[INDONESIA-L] KdP - Buku 'Era Baru

From: apakabar@clark.net
Date: Wed May 14 1997 - 06:48:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id JAA12971 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Wed, 14 May 1997 09:45:42 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] KdP - Buku 'Era Baru - Pemimpin Baru'

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Tue May 13 21:17:26 1997
Date: Tue, 13 May 1997 19:14:30 -0600 (MDT)
Message-Id: <199705140114.TAA20098@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] KdP - Buku 'Era Baru - Pemimpin Baru'
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: Wed, 14 May 1997
To: apakabar@clark.net
Subject: KdP/Info: Buku 'Era Baru-Pemimpin Baru'

Kabar Dari Pijar

Menanggapi permintaan sejumlah poster yang ingin membaca buku kecilnya
Soebadio Sastrosatomo. Redaksi Kdp mengirim ulang posting tersebut yang
sebetulnya sudah kami kirim ke 'Apakabar' pada bulan Januari lalu.
Dan kepada teman-teman yang ingin berlangganan KdPnet, subscribe saja ke
kdpnet@usa.net dan kdpnet@igc.apc.org
(ck)

ERA BARU - PEMIMPIN BARU !!!
Yang ada sekarang hanya Penguasa - bukan Pemimpin !
Pemilu dan Suksesi omong kosong!!!
Soebadio menolak rekayasa rezim Orde Baru!!!

Jakarta, Januari 1997

Dikeluarkan oleh : Pusat Dokumentasi Politik "GUNTUR 49"

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi langsung Soebadio.
Dengan surat : Jalan Guntur 49, Jakarta.
Lewat telepon : (62-21) 830 34 89
Dengan fax : (62-21) 830 34 89

------------------------------------------------------------------------

Pengantar

Pada hari Minggu pagi, 5 Januari 1997, beberapa ratus pemuda dan
mahasiswa mendatangi rumah Soebadio Sastrosatomo di Jalan Guntur 49,
Jakarta. Ini jelas demonstrasi, suatu gerakan unjuk-rasa lengkap dengan
puluhan spanduk dan pengeras suara - polisi dan aparat keamanan lainnya
pun nampak siap hadir mengawasi, namun demonstrasi berjalan tertib dan
teratur. Para pengunjuk-rasa rupanya bukan hanya dari Jakarta, tetapi
berdatangan dari sekitar Jabotabek, Yogya, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Gerakan ini menamakan diri Dewan Kedaulatan Rakyat Indonesia (DKRI) yang
sedang melancarkan aksi damai mendaulat lahirnya Pemimpin Nasional Baru.
Mereka datang mau menjumpai Soebadio, politikus kawakan yang sudah lanjut
usia, tetapi masih tetap segar, berpikiran jernih dan bersemangat tinggi.
Pimpinan demonstran mengucapkan pidato yang meminta Soebadio tampil
memimpin rakyat Indonesia demi menegakkan kedaulatan rakyat. Mereka
langsung meminta Soebadio agar di depan massa memberikan jawaban apakah
bersedia atau tidak.

Soebadio tanpa ragu menyatakan kesediaannya, kalau itu memang menjadi
tuntutan para pemuda yang mendatanginya. "Saya takut menolaknya", katanya.
Memang sudah cukup lama dan banyak orang pun tahu, bahwa Soebadio punya
komitmen dengan dirinya sendiri untuk mengemban misi politik meneruskan
dan mewujudkan cita-cita Soekarno-Hatta-Syahrir, para founding-fathers
Republik, yang dia anggap belum terwujud sampai sekarang. Kepada para
pemuda dia mengajak untuk bersama merebut kembali kedaulatan rakyat yang
sudah diselewengkan oleh penguasa.

Para pemuda itu menuntut agar Soebadio tampil aktif ke depan sebagai
Pemimpin Nasional memimpin rakyat dan masyarakat Indonesia. Sebab sekarang
ini sedang terjadi kekosongan Pemimpin Nasional, kevakuman leadership -
yang ada sekarang hanyalah penguasa, presiden, menteri, jendral, tetapi
bukan Pemimpin. Dari Soebadio bersama semua kekuatan pro-demokrasi
dituntut untuk meluruskan segala bentuk penyelewengan dan pembusukan
demokrasi penafsiran Pancasila dan UUD 45 yang dalam praktek tidak lain
adalah pengebirian kedaulatan rakyat. Soebadio dianggap memenuhi segala
syarat sebagai Pemimpin Nasional dengan wawasan leadership yang justru
kita perlukan sekarang ini. Dia dikenal dengan sikapnya yang konsisten
memihak rakyat, bersih, berintegritas, tanpa pamrih selalu mendahului
kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

Soebadio merespons dengan ringkas dan padat - dia menjelaskan bahwa
merebut kemerdekaan Indonesia setengah abad yang lalu, tidak lain adalah
untuk mengembalikan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kita
harus bertindak untuk mencegah kedaulatan rakyat itu diambil-alih oleh
segelintir orang, sehingga rakyat kembali dijajah seperti di zaman
kolonial.

"Salah kita sendiri kalau penyelewengan terus berlanjut, katanya - sebab
itu kita harus bertindak dan tidak tinggal diam. Tegakkan kembali
kekuasaan dan kedaulatan rakyat untuk itu kita tak perlu minta izin!
"Waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pun, bangsa Indonesia
tidak minta izin pada siapa pun!", katanya.

Dengan bersemangat Soebadio berseru : Merdeka! Merdeka! Merdeka
Sebenarnya! Rakyat Indonesia pernah merdeka, tetapi sekarang rakyat tidak
merdeka lagi, tidak merdeka yang sebenarnya. Kolonialisme sudah tidak ada,
tetapi sekarang ada neo-kolonialisme.

Di bawah ini kita muat pernyataan Dewan Kedaulatan Rakyat Indonesia
sebagaimana dibacakan pada 5 Januari 1997 di hadapan Soebadio.

PERNYATAAN

Telah terjadi pembusukan demokrasi dalam bentuk penafsiran tunggal
terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh penguasa, sehingga hak politik
rakyat untuk menentukan pemimpinnya telah dikebiri. Padahal jelas pada
pasal 1 ayat 2 UUD 45; "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".
Juga selama ini telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran
Pancasila terutama pasal 28 UUD '45, tentang kebebasan
berserikat/kemerdekaan/keadilan sosial serta adanya kekosongan Pemimpin
Nasional sebagai pedoman rakyat, sementara yang ada hanya penguasa, bukan
Pemimpin Nasional.
Sebagai koreksi atas penyimpangan tersebut di atas, kami Dewan Kedaulatan
Rakyat Indonesia mengajukan kepemimpinan Nasional yang dijiwai oleh UUD'45
dengan kriteria:
1. Mengerti sepenuhnya tujuan proklamasi Republik Indonesia.
2. Aktif memberikan pendidikan politik dalam arti politik untuk
kemaslahatan rakyat bukan untuk kekuasaan. Arif pandangan dan luas wawasan
serta demokratis.
3. Tanpa pamrih membela rakyat dan selalu berusaha menyelamatkan
kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan menentang segala bentuk
penyimpangan pelaksanaan UUD '45.
4. Mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat daripada kepentingan
pribadi.
5. Memiliki akhlak baik, jujur secara moral.

Dengan ini kami Dewan Kedaulatan Rakyat Indonesia memutuskan untuk
mendaulat, menuntut tampilnya Pemimpin Nasional yang memenuhi kriteria di
atas untuk berjuang bersama rakyat merebut dan menegakkan kedaulatan
rakyat.

Jakarta, Minggu 5 Januari 1997

MERDEKA!!!

ttd : DEWAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA

Demikian Pengantar dan penjelasan atas terbitnya risalah kecil ini, yang
ditranskrip berdasarkan ucapan yang disampaikan Soebadio di hadapan massa,
maupun dialog dan wawancara dengan para pemuda. Pada bagian kedua dari
risalah ini, dimuat cetak-ulang uraian Soebadio tentang "Konsensus
Nasional Orde Baru", yang dianggap oleh Soebadio telah membunuh demokrasi
di Indonesia. - Redaksi Pusat Dokumentasi Politik "GUNTUR 49"

------------------------------------------------------------------------

Bagian I

ERA BARU - PEMIMPIN BARU
Soebadio Tolak Rekayasa Rezim Orde Baru

Melalui risalah kecil ini, saya ingin meneruskan pikiran dan cita-cita
para pendiri Republik kita! Mereka telah memimpin kita melalui revolusi
kemerdekaan Indonesia yang kesemuanya saya ikut langsung mengalaminya
sendiri.

Kita boleh bangga, sebab kita adalah satu-satunya bangsa di dunia yang
menggunakan The Right of Self Determination". Satu-satunya negara di muka
bumi yang menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri.

Kekalahan Jepang yang fasis oleh Sekutu yang anti-fasis melahirkan
power-vacum, kekosongan kekuasaan. Di tengah power-vacum itu kita telah
melancarkan aksi revolusi, sehingga lahirlah Republik Indonesia lewat
proklamasi kemerdekaan pada Jumat-Legi, 17 Agustus 1945. Waktu itu saya
menolak proklamasi dirumuskan di rumah Maeda. Jelas bukan karena saya
tidak setuju proklamasi, tetapi saya mengingini proklamasi itu benar-benar
merupakan usaha kita sendiri. Jangan sampai pemuda Indonesia 'diracuni'
oleh Jepang atau sekutu.

Setelah mengalahkan negara-negara fasis, Sekutu sendiri pecah. Perdana
Menteri Sjahrir, seorang pemimpin sosialis, salah seorang founder-father
R.I. - di tengah-tengah kita masih berevolusi - sudah memperhitungkan
lahirnya dua kubu seusai Perang Dunia II itu : blok Washington yang
kapitalis, dan blok Moskow yang komunis. Sjahrir memilih non-blok dan oleh
Soekarno-Hatta, kedua founding-fathers R.I. lainnya yang memegang
pemerintahan, idee itu direalisir secara organisatoris dalam suatu Gerakan
Non-Blok, yang sampai sekarang masih tegak berdiri. Sejak berevolusi,
kita terus-menerus berada di tengah konfrontasi ideologi antara blok Barat
yang kapitalis dan blok Timur yang komunis. Situasi itu dikenal populer
dengan istilah Perang Dingin, yang secara aktif mempengaruhi perkembangan
negara-negara dunia ketiga. Situasi seperti itu bisa berpengaruh positif
tetapi sekaligus juga negatif. Positif, sebab konflik ideologi yang sengit
itu membuka kesempatan bagi negeri-negeri Asia-Afrika untuk melepaskan
diri dari belenggu penjajahan.

Perang Dingin antara blok Timur dan Barat itu, sebetulnya merupakan
konfrontasi untuk memperebutkan pengaruh di Dunia Ketiga. Perang Dingin
bekerja di bawah permukaan, tidak transparan, sehingga tidak gampang
mendeteksi kegiatan 'intellegence', 'contra intellegence' dengan para
dalang yang bekerja menggunakan remote-control yang canggih. Dan terbukti
ada saja orang Indonesia, baik dari kubu kanan maupun kiri, politikus
sipil maupun militer yang mau menyediakan diri untuk dibeli oleh
kekuatan-kekuatan asing yang mendalangi Perang Dingin itu.

Perang Dingin juga berpengaruh negatif. Sebab, demi kepentingan politik
masing-masing blok, mereka ikut aktif mengaduk-aduk urusan intern
negara-negara dunia ketiga. Tak terkecuali Indonesia, yang menjadi
gelanggang pertarungan sengit antara dua blok itu.

Semua kajian sejarah dan analisis mengenai berbagai pergolakan politik di
Indonesia 51 tahun terakhir, akan tidak relevan, tidak bisa ditangkap
substansi sesungguhnya, kalau kita tidak mengkaitkannya dengan Perang
Dingin. Segala analisis yang kita ajukan tidak akan sampai pada inti
persoalannya kalau mengabaikan kenyataan itu. Semua pergolakan yang
terjadi dalam kurun waktu itu sebenarnya menjadi bagian skenario besar
Perang Dingin. Mulai dari Madiun-affair, PRRI-Permesta, Manikebu-BPS,
peristiwa 1965, Malari, bahkan hingga bubarnya Sovyet Uni dan jatuhnya
kubu komunis Eropa Timur sampai pada globalisasi hari ini, di mana Amerika
seolah-olah menjadi satu-satunya negara super-power yang tersisa.

Sangat naif menganggap berbagai rentetan peristiwa yang terjadi di
Indonesia semasa itu tidak ada hubungannya dengan rebutan pengaruh antara
komunis versus kapitalis. Berbagai peristiwa itu tidak murni merupakan
pergolakan intern negara Indonesia sendiri. Ada invisible remote control
dari jarak jauh yang ikut mengaturnya. Juga pergolakan politik besar di
tahun 1965 yang mengakhiri kekuasaan Soekarno tidak bisa dilepaskan dari
Perang Dingin!

Lewat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) Suharto mendapat perintah
dari Soekarno untuk menyelamatkan revolusi. Mari saya ingatkan apa isi
Surat Perintah 11 Maret itu :

SURAT PERINTAH

Mengingat:
Tingkatan revolusi sekarang ini serta keadaan politik, baik nasional
maupun internasional.
Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden Panglima
Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

Menimbang:
1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya
revolusi.
2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan
kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta
segala ajaran-ajarannya.

Memutuskan dan Memerintahkan:
Kepada: Letnan Jendral Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas
nama Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi.

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan
jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi
untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan
dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan PanglimaPanglima
Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutpaut dalam tugas dan
tanggung-jawabnya seperti tersebut di atas.

Jakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/
MANDATARIS MPRS
ttd
Soekarno

***

Surat Perintah itu jelas tidak berisi pelimpahan kekuasaan, melainkan
pelimpahan tugas. Selaku yang diperintahkan, Suharto berkewajiban melapor
kepada Soekarno mengenai apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu.
Tetapi kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh Suharto. Ini mengingatkan
saya pada cerita Raden Patah meng-kup Prabu Brawijaya Pamungkas.
Sebenarnya Noyo Genggong dan Sabdo Palon tidak rela kup itu terjadi,
tetapi Raden Patah lantas memakai Sunan Kalijaga untuk meng-kup Brawijaya
Pamungkas. Apa yang terjadi terhadap Soekarno oleh Suharto adalah persis
seperti yang terjadi pada Brawijaya Pamungkas oleh Raden Patah.

Bagi Suharto, Supersemar dapat dianggap ibarat SIM', surat izin mengemudi.
Tetapi seperti semua orang tahu, Supersemarnya dikatakan hilang. Jadi
selama 30 tahun lebih, Suharto sebenarnya menjadi sopir negara sonder
'SIM'. Ini kenyataan!

Apakah itu suatu pertanda, Suharto - dalam pengertian Jawa sudah
kehilangan "Wahyu Nusantara", atau dalam terminologi modern, Suharto sudah
tidak legitimate (tidak punya wewenang sah) memimpin orde baru? Suharto
memang berkuasa, tapi dia tidak memimpin bangsa ini. Wong sekarang ini
terjadi vacum of leadership". Ada penguasa, tetapi tidak ada Pemimpin! Itu
dua hal yang berbeda sekali.

Power-vacum pada akhir Perang Dunia ke-II telah kita isi dengan aksi
revolusi, sehingga kita merdeka. Dengan proklamasi itu kita lakukan
dekolonisasi, artinya demokrasi kembali ke tangan rakyat. Suharto
meneruskan demokrasi terpimpin dengan Demokrasi-Pancasila - dalam praktek
tidak lain merupakan perebutan kekuasaan rakyat, yang diberikan kepada
eksekutif. Jadi Suharto memulai dan mempraktekkan neo-kolonialisme.

Coba, ABRI mendapat 100 (seratus) kursi tanpa ikut pemilu. Ini berarti
satu kursi otomatis mewakili 6.000 anggota ABRI. Sedang rakyat biasa untuk
mendapatkan satu kursi harus didukung oleh 400.000 suara, itupun harus
mengikuti pemilu. Jadi ABRI dijadikannya super-kelas, lebih hebat dari
rakyat biasa. Jendral-jendral mendadak pada jadi super-politikus yang
harus didengerin omongannya, dipercaya dan ditaati. Celakanya aturan itu
dijadikan satu sistem yang oleh rezim Suharto dinamakan "konsensus
nasional. Itu semua menyimpang dari demokrasi dan menyimpang dari revolusi
serta cita-cita proklamasi!

Bedanya Soekarno dengan Suharto : Soekarno mengorbankan nama baiknya untuk
kepentingan rakyat. Suharto menggunakan negara untuk kepentingan pribadi.
Itu bedanya! Coba, perkara mobnas (mobil nasional); tambang emas Busang di
Kalimantan Timur; Freeport Silver di Irian Jaya yang perjanjiannya diubah
untuk kepentingan kapitalisme, tanpa diketahui rakyat.
Sekarang Perang Dingin telah usai, seolah-olah tinggal satu negara
super-power. Ini merupakan power-vacum yang membuka kesempatan bagi pemuda
untuk mengisinya kembali dengan kekuatan rakyat, dan menegakkan
kemerdekaan yang sebenarnya. Saya tegaskan lagi : kemerdekaan yang
sebenarnya, karena sekarang kita sudah tidak merdeka lagi. Jangan seperti
sekarang, globalisasi. Globalisasi itu sama dan sebangun dengan
neo-kolonialisme.

Kesempatan power-vacum ini harus kita gunakan. Jika tidak, kita berdosa.
Kita tidak dapat menyalahkan Suharto, sebab Suharto berkuasa karena kita
membiarkannya. Yang salah kita sendiri - tidak bertindak apa-apa!

Saya tidak tahu apakah para anggota DPR/MPR yang terhormat mengerti dan
bisa menangkap apa yang tersirat di balik pidato Suharto terakhir di depan
sidang pleno DPR/MPR. Pada hakekatnya Suharto mendesak - kalau tidak mau
dikatakan mengemis - agar sistem kekuasaan dengan segala mekanismenya
sekarang ini jangan dirubah. Paket lima perundang-undangan yang vital,
a.l. UU Pemilu, Ormas dll, jangan sampai dikutak-kutik, karena dengan
itulah Suharto melegitimasi segala sepak-terjangnya demi memperpanjang
masa kekuasaannya.

Sebenarnya seorang jendral rekan Suharto sudah mencoba menyampaikan
pandangannya tentang berbagai ketimpangan yang perlu ditangani dan
diperbaiki. Tetapi semua nihil, sang jendral berkata : dibisiki ora
kerungu, di awe ora weruh, dibisiki tidak mendengar, dilambai tak melihat.
Yang berpikir lain dan tak sejalan - de andersdenkenden pendeknya semua
serba salah, subversif, tentu mau merebut kekuasaan.

Saya telah katakan pada Minggu-Kliwon, 5 Januari 1997, saya bersedia
menyelamatkan Republik pada saat pemuda-pemuda Dewan Kedaulatan Rakyat
Indonesia (DKRI) datang kepada saya. Mereka meminta kepada saya untuk
memimpin saya sungguh tidak berani tolak. Tidak berani karena memang
sudah menjadi kewajiban saya, misi politik saya, untuk menyelamatkan
Republik Indonesia. Tetapi saya tidak punya tujuan melawan Suharto. Saya
tidak melawan Suharto, melainkan menyelamatkan rakyat, sebab Suharto
menipu rakyat. Saya tidak pernah menipu rakyat. Secara formal Suharto
memang masih berkuasa, tetapi secara hakiki dia hanya menjadi permainan
orang. Sedangkan saya, tidak ada yang mempermainkan - saya orang merdeka!

Eksploitasi sumber daya alam macam Freeport di Irian Jaya atau tambang
emas di Kalimantan menjadi bukti, bahwa yang diuntungkan dengan
pembangunan proyek itu, bukan bangsa Indonesia, tetapi modal asing,
Suharto dan konco-konconya. Apakah kalian bisa bayangkan berapa besar
kekayaan yang terpendam di bumi Kalimantan dan bumi Irian Jaya?

Dulu Sultan Hamengkubuwono IX mengundang modal asing, dan memang dia yang
mengkonsep undang-undang penanaman modal asing dengan braintrust di
belakangnya Selo Sumardjan, Sudjatmoko dan Ali Budiardjo. Undang-undang
PMA bukan bikinan Amerika. Itu bikinan kita sendiri, tetapi Sultan
Hamengkubuwono IX mengundang dan menggunakan modal asing sepenuhnya untuk
kepentingan rakyat. Bahkan milik pribadinya digunakan untuk kepentingan
rakyat juga. Begitulah kepribadian orang yang punya integritas, bersih,
tidak serakah duwit, tidak serakah kekuasaan, dia selalu mendahulukan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sultan Hamengkubuwono IX
tidak mau dicalonkan kembali sebagai Wapres untuk kedua kalinya, karena
dia sudah lihat penyimpangan yang parah dan mewabah di seklilingnya. Dia
tidak bisa menyetujui Suharto selalu melakukan pembiayaan non-budgetair
besar-besaran bagi proyek-proyek pembangunan orang-orang di sekelilingnya,
sedangkan kepada IMF dan Worldbank dia melaporkan seakan-akan menjalankan
beleid keuangan berimbang sesuai yang diharapkan kedua badan keuangan
dunia tersebut.

Setelah Sultan turun, apa lagi sudah tidak ada, kenyataan ekonomi sekarang
ini saya namakan neo-kolonialisme. Kalau Revolusi dulu kita sudah tendang
kapitalisme, sekarang malah kita undang kembali yang kita tendang dengan
dijejali fasilitas dan prioritas yang serba nyaman. Ini sangat
memprihatinkan. Tentulah yang paling sengsara dan tidak dapat apa-apa dari
sistem neo-kolonialisme yang dibangun kembali oleh Suharto, adalah rakyat.
Akibatnya kesenjangan terjadi di mana-mana. Dan tidak perlu heran, kalau
sekarang mudah meledak menjadi kerusuhan, seperti di Tasikmalaya,
Situbondo, Sambas dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itu - sudah jadi
pola kebiasaan - tentulah rakyat yang disalahkan. Tetapi saya tegaskan:
ini bukan salah rakyat! Justru kasus-kasus ledakan seperti itu merupakan
peringatan dari rakyat dan peringatan dari alam kepada kekuasaan Suharto.
Dan peringatan seperti itu tidak dapat diseplkan. Saya dengan serius mau
ingatkan di sini : itu jangan disepelekan!

Orang-orang yang katanya intelektual dan rasional, memang sulit mengerti
tentang kearifan-rakyat, volkswijsheid. Dari mana kearifan atau ilmu yang
dimiliki oleh rakyat itu? Kearifan dan ilmu itu didapat dari alam, karena
mereka menyatu dengan alamnya yang menghidupinya. Alamnya memberikan ilmu,
memberikan pengalaman, memberikan hidup, dan sekali-sekali memberikan
tanda-tanda - warning! Saya sudah bisa perkirakan, sekarang ini tentu ada
dua suara menanggapi meletusnya Gunung Merapi.

Rakyat yang menyatu dengan alamnya, segera mengerti dan mampu membaca
tanda-tanda yang diberikan oleh alam itu. Mereka tidak akan
menyepelekannya, mereka akan prihatin dan akan waspada kalau alam sudah
memberikan tanda pada segala kebathilan yang sudah kebangetan sekarang
ini.

Tetapi suara lain dari "orang-orang rasional" yang "pintar-pintar" tentu
akan mengatakan: nonsens itu semua. Yah, katanya pintar dan berpendidikan
tinggi, tetapi rupanya tetap enggak nyandak kemampuan otaknya berpikir,
bahwa di dalam "irasionalitas" terdapat rasionalitas yang dalam sekali.
Wong stempel "irasional" kan asal-usulnya dari suatu kerangka berpikir
(Barat) yang sudah baku dan beku standardnya, batasan-batasannya, dan
referensi-referensinya. Mestinya mereka mengerti, bahwa dengan
menggunakan metode dan kerangka referensi mereka sendiri, harus disadari
bahwa sebenarnya di situlah sudah mulai terjadi kerancuan berpikir -
"denkfout" kata orang Belanda. Katanya beriman, bertakwa, dan
berkeTuhanan Yang Maha Esa - apakah tidak percaya Tuhan bukan saja
menciptakan manusia, tetapi sekaligus juga bumi dan alamnya? Di sinilah
keunggulan orang Timur atau Jawa. Kerasionilan orang Timur dengan alamnya
justru mampu menembus standard-standard yang baku dan beku itu. Karena
memang ada standard dan kerangka referensi lain yang sepenuhnya rasional
menurut referensi Timur, ketimbang apa yang sudah baku dan beku dan
dipercayai sebagai satu-satunya kebenaran oleh orang-orang rasional dan
dunia Barat.

Dalam perjalanan saya ke daerah-daerah, saya merasakan jejak para pejuang
pendahulu kita. Laki-laki dan perempuan, dari Ratu Kalinyamat yang
mengusir Portugis dari Malaka, Tjut Nya' Dien yang gigih melawan di ujung
Sumatra, Yolanda Maramis; Kartini dan seterusnya. Sejarah perjuangan tak
pernah sepi dari para pejuang laki-laki dan perempuan, juga di saat-saat
memanasnya revolusi.

Masih banyak cita-cita perjuangan para pahlawan kita yang belum terwujud.
Begitu juga dengan cita-cita perjuangan Soekarno-Hatta-Sjahrir yang keburu
meninggal sebelum seluruh harapannya terwujud. Boleh jadi saya tidak
sehebat Soekarno-Hatta-Sjahrir, tetapi sehebat-hebatnya
Soekarno-Hatta-Sjahrir, mereka sudah mati, sudah tidak dapat bertindak.
Sebodoh-bodohnya Badio, saya masih hidup - saya masih dapat bertindak
untuk rakyat Indonesia! Dan memang itulah misi politik saya, tugas yang
saya emban, pekerjaan yang wajib hukumnya bagi saya untuk melaksanakan dan
mewujudkan cita-cita para pahlawan dan founding-fathers kita.

Di daerah-daerah masih banyak kesenjangan yang saya saksikan. Kesenjangan
akibat sistem kapitalisme sekarang ini, yang bahkan berkembang menjadi
pemicu kerusuhan. Orde Baru merasa bangga dengan kemajuan ekonomi yang ada
sekarang, malahan ada kesombongan pemerintah Orde Baru atas prestasi
kesejahteraan seolah-olah telah berhasil mencukupi kebutuhan seluruh
masyarakat. Dan kebanggaan Suharto ini ternyata harus dibeli dengan
terbunuhnya demokrasi. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Ibu saya sering berkata, bahwa pada masa penjajahan di desanya, di daerah
Klaten, ada pabrik gula dan perkebunan tembakau. Orang-orang desa bisa
makan dengan bercocok-tanam di tanah desa sendiri. Makaryo, kata orang
Jawa, berkarya, bekerja, hidup dari hasil keringat sendiri, bukan dari
hasil menipu. Tetapi sekarang nilai-nilai luhur ini bergeser, berubah.
Apalagi elite yang di atas, mereka pada jor-joran menjadi kaya dan terus
menambah-nambah kekayaannya tanpa henti-henti, dan tanpa harus keluarkan
keringat, karena bisa menipu atau memang disediakan fasilitasnya oleh
koneksi-koneksi yang pegang kekuasaan. Sedangkan orang-orang desa tetap
berkeringat banting tulang, atau terhisap ke kota mencari kehidupan ala
kadarnya. Perekonomian desa lumpuh - kota-kota kian kehabisan daya
tampung. Ini kenyataan pembangunan rekayasa Suharto. Dan ini juga
berakibat lunturnya budaya-budaya desa dan kota.

Budaya yang ideal menurut saya, adalah budaya yang memberikan peluang pada
masyarakat untuk bebas berkreasi dan berekspresi setinggi mungkin, tanpa
batasan yang mengganggu daya-cipta. Satu contoh bagaimana kesempatan
seperti itu diberikan kepada masyarakat, adalah ketika saya belum lama ini
datang untuk menyaksikan "gelar budaya rakyat" di Yogyakarta.
Seniman-seniman Yogya mangayubagyo jumenengan Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam pementasan musik, ketoprak dan teater itu, Sultan HB X mengerahkan
massa kulturalnya untuk menunjukkan citra berkeseniannya.

Penguasa mestinya juga punya perhatian yang mendalam terhadap tumbuhnya
budaya. Kesenian yang ditampilkan semestinya tidak harus melalui sensor.
Semua seyogianya bebas mengekspresikan diri sesuai dengan aspirasi yang
ada dalam citra dan pikirannya.

Perkembangan budaya yang tidak hanya mengutamakan segi material, perlu
mendapatkan tempat selayaknya. Saya orang Jawa, maka kalau saya mencintai
wayang kulit, janganlah salahkan saya. Itu sudah kodrat saya, lahir
sebagai orang Jawa. Tetapi yang harus diingat bahwa itu tidak berarti
Subadio mengabaikan budaya yang tumbuh dan berkembang di luar Jawa.
Kebudayaan saya pahami dalam dua perspektif.

Pertama, kebudayaan sebagai warisan dari leluhur kita. Leluhur kita yang
pada masa hidupnya berkreasi melahirkan "prestasi kebudayaan, kemudian
mewariskannya pada kita semua. Salah satu contohnya, wayang kulit. Wayang
kulit itu sudah ada sebelum saya ada. Maka sebagai hasil dari kebudayaan
yang diwariskan, saya punya kewajiban melestarikan sekaligus
mengembangkannya.

Mewarisi budaya leluhur dengan semangat mengembangkannya lebih lanjut,
jangan dinilai feodal. Karena sikap mengembangkan itu, perlu dan penting
untuk merangsang kreativitas dan melahirkan kreasi-kreasi lebih lanjut.
Proses perkembangan kebudayaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya,
tidak kita pandang sebagai benda mati yang sakral. Warisan itu, tidak
menutup proses berkreasi lebih lanjut. Dalam memperkaya budaya ini, saya
belajar dari ibu saya yang juga pecinta kebudayaan.

Kedua, kebudayaan sebagai buah cipta kita sendiri masakini, generasi muda
sebagai subyek, kebudayaan yang lahir dari generasi kita, dan
generasi-generasi berikutnya. Masing-masing generasi selain mewarisi
kebudayaan, juga menciptakan kebudayaan. Generasi 1908 meninggalkan budaya
yang punya makna yang dalam bagi generasi berikutnya. Begitu pula generasi
1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian generasi 1945 yang sukses
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Generasi setelah 1945 juga punya prestasi kebudayaan. Kalian tidak perlu
kecil hati, karena generasi pasca 45 punya tugas budaya dan politik yang
mulia, yaitu : menyelesaikan revolusi yang belum selesai! Saya ingin
jelaskan di sini tentang pengertian revolusi yang saya anggap belum
selesai. Belum selesai, karena kita baru pada tahap menyelesaikan revolusi
nasional; revolusi sosialnya belum selesai. Tugas kalianlah generasi muda
untuk merampungkan revolusi sosial.

Sekarang Indonesia menghadapi era informasi. Pada masa itu, banyak terjadi
perkembangan yang bisa tak terduga, khususnya di bidang teknologi. Untuk
itu semestinya kita melihat perkembangan teknologi kita sendiri. Apakah
teknologi kita berkembang sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak. Kalau
perkembangan teknologi hanya diperuntukkan bagi sekelompok elite tertentu,
maka kita harus meninjaunya kembali. Teknologi yang ada mesti teknologi
yang dimengerti oleh rakyat, dan bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu teknologi jangan digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
Teknologi itu mestinya dipakai untuk memberikan kemaslahatan rakyat, tidak
malah untuk menipu rakyat.

Ide teknologi tepat-guna sering dilecehkan orang, padahal teknologi
tepat-guna itu justru bisa dipakai secara maksimal oleh masyarakat
pedesaan. Teknologi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat di
pedesaan sebetulnya justru lebih penting dan menjadi prioritas utama.
Bukankah yang menggunakan teknologi itu sebagian besar justru rakyat di
pedesaan? Sebentar lagi kita akan meninggalkan abad 20 dan akan memasuki
abad 21. Abad 20 yang penuh dengan konflik senjata dan perang ideologi itu
segera berakhir.

Bangsa Indonesia tidak boleh terpuruk dalam permasalahan yang menjadi ciri
dari abad 20 ini. Kenapa kita justru kembali pada masalah-masalah lama,
seperti konflik sara? Kerukunan hidup umat beragama yang sudah baik, harus
dibarengi dengan pengikisan adanya kesenjangan sosial. Apakah tidak
terpikir, bahwa ledakan-ledakan konflik yang terjadi selama ini, akar
masalahnya justru terletak pada kesenjangan sosial yang kian melebar?
Konflik antar agama hanya menjadi tameng bagi persoalan yang nampak jelas
di masyarakat, yakni ketimpangan pendapatan yang ekstrem berbeda dari
kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Kemakmuran hanya terlihat di
antara segelintir elite, selebihnya adalah hamparan kemiskinan, walaupun
dikasih selaput gula dengan istilah "pra-sejahtera".

Para cendekiawan sibuk dengan lautan ilmunya sendiri. Mereka merasa asyik
dengan bidang ilmu yang ditekuninya, hingga akhirnya lupa menyadari untuk
apa semua ilmu yang dipelajari bertahun-tahun itu, kalau tidak untuk
kesejahteraan rakyat.

Saya berusaha se-optimal untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang adil dan
makmur dengan mengabdikan seluruh hidup segala-segalanya bagi rakyat.
Untuk itu saya sampai mengalami tiga kali dipenjara. Pada zaman pendudukan
Jepang, zaman demokrasi terpimpin, dan zaman Orde Baru.

Perjuangan tidak ada titik akhir, itu keyakinan hidup saya.

Pemilu dan suksesi itu tidak ada! Itu omong kosong!

Yang saya maksud omong kosong, adalah pemilu dan suksesi yang benar, jujur
dan adil! Yang ada selama ini semua hanyalah rekayasa Suharto. Pemilu yang
mahal bermilyar-milyar itu tidak lain cuma sarana untuk melegitimasi
perpanjangan kekuasaannya. Lima kali pemilu selama Orde Baru, kesemuanya
hanya untuk kelangsungan dan pembenaran kekuasaan - tidak ada perubahan
apa-apa, tidak beda dengan pembentukan Volksraad di zaman kolonial.

Kita harus tolak dan tidak perlu tunduk pada rekayasa Suharto, jika kita
mau menyelamatkan Republik Indonesia tercinta ini.

Saya, Soebadio, menolak segala rekayasa rezim Orde Baru!

***

Bagian II

Konsensus Nasional Orde Baru
Membunuh Demokrasi

Disampaikan dalam seminar bertema "KONSENSUS NASIONAL ORDE BARU -
PERKEMBANGAN dan PROSPEKNYA", diselenggarakan oleh YLBHI, Jakarta, 28
Oktober 1993. Cetak-ulang dengan perbaikan seperlunya.

Saya merasa heran dan sekaligus senang diminta hari ini berbicara tentang
Konsensus Nasional Orde Baru". Saya heran, mengapa saya yang
terang-terangan tidak setuju dengan Konsensus Nasional Orde Baru itu
diundang oleh YLBHI, dalam seminar sehari tentang masalah ini. Barangkali
karena perang dingin telah usai.

Konsensus Nasional Orde Baru kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya
tidaklah demikian halnya. Orde Baru itu berdiri pada saat panas-panasnya
Perang Dingin, dan Orde Baru ini lahir sebagai kemenangan dari adikuasa
yang satu terhadap adikuasa yang lain, secara gampang dapat dikatakan
kemenangan CIA terhadap KGB.

Banyak orang yang sudah mengantisipasi keadaan ini, salah satunya adalah
Jenderal Soewarto, baik sebagai komandan SESKOAD maupun sebagai pribadi.
Ketika dia dibuang untuk belajar di Amerika Serikat, dia menggunakan
waktunya untuk membaca dan menganalisis dunia. Jenderal Soewarto ikut
aktif mempelajari dan menganalisis Perang Dingin. Dan dalam perang dingin
tersebut dia bersikap anti-komunis, tetapi dia tidak mau digunakan CIA.

Pandangan dan sikap Jenderal Soewarto itu juga menjadi pandangan dan sikap
para Jenderal Pahlawan Revolusi. Mereka adalah orang-orang anti-komunis,
tetapi mereka bukan agen-agen CIA. Mereka mengikuti dengan seksama Perang
Dingin untuk mencegah jangan sampai Indonesia, negara dan bangsanya
menjadi komunis.

Tetapi sementara itu mereka juga mengusahakan jangan sampai Indonesia
menjadi antek Amerika Serikat. Jadi setelah terbunuhnya pahlawan-pahlawan
nasional ini, pahlawan-pahlawan revolusi ini, tidak ada lagi
perwira-perwira yang nasionalis, seperti Jenderal Achmad Yani dan
teman-temannya itu. Para pahlawan revolusi ini memang mengikuti Perang
Dingin, tetapi perang dingin yang tidak mau memihak pada CIA. Hal ini
jelas sekali bedanya kalau kita membandingkannya dengan PRRI. PRRI itu
adalah usaha Amerika Serikat agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan
Uni Soviet. Untuk itu CIA bekerja keras di daerah-daerah luar Jawa,
sehingga terbentuk PRRI/Permesta. Jenderal Achmad Yani dan teman-temannya
turut menindas PRRI/Permesta, supaya Indonesia jangan sampai menjadi
anteknya CIA/Amerika Serikat.

Kembali kepada Konsensus Nasional dengan sangat menyesal saya katakan :
Konsensus Nasional itu muncul akibat hilangnya perwira-perwira kita yang
nasionalis. CIA kemudian bisa masuk ke dalam kekuatan nasional kita,
sehingga Konsensus Nasional Orde Baru itu sesungguhnya adalah konsensus
nasional yang didiktekan oleh Amerika Serikat. Saudara Jenderal Soemitro
tadi dengan jelas menerangkan, bahwa ekses dari konsensus nasional itu
adalah "terbunuhnya demokrasi di Indonesia.

Beruntung saya boleh berbicara saat ini pada waktu Perang Dingin sudah
selesai. Kalau tidak, mungkin saya dianggap mengacau, dan pihak intel,
intellegence community, dengan gampang akan mengadakan rekayasa counter
cerita atau counter disinformation. Hal ini pernah saya alami sendiri
waktu malari" meletus. Pihak intel yang dipimpin oleh Ali Murtopo waktu
itu mengadakan counter disinformation. Ali Murtopo, kalau kita mau
berterus terang, adalah agen CIA. Ali Murtopo adalah orang yang anti-
komunis dan seorang agen CIA.

Orang anti komunis pada waktu itu dianggap pahlawan tetapi seorang
anti-komunis yang menjadi agen CIA bukanlah pahlawan. Saya katakan tadi,
Orde Baru itu terbentuk dalam suasana panas-panasnya Perang Dingin.
Amerika Serikat terpaksa mundur dari Vietnam, sehingga semua kekuatan
Amerika Serikat dicurahkan ke Indonesia, agar Indonesia tidak jadi korban
apa yang disebut domino theory". Pandangan Amerika Serikat itu disokong
oleh Australia, sebab Indonesia dianggap yang bisa membendung merambatnya
kekuasaan komunis. Hal ini berarti, garis pertahanan Australia itu
terbentang meliputi Indonesia juga. Itulah sebabnya mengapa Perdana
Menteri Paul Keating belum lama ini berbicara agar Indonesia ikut dalam
KTT Seatle dan perlunya Indonesia ikut aktif di APEC.

Banyak orang bertanya, apakah dengan usainya perang dingin, lalu ada
keterbukaan di Indonesia ? Apakah Suharto itu seorang game-maker atau
tindakannya itu hanya kosmetik saja ? Sebagai seorang politikus saya
katakan, apa yang dikerjakan oleh Suharto itu boleh game-maker, boleh
kosmetik, tetapi kalau anak-anak muda mau menerima hal tersebut "at face
value", maka yang dibuat oleh Suharto itu akan merupakan boomerang bagi
dirinya. Saya katakan kepada anak-anak muda : "take it at face value!. Ada
keterbukaan, kerjakan keterbukaan itu, apakah keterbukaan ini tidak hanya
kosmetik saja untuk melanggengkan kekuasaannya ? Saya bertanya, apa sih
masalah kekuasaan itu ? Masalah ini bukan soal saya dengan Suharto, tetapi
soal Suharto dengan yang Maha Kuasa. Kewajiban saya adalah tidak lain,
menerangkan kepada saudara-saudara apa yang namanya game-maker itu, itu
adalah istilah-istilah teknis, technicalities, yang menurut saya serba
semu, termasuk rekayasa Konsensus Nasional. Itu adalah rekayasa orang yang
berkuasa.

Sekarang ini sudah tiba waktunya bagi kita untuk membuka segala yang semu
dan menimbulkan yang hakiki. Saya anggap seminar ini adalah untuk
menelanjangi yang semu dan menimbulkan yang hakiki tersebut.

Bagi saya Konsensus Nasional itu adalah onzin, omong kosong. Sebab
Konsensus Nasional yang dipaksakan itu bukan konsensus namanya.

Tentang Konsensus Nasional, saya akan berbicara prosesnya. Partai-partai
Politik yang berusaha mempertahankan kedudukannya pada masa permulaan Orde
Baru, merasa senang karena tidak dibubarkan oleh pihak penguasa. Mereka
mau menerima Konsensus Nasional itu, tidak lain demi mempertahankan
eksistensinya saja, dan untuk itu merasa tidak perlu mempertahankan
demokrasi.

Orang yang mengerti permasalahan yang saya kemukakan tadi adalah Jenderal
Soewarto. Pada saat Soekarno masih kuasa, dia telah mengantisipasi
datangnya apa yang dinamakan "POST SOEKARNO PERIOD". Seminar Angkatan
Darat pada waktu itu juga mengantisipasi era post-Soekarno period.
Seminar sehari ini saya harapkan juga dapat mengantisipasi POST SOEHARTO
PERIOD". Suharto adalah manusia biasa. Saudara Jenderal Soemitro tadi
mengatakan, bahwa dia bertanggung jawab atas "malari" dan ikut memproses
terjadinya Konsensus Nasional. Dan secara terus terang saudara Soemitro
tadi mengatakan bahwa Konsensus Nasional itu akhirnya membawa ekses. Dan
ekses inilah yang bagi saya paling penting : "Konsensus Nasional telah
membunuh demokrasi - Membunuh demokrasi !"

Sekarang ini, setelah Perang Dingin usai, ada kelonggaran, ada
keterbukaan. Kepada anak-anak muda di sini saya anjurkan; ambillah,
peganglah keterbukaan dan kelonggaran itu at face value, terima apa yang
diucapkan itu.

Sekarang ini saya akan berbicara dan menggali sekelumit sejarah. Kita ini
adalah satu-satunya bangsa di dunia yang memenangkan "the right of self
determination". Sehebat-hebatnya Jawaharlal Nehru, dia menjadi Perdana
Menteri India berkat Pemerintah Inggris, betapa hebatnya Lee Kuan Yew,
yang menjadikan Lee Kuan Yew Perdana Menteri adalah Inggris. Betapa
jeleknya kita, bangsa Indonesia sendiri yang memilih
Soekarno-Hatta-Syahrir! Bukan diangkat oleh Ratu Wilhelmina atau
siapapun, melainkan dipilih oleh kita sendiri. Soekarno-Hatta-Syahrir
mengantisipasi bahwa pada akhir perang dunia kedua nanti, akan terjadi
vacum of power, kekosongan kekuasaan.

Kalau ada power-vacum, itulah saatnya kita bangsa Indonesia akan muncul,
kita diberikan kesempatan oleh keadaan. Proklamasi itu hanya suatu ucapan
di atas kertas dan dalam proklamasi itu tidak ada perebutan kekuasaan,
seizing of power. Yang ada hanyalah pemindahan kekuasaan. Pemindahan itu
berarti bukan revolusi, tetapi rakyat yang sudah emoh dijajah oleh
siapapun, rakyat itu merebut kekuasaan. Di Jakarta, resminya kita sudah
mempunyai kabinet presidensil Soekarno, tetapi nyatanya yang berkuasa
adalah Nomura. Nomura berkuasa, karena mendapat mandat dari Sekutu untuk
menjalankan law and order. Jadi, pada waktu itu, kalau kita mau berbuat
sesuatu, selalu dilarang oleh pihak Jepang. Contohnya ialah rapat umum 19
September '45 di lapangan Ikada.

Nomura bertindak atas nama Sekutu yang menang perang, tetapi rakyat nekad
melawannya. Dapat dikatakan, pada waktu revolusi kita sudah menjalankan
demokrasi. Demokrasi itu kita rebut, kita mengalami "fighting democracy".
Kemudian kita mengalami berbagai macam demokrasi. Kita mengalami
parliamentary democracy, constitutional democracy, dan kemudian guided
democracy, demokrasi terpimpin. Di Eropa, demokrasi itu tumbuh karena
absolute monarchie membagi kekuasaannya kepada rakyat. Di Indonesia,
demokrasi yang sudah direbut oleh rakyat, diambil kembali oleh pihak
eksekutif dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu artinya
mengambil demokrasi yang sudah direbut rakyat secara revolusioner.
Demokrasi Terpimpin oleh Orde Baru diambil oper, bahkan jauh lebih ketat
Terpimpinnya - dan namanya saja yang dirubah menjadi Demokrasi-Pancasila.
Konsensus Nasional Orde Baru, sama sekali tidak ada demokrasinya. "Bahkan
demokrasinya diambil, dicuri 100 kursi untuk ABRI. Mewakili beberapa juta
manusia ABRI itu? Jenderal Soewarto, yang waktu itu komandan SESKOAD dan
tidak hanya di SESKOAD, tetapi di tempat-tempat lainpun di mana para
teknokrat diminta mengajar, Jenderal Soewarto mengantisipasi dan
mempersiapkan tentang akan datangnya POST SOEKARNO PERIOD. Dia
mempersiapkan kerja sama antara sipil dan militer tanpa mengurangi hak dan
kewajiban masing-masing.

Konsensus Nasional Orde Baru sekarang ini di mata saya adalah: sipilnya
jadi kuli dan haknya atas 100 kursi diambil ABRI. Bagi saya aneh, saya
disuruh berbicara tentang Konsensus Nasional. Saya yang mengalami
revolusi, seperti juga saudara Soewarto dan saudara Soemitro, menganggap
bahwa yang menentukan hari depan Republik Indonesia adalah rakyat, hasil
kerja sama antar rakyat sendiri. Ada sebagian kalangan ABRI yang
mengatakan bahwa ABRI itu pewaris revolusi. Hal ini tidak benar. Pewaris
revolusi adalah rakyat, bukan ABRI.

Sekarang ini seolah-olah sejarah Indonesia itu dimulai dari lahirnya Orde
Baru. Seminar tentang Konsensus Nasional Orde Baru ini juga sama sekali
tidak menengok ke belakang, ke zaman revolusi, seperti saya katakan tadi,
revolusi kita itu lahir karena sudah lama kita mengantisipasi akan adanya
power-vacum pada waktu perang dunia ke dua berakhir dan Jepang mengalami
kekalahan. Saudara Soemitro tadi juga menggunakan perkataan kekosongan
kekuasaan, power-vacum, pada tahun 1965. Sekarang ini memang tidak ada
kekosongan kekuasaan, tetapi ada kekosongan leadership, kekosongan
kepemimpinan. Kekuasaan tanpa kepemimpinan pasti berakhir pada kekacauan.
Sekarang ini sudah banyak pemimpin yang mengacau omongnya. Apa yang
dikatakan sering kali saling bertentangan.

Jadi bagi kita yang penting adalah kembali menengok diri kita sendiri,
intropeksi. Soekarno-Hatta-Syahrir telah mengantisipasi selesainya perang
dunia kedua. Bahwa Suharto sampai bisa bertahan selama 25 tahun, adalah
karena dia memang berjasa bagi tanah air, jangan dikira bahwa Suharto itu
tidak berjasa bagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu umumnya tidak
mengerti soal uang, Suharto mengajari uang itu perlu.

Suharto itu seorang tentara dan kewajiban tentara adalah menjaga wawasan
Nusantara. Suharto menggunakan satelit untuk menjamin adanya wawasan
Nusantara. "Jadi secara fisik Suharto betul-betul membuat wawasan
Nusantara itu suatu kesatuan yang utuh, tetapi secara spiritual dia bunuh
orang-orang yang mempunyai pola pikir dan pandangan yang lain.
Bagaimanapun semangat pembangunan yang berpola pikir lain tidak boleh
berkembang!

Suharto menggunakan satelit, pesawat-pesawat terbang Garuda semua bermesin
jet, jettization. Dalam dua hal ini digunakan teknologi yang amat canggih
demi menjamin secara fisik wawasan Nusantara. Ini suatu jasa Suharto yang
besar, tetapi eksesnya ialah bahwa Suharto tidak boleh dikritik. Rakyat
tidak boleh berbuat macam-macam yang berbeda dengan pola pikir dan
pandangan dia. "Hal itu bagi sayamerupakan pembunuhan terhadap benih-benih
spiritual bangsanya sendiri. Suharto lebih mementingkan kekuatan fisik
daripada kekuatan spiritual". Padahal kekuatan spiritual itu jauh lebih
penting daripada kekuatan fisik.

Iptek itu lebih mementingkan kekuatan fisik, makanya kita dapat memahami,
mengapa Habibie mendapat peranan yang begitu penting dari Suharto.

****