IN: KMP - Hak atau Kewajiban Memili

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Mar 17 1997 - 05:09:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id JAA19636 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 17 Mar 1997 09:09:17 -0500 (EST)
Subject: IN: KMP - Hak atau Kewajiban Memilih..?

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Sun Mar 16 20:06:07 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Mon, 17 Mar 1997 11:02:20 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <1.5.4.16.19970317071522.300f9a28@ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: KMP - Hak atau Kewajiban Memilih..?
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.4 (16)
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

   Kompas Online
Senin, 17 Maret 1997
                                      
     _________________________________________________________________
                                      
                         Hak atau Kewajiban Memilih..?
                                       
                            Oleh Bismar Siregar
                                      
   TAK lama lagi, tinggal hitung bulan lebih tegas di bulan Mei yang akan
   datang setiap warga negara Indonesia di mana saja pun ia berada,
   prasyarat sudah dewasa serta sehat akal pula, Insya Allah akan menuju
   tempat pemilihan umum. Hanya sekali lima tahun, peristiwa itu terjadi.
   Adakah kita sebagai warga yang sadar tanggung jawab berbangsa dan
   bernegara, tidak akan berkata seraya berdo'a: "Alhamdulillah!
   Halleluya! Berikanlah, Ya Tuhan, kesempatan kepada kami memilih di
   antara putra/putri bangsa yang terbaik, bila terpilih akan mewakili
   kami di Lembaga Tertinggi, Majelis Perwakilan Rakyat dan Lembaga
   Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadikanlah mereka untuk tidak
   membedakan, apalagi mengotak-ngotakkan diri dan golongan, dan hanya
   satu cita dan tujuan, bangsa dan negara berwadah tunggal Pancasila,
   hasil perjuangan bersama, mampu mengantar penghuni Nusantara ke tujuan
   hidup, berkemakmuran lahir dan batiniah dilandasi keadilan yang selalu
   diidamkan, Baldatun Thoyibatun wa Rabbun ghafur".
   
   Kira-kira demikian lukisan hati dan harapan, setiap warga yang sadar
   makna kehidupan berbangsa dan bernegara, bersatu dan mencintai
   persatuan, berdasar Pancasila, bukan berdasar teorinya si Rousseau
   lebih dikenal teori perjanjian masyarakat. Tetap menghargai teori
   demikian dianut sementara bangsa dan negara lain, kalau mau
   mengikutinya. Kalau ada yang diinginkan sederhana, berikan serta
   hormatilah bangsa dan negara Indonesia ini memahami dan menghayati
   serta mengamalkan teori keberadaan bangsa dan negara memperoleh dan
   menikmati kemerdekaan Atas Berkat dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...
   (Alinea ketiga Preambule UUD 1945).
   
   Telah jelas jadinya beda sikap dan pendapat, apa yang disebut
   kemerdekaan tanpa mengurangi pengorbanan para pejuang yang berjuang di
   medan laga, ada yang gugur sebagai pahlawan, dan bukan pula sedikit
   yang berumur panjang, baru berpulang setelah ikut menikmati hasil
   perjuangan. Pada umumnya sama dimakamkan di makam pahlawan bertebaran
   di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka telah tiada, benar, sekali lagi
   ada yang gugur sebagai pahlawan, dan ada pula yang sampai saat ini
   masih dirahmati hidup, namun sudah tergolong tua renta, sangat
   bergantung dari kasih sayang bantuan anak, cucu ataupun tunjangan
   sebagai anggota veteran, yang boleh dihitung tak cukup menyambung
   hidup selayaknya.
   
   Aneka rupa kehidupannya, sehingga sering hati bertanya, inikah di
   antara pejuang yang dahulu ikhlas berjuang tanpa pamrih, kecuali
   lillahi ta'ala? Saat menjelang pemilu ini terkuak kembali nasib di
   antara veteran, yang kurang bernasib mujur, adakah setelah pemilu para
   wakil terpilih masih mampu merasakan keresahan mereka serta berjuang
   membela nasib kepentingan yang cukup memprihatinkan, di antara
   golongan yang hidupnya sudah mapan, walau tidak ikut berjuang?
   
   Do'a, Insya Allah, para pejuang yang kini hidup dalam kekurangan,
   sabar dan tawakallah, biarlah engkau kurang bermakna di mata sesama,
   yang lebih utama ikhlas perjuangan jadilah pahlawan di mata Allah
   Subhanahu Wa Ta'ala. Kepahlawanan demikian itulah yang paripurna.
   
   Konsekuensi pengakuan, bahwa kemerdekaan hanya Atas Berkat Rahmat
   Allah Yang Maha Kuasa ialah, tidak dibenarkan melakukan
   perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan berkat dan rahmat-Nya.
   Tegasnya jangan kufuri, tetapi syukuri... Janji-Nya, bila si hamba
   mengetahui makna bersyukur atas berkat dan rahmat akan
   dilipat-gandakan-Nya. Sebaliknya, bila kufur atas nikmat bukan
   mustahil dicabut atau paling bijak ditahan, agar si hamba sadar dan
   mengetahui apa yang menjadi cita kemerdekaan, tiada lain mewujudkan
   kehidupan yang adil dan makmur dan dinikmati secara merata.
   
   Benar, siapa yang mengingkari pembangunan tidak ada? Siapa yang
   menyangkal kemakmuran belum nyata? Siapa, dan siapa yang membantah
   yang demikian? Mungkinkah mata, telinga dan hatinya telah di/tertutup
   Tuhan? Mari kita jujur sejujurnya terhadap diri dan Tuhan, membaca
   ayat kejadian. Pembangunan telah nyata. Beton bertulang telah
   menjulang menghiasi kota-kota, menggusur taman terutama di Jawa.
   Jangan berbohong, kalau tidak Tuhan akan murka. Mari disyukuri.
   Tetapi, kalau ada yang berkata ada kesenjangan, terima dengan dada
   terbuka, bahwa di samping keberhasilan ternyata ada yang tertinggal
   dan ditinggal.
   
   Dan, kalau sudah terjadi yang demikian sangat ngeri rasanya mengenang
   pesan Rasulullah Muhammad s.a.w., bahwa tidak akan termasuk umatnya
   orang yang tidur lelap dalam kekenyangan, sementara sebaliknya
   tetangga ada yang hidup kelaparan. Sekali lagi, ngeri rasanya membaca
   pesannya. Dalam hati timbul pertanyaan, kalau demikian, mengapa
   sungguh banyak di antara sesama yang bergelimang dalam kemewahan
   sedang tetangganya dalam kepapaan? Tidak berniat membesar-besarkan,
   apa yang disebut kesenjangan sosial, baik yang menyangkut
   perekonomian, demikian pula menikmati keadilan dan tidak terkecuali
   yang sebentar lagi dihadapi kesenjangan politik. Kalau benar ada,
   bersebutlah seadanya, lillahi ta'ala. Insya Allah, melalui PEMILU yang
   sebentar lagi dilakukan, ada pemerataan menikmati hak politik
   demikian.
   
   Hak berpolitik. Adalah sesuatu yang mengganjal dalam diri, saat
   memperhatikan di antara peristiwa di waktu lalu. Terjadinya
   kesenjangan menikmati hak politik di negara yang mengakui dan
   menjunjung tinggi Pancasila sebagai wadah tunggal, tetapi dalam
   perlakuan politik tidak demikian. Maksudnya, kemenangan salah satu
   sebutlah terus terang Golkar, kini yakin dan percaya menang "mutlak"
   di waktu yang lalu, Insya Allah juga di pemilu yang akan datang akan
   meraih kemenangan, paling tidak kemenangan mayoritas. Tidak akan ada
   yang menyangkal, kecuali mukjizat Tuhan terjadi, sebutlah angka 70
   persen, 80 persen boleh-boleh berkira demikian. Tetapi jangan sampai
   mendahului angka 100 persen. Angka demikian adalah bagi Tuhan, bukan
   bagi manusia. Namun yang jelas, Insya Allah mayoritas tunggal....
   
   Namun, bila kemenangan mayoritas demikian sudah diraih, janganlah
   sombong dan takabur. Rendahkan diri di hadapan Khalik, dan jangan lupa
   rendahkan hati di hadapan sesama. Jangan ada sikap dan niat, serta
   merta berkata, sudah capai-capai berjuang memenangkan pemilu, jangan
   ajak sospol PPP dan PDI ikut serta dalam badan eksekutif,
   pemerintahan. Jangan terapkan pola demokrasi yang Barat dan jahiliah,
   yang lebih mengutamakan golongan sendiri dari kebersamaan.
   
   Mari, secara bersama-sama dalam wadah tunggal Pancasila membangun
   bangsa dan negara. Tidak ada yang disebut oposisi, karena dalam
   kehidupan demokrasi Pancasila, murni dan konsekuen diamalkan tidak
   akan ada istilah keakuan, kegolongan atau pengertian yang membiarkan
   satu sama lain saling berprasangka yang tidak baik. Demokrasi
   Pancasila mengutamakan kewajiban, bukan hak. Dengan lain perkataan
   menempatkan kebersamaan, melebihi keakuan. Lebih tegas lagi, jangan
   lagi ada pemikiran seperti di waktu yang lalu, terutama di lembaga
   pemerintahan, hanya golonganku yang utama dan diutamakan. Ikhlas
   melepaskan pola sikap demikian. Mampu dan berkeinginankah Golkar
   bersikap demikian?
   
   Semestinya jawabannya, harus. Kalau sepakat, dan harus sepakat, maka
   di DPR imbang kedudukan tentu berbanding suara yang dimenangkan. Bila
   pun Golkar yang mayoritas (tunggal) tidak ada niat mengucilkan,
   sebutlah orsospol PPP dan PDI karena dianggap oposisi, tidak. Kalaupun
   akan ada perbedaan, jelas bukan asas dan bukan pula tujuan, tetapi
   cara. Dan, kalau yang demikian itu ada, harus diterima sebagai rahmat
   Tuhan. Perbedaan persepsi mengenai satu masalah, bukan karena ingin
   dan sok berbeda pendapat, tidak. Pahami, hayati dan amalkan sesuai
   akhlak Pancasila, dirujuk pesan Rasulullah Muhammad s.a.w., bahwa
   berbeda pendapat, bukan aib, bukan pula dosa dan bukan pula garis
   penentu jarak antara kawan dan lawan. Beda pendapat merupakan di
   antara rahmat Tuhan untuk saling mawas diri. Mencari kebenaran.
   Kebenaran itu nisbi, jangan paksakan.
   
   Iman dan taqwa tetap dijadikan landasan musyawarah untuk mencapai
   kesepakatan. Adakah kita, kalau demikian tidak sama pendapat, ketiga
   orsospol bersama dengan fraksi lainnya, setelah pemilu nanti akan
   mengubah sikap pandang yang selama ini, seakan ada kesan golonganku,
   golonganku yang diutamakan?
   
   Kalau yang demikian disepakati, sebutlah seperti diutarakan di atas
   Golkar menang, bukan lagi di bidang legislatif duduk bersama saling
   membicarakan, apa yang terbaik bagi pembangunan bangsa, juga sungguh
   tepat, bila dalam Kabinet Pembangunan VII, juga nanti akan duduk
   bersama sebagai menteri yang tidak lagi monopoli Golkar? Adakah tidak
   ingin merenung sejenak, konsekuensi rasa dan asas kebersamaaan
   orsospol PPP dan PDI juga diikutsertakan? Kebersamaan adalah dasar
   pembangunan. Sehingga, kalau berhasil, Insya Allah, tidak akan
   berkata, lihat hasil karya Golkar. Pembangunan yang berhasil seakan
   berkat jasa Golkar.
   
   Pertanyaan sering menyelinap dalam hati, adakah Golkar juga kesatria
   dan jujur mengakui, bila ada kegagalan di sementara bidang, juga
   sebagai kegagalan Golkar? Sebutlah sekadar contoh meningkatnya
   kriminalitas, kecuali jenis dan ragamnya juga kualitasnya? Cukupkah
   berhibur diri, itu 'kan akibat pembangunan yang luar biasa
   dilaksanakan? Alasan yang secara sepintas dapat dibenarkan, tetapi
   secara hakiki, tidak. Mengapa? Lagi-lagi kembali kepada Pancasila.
   Karena, apa yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab belum
   dilaksanakan, sejiwa dan sejajar dengan roh dan semangat Ketuhanan
   Yang Maha Esa. Cita-cita mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi
   seluruh masyarakat dan kesemuanya dilandasi sila pertama Ketuhanan
   Yang Maha Esa, kalaupun boleh disebut baru bersifat ajakan, belum
   merupakan amal kenyataan.
   
   Mari disadari, jangan cari-cari alasan pembenaran, bahwa kemakmuran
   dan keadilan yang merata bukan alasan untuk tidak percaya pembangunan
   tidak berhasil. Mari secara jujur, melihat dan membaca, apa yang
   senyatanya Insya Allah akan menemukan jawaban.
   
   Dalam rangka bersikap demikian itulah ada ajakan, sudahlah di waktu
   yang lalu hanya petinggi Golkarlah yang duduk dalam kabinet, Insya
   Allah, akan menjadi pemikiran bersama, dalam rangka mewujudkan
   pelaksanaan Pancasila sebagai asas tunggal dan wadah tunggal dalam
   rangka memelihara persatuan dan kesatuan serta menjaga stabilitas
   nasional. Jangan jadikan, apa yang pernah terjadi akhir-akhir ini, ada
   tangan-tangan jahil berhasil memancing terjadinya tindakan-tindakan
   yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Cukup jelas, kalau mau
   membaca dari peristiwa-peristiwa yang lalu, sebutlah Timika, Dilli,
   Situbondo, Tasikmalaya, Sanggau Ledo dan terakhir Rengas Dengklok.
   Adalah karena kurang dihayati rasa kebersamaan, petaka itu terjadi.
   
   Mari, kita sadari dan berupaya jangan terulang kembali. Sehingga,
   kalau ada yang bertanya, apa ikut nanti pemilu? Apa salah, kalau tidak
   mengikutinya? Secara hukum tidak ada pasal yang melarang. Itu menurut
   hak asasi manusia yang dirujuk dari Barat itu. Tetapi berdasar
   semangat dan jiwa Pancasila, kewajiban bukan sekadar hak mengikuti
   pemilu. Keyakinan, negara dan bangsa lahir dan ada atas berkat rahmat
   Allah yang Maha Kuasa, kewajiban menyukseskan apa pun yang terjadi.
   Termasuk di antaranya, mengikuti pemilu. Sebutlah di antara yang tiga
   itu baik, jelas tidak sama baiknya. Saran pilih yang terbaik di antara
   yang baik. Itu namanya pemilihan. Adakah sepanjang hematmu PDI yang
   terbaik, bismillah! Tusuk. Tak ada yang mengawasimu, kecuali diri dan
   Tuhanmu. Kelak di hadapan-Nya dituntut pertanggungjawaban. Sebut
   pulalah, di antara yang tiga itu, kurang berkenan di selera. Saran,
   pilih yang paling ringan kekurang-seleraan. Dan, saat menusuk
   panjatkan do'a: "Semoga yang terpilih nanti sadar, mewakili rakyat
   bukan simbol peningkatan kedudukan, bukan hak tetapi amanah Tuhan.
   Kelak akan dituntut pertanggungjawaban."
   
   Simpul, bila ada yang ragu akan memilih atau bukan, dari hati yang
   tulus disarankan, ikutlah memilih. Memilih dalam budaya Pancasila,
   bukan sekadar HAK, tetapi lebih luhur KEWAJIBAN. Mari, niati Lillahi
   ta'ala, Bismillah! Ridha dan berkat-Nya menyertai bangsa yang lahir
   dan ada atas berkat dan rahmat-Nya.
   
   ( * Bismar Siregar, mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; tinggal di
   Jakarta.)