FORUM - Komnas HAM dan Perlindungan

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Mar 03 1997 - 15:52:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id TAA13551 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 3 Mar 1997 19:52:45 -0500 (EST)
Subject: FORUM - Komnas HAM dan Perlindungan Soeharto

INDONESIA-L

X-URL: http://www.forum.co.id/forum/redaksi/970310/10profil.html

      Prof. Dr. Muladi: "Komnas HAM Masih Butuh Perlindungan Soeharto"
                                      
     _________________________________________________________________
                                      
   Meski jabatan resminya adalah Rektor Universitas Diponegoro (Undip),
   Semarang, nama Prof. Muladi tidak hanya beredar di wilayah Jawa
   Tengah. Namanya ini pun lalu-lalang di tingkat nasional. Maklum saja,
   namanya sering muncul di berbagai media massa, baik sebagai pakar
   hukum, atau sebagai anggota Komnas HAM. Terakhir, ia mengusulkan
   diadakannya menteri negara urusan hukum dan perundang-undangan yang
   disambut baik kalangan hukum Indonesia.
   
   Ia pun disebut-sebut contoh rektor ideal. Maklum, sejak menjadi
   rektor, ia membuka ajang dialog terbuka dengan mahasiswa. Ia juga
   membolehkan Kiai Mbeling Emha Ainun Nadjib
   
   Tapi tak banyak yang tahu, lelaki yang meraih gelar profesor di usia
   46 tahun ini pernah tidak lulus di SD dan SMP, lantaran bandel. Ia
   juga nekat menikah di usia 21 tahun. Tak heran bila Muladi sudah
   memomong cucu saat umurnya baru 44 tahun. Anehnya, pada posisi puncak
   ini, pria yang malas pakai kaos kaki ini cuma punya keinginan
   sederhana, "Saya ingin membuat buku tentang pidana, kriminologi, dan
   viktimologi secara utuh," katanya.
   
   Sosoknya memang menggetarkan hati. Dengan tinggi 180 meter, ditunjang
   bobot lebih dari satu kuintal, penampilan lelaki 53 tahun ini terlihat
   angker. Apalagi gaya bicaranya keras menggelegar, terutama bila sedang
   marah. Namun, ia sesungguhnya berhati lembut serta tidak tahan melihat
   ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Itulah Prof. Muladi,
   S.H., Rektor Undip.
   
   Bila belakangan ini namanya ramai diperbincangkan, itu lantaran ia
   baru saja meluncurkan satu usulan yang terbilang brilian. Muladi,
   pertengahan Januari lalu, mengusulkan agar diadakan menteri negara
   urusan hukum dan perundang-undangan. Usulan ini langsung disambut
   hangat. Bahkan, mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh pun menyambut
   dengan antusias.
   
   Namun, betapa sulitnya menangkap profesor satu ini untuk sebuah
   wawancara panjang. Maklum, meski dikenal dekat dengan wartawan, ia
   memang luar biasa sibuk. Dalam satu hari, entah berapa kali rapat
   mesti dihadirinya. Belum lagi tamu-tamu yang seperti tak pernah
   berhenti berkunjung ke kantor Rektorat Undip. Sementara, ia mesti
   bolak-balik Semarang-Jakarta, baik untuk menghadiri rapat Komnas HAM,
   dialog dengan Menko Polkam, atau berbagai acara seminar. Di samping
   itu, sebagai seorang guru besar, ia pun menjadi dosen terbang di
   berbagai universitas di Jawa.
   
   Di Bandara Ahmad Yani, Semarang, sembari menunggu keberangkatannya ke
   Jakarta untuk menghadap Menko Polkam Soesilo Soedarman, Muladi
   menerima FORUM.
   
   Anda mengusulkan pembentukan lembaga kementerian negara urusan hukum
   dan perundang-undangan. Apa kepentingannya untuk Indonesia?
   
   Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini
   prinsipnya, hukum harus menjadi paradigma dalam kehidupan nasional.
   Paradigma adalah model pemecahan masalah. Di Indonesia ini, kecuali
   Pancasila dan UUD 1945, tidak ada yang tidak bisa diubah. Jadi, kita
   jangan takut untuk melakukan suatu perubahan untuk menuju kebaikan.
   
   Usulan lembaga kementerian negara urusan hukum dan perundang- undangan
   ini tak hanya berdasarkan alasan-alasan praktis. Tapi, Di negara mana
   pun juga, adanya Mahkamah Agung atau Departemen Kehakiman itu tidak
   sekadar formalitas.
   
   Karena itu, harus ada suatu "breakthrough" untuk menjabarkan spirit
   kebangsaan dalam konstitusi. Dengan memperhitungkan lingkungan
   strategis, baik internal maupun eksternal bangsa, dalam membenahi
   masalah-masalah hukum ini, kita harus melewati suatu upaya yang lebih
   menonjolkan "law making process".
   
   Alasan lainnya berkaitan dengan keberadaan hukum Pancasila. Pancasila
   adalah sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana ditetapkan dalam
   Ketetapan MPRS No. XX tahun 1966. Ini bukan suatu hal yang sederhana
   karena betul-betul suatu konsep yang menantang kita. Apalagi setelah
   derajat hukum sama dengan bidang pembangunan lainnya, seperti politik,
   ekonomi, dan sosial-budaya. Maka, untuk merefleksikan hukum ke dalam
   berbagai bidang kehidupan sosial, ini suatu tantangan yang luar biasa.
   
   Bukankah kini sudah ada lembaga-lembaga yang menggodok
   perundang-undangan, misalnya, Ditjen Kumdang di Departemen Kehakiman,
   BPHN, ada Setneg, dan juga komisi-komisi di DPR...
   
   Menteri negara ini, seperti menteri KLH, ia di bawah presiden,
   koordinasinya otomatis di bawah Menko Polkam. Saya melihat, dalam "law
   making", harus ada mekanisme pembuatan undang-undang yang lebih mantap
   melalui "one-gate system". Di Departemen Kehakiman memang ada Ditjen
   Hukum dan Perundangan (Kumdang). Saya yakin ada kendala "reluctancies"
   (keengganan- keengganan) untuk mengoordinasi biro-biro hukum di
   departemen lain. Sebab, derajatnya sama. Dengan adanya menteri negara
   ini, wibawa terhadap biro-biro hukum departemen lain lebih menonjol
   dan lebih netral.
   
   Lembaga ini nantinya berfungsi tidak hanya pada pembuatan peraturan
   perundang-undangan hukum. Sumber-sumber lain juga harus di "blow up"
   keluar. Misalnya, menangani masalah yurisprudensi. Yurisprudensi itu
   adalah sumber hukum yang sangat kuat. Walau kita tak menganut asas
   "stare decisis", yurisprudensi itu bagian dari pembaruan hukum melalui
   hakim. Itu harus dipantau.
   
   Salah satu sumber hukum adalah doktrin yakni pandangan- pandangan
   sarjana, pakar, yang sudah disepakati. Dari teori lama, kita harus
   mengambil sarinya, tapi dikembangkan sesuai dengan kondisi bangsa
   Indonesia. Itu harus kita pantau, dirumuskan dan dikomunikasikan
   kepada masyarakat.
   
   Yang juga harus dipantau adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu
   jangan diartikan sebagai hukum adat masa lalu. Tapi juga hukum
   kebiasaan modern, misalnya saja dalam hukum ekonomi. Itu harus
   dipantau dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu
   tugas lembaga ini adalah dengan sistematis memantau masalah konvensi
   internasional dan aktif.
   
   Fungsi yang lain adalah mengevaluasi hukum positif. Hukum positif itu
   tiap lima tahun sekali harus dievaluasi. Dipantau, di mana kelemahan
   hukum positif, misalnya KUHAP, atau UU Lingkungan Hidup. Jangan hanya
   diseminarkan di perguruan tinggi lalu macet. Harus dimonitor terus,
   bekerja sama dengan DPR. Jadi, lebih berinisiatif. Tidak pasif seperti
   sekarang ini.
   
   Jadi, lembaga ini bertugas bukan hanya membuat undang-undnag?
   
   Tidak itu saja. Lembaga ini mempunyai tugas-tugas lain yang tak kalah
   pentingnya, yaitu menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Jadi, kalau
   hukum sudah dibuat, itu harus disosialisasi untuk menciptakan
   kesadaran hukum masyarakat. Agar masyarakat mengerti, hukum itu tidak
   hanya yuridis belaka, tapi filosofinya dan sosiologisnya juga.
   
   Ada satu tugas lagi, yaitu sebagai "clearing house", lembaga yang bisa
   mengadakan klarifikasi pada masyarakat tentang isu- isu yang
   berkembang. Ada dewan pakar di situ yang akan memberikan "clearence"
   terhadap masalah yang berkembang di masyarakat, supaya tidak timbul
   isu yang macam-macam.
   
   Setelah ada lembaga ini, bagaimana kedudukan lembaga semacam Ditjen
   Kumdang dan BPHN?
   
   Ditjen Kumdang tetap ada dan menjadi biro hukum departemen. Tugas
   Ditjen Kumdang difokuskan pada tugas-tugas departemen kehakiman.
   Dengan adanya lembaga baru ini, BPHN tidak ada lagi. Sebab, peran
   sebagai "law center" pindah ke lembaga baru tersebut dalam proses
   menelurkan perundang-undangan baru.
   
   Setneg tetap sebagai jalur administratif. Setneg mempunyai suatu
   rambu-rambu khusus untuk menjadi produk yudikatif. Tapi, Setneg itu
   urusannya bermacam-macam, tidak hanya perundang- undangan. Setneg itu
   lebih luas tugasnya. Dengan keberadaan lembaga ini, tugas Setneg lebih
   ringan karena lembaga ini berfungsi sebagai filter perundang-undangan.
   
   Jadi, tidak mengubah alur pembuatan undang-undang?
   
   Begini, proses undang-undang itu melalui tiga jalur. Pertama, adalah
   menyusun "academic draft", di sini ada "reasoning": mengapa harus ada
   undang-undang baru. Kedua, tahap "administrative draft", untuk menata
   formatnya menurut apa yang berlaku bagi suatu undang-undang dan
   membuat skala prioritas. Itu ada di Setneg. Setelah itu baru dikirim
   ke presiden dan DPR, dan akan menghasilkan "sosio-political draft".
   Pengaruh sosial-politik akan terjadi di DPR. Jadi, sudah ada bagian
   masing-masing. Lembaga baru ini akan bertugas lebih banyak di tingkat
   "academic draft". Sekaligus, kalau bisa, ada koordinasi antara
   ketiga-tiganya: "conceptual-academic, administrative," supaya lancar.
   Jadi, pembuatan undang-undang juga akan jadi lebih cepat. Di samping
   itu, ada tugas penting lainnya: berbagai peraturan warisan kolonial
   juga harus diselesaikan.
   
   Muladi lahir di Solo, 26 Mei 1943, sebagai anak bungsu dari tiga
   bersaudara pasangan Dasijo Darmo Soewito dan Sartini. Ayahnya bekerja
   sebagai reserse polisi. Sebagai anak kolong, Muladi dikenal bandel.
   Boleh jadi, lingkungannya yang keras ketika itu mendorongnya
   berperilaku berangasan. Tapi, menurut Muladi, kenakalannya ketika itu
   tergolong kenakalan biasa. Paling hanya terlibat perkelahian, tak
   sampai menyentuh obat terlarang atau perempuan. Temannya
   ber-"crossboy" ketika itu adalah Wismoyo Arismunandar.
   
   Gara-gara kenakalannya itu, Muladi dua kali tidak lulus sekolah, yakni
   ketika dia di SD dan SMP. Sebuah pengalaman yang tidak indah tentunya,
   yang bisa jadi aib bila dikaitkan dengan keberhasilannya sekarang ini.
   Toh, ia tidak mau menyembunyikan kenyataan itu. Bagi Muladi,
   kegagalan--dan juga kesuksesan-- adalah bagian dari kehidupan.
   
   Meski tidak lulus SMP, Mbong--demikian dia biasa disapa ketika
   remaja--tetap bisa melanjutkan sekolah di sebuah SMA swasta. Saat
   inilah, muncul keinginan di dalam hatinya untuk sukses. Alasannya
   sederhana: Muladi tergugah melihat keberhasilan kedua kakaknya ketika
   itu. Hasil kerja kerasnya tak sia-sia. Muladi bisa meraih ranking
   kedua di sekolahnya, SMA Institut Indonesia, tahun 1962. Ia kemudian
   diterima di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan
   Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.
   
   Meski kehidupan mahasiswa sudah cukup menyita hidupnya, Muladi bisa
   mencuri waktu untuk bekerja paruh waktu di Bulog dan menjaga gudang di
   pelabuhan. Lebih-lebih, di usia yang masih belia, 21 tahun (ketika itu
   ia mahasiswa semester V), Muladi nekat mengawi ni adik kelasnya, Nany
   Ratna Asmara, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
   Gara-garanya, Muladi yang ketika itu sedang getol-getolnya berlatih
   judo sering mampir ke rumah Nany. "Saya pasti disuguhi makanan," kata
   Muladi yang pernah menjadi Komandan Resimen Mahasiswa di Undip akhir
   1960-an itu mengenang. Dari hasil mampir-mampiran itu, keduanya
   sepakat memasuki jenjang perkawinan pada 22 Maret 1964.
   
   Tahun 1968, ia berhasil menamatkan kuliahnya di Undip. Bila kemudian
   Muladi yang sudah menjadi asisten dosen sejak tingkat tiga itu
   memutuskan menjadi dosen, itu sebenarnya bukan cita- citanya.
   "Sebenarnya, saya tidak bercita-cita jadi guru. Tak ada niat sama
   sekali," katanya. Ketika ia memutuskan menjadi dosen, alasan utama
   lantaran ingin ke luar negeri. Soalnya, ia sering melihat
   dosen-dosennya di Undip pergi ke luar negeri.
   
   Obsesi itu akhirnya kesampaian juga. Tahun 1974, untuk hak asasi
   manusia. Pengalaman di Prancis itu, kata Muladi, menjadi bekal baginya
   ketika menerima tugas menjadi salah satu anggota Komnas HAM, dua puluh
   tahun kemudian.
   
   Perjalanan karir Muladi terbilang pesat. Pada 13 April 1993, ketika
   usianya baru 50 tahun, dia dipercaya menduduki posisi Rektor
   Universitas Diponegoro, tempatnya mengabdi selama ini. Toh, menurut
   Muladi, jabatan struktural seperti rektor bukanlah tujuan utama
   sebagai pendidik. Tujuan utama seorang dosen adalah menjadi doktor dan
   guru besar. Itulah kebahagiaan seorang dosen. Dan, Muladi sudah
   meraihnya. Gelar doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung diraihnya
   pada 1984 dengan predikat "cum laude". Dua tahun kemudian, Muladi
   menjadi dekan Fakultas Hukum Undip. Lantas, di usia yang masih muda,
   45 tahun, gelar profesor pun diperolehnya. Tahun 1993, ia ikut
   Lemhanas.
   
   Muladi termasuk tokoh yang suka melakukan terobosan. Beberapa saat
   setelah menjadi rektor, ia memasukkan mimbar bebas sebagai agenda
   tetap rektor tiap dua bulan. "Dengan mimbar ini saya bisa mengontrol
   mahasiswa. Saya bisa mendengarkan aspirasi mereka demi kemajuan
   Undip," kata Muladi yang menyediakan diri untuk ditemui mahasiswanya
   kapan saja dan di mana saja.
   
   Namun, bukan sekali dua Muladi mendapat kritik pedas. Beberapa dosen
   senior melihat Muladi terlalu dekat dengan penguasa. Memang Muladi
   cukup ketat membatasi forum-forum diskusi yang "berbahaya". Sebuah
   diskusi mahasiswa yang mengundang wakil tiga orsospol dilarangnya
   tahun lalu. Ia juga membubarkan forum diskusi di lembaga penelitian
   Undip karena dipandang terlalu "vokal". Lantas, ia pun pernah melarang
   ajang diskusi yang membahas Peristiwa 27 Juli.
   
   Tapi, Muladi membantah tudingan itu. "Siapa pun boleh bicara di
   kampus, asal ilmiah dan bertanggung jawab," katanya. Buktinya, ia
   membiarkan Kiai "Mbeling" Emha Ainun Nadjib dan Adnan Buyung Nasution
   "ngomong" di Kampus Undip. Kalaupun ia melarang beberapa ajang
   diskusi, itu karena ia ingin menegakkan etika akademis.
   
   Sosok rektor yang ideal itu seperti apa, sih?
   
   Rektor itu bukan seorang birokrat. Apalagi perguruan tinggi itu
   dianggap sebagai kelompok strategis bagi suatu bangsa yang sedang
   berkembang. Jadi, rektor juga memiliki kedudukan politis. Seorang
   rektor harus mempunyai hubungan yang solid di dalam. Tapi, hubungannya
   dengan instansi terkait juga harus baik.
   
   Rektor itu jangan hanya duduk di belakanga meja. Dia harus mampu
   memberikan denyut sosial dan memberikan "clearence". Jadi, kalau saya
   banyak "ngomong", itu kan karena ditanya, bukan karena saya ingin
   omong sendiri. Saya berusaha mengikuti perkembangan sosial
   sebaik-baiknya untuk memberikan warna. Saya
   
   Visi Anda tentang perguruan tinggi?
   
   Terus terang, menghadapi globalisasi ini saya resah. Karena sekarang
   kan modelnya sertifikasi internasional dalam segala profesi. Karena
   itu, saya ingin mengadakan kerja sama dengan ikatan profesi. Bagaimana
   menjadikan lulusan-lulusan Undip ini betul-betul siap menghadapi
   globalisasi. Juga, hubungan dengan ikatan profesi itu penting untuk
   sertifikasi internasional. Saya adakan seminar tentang Undip dalam
   rangka menghadapi globalisasi ekonomi, dengan menyertakan
   ikatan-ikatan profesi dan departemen terkait. Tujuannya, agar lulusan
   Undip bisa siap. Kurikulum bisa ditinjau kembali, harus memuat nuansa
   tentang globalisasi.
   
   Anda sekarang ada di puncak karir, menjadi profesor dan juga rektor.
   Apakah masih punya keinginan meniti karir lebih tinggi?
   
   Sulit itu. Semua orang kan ingin berkarir di bidang yang lebih tinggi
   lagi. Entah itu di bidang sosial atau di pemerintahan. Kalau tidak ada
   ambisi itu, bohong namanya. Tapi, sebenarnya karir guru besar dan
   ilmuwan itu tidak ada akhirnya. Tumpuan saya di situ. Pada akhirnya,
   saya ingin menggeluti bidang ilmu hukum dan terus menulis dan
   menggemakannya. Bagi seorang ilmuwan, "there is no end fighting".
   Sampai mati pun kita harus terus berkarya. Mengenai karir
   administrasi, wallahualam.
   
   Saya sebenarnya ingin membuat buku. Sekarang sudah saya mulai dengan
   mengumpulkan buku-buku teks yang baik. Bidang yang menarik bagi saya
   tentu saja hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi sebagai suatu
   kesatuan. Kalau kita bicara hukum pidana saja itu terlalu eksak dan
   kurang menarik. Tapi, kalau kita bicara tentang hukum acara,
   kriminologi dan viktimologi dalam satu kesatuan akan menjadi menarik.
   Sebab, konteks sosialnya semakin besar.
   
   Kaki Muladi tidak hanya terpatok di Undip. Ia menjadi dosen terbang
   untuk program pascasarjana di beberapa universitas. Ia juga kerap
   tampil di seminar-seminar hukum dalam dan luar negeri. Apalagi
   berbagai jabatan disangdangnya. Di dunia akademik, Muladi menjadi
   wakil presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Asia Tenggara, Ketua
   Assosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Nasional. Sementara
   itu, pria yang dinobatkan harian "Suara Merdeka" Semarang sebagai "Man
   of the Year 1995" itu pun menjadi staf ahli Bapeda, anggota MPR,
   penasihat Menteri Negara Urusan Wanita, anggota Dewan Pertimbangan DPD
   Golkar Jawa Tengah, Ketua DPD FKPPI Jawa Tengah. Ia pun menjadi wakil
   Indonesia di PBB untuk Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan
   Pidana. Waktunya di Semarang pun makin berkurang setelah ia menjadi
   anggota Komnas HAM yang mengharuskannya turun ke pelosok daerah.
   
   Mengapa Komnas HAM bertindak jauh dalam menangani kerusuhan
   
   Ya, itu semacam "moral guarantee". Kalau sudah dipertemukan dan
   diadakan dialog, seperti juga kasus Ujungpadang, masalahnya dianggap
   tuntas. Dan, ada yang diingatkan. Pertama, bahwa persa tuan dan
   kesatuan adalah segala-galanya bagi bangsa Indonesia. Kedua, "law
   enforcement" itu juga suatu hal yang penting dalam kehidupan. Tanpa
   pandang bulu, siapa yang bersalah harus ditindak. Dua hal itu jadi
   pegangan Komnas. Ketiga "rule of conduct".
   
   Jika kemudian terjadi kerusuhan lagi, kredibilitas Komnas kan bisa
   hancur karena ternyata perdamaian tidak terwujud?
   
   Saya kira tidak juga karena kami tidak menjamin tidak akan terjadi
   lagi kerusuhan. Itu hanya komitmen bersama bahwa apa yang dilakukan
   itu salah. Dan, komitmen pemimpin masing-masing untuk menertibkan
   kelompoknya. Secara moral, Komnas HAM tidak berutang apa-apa.
   
   Dengan ikut menandatangani perdamaian, itu berarti Komnas HAM sudah
   berkontak sampai tingkat "grassroot" dengan tokoh-tokoh yang paling
   bisa dipercaya. Jadi, dasarnya komitmen itu adalah kepercayaan sebagai
   bangsa yang beradab. Kalau bangsa tidak bisa dipercaya, berarti tidak
   beradab. Pemikiran kami begitu. Dan masalah HAM itu hak kolektif yang
   bisa kita tegakkan. HAM bisa tegak bukan dengan mendiktekan konsep,
   melainkan harus dengan kerja sama. Tidak ada cara lain.
   
   Menurut Anda, kerusuhan yang terjadi belakangan ini karena apa?
   
   Itu sesuatu yang komplek. Tapi, saya yakin ada kepentingan politik
   yang menjadi "trigger"-nya. Sedangkan masalah SARA dan kesenjangan
   sosial sebagai bumbunya. Menggunakan isu kesenjangan dan sebagainya
   untuk mem-"blow up". Saya yakin ada orang yang memiliki kepentingan
   politik atas semua kejadian ini. Dan ini yang harus dicari, siapa
   aktor intelektualnya.
   
   Seperti tuduhan Gus Dur terhadap Humanika. Biarkan saja maju sampai
   pengadilan. Nanti kan terbukti mereka benar atau tidak. Saya setuju
   polisi menginterogasi Humanika sampai 6 jam. Saya kira, semestinya
   polisi tidak hanya puas dari sekadar laporan, tapi ada apa di belakang
   itu sebenarnya.
   
   Beberapa lembaga mengeluh, mereka merasa mendapat kesulitan setelah
   Komnas HAM berdiri...
   
   Justru itu, Komnas HAM seharusnya membantu dan tidak menjadi "leader"
   di depan. Lembaga-lembaga struktural itu harusnya berbuat yang terbaik
   dan Komnas HAM sebagai faktor komplementer yang membantu saja. Kami
   memang merasakan seakan-akan ada kecemburuan dari lembaga atau oknum
   tertentu yang menilai Komnas HAM "kemaki" (sok). Itu tidak benar.
   Harus introspeksilah, bahwa kita masing-masing harus meningkatkan
   
   Ada pendapat yang menyatakan Komnas HAM berada di bawah Presiden
   Soeharto...
   
   Saat ini, "individual capacity" Presiden Soeharto sangat kuat. Tapi,
   tidak digunakan untuk menekan Komnas HAM. Malah, Komnas HAM yang
   banyak berlindung di belakang beliau. Kita harus balik begitu
   menafsirkannya. Beliau tidak pernah menekan Komnas HAM. Temuan Komnas
   HAM mengenai Kerusuhan 27 Juli, misalnya, beliau diskusikan dengan
   para menteri.
   
   Saat ini, Komnas HAM masih butuh perlindungan Soeharto. Dalam
   kasus-kasus tertentu, kalau mentok, kami kirim surat kepada Presiden.
   
   Bukankah Komnas HAM harus mandiri dan otonom?
   
   Otonom harus berdasarkan konstitusi, paling tidak ada keteta pan MPR
   atau undang-undang. Di Filipina, misalnya, dasarnya adalah konstitusi.
   Kalau dasarnya undang-undang, pembiayaannya jadi jelas, strukturnya
   mantap, seperti yang kita lihat di Skandinavia. Di Swedia, misalnya,
   ada lembaha bernama "Ombudsman". Ini lembaga departemen, jadi lebih
   kuat. Komnas HAM dasarnya adalah Keppres. Karena mencari dasar hukum
   lain sulit, sebab situasinya mendesak. Tapi, di masa yang akan datang
   perlu dicarikan dasar hukum yang lebih mantap. Misalnya, dengan
   undang-undang.
   
   Perkawinannya dengan Nany membuahkan empat putri, Rina Irawanti (31
   tahun), Diah Sulistyani (28 tahun), Aida Fitriani (24 tahun), dan
   Erlina Kumala Esti. Dua anak pertama mengikuti jejak Muladi mendalami
   bidang hukum. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tertarik
   menjadi dosen.
   
   Kakek dua cucu ini masih tampak gesit di usianya yang 53 tahun. Boleh
   jadi, ini lantaran kebiasaannya lari pagi setiap hari sejauh 5
   kilometer. Ia juga masih menekuni olah raga keras, karate dan judo--ia
   sudah meraih Dan-I. Sudah beberapa tahun ini, Muladi berpantang makan
   nasi dan sebagai penggantinya adalah roti. Ia juga tidak pernah tidur
   di atas tempat tidur. Selalu di lantai dengan kasur tipis. Di hotel
   pun, pria yang mengaku malas memakai kaos kaki ini memilih tidur di
   lantai beralaskan selimut. Barangkali Anda punya calon siapa yang
   pantas memegang jabatan menteri negara itu nanti?
   
   Ini bukan urusan saya. Itu membutuhkan orang yang punya kemampuan
   komprehensif. Bisa dari politisi atau pakar. Tapi, ia harus mempunyai
   wawasan luas dan punya greget. Ya, gabungan antara pakar dan politisi.
   Sehingga punya wibawa akademis dan mampu membaca arah angin serta
   harus luwes.
   
   Bagaimana kalau salah satu kandidatnya Anda sendiri? He-he-he..., saya
   kan pegawai negeri. Mau jadi apa saja disyukuri. Jadi caleg saja saya
   nomor 71, ya enggak apa-apa. Sebagai pegawai negeri, saya harus selalu
   siap untuk bekerja apa saja. Makanya, saya harus tetap berpikir,
   mumpung masih kuat, terus berpikir.
   
   Sri Raharti dan Arief Kuswardono (Semarang).