohkan asas sidang praperadilan "yang dilakukan dengan cepat", menurut
KUHAP harus selesai dalam 10 hari. Kenyataannya sidang praperadilan tidak
cepat, bisa berbulan-bulan, dan akhirnya gugur karena perkara pokoknya
masuk.

Kedua, konsep yang dianut KUHAP tak jelas sehingga ada keragu-raguan ketika
dirinci dalam pasal-pasalnya. Dengan memuat banyak hak-hak bagi tersangka,
KUHAP sudah meninggalkan sistem inkuisatoris, yang memberikan wewenang
penghukuman hanya kepada pemerintah.

Ketika KUHAP disusun, banyak pasal-pasal diadopsi dari praktek beracara di
negara lain. Misalnya saja soal penangguhan penahanan dan uang jaminan.
Namun, dalam impelementasinya, hal itu masih belum terlalu diterima
masyarakat. Misalnya saja seorang pelaku pemerkosaan atau pembunuhan
ditangguhkan penahanannya atau ditahan luar dengan uang jaminan. Agaknya,
kemarahan massa bisa lebih besar daripada ketika mengobarik-abrik rumah
Filipus, tersangka pembunuhan keluarga Rohadi. "Mestinya budaya hukumnya
dikembangkan dulu," kata pakar hukum pidana Loebby Loqman.

Direktur ELSAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, melihat KUHAP masih ideal
secara substansial. Hanya soal mekanisme sanksi terhadap pelanggaran KUHAP
harus dipertegas lagi. "Aturan itu bisa dimasukkan KUHAP atau setiap
instansi terkait mengeluarkan petunjuk tentang itu disertai sanksi bagi yang
melanggar," kata Hakim.

Soal lain di KUHAP yang perlu direvisi, menurut Hakim, adalah pasal
peralihan yang mengecualikan pemberlakuan KUHAP pada ketentuan khusus acara
pidana sampai ketentuan itu diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal
ini membuka interpretasi bahwa kejaksaan bisa menggunakan UU Subversi yang
melanggar hak asasi manusia itu.

Menurut Harkristuti, ada yang agak terlupakan dalam KUHAP. Hak-hak tersangka
dalam KUHAP lebih menonjol dibandingkan hak-hak untuk korban kejahatan.
Korban sekadar menjadi saksi, tak dikaitkan dengan seluruh proses peradilan.
Padahal, korban hidup adalah saksi utama yang bisa terancam nyawanya. Tak
ada ketentuan untuk membantu dan melindungi korban. "Perlu dipikirkan suatu
lembaga perlindungan korban yang memberi bantuan kepada korban," kata
Harkristuti.

Semua ahli hukum di atas sependapat bahwa sudah saatnya KUHAP direvisi. Pada
15 tahun lalu, harus diakui bahwa KUHAP adalah sebuah langkah besar atau
sering disebut dengan "karya agung". Namun, dalam perkembangannya ternyata
"karya agung" itu masih mempunyai banyak kelemahan. Apalagi KUHP Nasional
sendiri belum lagi selesai. Banyak hal harus diantisipasi dalam KUHAP.

Apalagi pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya (UULAJ) yang tak sesuai dengan ketentuan KUHP dan
KUHAP. Masalahnya, sanksi hukuman yang diatur UULAJ tak sesuai dengan sistem
kategori sanksi denda yang akan diatur dalam KUHP Nasional. UULAJ mengancam
pelanggarnya dengan sanksi penjara maksimal 1 tahun. Seharusnya sanksi
dendanya hanya Rp 300 ribu, bukan Rp 12 juta seperti ketentuan UULAJ. Denda
Rp 12 juta itu membuat pelanggaran lalu lintas tergolong tindak pidana berat
dengan hukuman penjara antara 5-6 tahun penjara.

Pemeriksaan acara cepat yang diterapkan dalam UULAJ itu memang cocok
diterapkan pada perkara tindak pidana ringan. Pemeriksaan acara cepat
semakin tak cocok karena Presiden ketika itu membuka peluang upaya hukum
grasi bagi pelanggar lalu lintas. Namun, akan menjadi masalah yang lain lagi
jika untuk pelanggaran lalu lintas diterapkan acara hukum pidana biasa.
Perkara bisa menumpuk tak karuan karena banyaknya kasus pelanggaran lalu
lintas. Penyesuaian agaknya bisa dilakukan pada saat revisi KUHAP dan
penyusunan KUHP Nasional.

Komisi III DPR, sebagai lembaga legislatif, sudah melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap pelaksanaan KUHAP. Dalam kunjungan-kunjungan kerja ke
daerah-daerah, anggota Komisi III mengumpulkan banyak masukan dari instansi
yang terkait. Kesimpulannya, sudah tiba saatnya memperbaiki KUHAP. "Jika
rancangannya sudah dibuat pemerintah, ya, segera disampaikan saja ke DPR,"
kata Ketua Komisi III, Suhardi.

Menurut pemantauan Komisi III, ada sekitar 25 pasal yang penerapannya
bermasalah. Yang paling banyak adalah pada tingkat penyidikan di kepolisian
dan pemberkasan perkara di kejaksaan. Hanya sedikit catatan atas penerapan
hukum oleh hakim. (Lihat tabel).

Menteri Kehakiman Oetojo Oesman telah beberapa kali mengisyaratkan perlunya
revisi KUHAP. Kalau mendesak, hal itu bisa dilakukan dengan amandemen.
"Artinya, bagian-bagian tertentu saja yang dilengkapi atau ditambahi," kata
Oetojo.

Sejauh ini, menurut pengakuan Natabaya, belum ada rancangan revisi KUHAP
itu. Namun upaya untuk merevisi itu sudah tampak. BPHN sendiri sudah
mempunyai model analisa hasil evaluasi yang dilakukan beberapa tenaga ahli
walau sifatnya belum menyeluruh. "Bahannya sudah ada, apa dan mana yang akan
direvisi," kata Natabaya.

Pada akhirnya, yang menentukan adalah aparat penegak hukum atau populer
dengan man behind the gun . Hukum berhenti mengikuti perkembangan dinamika
masyarakat sejak hukum itu dibuat atau disempurnakan. Karena itulah, hukum
hanya mengatur secara umum agar bisa lebih supel. Cuma, menurut sosiolog
hukum, Satjipto Rahardjo, kelonggaran yang mestinya berguna untuk
mengantisipasi perubahan masyarakat itu sering dimanfaatkan untuk
kepentingan pihak tertentu. "Ini sudah menyangkut perilaku manusia," kata
Satjipto.

Seorang filsuf kuno pernah menyatakan, manusia adalah anomali. Apakah para
hakim agung di MA termasuk di dalamnya?

Zuhri Mahrus, Fahmi Imanullah, Lukas Luwarso, Sen Tjiauw, Ign. Haryanto
(Jakarta), dan Moch. Toha (Surabaya)