IN: PMB - Kasta Baru "Darah Biru" D

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Jan 20 1997 - 11:49:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id PAA15000 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 20 Jan 1997 15:06:52 -0500 (EST)
Subject: IN: PMB - Kasta Baru "Darah Biru" Dan DCS

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Mon Jan 20 14:39:17 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Tue, 21 Jan 1997 05:01:49 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199701201801.FAA09235@oznet02.ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: PMB - Kasta Baru "Darah Biru" Dan DCS
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

   SUARA PEMBARUAN ONLINE
     _________________________________________________________________
                                      
   
                                 Tajuk Rencana
                                       
                        Kasta Baru "Darah Biru" Dan DCS
                                       
   LEMBAGA Pemilihan Umum melalui Humas-nya hari Minggu (19/1/1997)
   membagikan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota legislatif
   (caleg) untuk DPR pada Pemilihan Umum tanggal 29 Mei 1997. Maksud
   membagikan DCS itu kepada pers untuk disebarluaskan kepada masyarakat
   luas melalui media masing-masing.
   
   Pengumuman DCS itu selain untuk memperkenalkan Caleg masing-masing
   organisasi sosial politik (orsospol) peserta Pemilu (OPP) juga
   bertujuan agar masyarakat luas dapat memberi tanggapan atau keberatan
   terhadap nama-nama yang tercantum dalam DCS. Keberatan dan tanggapan
   dimaksud tentunya berkaitan dengan persyaratan administrasi sesuai
   ketentuan yang berlaku, termasuk mental/ideologi dan kesetiaan
   terhadap Pancasila dan UUD-45. Yang tidak kalah pentingnya menyangkut
   moral/kesusilaan, tindak pidana/perdata atau yang bersangkutan sedang
   dalam proses peradilan serta hal-hal menyangkut urusan intern
   orsospol.
   
   Penyebarluasan DCS dari satu sisi dapat dilihat sebagai keterbukaan
   atau transparansi, salah satu prasyarat demokrasi. Pada sisi lain,
   penyebarluasan DCS itu dapat dilihat sebagai salah satu upaya
   melibatkan secara aktif masyarakat luas dalam pelaksanaan Pemilu.
   Memang seharusnyalah demikian karena konstitusi kita mengamanatkan
   rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan oleh karena itu menjadi
   hak mereka untuk mengetahui dan menilai siapa nanti yang duduk di
   badan-badan legislatif mewakili mereka.
   
   TINGGAL sekarang sampai di mana efektivitas kontrol masyarakat atas
   DCS itu. Artinya, apakah keberatan, tanggapan, penilaian dan atau
   informasi yang disampaikan anggota masyarakat terhadap Caleg tertentu
   mendapat tanggapan atau ditindaklanjuti secara konsekuen dan konsisten
   oleh LPU. Mengingat pengumuman DCS sebagai salah satu bentuk
   transparansi penyelenggaraan Pemilu, sudah seharusnya tanggapan,
   penilaian dan atau informasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya
   ditampung tapi benar-benar dituntaskan.
   
   Tetapi di pihak lain tentunya kita juga mengharapkan agar anggota
   masyarakat yang menanggapi, menilai dan keberatan atas diri seorang
   Caleg, haruslah benar-benar bertanggung jawab. Ini penting, karena
   kalau tidak, bukan mustahil terjadi fitnah yang bisa mengganggu proses
   persiapan pelaksanaan Pemilu. Apalagi sementara orsospol tertentu
   sampai sekarang belum sepenuhnya terkonsolidasi secara organisasi,
   terutama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di mana sejak semula DPP
   pimpinan Megawati tidak mengakui DCS yang diajukan oleh DPP pimpinan
   Soerjadi.
   
   Hal lain yang menarik dari DCS yang diumumkan itu, dapat diprediksikan
   simpul-simpul percaturan politik tahun 1998 dan konfigurasi
   perpolitikan Indonesia abad ke-21 mendatang. Karena dari DCS itu
   terutama Caleg Golkar dapat dilihat tokoh yang seharusnya masuk "nomor
   jadi" justru di urutan paling bawah. Dengan perhitungan, tokoh-tokoh
   dimaksud akan diproyeksikan menduduki pos-pos tertentu. Sebaliknya
   yang menduduki pos-pos penting sekarang ini, justru masuk "nomor jadi"
   yang dapat diinterpretasikan mereka akan dialihfungsikan dan
   lain-lain.
   
   FENOMENA menarik lainnya dari DCS yang diumumkan itu adalah makin
   terasa sekali konfigurasi perpolitikan kita di masa datang tidak
   seluruhnya sama dengan perekrutan kader-kader politik di masa lalu.
   Bahkan perekrutan kader-kader politik sekarang ini diperkaya oleh
   variabel-variabel baru dalam dimensi kemajemukan bangsa. Bahkan ada
   satu dimensi yang akhir-akhir ini terasa makin dipertajam, sangat
   berbeda dengan sistem perekrutan politik pada dua atau tiga dasawarsa
   lalu lebih-lebih pada era pra dan pasca perang kemerdekaan.
   
   Staf pengajar Fisipol UGM, Yogyakarta, Cornelis Lay dalam makalah
   pengantar pada Seminar Nasional "Dinamika Demokrasi Politik Dalam
   Pembangunan Berwawasan Kebangsaan" di Salatiga tanggal 26 November
   1996 mengatakan bahwa pada abad 21 nanti diperkirakan adanya suatu
   sentrum baru kekuatan politik sebagai determin penting dalam
   kepolitikan Indonesia. Fenomena politik di sekitar proses pencalonan
   Caleg, ketegangan di berbagai organisasi politik, bahkan hingga pada
   tingkat generasi belia, terutama dalam pro- ses penentuan figur ke
   posisi-posisi sentral adalah bayang-bayang samar dari wajah politik
   kita di masa datang.
   
   DIKATAKAN, gejala-gejala yang ada menunjukkan pada kita suatu
   pergerakan masuk yang sangat agresif dari sebuah kasta baru yang
   melegitimasi diri pada "darah biru" secara politik sebagai pembenar.
   Ini ditandai dari masuknya anak-anak pejabat, baik sipil maupun
   militer ke dalam struktur-struktur kekuasaan di hampir semua
   organisasi; hal itu menjadi petunjuk sedang berlangsungnya suatu
   proses reproduksi kasta politik.
   
   Dengan demikian, menjadi pertanyaan kita sekarang, sejauh mana kasta
   "darah biru" itu berperan sehingga yang terjadi adalah berakarnya
   demokrasi sesuai jati diri bangsa, bukan justru "refeodalisasi" atau
   "neo-feodal". Sebab menurut Cornelis Lay, berbeda dengan pilar-pilar
   pembentuk konfigurasi di masa lalu, pilar baru ini menemukan
   justifikasinya pada kombinasi antara kekuatan ekonomi dan garis
   keturunan.
   
   Tentunya kita harapkan kasta baru "darah biru" nanti sebagai pemeran
   politik utama pada milenium baru, tetap setia, konsekuen dan konsisten
   pada idealisme bangsa sebagimana diamanatkan Pembukaan UUD-45.
   
     _________________________________________________________________
                                      
   The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff
     _________________________________________________________________
                                      
   Last modified: 1/20/97