AJI - Pemilu 1997 (2/4)

From: apakabar@clark.net
Date: Tue May 27 1997 - 12:35:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id PAA29409 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 27 May 1997 15:33:56 -0400 (EDT)

Forwarded message:
From apakabar@clark.net Tue May 27 13:57:56 1997
Message-ID: <338AF84C.44B8@worldnet.att.net>
Date: Tue, 27 May 1997 11:05:48 -0400
From: "John A. MacDougall" <apakabar@worldnet.att.net>
Reply-To: apakabar@clark.net
Organization: Indonesia Publications
X-Mailer: Mozilla 3.0Gold (Win95; U)
MIME-Version: 1.0
To: apakabar@clark.net
Subject: Indonesia-l Archives: [INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997 dan Kebebasan Berekspresi (2/4)
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------4AFB170E76"
Sender: apakabar@clark.net

This is a multi-part message in MIME format.

--------------4AFB170E76
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

http://www.indopubs.com/archives/0208.html

--------------4AFB170E76
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; name="0208.html"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline; filename="0208.html"

[INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997 dan Kebebasan Berekspresi (2/4)

apakabar@clark.net
Sun, 25 May 1997 12:18:54 -0600 (MDT)

   * Messages sorted by: [ date ][ thread ][ subject ][ author ]
   * Next message: apakabar@clark.net: "[INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997 dan
     Kebebasan Berekspresi (3/4)"
   * Previous message: apakabar@clark.net: "[INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997
     dan Kebebasan Berekspresi (1/4)"

----------------------------------------------------------------------------
PEMILU 1997 DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI (Bagian 2)

Diterbitkan bersama oleh:

ARTICLE XIX , FORUM ASIA, dan ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

---------------------------------------------------------

Karena pernyataan Hartono itu dilakukan di depan Siti Hardiyanti Rukmana
aliainya di depan istri presiden, dengan sendirinya muncul spekulasi
bahwa pernyataan itu memang didukung oleh Presiden Soeharto sendiri.

Selain peran ABRI dalam mendukung Golkar yang begitu penting, yang juga
sangat mencolok adalah birokrasi yang 6 juta anggotanya diharuskan
mencoblos Golkar. Walhasil, Golkar memperoleh keuntungan dari berbagai
fasilitas pemerintah di semua tingkatan.

Di bawah perundangan-undangan, pegawai negeri yang kesemuanya harus
menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dijamin haknya
untuk memilih partai politik yang mereka sukai. Tapi dalam prakteknya,
pemerintah dan pejabat-pejabat Korpri berulangkali menyatakan bahwa
sebagai anggota Korpri, pegawai negeri harus menyalurkan aspirasinya ke
Golkar. Contoh paling jelas dari tidak jelasnya perbedaan antara
pemerintah dan Golkar, dan tidak adanya pembedaan antara tanggung jawab
profesional pegawai negeri dengan upaya untuk melaksanakan hak-haknya
terjadi di bulan Februari 1997. Ketika itu Ketua Korpri Suryatna Subrata
dengan jelas menyatakan pegawai negeri harus loyal. Suryatna, yang juga
menjabat sebagai Sekjen Departemen Dalam Negeri dan Sekjen Lembaga
Pemilihan Umum (LPU), menyatakan bahwa administrasi pemerintahan yang
sekarang dijalankan oleh Golkar. Karenanya secara otomatis anggota Korpri
harus mendukung dan loyal pada Golkar yang mendominasi pemerintahan. Hal
ini menurutnya, sebagai konsekuensi menjadi pegawai negeri. Yogie S.
Memet, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua LPU menyetujuinya. Dia
katakan pada wartawan bahwa Undang-undang menjamin anggota Korpri untuk
memilih organisasi politik manapun, tapi mereka harus mendapatkan
persetujuan dari atasannya sebelum mengganti aspirasi politiknya pada
organisasi di luar Golkar. Lebih dari setahun sebelumnya, di bulan
September 1995, Yogie telah menganjurkan pegawai negeri untuk mundur bila
mereka menginginkan tidak memilih Golkar: Jika saya adalah anggota
Korpri, saya akan berhenti dan mencari pekerjaan lain jika saya tidak
ingin memilih Golkar. Pernyataannya ini mendapat dukungan dari Sekjen
Korpri Waskito Reksosoedirdjo yang juga adalah petinggi di Golkar. Dia
mengatakan bahwa anggota Korpri tidak punya hak untuk mencoblos selain
Golkar dan mereka yang tidak mematuhi hal ini akan mendapatkan sanksi
pendisiplinan.

3. Kerangka Hukum

Pemerintah Orde Baru senantiasa membanggakan dirinya sebagai yang paling
konsisten menjalankan aturan hukum. Ironisnya, banyak produk
undang-undang yang diajukan pemerintah, atau yang diwarisi dari jaman
kolonial yang terus dipertahankan, dipergunakan untuk melanggar penegakan
hak-hak asasi manusia (HAM). Yang paling sering digunakan adalah UU Anti
Subversi dan Pasal-pasal Penyebar Kebencian Haatzaai Artikelen) di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang membatasi kebebasan
berbicara, berkumpul dan berserikat.

Batasan-batasan terhadap aktifitas politik di Indonesia diatur dalam
Paket 5 UU Politik: UU No.1/1985 tentang Pemilu; UU No.2/1985 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; UU No.3/1985 tentang Parpol dan
Golkar; UU No.5/1985 tentang Referendum; dan UU No.8/1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan.

Berbagai usaha untuk merevisi paket UU ini sudah dilakukan oleh PDI dan
PPP untuk menjamin kebebasan berpolitik, namun usaha mereka tetap tidak
ditanggapi. Baru-baru ini PPP mengajukan usul perubahan peraturan
kampanye yang bertujuan untuk mengakhiri monopoli presiden dalam mengatur
Pemilu dan memberi ijin semua kontestan untuk aktif mengikuti keseluruhan
proses Pemilu, mulai dari tahap perencanaan sampai pengarahan,
penghitungan suara dan evaluasi. Tapi usulan sebaik apapun gagal jika
ditentang oleh Golkar yang menguasai mayoritas parlemen.

Ada sejumlah aspek hukum yang penting diperhatikan, baik berupa peraturan
yang tak layak untuk melegitimasi kegiatan politik maupun berupa sistem
politik yang ditegakkan untuk menghambat perubahan dan memusatkan
kekuatan pada satu individu, yakni Presiden Soeharto.

Lembaga perwakilan tertinggi adalah MPR, dan melalui MPR sesuai UUD45
kedaulatan rakyat dijalankan. Lembaga ini menetapkan GBHN, Garis-garis
Besar Haluan Negara, dan memilih Presiden maupun Wakil Presiden.
Teorinya, Presiden, DPR, dan MA berada di bawah MPR. Tapi prakteknya
sangat jauh beda, MPR bagaikan subordinasi Presiden. MPR bertemu lima
tahun sekali selama tigapuluh tahun pemerintahan Orde Baru untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden serta menyetujui GBHN. Fungsinya tak lebih
dari lembaga stempel yang melegitimasi keputusan Presiden. Jadi,
menyetujui GBHN bagi MPR hanyalah mengadopsi rancangan yang telah
disiapkan pemerintah. Pemilihan presiden pun tak ubahnya menanya ulang
kesediaan Soeharto (ia selalu dicalonkan dengan suara aklamasi),
sedangkan pemilihan wakil presiden harus disetujui oleh Soeharto. Atas
kebaikan hati MPR itu, Presiden dianggap telah menerima mandat dari
rakyat dan dengan demikian diberi kuasa untuk memerintah tanpa rintangan.
Maklumat dan keputusan presiden memiliki kekuatan hukum yang sederajat
dengan produk hukum yang dikeluarkan DPR. Presiden bertanggung jawab
untuk menyusun kabinet yang tidak harus bertanggung jawab ke DPR.

Kedudukan MPR yang tak lebih dari lembaga stempel keputusan Presiden di
atas dipengaruhi oleh komposisi keanggotaannya. Setengah dari 1000
anggota MPR adalah seluruh anggota DPR. Empat ratus anggota DPR dipilih,
sementara seratus anggota sisanya diangkat dari jajaran militer yang
disetujui Soeharto (Alokasi untuk ABRI ini rencananya akan dikurangi
menjadi tujuh puluh lima anggota setelah Pemilu 1997). Lima ratus kursi
di luar DPR yang menjadi anggota MPR dipilih Presiden dari unsur ABRI,
Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Karena penunjukan inilah, Presiden
memiliki kontrol langsung terhadap MPR melalui enam ratus orang
pilihannya. Sementara wakil-wakil Golkar yang terpilih melalui Pemilu pun
mendukung Soeharto. Kini, Golkar menguasai 282 kursi parlemen. Sisanya
118 kursi dibagi untuk PPP 62 kursi dan PDI 56 kursi.

Seperti halnya MPR, DPR pun digunakan Presiden untuk mengesankan adanya
demokrasi, padahal sesungguhnya sistemnya sama sekali tidak demokratis.
Ketidakmandirian DPR ini terlihat dari tidak adanya produk hukum yang
dibuatnya sendiri selama tigapuluh tahun Orde Baru. Semua usulan datang
dari pemerintah dan lazimnya selalu disetujui DPR. Tak heran bila
kemudian muncul sindiran yang sangat populer tentang DPR, yaitu 4D:
datang, duduk, dengar, duit. Calon-calon yang diperkirakan vokal telah
dicoret lewat penelitian khusus (Litsus, akan dipaparkan lebih dalam
nanti di bagian lain). Sedangkan segelintir anggota parlemen yang
mengkritik pemerintah jarang ditoleransi terlalu lama. Tahun 1995,
sebagai contoh, dua anggota parlemen yang mengemukakan pandangan
independennya telah di-recall oleh partainya.

Kegiatan dan partisipasi politik dibatasi oleh aturan hukum, seperti,
peserta pemilu dibatasi hanya diikuti oleh tiga organisasi (pembatasan
kegiatan politik akan dibahas secara detil di bagian 5). Seruan
pembaharuan dengan pijakan Pasal 28 UUD45 yang menjamin kemerdekaan
bersuara dan berorganisasi selama ini ditanggapi secara negatif oleh
pemerintah. Bahkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menyerukan
dicabutnya Paket 5 UU Politik justru diseret ke pengadilan dengan tuduhan
subversif. Sebelumnya pemerintah juga tak mengakui dua parrtai yang
dideklarasikan padatahun 1996, yaitu PRD dan PUDI (Partai Uni Demokrasi
Indonesia) yang didirikan oleh mantan anggota DPR dari PPP, Sri Bintang
Pamungkas. Bintang sendiri pernah dituduh menghina Presiden pada akhir
tahun 1995 dan kini menghadapi tuduhan subversif karena menyerukan ajakan
boikot pemilu (Lihat di Bagian 6 untuk lebih detilnya).

Pemerintah Indonesia juga mengetatkan aturan terhadap kegiatan politik
partai yang diakui, yang paling mencolok adalah larangan untuk berpolitik
di tingkat desa kecuali selama masa kampanye yang sangat singkat.
Pemerintah memberlakukan konsep massa mengambang untuk mendepolitisasi
massa demi menegakkan stabilitas nasional dan mendukung pembangunan
nasional. Kepentingan itulah yang melegitimasi pelarangan pendirian
cabang partai di tingkat desa. Hasilnya, tentu saja PPP dan PDI
kehilangan kesempatan untuk mengorganisir lembaganya di selang waktu
antar pemilu. Sedangkan Golkar tidak terpengaruh oleh pembatasan
tersebut. Larangan tersebut telah meniadakan kesempatan masyarakat luas
untuk terlibat dalam kegiatan politik dan turut serta dalam pengambilan
keputusan politik. Warganegara hanya berhak memberikan memberikan
suaranya lima tahun sekali saat pemilu, tapi selanjutnya tidak boleh
terlibat lebih jauh dalam kehidupan politik bangsa.

Konsep yang sama meresap ke seluruh sistem politik dan menjadi kunci
untuk memahami pemikiran yang mendasari sistem pemilu buatan Soeharto dan
pemusatan kekuatan politik di tangannya. Jadi, masyarakat, sekali dalam
lima tahun memberikan suaranya untuk legitimasi MPR, lalu sebagai
formalitas MPR memilih Presiden. Selanjutnya MPR tak berperan penting
karena presiden diasumsikan telah diberi mandat untuk memerintah sesuai
dengan apa yang dianggapnya baik. Memang, Presiden Soeharto telah
menjelaskan pemikirannya pada bulan Maret 1997, ketika dia menanggapi
secara terbuka terhadap apa yang dikatakannya sebagai kegagalan untuk
memahami sistem politik Indonesia: ...Majelis memilih figur yang
dipercayai mampu memberi arah kebijakan negara. Ini berarti tak akan ada
yang menentang kebijakan yang digariskan sebagaimana telah disetujui
majelis yang mewakili seluruh masyarakat.(The Jakarta Post, 12 Maret
1997)

4. Media dan Pemilu

Hak untuk menerima informasi dan ide-ide adalah salah satu hak asasi yang
utama dan dihormati dalam hukum internasional. Hak tersebut adalah yang
terpenting bagi upaya pencapaian hak-hak asasi yang lain dan menjadi
pangkal bagi proses demokrasi yang sejati, terlebih dalam menegakkan
Pemilu yang bebas dan adil. Adalah hak pula bagi media untuk memberitakan
ke publik tentang hal-hal yang jadi perhatian publik, tak terkecuali
semasa pemilu.

Di Indonesia, pengalaman menunjukkan hak-hak ini sering dilanggar
pemerintah yang memberlakukan sensor dan membatasi kebebasan berekspresi,
khususnya dalam kampanye Pemilu. Perlakuan pemerintah Orde Baru terhadap
media tercermin dari pernyataan yang diungkapkan Menkopolkam yang
menyarankan agar media, seperti halnya buruh dan mahasiswa, layak diawasi
dan dikendalikan selama kampanye sampai pemilu karena, dari sini
masalah-masalah muncul, sehingga dapat mempengaruhi Pemilu (The Jakarta
Post, 27 Maret 1997).

Mendekati Pemilu Mei 1997, peningkatan tekanan pemerintah pada media
untuk mendukung Golkar semakin kentara. Tekanan tersebut khususnya
terlihat dalam penggusuran Megawati dari kursi pimpinan PDI dan Kerusuhan
27 Juli 1996. Contohnya, Brigjen Amir Syarifudin mendatangi kantor
sejumlah media segera setelah Megawati disingkirkan dan memperingatkan
para pemimpin redaksi bahwa ABRI telah menarik garis tegas antara Siapa
lawan dan siapa kawan di antara media-media lokal. Dia juga mengancam
koran terbesar, Kompas, dan juga Merdeka, yang laporannya dianggap lebih
berpihak ke Megawati, bahwa bisa saja koran-koran itu dibredel oleh
pemerintah. Ancaman pada media itu tampak begitu serius hingga seorang
redaktur Kompas sampai bilang kepada stafnya bahwa adalah suatu keajaiban
bila koran itu masih bisa bertahan sampai Pemilu Mei 1997.

Setelah Kerusuhan 27 Juli, media begitu kuat dikendalikan. Penguasa
membatasi reportase terhadap kerusuhan dan mengharuskan mereka mengikuti
versi penguasa. Khususnya, dalam mengkambing-hitamkan PRD, yang baru saja
berdiri, anggotanya baru sedikit dan tidak diakui secara resmi sebagai
partai politik. PRD dianggap sebagai dalang kerusuhan oleh pemerintah.
Akibatnya, berminggu-minggu setelah Kerusuhan 27 Juli, televisi dan media
cetak melansir tuduhan pemerintah terhadap PRD, termasuk mengindikasikan
metode dan ideologi PRD sama dengan partai terlarang PKI. Beberapa
pejabat mencap mereka sebagai simpatisan PKI, yang dikonotasikan buruk
sebagai dalang kerusuhan berdarah, kudeta 1965. Umumnya cara ini berhasil
digunakan sebagai taktik berulang-ulang selama tigapuluh tahun untuk
membungkam kritik dari para oposan.

Pemberitaan media tak diragukan lagi lebih mengupas PRD dan kemiripannya
dengan PKI ketimbang menginvestigasi kebenaran tuduhan pemerintah.
Bagaimanapun, media dengan gampang mengikuti alur yang telah diberikan
pejabat, dan secara efektif menjadi corong propaganda. Padahal ketika
para aktivis PRD dihadapkan ke pengadilan, tak ada bukti yang menunjukkan
mereka benar-benar dalang kerusuhan 27 Juli dan tak punya keterkaitan
dengan PKI. Hanya saat kerusuhan melanda sebagian Jakarta, mereka ada di
tempat kejadian.

Manipulasi yang lebih mencolok muncul tanggal 28 dan 29 September, dalam
rangka memperingati pemberontakan PKI, semua TV di Indonesia yang terdiri
dari enam stasiun bersama-sama menayangkan sinetron berjudul Terjebak.
Sinetron yang dibiayai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini
mengisahkan seorang aktivis yang dengan bantuan luar negeri lantas
mempengaruhi buruh untuk mogok. Oleh PPFN (Perusahaan Produksi Film
Nasional) yang memproduksinya, sinetron ini tampak jelas dikaitkan dengan
Kerusuhan 27 Juli. Adegan-adegan keributan massa dalam sinetron ini
mengambil potongan-potongan rekaman peristiwa 27 Juli. Sekelompok
masyarakat yang jeli menyimak apa yang tersirat dibalik tayangan tersebut
akan segera menyimpulkan bahwa sinetron itu mempunyai misi khusus untuk
turut mengkambinghitamkan PRD sebagai penyebab kerusuhan (Tiap tahun
dalam memperingati Peristiwa 1965, pemerintah selalu mendengungkan bahaya
laten PKI. Salah satunya dengan terus memutar ulang film G30S/PKI menurut
versi pemerintah).

Kembali ke tekanan terhadap media, menjelang Pemilu berbagai media
diminta untuk mendukung Golkar. Di saat-saat seperti itu sensor dan
swasensor akan meningkat. Para redaktur maupun wartawan tahu, bahwa
tulisan mereka tentang kampanye akan sangat diperhatikan penguasa. Bahkan
di akhir 1996 terlihat upaya Golkarisasi lewat penataran 10 hari yang
wajib diikuti para pemimpin redaksi di Istana Bogor. Dengan kedok
Penataran P4, para pemimpin redaksi selama sepuluh hari secara marathon
diindoktrinasi untuk mendukung Golkar dalam Pemilu.

Tekanan untuk mendukung Golkar juga datang dari sesama profesi wartawan
sendiri. Satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, yakni
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai oleh Sofjan Lubis, yang juga
menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi Massa Golkar.

Biasnya liputan televisi begitu merugikan dua partai, yang berkali-kali
telah mengajukan protes karena tidak adilnya proporsi tayangan. Selama
Pemilu 1992, misalnya, Golkar mendapatkan jatah liputan TVRI tiga kali
lipat lebih banyak dari jatah liputan untuk dua partai lainnya.

Statistik liputan TVRI sendiri memperlihatkan betapa kuatnya mereka
menyokong Golkar. Selama tiga bulan sampai akhir Juni 1995, pemberitaan
TVRI dialokasikan ke Golkar 98 kali, sementara untuk PPP sepuluh kali dan
PDI hanya kebagian dua kali. Saat Harmoko jadi Menteri Penerangan, dalam
kedudukannya sebagai ketua Golkar, dia sudah ditayangkan sebanyak 38
pemunculan. Bandingkan dengan sepuluh kali pemunculan Ketua PPP dan hanya
sekali munculnya Ketua PDI Megawati Soekarnoputri (Media Indonesia, 8
Juli 1997, sumber: TVRI).

Tingkat bias dalam peliputan di televisi memang sangat mencolok. Survey
yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap TVRI, RCTI dan
ANteve semakin menguatkan kecenderungan tersebut. Survey dilakukan dalam
seminggu tiap bulannya selama Bulan Oktober sampai Desember 1996 terhadap
berita malam yang disiarkan tiga stasiun TV tersebut. Di TVRI, PPP hanya
diliput satu kali dalam tiga minggu survey, lama peliputannya cuma satu
menit lebih duapuluh detik. PDI mendapat porsi yang sedikit lebih baik,
diliput dua kali dengan waktu tayang tiga menit sembilan detik. Jauh di
atasnya, Golkar dan Ketuanya Harmoko disiarkan 19 kali dalam 21 hari
selama 34 menit 18 detik. Terlebih lagi, dari sudut pemberitaan, Golkar
terlihat sangat positif, sementara dua partai lainnya diberitakan
negatif.

Ketidak-adilan pemberitaan juga teridentifikasi dari dua televisi swasta.
Golkar dan pimpinannya diliput rata-rata sekali dalam tiga hari
pemberitaan ANteve dan RCTI. Sebaliknya begitu kontras, di ANteve PDI
hanya diliput sekali selama masa survey, sementara PPP tidak sama sekali.
Sedang di RCTI, PPP ditayangkan sekali dan PDI tidak pernah sama sekali.
Apalagi, pemberitaan yang sedikit tentang PPP dan PDI itupun bernuansa
negatif, sedangkan untuk Golkar selalu berkesan positif dan mencolok.

Ketimpangan pemberitaan di televisi swasta, sebagaimana halnya kontrol
penyiaran oleh negara, bukanlah hal yang mengejutkan. Kepemilikan
televisi swasta di Indonesia dimonopoli oleh orang-orang yang relatif
dekat dengan Presiden Soeharto, beberapa dari mereka adalah pimpinan
tinggi Golkar. Sebagai contoh, RCTI adalah bagian dari Grup Bimantara
Citra, sebuah perusahaan publik yang dikomandoi oleh Bambang Trihatmodjo,
anak kedua Presiden Soharto yang juga bendahara Golkar. ANteve juga
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Golkar, karena salah seorang
direkturnya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar.

Bukti lebih lanjut dari manfaat yang dinikmati Golkar sebagai akibat
hubungan yang sangat erat dengan media pemberitaan dalam hal kepemilikan,
juga hubungan yang dekat dengan pemilik stasiun, tergambarkan dengan
jelas pada Oktober 1996, ketika keenam saluran televisi menayangkan
selama tiga jam non-stop perayaan hari jadi Golkar.

Pada Desember 1996 keluar Keppres No 99/1996, yang antara lain berisikan
ketetapan bahwa ketiga parpol resmi akan mendapatkan akses yang sama
dalam pemberitaan di radio dan televisi selama kampanye Pemilu
berlangsung. Kemudian di bulan Januari 1997 diberitakan bahwa stasiun
televisi swasta juga diminta pemerintah untuk menyediakan waktu bagi
kampanye politik. Hal ini tampak sebagai langkah positif, tetapi
bagaimanapun ia tetap disertai oleh tindakan yang diolah sedemikian rupa
untuk memelihara kontrol ketat pemerintah atas media. Sebagai contoh,
moderator yang dicalonkan oleh parpol.untuk debat politik 30 menit di
televisi dan radio harus diputuskan oleh pemerintah Demikian juga halnya
dengan pembicara dan peserta debat harus didaftarkan ke LPU, lima atau
beberapa hari sebelumnya dengan dalih untuk persiapan penayangan mereka,
agar isi debat dapat dicek, sebuah indikasi intervensi bagi kebebasan
berpendapat.

Juga tiadanya aturan yang jelas sehingga Golkar menikmati keuntungan
secara tidak adil saat ini, dan tidak disangsikan akan dinikmati
seterusnya, dengan tidak menghormati ketentuan pemberitaan yang baku.
Sebagai contoh adalah tayangan yang berdampak luas yang diberikan selama
kurun waktu dua tahun ini kepada Menpen Harmoko dalam setiap kunjungannya
juga dengan menyertakan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar.
Berulangkali ditunjukkan di seluruh stasiun televisi bagaimana ia
disambut oleh ribuan orang berbusana kuning, warna Golkar, sebuah
pemandangan yang diatur dan terjadi di seluruh negeri. Komentar atas hal
ini dicatat The Jakarta Post pada September 1995, bahwa tiada hari
berlalu tanpa kendali pemerintah dan TVRI yang menayangkan gambar Harmoko
dengan jaket kuning menyala. Mengunjungi kader dan pendukung Golkar untuk
kampanye ke berbagai pelosok dan lebih dari 3000 kabupaten demi
peningkatan pada Pemilu 1997.(The Jakarta Post, 14 September 1995)
(bersambung)
----------------------------------------------------------------------------

   * Next message: apakabar@clark.net: "[INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997 dan
     Kebebasan Berekspresi (3/4)"
   * Previous message: apakabar@clark.net: "[INDONESIA-L] AJI: Pemilu 1997
     dan Kebebasan Berekspresi (1/4)"

--------------4AFB170E76--