[INDONESIA-B] FORUM - Uang Jaminan

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Apr 04 1997 - 09:29:00 EST


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id NAA15613 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 4 Apr 1997 13:27:32 -0500 (EST)
Subject: [INDONESIA-B] FORUM - Uang Jaminan Langganan PLN dipertanyakan

Forwarded message:
From owner-indonesia-b@indopubs.com Fri Apr 4 11:45:17 1997
Date: Fri, 4 Apr 1997 09:36:44 -0700 (MST)
Message-Id: <199704041636.JAA19699@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: indonesia-b@indopubs.com
Subject: [INDONESIA-B] FORUM - Uang Jaminan Langganan PLN dipertanyakan
Sender: owner-indonesia-b@indopubs.com

INDONESIA-B

X-URL: http://www.forum.co.id/forum/redaksi/970407/07nasi.html

              "Pinjaman Murah" ala PLN: Uang Jaminan Langganan
                                      
     _________________________________________________________________
                                      
   Uang jaminan langganan yang dipungut dari setiap pemasangan sambungan
   baru di PLN telah mencapai Rp 1,2 triliun lebih. Akan kan
   dikembalikan?
   
   Rasanya tak ada pelanggan listrik PLN yang menyadari bahwa mereka
   sebenarnya menaruh uang jaminan ketika mengajukan sambungan saluran
   listrik. Padahal, seorang calon pelanggan listrik di wilayah Jakarta
   Selatan, misalnya, harus membayar Uang Jaminan Langganan (UJL) Rp
   50.400 selain biaya penyambungan baru yang Rp 135.000 untuk daya 900
   VA. Dana itu terus menumpuk di PLN Pusat seiring dengan meningkatnya
   jumlah pelanggan. Dalam laporan keuangan PLN per 30 Juni 1996,
   misalnya, jumlah UJL telah menca pai Rp 1,22 triliun.
   
   Anehnya, meskipun jumlah yang dihimpun sudah demikian besar,
   masyarakat pelanggan yang dibebani biaya itu sama sekali tidak pernah
   diberi tahu apa kegunaan dan kenapa mereka harus membayar uang
   jaminan. "Tahunya, itu persyaratan yang harus dipenuhi konsumen, itu
   saja," ujar H. Darajat, seorang pengusaha penerbi tan di Jawa Tengah.
   
   Hal yang sama juga dilontarkan oleh fungsionaris DPD Golkar Jawa
   Timur, Sam Soeharto. "Terus terang saja, saya juga tidak tahu ada uang
   jaminan langganan segala kalau mau memasang listrik," ujar Sam. Jika
   UJL benar-benar ada, menurut Sam yang juga Guru Besar FK Unair, perlu
   ditelusuri penggunaannya.
   
   Tahun lalu, sebenarnya masalah UJL ini pernah juga dipersoalkan oleh
   wakil rakyat. Adalah Tadjuddin Noer Said_waktu itu sebagai anggota
   Komisi VI_yang mempertanyakan masalah itu kepada Menteri Pertambangan
   dan Energi, Ginandjar Kartasasmita. "Saya bawa terus masalah ini
   karena sudah menjadi obsesi saya. Sampai saat ini pun saya pertanyakan
   terus supaya tidak kehilangan jejak. Apalagi dananya setiap tahun
   terus membengkak," ujar Tadjuddin yang kini duduk di Komisi APBN
   kepada Ardi Bramantyo dari FORUM.
   
   Menurut Tadjuddin, semua biaya yang dibebankan PLN kepada pelang gan
   harus jelas dasar hukumnya dan tidak menyimpang dari peratu ran
   perundangan yang berlaku. Pemerintah memang berhak menetapkan tarif
   listrik. "Tetapi, saya melihat, di luar yang ditetapkan pemerintah
   ternyata ada tarif lain, yaitu pajak penerangan jalan raya dan uang
   jaminan langganan," ujar Tadjuddin.
   
   Yang jadi persoalan, sampai saat ini yang namanya uang jaminan
   langganan tidak pernah jelas posisinya. Sebab, yang namanya jaminan
   berarti bisa diambil si pemilik jika kontrak putus. Tapi, rasanya
   tidak ada orang yang ingin memutuskan hubungan dengan PLN karena
   listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. Kita juga tak pernah mendengar
   pihak PLN mengembalikan uang jaminan langganan kepada mereka yang
   rumahnya digusur yang mengakibatkan putusnya hubungan langganan
   listrik.
   
   Celakanya, meskipun tidak mengacu pada landasan hukum yang jelas, uang
   jaminan langganan sudah menjadi kewajiban yang harus dibayar konsumen.
   Ketiadaan alternatif selain PLN sebagai pemasok lis trik, sementara
   listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, menjadikan konsumen tidak
   banyak bertanya. "Seharusnya, PLN menjelaskan status uang jaminan
   langganan itu secara terbuka kepada masyara kat," ujar Ketua Pengurus
   Harian YLKI, Tini Hadad.
   
   Masyarakat, menurut Tini, harus tahu penggunaan dana itu dan bagaimana
   pertanggungjawabannya. "Kami akan mengangkat masalah ini," ujar Tini.
   
   Jika dikembalikan ke Undang-undang Ketenagalistrikan, tarif listrik
   ditetapkan oleh pemerintah, sehingga jika ada beban lain seharusnya
   juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). "Sekarang ini,
   legalitas uang jaminan langganan tidak jelas jika dikaitkan dengan
   harga yang ditetapkan pemerintah tersebut," ujar Tadjuddin.
   
   Dalam neraca PLN sendiri, uang jaminan langganan masuk dalam pos
   pinjaman. Karena itu, menurut Tadjuddin, PLN harus transparan dalam
   masalah ini, termasuk bagaimana perhitungan bunganya karena status
   dana itu adalah pinjaman. Diperkirakan, setiap tahun dana "pinjaman"
   itu rata-rata meningkat antara Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar.
   Artinya, selama ini PLN terus-menerus mendapat dana "gratis" dari
   masyarakat. Logikanya, "Kapan kita pernah mendengar orang berhenti
   menjadi pelanggan listrik?" kata Tadjuddin.
   
   Sayang, para petinggi PLN sendiri lebih suka tutup mulut terhadap
   masalah ini. Baik Dirut maupun Direktur Keuangan selalu mengelak
   setiap kali FORUM mencoba meminta penjelasan soal uang jaminan
   langganan. Tapi, karena terus diburu, Direktur Keuangan, Muslim
   Abuhudzus memerintahkan Kahumas PLN, Abas Toha, menjawab pertan yaan
   FORUM. "Saat ini, PLN belum bisa memberikan keterangan tentang hal
   ini," ujar Abas kepada Ronald Raditya dari FORUM. Menurut Abas, memang
   ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk diam. "Rasanya kurang tepat
   kalau saya bicara masalah itu sekar ang," ujar Abas tanpa memberi
   alasan jelas.
   
   "Justru seharusnya dia buka, dong," ujar Tadjuddin. Alasannya,
   ketentuan itu sudah ada sebelum adanya UU Ketenagalistrikan. Artinya,
   setelah UU tersebut diundangkan, pos itu harus masuk dalam komponen
   tarif. Tapi, siapa sih yang mau melepaskan pinja man sangat murah
   dengan bunga nol?