[SUMATRA-L] SERAMBI - DPD Trikora D

From: apakabar@clark.net
Date: Sat May 03 1997 - 04:48:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id HAA26859 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sat, 3 May 1997 07:48:02 -0400 (EDT)
Subject: [SUMATRA-L] SERAMBI - DPD Trikora Dibekukan, Pengurus Tuding DPP

Forwarded message:
From owner-sumatra-l@indopubs.com Fri May 2 23:08:29 1997
Date: Fri, 2 May 1997 21:08:01 -0600 (MDT)
Message-Id: <199705030308.VAA07037@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: sumatra-l@indopubs.com
Subject: [SUMATRA-L] SERAMBI - DPD Trikora Dibekukan, Pengurus Tuding DPP
Sender: owner-sumatra-l@indopubs.com

SUMATRA-L

X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/9705/01/KOTA/30kota6.htm

                  DPD Trikora Dibekukan, Pengurus Tuding DPP
                                       
   Serambi-Banda Aceh Karena terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh
   Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Generasi Muda (GM) Trikora Aceh, DPP GM
   Trikora, membekukan kedua DPD yang telah terbentuk tersebut. Menurut
   Ketua DPD I GM Trikora Aceh, Zailani Yusuf Walad, pengurus DPD I GM
   Trikora yang memegang SK dari DPP Nomor 018/K- PTS/DPP/GMT/XII /1996,
   pembekuan kedua kepengurusan yang belum dilantik oleh DPP merupakan
   suatu langkah konyol dan tidak bertanggung jawab.
   
   Ditegaskannya, pihak DPP juga telah berusaha memecah belah dan
   membisniskan organisasi. "Kini ada oknum-oknum pengurus DPP yang
   membisniskan organisasi, tanpa mengutamakan konsulidasi ke
   daerah-daerah untuk terbentuknya GM Trikora," ujar Zailani Yusuf
   Walad, yang didampingi, Abdullah Imum S Sos, dan Edy Yusmansah, SE
   Sekretaris dan Wakil Bendahara DPD I Trikora Aceh, kepada wartawan di
   sekretaritan DPD I GM Trikora, Rabu (30/4) kemarin di Banda Aceh.
   
   Kepada Pers Zailani menjelaskan, pada 23 Desember 1996, pihak DPP
   Trikora telah mengeluarkan SK untuk DPD I Trikora Aceh dibawah
   pimpinan Zailani Yusuf Walad. Bahkan, setelah pembentukan tersebut,
   pengurus itu beberapa kali dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan
   jadwal pelantikan. Namun, beberapa hari kemudian diketahui pihak DPP
   juga telah terlebih dahulu membuat SK untuk Ir Zaini Bakri Cs pada 22
   Desember 1996. "Jadi kan jelas terlihat, kalau DPP tidak konsekuen,
   masak dalam dua hari bisa dikeluarkan dua SK untuk satu daerah," ujar
   Zailani dalam nada tinggi. Setelah terjadi dualisme dalam kepengurusan
   DPD I GM Trikora Aceh, maka, DPP ses- uai dengan surat bernomor
   04/B/DPP/-GMT/III/1997, telah membekukan kedua calon pengurus yang
   belum dilantik itu. "Kami mendapat kabar dari salah seorang ketua DPP,
   Sk untuk membekukan kedua calon pengurus itu tidak dimusyawarahkan
   terlebih dahulu," tambah Edi Yusmansah.
   
   Menurut Zailani Yusuf Walad, setelah memperoleh SK pembekuan itu, pada
   24 Maret lalu DPD I Trikora Aceh telah menyurati DPP untuk
   mempertanyakan kebijaksaan tersebut. Namun, hingga kini belum ada
   jawaban dari DPP. "Sebelum adanya jawaban dari pihak DPP, kami tetap
   bertahan sebagai pengurus DPD Trikora di Aceh," tegas Abdullah Imum.
   
   Bersamaan dengan surat itu, Edi Yusmansah juga diutus DPD untuk
   menjumpai DPP di Jakarta. Kata Edi, setelah bertemu langsung dengan MT
   Situmorang yang juga salah seorang ketua DPP Trikora yang membidangi
   Korwil Aceh, diketahui bahwa SK pembekuan itu bukan dilakukan forum,
   tapi, dilakukan oleh oknum-oknum DPP. Dalam pertemuan itu, MT
   Situmorang, juga menyesalkan kedatangan tiga unsur DPP ke Aceh pada
   awal Maret lalu untuk memunculkan kericuhan di tubuh DPD. "Karena
   pembekuan tidak atas dasar musyawarah, kita tetap konsis menjalankan
   roda organisasi sampai dilantik kelak," tegas Zailani.(mi)