IN: SM - Peran Polisi sebagai Kawan

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Feb 17 1997 - 13:54:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id RAA02299 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 17 Feb 1997 17:54:09 -0500 (EST)
Subject: IN: SM - Peran Polisi sebagai Kawan Rakyat

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Mon Feb 17 17:18:06 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Date: Mon, 17 Feb 1997 15:35:55 -0500 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199702172035.PAA28150@explorer2.clark.net>
Subject: IN: SM - Peran Polisi sebagai Kawan Rakyat
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

     SUARA MERDEKA [EMBED]
   
                                                Minggu, 16 Februari 1997
                                                                         
  PERSPEKTIF
  
Mengembalikan Peran Polisi sebagai Kawan Rakyat

     [INLINE]
     Koesparmono Irsan
       ______________________________________________________________
                                      
     POLISI dikenal orang di setiap negara. Sejak kecil kita dibesarkan
     bersama satu citra tertentu dalam mendengar kata "polisi''. Bagi
     saya, kata itu mengundng perasaan dilindungi, tapi banyak
     menakutkan juga. Kalau nyasar di jalan, katanya harus minta tolong
     polisi. Tapi anak nakal, katanya dibawa polisi dan masuk sel
     semalam. Semacam orang tua, dalam versi yang lebih ekstrem. Lebih
     kuat melindungi, lebih kuat juga mengancam.
     
     Ayah saya almarhum adalah bekas polisi. Banyak pekerjaan yang dia
     lakukan, banyak jabatan yang ia pegang. Tapi kalau cerita, ia
     paling bangga akan sejarah sebagai polisi. Patroli naik sepeda di
     kota pegunungan Lembang. Gagah betul, saya pikir, ayah saya, yang
     kalau di rumah selalu lembut dan lucu itu. Tapi setelah saya agak
     besar, saya dengar bahwa polisi zaman dulu (zaman Belanda) itu
     bagian dari kotapraja. Jadi tidak terlalu gagah barangkali. Tapi
     betul-betul ramah, seperti polisi di Inggris, atau Belanda yang
     membantu nenek-nenek menyeberang jalan.
     
     Di sini, polisi lebih seperti tentara, bahkan masuk angkatan
     bersenjata. Ditakuti orang, atau pada tingkat sehari-hari, agak
     mengganggu. Bukannya melancarkan lalu lintas, malah suka menutup
     jalan untuk acara keperluan sendiri. Dan kalau ada pelanggaran lalu
     litas, konsekuensinya bukan hukum, tapi konsekuensi finansial.
     
     Sedemikian buruk citra polisi, sehingga mengundang reformasi.
     Soalnya, kita tidak bisa menerima bahwa polisi itu jelek. Banyak
     sekali yang melakukan pekerjaan excellent dalam pengusutan
     kriminalitas, dalam pengamanan jalan luar kota di Jawa Barat, dan
     dalam banyak hal. Bagaimana memulihkan keakraban antara polisi dan
     rakyat? Bagaimana mengembalikan polisi menjadi kawan kita semua?
     Itu tidak bisa kita bahas lengkap di sini. Tapi kita bisa
     menanggapinya dengan mengenal wawasan seorang polisi yang baik.
     Secara santai, kita ikuti pikiran seorang polisi yang memenuhi
     kriteria distinguished service, pernah menjabat pucuk pimpinan
     sebagai Deputi Kapolri, dan kini amat dihormati sebagai pendidik,
     mengamat, dan anggota Komnas HAM, Koesparmono Irsan.
     
     Kekerasan di sana-sini, sudah jadi gejala umum, mulai dari tawuran
     pelajar sampai pengeroyokan atlet. Menurut Pak Irsan, itu akarnya
     di mana?
     
     Saya lihat sementara, ada blocked opportunity, kesempatan yang
     keblokir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada expectation gap, jadi
     kesenjangan dalam harapan, antara apa yang diharapkan dan apa yang
     didapati. Yang ketiga, terjadi perilaku percontohan, jadi orang
     nyontoh orang lain.
     
     Kalau begitu menyebar, jadi makin lama akan makin banyak?
     
     Ya. Kita harapkan, kritik ini bermanfaat. Kalau tidak segera
     ditangani, permasalahan akan menjadi sesuatu yang melebar terus.
     Kebanyakan konflik-konflik yang demikian tidak didalami
     permasalahannya, tapi diselesaikan dengan musyawarah. Dan yang
     bermusyawarah justru bukan orang yang berkelahi, melainkan yang
     bermusyawarah adalah pimpinannya, yang ke bawah tidak mengakar,
     sehingga tetap saja, seperti api dalam sekam. Saya ambil contoh,
     ribut-ribut soal preman, pernah tahun 1995, dengan matinya Letnam
     Budi Pramono. Kan terus preman-preman ditangkapi, dikumpulkan,
     digunduli, di-drill, dibeginikan, dibegitukan, dihadapkan ke Anton
     Medan, dididik secara macem-macemlah. Tapi setelah dia kembali, dia
     justru kembali kepada satu habitat yang masih itu-itu juga.
     
     Problemnya tidak diatasi sama sekali?
     
     Sehingga timbul kasus seperti kemarin di Tanah Abang. Itu
     kebanyakan orang-orang yang sudah dididik. Demikin juga anak-anak
     dan sebagainya, sebab mereka hopeless. Kalau saya boleh bayangkan,
     mereka bertanya,: "Saya tamat SMA, jadi apa?''
     
     Kenapa ini ada perasaan bahwa orang itu hopeless sekarang, padahal
     pembangunan sedang meningkat 7% setiap tahun?
     
     Betul, artinya begini. Mereka belum bisa menempatkan diri di dalam
     proses pembangunan. Mereka merasa masih di luar. Mereka bertanya,
     "Bagaimana saya bisa masuk dalam proses pembangunan, sebagai apa?''
     Sedangkan di dalam pun masih terjadi seleksi-seleksi yang dilakukan
     tidak menggunakan cara-cara yang benar. Bahkan, mungkin masih ada
     nepotisme dan sebagainya.
     
     Apa yang Bapak ngomong itu seperti aktivis mahasiswa yang bilang
     pembangunan ini belum untuk rakyat?
     
     Oh tidak. Kalau itu nggak. Memang sudah dirasakan oleh banyak
     rakyat. cuma....
     
     Partisipasi masyarakat masih kurang?
     
     Bagaimana merasakan masyarakat berperan.
     
     Kalau begitu, pekerjaan polisi sebagai penjaga ketertiban jadi
     hopeless juga, susah karena orang akan makin lama makin tawuran,
     problemnya tidak terpecahkan. Jadinya polisi bekerja seperti
     pemadam kebakaran.
     
     Ya, sampai sekarang, polisi sebagai pemadam kebakaran.
     
     Itu menimbulkan apa di dalam korps kepolisian? Apakah di situ juga
     ada ketegangan-ketegangan antara ekspetasi, penghargaan, dan
     kenyataannya?
     
     Nah, itu juga yang mengenai reward and punishment, dan sebagainya.
     Nah ini kadang-kadang menjadi tersamar, ya kan? Polisi yang hebat
     diberi penghargaan hebat, diumumkan secara berturut-turut, tapi
     polisi yang salah tidak diapa-apakan, tidak ada sanksi, sehingga
     akibatnya secara diam-diam dia begitu lagi. Sehingga reward and
     punishment ini tidak tampak.
     
     Kondisi-kondisi yang demikian, di kalangan kepolisian juga
     menimbulkan semacam apatisme. "Ah, gue berbuat apa saja, nggak ada
     bedanya.''
     
     Ini yang harus diperbaiki, dan saya lihat, pimpinan sekarang, Pak
     Kapolri, sedang menggiatkan ini. Jadi dia ingin menempatkan semua
     berdasarkan pada nilai-nilai yang benar, bukan karena koncoisme.
     
     Dalam kesan masyarakat, seakan-akan citra polisi itu merosot. Apa
     itu berbasis pada kemerosotan dalam performance atau masyarakatnya
     yang salah menilai? Bisa dibenarkan tidak, kalau orang itu agak
     skeptis?
     
     Bisa, karena masyarakat itu kan melihat apa adanya, iya kan? Sering
     saya katakan, "bagi polisi, dosa tak berampun, jasa tak
     berhimpun''. Apa pun jasanya, seberapa besar pun jasanya, karena
     dosa yang kecil saja, habis itu. Sering juga saya gambarkan bahwa
     crime clearance kita itu sekitar hampir 60-61%. Itu kan berarti
     bagus.
     
     Ya, bagus itu.
     
     Itu yang tidak dirasakan oleh masyarakat.
     
     Sekarang bagian-bagian kepolisian yang bagus itu apa saja, dilihat
     dari awam? Yang jelek di mata masyarakat barangkali polisi lalu
     lintas? Terutama yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
     
     Tapi kita bisa melihat, tidak semua mereka begitu. Kalau di suatu
     hutan ada satu pohon semangka, kan kita tidak bisa mengatakan, itu
     hutan semangka. Tapi apa yang terjadi di kepolisian, akibat dari
     satu kondisi masyarakat yang demikian, itu generalisasi. Kalau satu
     berbuat salah, itu semuanya kena.
     
     Selain perbaikan di dalam, apa polisi tidak perlu public relations
     untuk memperbaiki image-nya kalau ada gap antara citra dan
     kenyataan. Orang lain pakai PR, kenapa kepolisian tidak?
     
     Ya, harus itu.
     
     Pertanyaan ini agak menyimpang, dulu katanya bapak saya polisi,
     saya nggak ngerti kenapa dia itu polisi. Padahal dia bukan ABRI,
     dan dia kerja sebagai ambteenaar di kotapraja, zaman Belanda. Dulu
     polisi bagian dari pamong praja. Kemudian pada zaman Soekarno,
     polisi menjadi Angkatan Kepolisian. Sekarang bagaimana dasarnya
     polisi itu menjadi anggota ABRI dan bukan bagian dari pemerintahan
     sipil?
     
     Saya juga tidak tahu latar belakang penyebabnya. Yang saya tahu
     adalah akibat-akibat yang timbul. Akibat adanya kondisi semacam ini
     adalah polisi dalam kondisi yang sulit. Di dunia internasional kita
     juga mendapat kesulitan, sebab kalau kita mau sekolah di sana, kita
     disebutkan dari ABRI. Mereka mengatakan, ini bukan sekolah ABRI,
     tapi sekolah polisi!
     
     Contoh lain, kalau polisi ingin memperbesar anggarannya, akan
     menyangkut anggaran ABRI. Kalau anggaran ABRI besar, orang
     terkejut. ABRI ini siap-siap untuk apa? Kok anggarannya tiba-tiba
     besar.
     
     Itu dari aspek-aspek yang kecil. Kemudian yang lebih menghambat
     lagi, polisi lalu terisolir. Kita kelompok yang berbeda sendiri.
     Contoh yang paling mudah, kita lihat pada Akademi Kepolisian, yang
     saya adalah salah seorang bekas gubernurnya, bahwa selama
     pendidikan militer, mereka digebukin, kalau salah ditempeleng,
     dipukul, dan sebagainya. Nah, citra atau perilaku ini terbawa
     semua. Kalau militer kan begitu, kalau salah bukannya dihukum.
     
     Waktu saya sekolah dulu, kalau saya melanggar aturan itu bukan
     digampar, tapi dipanggil, dibacakan undang-undangnya, "Kamu salah
     karena melanggar pasal sekian. "
     
     Di Akademi Kepolisian, siswa kalau salah digampar, ditendang.
     Akibatnya, kultur itu yang terbawa. Sebetulnya mulai dari
     pendidikan, kultur-kultur yang demikian yang terserap kemudian.
     Kalau ditanya lebih jauh, apakah ada keuntungannya polisi jadi
     ABRI, tentu ada. Misalnya ABRI makin solid. Yang kedua, kendali
     terhadap keamanan akan lebih mudah.
     
     Jadi fungsinya sebagai pengayom, pendamping yang ramah bagi
     masyarakat, itu yang menjadi korban. Masyarakat Indonesia sekarang
     lebih perlu polisi yang bagaimana? Soalnya kalau di Inggris, orang
     sangat merasa aman didampingi polisi. Orang bilang, Inggris lain
     dengan Indonesia, tapi apa betul?
     
     Saya hanya coba mengatakan supaya polisi itu kembali.
     
     Kepada fungsi sebagai sahabat masyarakat?
     
     Kembali ke situ dengan segala risiko.
     
     Selain Bapak, apakah ada yang berpikir begitu? Dan apakah pemikiran
     semacam ini bisa jalan di masyarakat?
     
     Jalan. Di dalam tubuh kepolisian ada yang berpikir ke arah itu.
     Tapi juga ada rasa takut, dan ada rasa bagaimana ya...Saya tidak
     bisa ceritakan di sini.
     
     Kembali pada pembicaraan soal kekerasan. Dari mana kita mau
     menyelesaikan masalahnya? Kalau atlet mengeroyok atlet, terus
     ditangkap polisi, betul apa yang pernah Bapak katakan, ada
     kecenderungan, kalau dua pihak ribut, mereka didamaikan atas
     kekuatan politis. Karena itu, ketegangannya tidak hilang.
     
     Musyawarah. Dan musyawarah pun harus bulat, lonjong sedikit tidak
     boleh.
     
     Tentu pemimpin-pemimpin kita pintar-pintar dan mereka tidak ingin
     orang bentrok terus. Strategi apa yang terpikir dalam hubungan ini?
     Saya kaitkan dengan kehadiran Bapak di Komnas HAM sekarang.
     Strategi apa yang kira-kira perlu dikembangkan untuk meningkatkan
     keamanan hak asasi?
     
     Kalau saya ditanya apa peranan Pemerintah, saya harapkan mereka
     lebih terbuka, lebih mau berdaya lomba, lebih mau berdialog, jangan
     hanya sekadar menunjukkan authority.
     
     Saya di Komnas HAM sering didatangi kelompok yang mengatakan, "Kami
     sudah bicara pada Pak Bupati, tapi Bupati mengatakan, itu bukan
     urusan saya!'' Padahal itu rakyatnya, dan masalahnya ada di
     kabupaten itu. Kenapa tidak dibuka dialog yang baik? Jadi, gap tadi
     terjadi oleh karena adanya yang disebabkan communication gap. Hanya
     one way traffic, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, tidak
     boleh.
     
     Itu kan a matter of personality saja, masalah kepribadian orang?
     
     Kenyataannya begitu. Seperti kasus Kedungombo dianggap selesai.
     Padahal mereka masih menderita, belum terima uang, belum begini,
     belum begitu. Dialog-dialog mereka ini sampai harus ke Komnas HAM.
     
     Masalah penggusuran, contohnya yang paling mudah di bantaran kali.
     Kalau masih ada dua orang di situ yang bikin rumah, didiamkan, tapi
     kalau sudah seratus, baru digusur. Kalau dua orang digusur, konflik
     kan hanya dengan dua saja, iya kan? Kalau toh ada konflik.
     Solusinya, bisa saja setempat, tidak terlalu luas. Tapi karena
     harus menunggu banyak, maka terjadilah konflik dengan masyarakat.
     
     Jadi ini yang terjadi terus-menerus. Tanah Pemerintah ditempati,
     diam, bahkan dipajaki, dipungut retribusi segala. Nah waktu orang
     sudah banyak, baru bilang, "wah ini tanah Pemerintah'' lalu
     digusur. Akibatnya, yang seharusnya konflik dengan satu, atau dua
     orang, menjadi konflik dengan satu kelompok masyarakat.
     
     Demikian juga preman. Sekarang dengan tindakan akan depremanisasi,
     banyak preman yang harus ditindak. Akibatnya, konflik itu lebih
     luas.
     
     Faktor-faktor positif apa yang kira-kira bisa membalikkan arus
     degradasi kualitas masyarakat?
     
     Menurut saya, tadi saya katakan, kita harus lebih terbuka, lebih
     mau mendengar.
     
     Dari dulu Bapak juga pendidik dan pemimpin institusi pendidikan.
     Bapak sekarang menjabat Rektor Universitas Bhayangkara. Melihat
     generasi yang sedang belajar, apakah ada harapan bahwa nilai-nilai
     mereka lebih baik daripada mereka yang sudah bekerja?
     
     Itu lebih jelek
     
     Lebih gawat lagi?
     
     Lebih gawat. Boleh kita bicara masalah kualitas keilmuan. Saya
     masih ingat, sudah 35 atau 36 tahun saya meninggalkan SMA. Sekarang
     masih ingat pelajaran-pelajaran Aljabar, bagaimana Goniometri. Itu
     masih ingat, fresh itu. Anak yang tamat SMA kemarin, diuji lagi
     untuk masuk Akademi Kepolisian, wah kacau-balau.
     
     Jadi kalau mau optimistis, apa yang kita pakai untuk menggantungkan
     optmisme itu. Kita perlu apa? Perubahan sistem, atau perubahan
     orang?
     
     Perubahan sistem. Dalam kemajuan yang sudah kita capai sekarang,
     sistem yang harus ada, baik pendidikan, pemerintahan, maupun
     pertahanan keamanan, harus diselaraskan dengan pembangunan kita
     yang sudah berjalan.
     
     Sebetulnya sudah ada UUD-nya. Undang-undangnya pun sebetulnya tidak
     terlalu jelek. Jadi kalau dibilang perbaikan sistem, apakah itu
     pada tingkat pelaksanaannya?
     
     Jadi, seperti undang-undang, kita lihat kenyataannya. Pemerintah
     yang membuat undang-undang, apakah tidak juga perlu dipastikan dulu
     agar membawa aspirasi dari bawah. Dan kemudian, antara UU yang satu
     dan UU yang lain bisa bertentangan, misalnya KUHAP dan UU KUHAP
     menunjuk polisi sebagai penyidik, tapi di UU lain polisi bukan
     penyidik. Sehingga dengan demikian timbul kerancuan-kerancuan. UU
     itu kan untuk menjamin rechtszekerheid, jadi kepastian dan
     keadilan.
     
     Yang harus dikejar adalah apa yang sebetulnya dirasakan oleh
     masyarakat tentang hukum, bukan apa yang dibutuhkan Pemerintah. Apa
     yang dirasakan tentang hukum kita ini, apa yang dirasakan oleh
     masyarakat tentang keamanan ini.
     
     Seorang Kapolda mengatakan, angka kriminalitas turun. Saya sebagai
     seorang bekas Deputi Operasi, saya melihat, kalau turun, bahaya,
     sebab yang dilaporkan itu namanya reported crime. Kalau reported
     crime turun, unreported crime-nya kan naik. Apa kalau unreported
     crime-nya naik, fear of crime tidak menjadi gede?
     
     Ya, tidak ada keyakinan lagi.
     
     Ya, fear of crime. Jadi yang diukur hanya kuantitatif, tapi tidak
     kualitatif. Wah itu turun, ini turun, sana turun. Tapi semua rakyat
     dengar, di sini ada yang dibunuh, di sana ditemukan mayat, di situ
     dirampok. Mungkin kejadiannya pada skala kecil-kecil, satu, dua,
     tiga. Kalau dibandingkan dengan crime total yang gede, itu hanya
     sebagian. Tapi itu yang dirasakan oleh rakyat.
     
     Mungkin DPR yang baru bisa lebih menangkap aspirasi rakyat?
     
     Monggo.