IN: MI - Bintang dan Pengurus PUDI

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Feb 28 1997 - 14:43:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id SAA19378 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 28 Feb 1997 18:43:25 -0500 (EST)
Subject: IN: MI - Bintang dan Pengurus PUDI Mendadu ke Komnas HAM

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Fri Feb 28 18:30:08 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Date: Fri, 28 Feb 1997 18:24:33 -0500 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199702282324.SAA12447@explorer2.clark.net>
Subject: IN: MI - Bintang dan Pengurus PUDI Mendadu ke Komnas HAM
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

   
      Selasa, 25 Pebruari 1997
      
Bintang dan Pengurus PUDI Mengadu ke Komnas HAM

     _________________________________________________________________
                                      
   JAKARTA (Media) : Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri
   Bintang Pamungkas, bersama pengurus PUDI, kemarin mendatangi kantor
   Komnas HAM. Mereka mengadukan pernyataan Pangab Jenderal TNI Feisal
   Tanjung yang mereka nilai mendiskreditkan PUDI.
   
   Para pengurus PUDI itu juga mengadukan perilaku vice consul Konjen RI
   di Berlin, Jerman, yang mempersulit perpanjangan paspor Iwan
   Setiabudi, mahasiswa Indonesia di Berlin, yang pernah menjadi saksi
   meringankan dalam kasus Sri Bintang di Jakarta.
   
   Delegasi PUDI -- yang terdiri dari Sri Bintang, Sekjen Saleh Abdullah,
   Ketua I Bidang Politik Yulius Usman, dan pengurus lainnya -- diterima
   Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa.
   
   Kepada Lopa, Yulius Usman mengatakan Pangab mengeluarkan pernyataan,
   yang dikutip pers, antara lain Kompas
   
   22 Feb. dengan judul: Kelompok Oposan Terkait dengan Kerusuhan
   
   . Berita itu menyatakan PUDI bersama MARI dan PRD merupakan kelompok
   oposan yang cenderung berpolitik praktis. Kegiatan mereka tidak
   terlepas dari berbagai kerusuhan serta gencar mengekspos ekses-ekses
   negatif pembangunan dengan istilah kesenjangan dan gigih menuntut
   perubahan 5 UU bidang Politik.
   
   "Pernyataan Pangab itu sangat tidak beralasan dan melewati wewenangnya
   sebagai panglima militer. Seorang militer, dalam sebuah negara yang
   demokratis dan menolak militerisme, seharusnya bisa menempatkan diri
   untuk hanya berbicara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
   pertahanan negara," kata Yulius Usman.
   
   Sementara Sri Bintang mengadukan perihal perpanjangan paspor Iwan
   Setiabudi, yang juga mantan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di
   Berlin, yang dipersulit vice consul Konjen RI di Berlin. "Alasannya,
   Iwan pernah menjadi saksi meringankan dalam kasus Sri Bintang beberapa
   waktu lalu. Akibatnya, perpanjangan paspor itu terkatung-katung sejak
   3 Februari."
   
   Selain itu, kata Bintang, prosedur perpanjangan paspor itu tidak
   lazim. "Iwan, misalnya, diinterogasi dan ditekan oleh pejabat
   tersebut. Semua itu katanya dilakukan atas perintah dari Jakarta,"
   tutur Bintang.
   
   Padahal, menurut Bintang, dalam kasus delik penghinaan terhadap
   Presiden RI, yang menampilkan dirinya sebagai tersangka, Iwan hadir
   sebagai saksi resmi atas permintaan Kepolisian RI (Agustus 1995) dan
   Kejaksaan serta PN Jakarta Pusat (Januari 1996). "Oleh vice consul
   
   Konjen RI, Iwan dianggap memusuhi pemerintah RI. Tuduhan itu
   berlebihan dan tidak proporsional dengan tugas konsulat. Tuduhan itu
   juga masih harus dibuktikan secara hukum. " Selain ke Komnas HAM,
   Bintang mengaku dia juga menyurati pejabat tersebut dengan tembusan
   Deplu RI serta KBRI di Bonn.
   
   Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa mengatakan pihaknya menanggapi
   serius permasalahan ini dan akan ditelaah bersama pihak-pihak yang
   terkait dan akan diselesaikan secara proporsional dalam rangka
   penegakan HAM di Indonesia.(BR/U-1)