[INDONESIA-B] KMP - Plafon KUK Naik

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Apr 08 1997 - 15:45:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id MAA14934 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 8 Apr 1997 12:29:11 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-B] KMP - Plafon KUK Naik Jadi Rp 350 Juta

Forwarded message:
From owner-indonesia-b@indopubs.com Tue Apr 8 08:54:51 1997
Date: Tue, 8 Apr 1997 06:51:02 -0600 (MDT)
Message-Id: <199704081251.GAA17420@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: indonesia-b@indopubs.com
Subject: [INDONESIA-B] KMP - Plafon KUK Naik Jadi Rp 350 Juta
Sender: owner-indonesia-b@indopubs.com

INDONESIA-B

   Kompas Online
Selasa, 8 April 1997
                                      
     _________________________________________________________________
                                      
                       Plafon KUK Naik Jadi Rp 350 Juta
                                       
   Jakarta, Kompas
   
   Plafon maksimum KUK (Kredit Usaha Kecil) dinaikkan dari Rp 250 juta
   menjadi Rp 350 juta. Demikian Direktur Bank Indonesia Mukhlis Rasyid
   dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (7/4). Ia menjelaskan soal
   ketentuan KUK dan KE (Kredit Ekspor). Ketentuan itu berlaku mulai 1
   April 1997.
   
   Sementara itu, sebesar 80 persen pinjaman luar negeri perbankan harus
   dialokasikan untuk pembiayaan usaha ekspor. Kredit itu bisa dikucurkan
   dalam bentuk valuta asing atau rupiah.
   
   Kepada BI juga ditanyakan, apa upaya BI mengantisipasi kemungkinan
   rekayasa perbankan memenuhi semua ketentuan itu. Juga ditanyakan,
   apakah BI akan bertindak tegas terhadap semua bank yang tak memenuhi
   ketentuan, tanpa memperdulikan kuat tidaknya pemilik bank tersebut.
   
   "Atas pertanyaan kedua saya pura-pura tidak mendengar saja. Tetapi
   soal kemungkinan rekayasa, kita kini mengantisipasinya dengan membikin
   rumusan yang jelas," ujar Mukhlis.
   
   BI mengumumkan Surat Edaran tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman
   Komersial Luar Negeri Bank bernomor 29/ 192/KEP/DIR dan Surat Edaran
   tentang Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri Oleh Badan Usaha Bukan
   Bank No 29/ 193/KEP/DIR dan Paket Penyempurnaan KUK.
   
   Mengenai KUK, kini semua bank diwajibkan memenuhi penyaluran KUK
   sebesar persentase tertentu dari ekspansi kredit neto (baik dalam
   rupiah dan valuta asing). Sebelumnya, KUK harus dipenuhi minimum 20
   persen dari total kredit dalam rupiah saja. Sekarang perhitungan KUK
   dihitung dari ekspansi kredit neto dan bukan total kredit.
   
   Besarnya persentase KUK yang harus dipenuhi mulai 1 April itu,
   didasarkan pada pencapaian rasio KUK total (sesuai rumus lama) per 31
   Maret 1997. Jika per 31 Maret 1997 misalnya, bank sudah memenuhi KUK
   lebih besar atau sama dengan 20 persen-dari total kredit rupiah-maka
   mulai 1 April hingga setahun setelahnya, bank tersebut wajib
   menyalurkan KUK minimum 22,5 persen dari ekspansi kredit neto.
   
   Sementara jika sebuah bank per 31 Maret 1997, tidak mampu memenuhi KUK
   20 persen, maka pada tahun berikutnya, bank tersebut minimum harus
   menyalurkan KUK minimum 25 persen dari ekspansi kredit neto.
   
   Jadi dengan ketentuan sekarang ini, penyaluran minimum KUK setiap bank
   akan berubah setiap tahun, tergantung pada pencapaian persentase KUK
   (dari ekspansi kredit neto) dari tahun sebelumnya.
   
   Jika bank bersangkutan masih juga tidak mampu memenuhi kewajiban
   minimum KUK-nya, akan dikenakan denda sebesar dua persen dari setiap
   kekurangan itu. Sebaliknya jika bank mampu menyalurkan kredit melebihi
   batasan minimumnya, akan mendapatkan imbalan dari BI.
   
   Jika bank mampu memenuhi KUK melebihi 25 persen hingga 30 persen dari
   ekspansi kredit, akan mendapatkan imbalan 0,5 persen dari kelebihan
   itu. Jika bank mampu memenuhi 30 persen sampai 40 persen KUK dari
   total ekspansi kredit, bank akan mendapatkan imbalan satu persen, dan
   jika mampu memenuhi KUK melebihi 40 persen akan mendapatkan imbalan
   1,5 persen. "Tujuan insentif dan disinsentif itu dimaksudkan memacu
   bank terutama yang rasio KUK-nya lebih rendah," kata Mukhlis.
   Pengenaan sanksi itu dikenakan pada akhir tahun kalender.
   
   Keringanan
   
   Terhadap bank-bank asing dan campuran, dikenakan keringanan selama
   masa transisi. Untuk periode 31 Maret 1997 hingga 31 Desember 1997,
   kewajiban KUK bank-bank asing dan campuran dikenakan keringanan
   sebesar angka persentase 10 lebih rendah dari yang dikenakan terhadap
   bank-bank nasional. Untuk tahun 1998, diberikan keringanan dengan
   angka persentase lima lebih rendah dari yang dikenakan terhadap bank
   lainnya-yang juga sudah terbiasa memberikan KUK. Tetapi setelah tahun
   1998, kewajiban KUK bank-bank asing dan campuran akan diberlakukan
   sama rata.
   
   Pada kesempatan itu, jual beli SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) KUK
   tidak lagi diperkenankan. Menurut Rasyid, hal itu diakibatkan adanya
   rekayasa-umumnya antara bank pemerintah yang lebih mampu menyalurkan
   KUK dengan bank swasta yang kurang mampu menyalurkan KUK. Fasilitas
   SBPU KUK selama ini, lanjut Mukhlis, banyak yang direkayasa. Dengan
   kata lain, yang terjadi hanyalah stempel jual beli KUK dengan imbalan
   tertentu dari bank swasta terhadap bank pemerintah.
   
   80 persen
   
   Pada kesempatan itu juga diwajibkan, agar masing-masing bank yang
   mendapatkan jatah PKLN (pinjaman komersial luar negeri) harus
   menyalurkan 80 persen dari jatahnya untuk usaha ekspor. Kredit itu
   bisa berbentuk rupiah dan valuta asing, yang penting usaha itu
   merupakan usaha untuk ekspor. Untuk tahun anggaran 1997/ 1998 semua
   bank mendapatkan jatah PKLN sebesar 500 juta dollar AS, sama dengan
   jatah yang diberikan sejak tahun 1991 lalu yang dialokasikan per
   tahunnya. Hanya saja jatah PKLN setiap bank tergantung pada
   kinerjanya.
   
   Dalam ketentuan baru itu, jika sebuah bank tidak mampu menyalurkan
   kredit untuk ekspor sebesar 80 persen dari total PKLN, maka akan
   mempengaruhi alokasi PKLN yang akan didapatkan di tahun berikutnya.
   
   Menurut Mukhlis, kewajiban membiayai ekspor dari PKLN itu dimaksudkan
   untuk mencegah bank mengalami kesulitan pembayaran kembali utang itu
   dalam bentuk dollar AS. Sebenarnya, hal itu juga dikenakan sehubungan
   dengan melemahnya ekspor Indonesia akhir-akhir ini sehingga ada
   kekhawatiran pinjaman komersial luar negeri tak bisa dibayarkan, jika
   usaha yang dibiayai adalah untuk usaha domestik yang menghasilkan
   rupiah.
   
   Kewajiban itu juga dikenakan, sehubungan dengan banyaknya kenyataan
   bahwa PKLN itu dialokasikan ke sektor properti yang tidak menghasilkan
   devisa dan secara nasional merupakan pemborosan devisa, sehingga
   memunculkan kekhawatiran penerimaan devisa semakin seret. (mon)