[INDONESIA-L] KIPP - Pelaksanaan Pe

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Jan 30 1997 - 12:56:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.8.4/8.7.1) id QAA03764 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Thu, 30 Jan 1997 16:56:30 -0500 (EST)
Subject: [INDONESIA-L] KIPP - Pelaksanaan Pemilu 1997

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@Esosoft.com Thu Jan 30 16:01:39 1997
Date: Thu, 30 Jan 1997 21:49:40 +0100 (MET)
Message-Id: <199701302049.VAA29420@esosoft.com>
To: INDONESIA-L@Esosoft.com
From: APAKABAR@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] KIPP - Pelaksanaan Pemilu 1997
Reply-To: APAKABAR@clark.net (Pesan/Posting - Gratis/Free)

Alamat/Address Admin: MERDEKA@clark.net (Sub/Unsub)
Catatan/Remark: Berlangganan/Subscribe INDONESIA-P (Berita/News)
Ongkos/Cost INDONESIA-P: US$120 Satu Tahun/One Year
Sender: owner-indonesia-l@Esosoft.com
Precedence: bulk

From: KIPP Nasional <KIPP@TheOffice.net>
Sent: Tuesday, January 28, 1997 8:08 PM
To: kdpnet@igc.org
Subject: Pelaksanaan Pemilu 1997

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU
( K I P P )
Sekretariat : Jl. Kramat Kosambi II No. 36 C, Jakarta Timur
Telp. : 62-21-4711856
E-mail : KIPP@TheOffice.net

---------------------------------------------------------------------

K E T E RA N G A N P E R S
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU ( K I P P )
t e n t a n g
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997

    Setelah melakukan kegiatan pemantauan sejak tahap awal pelaksanaan
pemilihan umum dan memperoleh masukan dari partisipan KIPP di
daerah-daerah, KIPP Nasional menyampaikan penilaian tentang proses
pengelenggaraan pemilihan umum sampai tahap sekarang sebagai berikut :

    Pertama, pemilihan umum di Indonesia belum dapat sepenuhnya menerapkan
prinsip "universal suffrage", dalam arti hak untuk memilih bagi segenap
warga negara.

    Pembatasan-pembatasan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan
(Undang-Undang No. 1/1985) maupun ketentuan penunjangnya telah
menyingkirkan 20.706 warganegara eks tahanan politik G30S/PKI yang masih
belum diberikan hak untuk memilih.

    Dalam tahap pendaftaran pemilih ini, juga masih diakui adanya
kekurangan-kekurangan institusional untuk melakukan pencatatan pemilih
secara cepat dan menyeluruh.

    Kedua, pada tahap awal proses pemilihan umum ditengarai masih
mengedepankan sikap, tindakan bahkan kebijaksanaan birokrasi yang cenderung
memihak salah satu orsospol, yakni Golongan Karya, baik secara terbuka
melalui instruksi tertulis ataupun perintah lisan maupun secara tertutup.

    "Kuningisasi" yang mengundang sikap protes dari pihak partai politik,
terutama PPP, adalah contoh sikap, tindakan dan kebijaksanaan resmi untuk
menjalankan "sugesti sosial" melalui warna demi kemenangan Golongan Karya.

    Kenyataan tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran atas asas non
diskriminasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan jaminan atas
integritas penyelenggara pemilihan umum.

    Ketiga, peristiwa yang menodai proses pelaksanaan tahap-tahap awal
pemilihan umum adalah intervensi mendalam terhadap kehidupan partai
politik, sebagaimana yang dialami oleh PDI hasil Munas di bawah pimpinan
Megawati, yang berpuncak dalam kejadian pahit 27 Juli 1996.

    Legalisasi atas konggres PDI yang menghasilkan kepemimpinan Suryadi
dkk., mempunyai dampak negatif terhadap pencerdasan kehidupan bangsa secara
politik, dan mengabaikan nilai-nilai kedaulatan rakyat yang harus
ditegakkan terutama pada tahap-tahap pemilihan umum.

    Keempat, dalam proses berikutnya, yakni penyusunan daftar calon anggota
legislatif ditengarai masih berlangsung pengambilan keputusan yang bersifat
"seleksi elitis", dalam arti belum ditegakkan mekanisme demokratik untuk
mengakomodasi beragam aspirasi yang terdapat di dalam organisasi sosial
politik. Seusai seleksi politik yang elitis, para caleg yang lolos
dihadapkan pada seleksi administratif dan seleksi sekuriti melalui
penelitian khusus (litsus).

    Gugurnya 130 caleg dari PPP, 21 dari Golongan Karya dan 106 dari PDI,
tanpa dibuka kemungkinan yang cukup untuk mempersoalkannya melalui prosedur
dan mekanisme kelembagaan yang jelas serta transparan memperlihatkan
kekurangan untuk menerapkan asas "universal suffrage" dalam arti hak untuk
dipilih tanpa diskriminasi.

    Adalah sulit, bahkan tidak mungkin, bagi seorang caleg yang gugur
karena tidak memperoleh SKTT (Surat Keterangan Tidak Terlibat) G30S/PKI
untuk mempersoalkannya melalui prosedur kelembagaan tertentu yang "fair"
dan transparan, sehingga mengesankan adanya otoritas absolut institusi
keamanan yang berwenang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan SKTT tersebut.

    Kelima, dalam tahap pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR
secara jelas dapat diamati belum terpenuhinya kriteria kualitatif calon
anggota legislatif (kapasitas politik, kwalifikasi pengakuan sosial, dan
lain-lain), masih adanya kecenderungan "nepotistik" serta penentuan caleg
yang tidak aspiratif.

    Kenyataan tersebut melatarbelakangi munculnya tuntutan internal dari
dalam tubuh orsospol tertentu, sementara prosedur dan mekanisme untuk
mengakomodasinya tidak jelas serta masih menampilkan kesan otoritas
berlebih pada birokrasi penyelenggara pemilihan umum.

    Tuntutan, keluhan, keberatan dari lingkungan intern orsospol, apalagi
dari masyarakat luas, sulit disalurkan dan diupayakan solusinya secara
institusional melalui prosedur serta mekanisme yang ada sekarang.

    Dalam hubungan ini pula, gagasan agar dikembangkan sistem "proporsional
plus", setidak-tidaknya dengan memberikan informasi yang memadai kepada
masyarakat mengenai caleg sangat relevan.

Jakarta, 8 Januari 1997
Komite Independen Pemantau Pemilu
(KIPP) Nasional

Goenawan Mohamad Mulyana W. Kusumah
Ketua Presidium Sekjen