[INDONESIA-L] GPK Fretilin: Kekejam

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Jun 02 1997 - 17:46:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id UAA14408 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 2 Jun 1997 20:46:11 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] GPK Fretilin: Kekejaman Dibalik Semboyan HAM

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Mon Jun 2 20:41:56 1997
Date: Mon, 2 Jun 1997 18:40:12 -0600 (MDT)
Message-Id: <199706030040.SAA11724@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] GPK Fretilin: Kekejaman Dibalik Semboyan HAM
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: Mon, 02 Jun 1997 14:59:25 +0700
From: "M.Colaco" <lmarwan@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: ID/ET: GPK FRETILIN : Kekejaman dibalik semboyan HAM

           GPK FRETILIN: KEKEJAMAN DIBALIK SEMBOYAN HAM
           ============================================

                       Oleh: Manuel Colaco *)

"Sungguh tragis, dimana nilai HAM telah menjadi suatu komoditi
yang dapat menghasilkan uang yang kemudian berbalik menjadi mesin
pembunuh HAM itu sendiri". Fenomena tersebut dapat menjadi
jawaban terhadap berbagai aksi "GPK Fretilin" yang terjadi pada
akhir-akhir ini di beberapa wilayah di Timor Timur.

Belum terhapus dari ingatan kita, provokasi Ramos Horta ketika
menerima hadiah Nobel perdamaian, bahwa hadiah tersebut
diterimanya sebagai dukungan terhadap perdamaian dan pembelaannya
terhadap "hak asasi" rakyat TImor Timur yang tertindas. Begitu
juga pemberitaan surat kabar Portugal "Publico" (edisi 5 Nopember
1996) yang memberitakan bahwa "Komisi Parlemen untuk urusan
Timor-Timur" telah mengajukan agar pemerintah Portugal memasukkan
dana bantuan kepada pihak perlawanan (Ramos Horta & kelompok anti
integrasi) kedalam anggaran negara 1997 sebesar 4 juta Contos
Escudos atau + USD 25 juta. Dan kemudian dikatakan "Untuk
menghindari polemik internasional dan tuduhan bahwa Portugal
membiayai secara langsung suatu lembaga perjuangan bersenjata di
Timor-Timur, Parlemen Portugal menggunakan dalih bahwa bantuan
tersebut dimaksudkan untuk tujuan kemanusiaan dan kebudayaan bagi
kepentingan rakyat Timor-Timur".

Pemberitaan surat kabar Portugal tersebut secara eksplisit dapat
memberikan gambaran bahwa sampai saat ini dimana usia integrasi
telah memasuki 21 tahun dan telah memperlihatkan hasil
pembangunan dan kemajuan disegala bidang, disatu sisi telah
menimbulkan efek psikologis sosial terhadap Portugal (yang selama
450 tahun merasa Timor Timur sebagai bagian dari dominionnya)
untuk menghindari kecaman baik dari masyarakat Timor Timur maupun
dunia internasional, dan sekaligus ingin memperlihatkan
eksistensinya terhadap dunia internasional bahwa Portugal masih
konsisten dalam memperhatikan rakyat Timor Timur. Dan disisi lain
menunjukkan bahwa parlemen (pemerintah) Portugal tidak rela
melepas hasrat rakyat Timor Timur berintegrasi kedalam pangkuan
ibu pertiwinya Indonesia, dan terus memberikan bantuan kepada
kelompok-kelompok tertentu (yang tersingkir dan demi kepentingan
pribadi dapat dimanfaatkan) untuk melakukan aksi perlawanan
kepada pemerintah Republik Indonesia.

Jika kita ingin mengkaji lebih jauh lagi, bahwa dibalik semboyan
"tujuan kemanusiaan", sebenarnya pemerintah Portugal hanya ingin
menutupi kelemahan dan kesalahannya dimata internasional bahwa
sesungguhnya mereka telah gagal dalam "memanusiakan" rakyat dari
beberapa negara yang pernah dijajahnya (Angola dan Mozambiq).
Begitu juga jika kita membuat suatu perbandingan terhadap Timor
Timur (selama 450 tahun dalam jajahan Portugal dengan 21 tahun
berintegrasi dalam wilayah negara Republik Indonesia).
     
Dalam upaya mencari jawaban terhadap berbagai kasus aksi
unjukrasa/demonstrasi dan berbagai forum internasional yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu baik didalam maupun
diluar negeri yang berkaitan dengan masalah (integrasi) Timor
Timur, pemberitaan "Publico" tersebut dapat merupakan jawaban,
walaupun kita tidak menutup mata terhadap adanya faktor-faktor
lain (intern) sebagai jawaban dari penyebab timbulnya aksi-aksi
tersebut. Namun secara jujur kita juga tidak dapat menutup mata
dan merasakan bahwa dalam usianya yang relatif belia dibanding
dengan provinsi lainnya, Timor-Timur telah dapat mengejar
ketinggalannya disegala bidang kehidupan yang selama 450 tahun
berada dalam kondisi ketertinggalan dan memprihatinkan.
 
Adanya faktor intern (kesenjangan, perlakuan oknum aparat dan
penegakkan HAM) yang menjadi isu sentral dalam berbagai aksi
tersebut, memang merupakan keprihatinan kita bersama, dengan
lapang dada kita menyadari dan berupaya untuk memperbaiki
kekeliruan yang terjadi. Akan tetapi apakah permasalahan tersebut
hanya tertumpu pada kesalahan pemerintah (aparat keamanan) ?.

Dalam menilai permasalahan tersebut, kita harus melihatnya secara
konprehensif. Tanpa mengecilkan faktor intern diatas, Timor-Timur
sebagai propinsi termuda yang memiliki latar belakang sejarah
berbeda, sebenarnya persoalan-persoalan yang timbul bukanlah
semata kesalahan pemerintah (khususnya ABRI). Akan tetapi
kesemuanya tidak terlepas dari sejarah proses integrasi, yaitu
masih adanya sisa-sisa kelompok "GPK Fretilin" yang melakukan
aksi perlawanan/ pengacauan, dan tentunya akan berhadapan dengan
ABRI sebagai aparat yang memiliki peran dan fungsi mengamankan
dan melindungi segenap wilayah dan rakyat Indonesia. Yang perlu
menjadi renungan kita bersama adalah "bagaimana menyelesaikan
persoalan tersebut, jika dalam masyarakat Timor-Timur sendiri
masih ada oknum atau kelompok (GPK-Fretilin) yang ingin melakukan
gerakan-gerakan pengacauan".
 
Kita dapat melihat berbagai aksi teror dan pembunuhan yang
dilakukan oleh kelompok "GPK Fretilin" seperti; penembakan yang
terjadi pada tanggal 7 April 1997 di Desa Monumento, Kabupaten
Viqueque, dibawah pimpinan Raul dan Maubuti, pihak GPK menyerang
dan menewaskan 6 orang dan 6 warga masyarakat dalam kondisi luka
parah. Pada tanggal 28 dan 29 Mei 1997 disaat rakyat Timor Timur
sedang melaksanakan "pesta demokrasi" untuk memilih wakil-
wakilnya yang akan duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), di Desa Bairo Pita, Dili Barat, Desa Irarala, Kabupaten
Lautem dan di Kabupaten Baucau, pihak GPK kembali melakukan
aksinya menembak rakyat yang tidak berdosa, melakukan pembakaran
dan menyerang aparat keamanan, dalam peristiwa tersebut 9 warga
masyarakat dan 3 aparat keamanan tewas menjadi korban keganasan
"GPK Fretilin". Dari anggota GPK yang berhasil ditangkap, aparat
keamanan berhasil menyita berbagai jenis senjata yang berasal
dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa
gerakan "GPK Fretilin" tersebut tidak terlepas dari jaringan
internasionalnya.
     
Dari pengamatan kita terhadap berbagai aksi yang timbul pada
akhir-akhir ini hanyalah bersifat sporadis dan dilakukan oleh
oknum atau kelompok kecil yang pada umum generasi muda (pada
tahun 1975 masih balita) dan kurang memiliki pengetahuan serta
tidak mengalami peristiwa/ sejarah integrasi tersebut. Dan yang
lebih memprihatinkan kita bersama bahwa berbagai aksi tersebut
merupakan rekayasa yang dilakukan/didukung oleh oknum atau
kelompok bukan masyarakat/penduduk Timor Timur akan tetapi oleh
kelompok/LSM atau "NGO" yang hanya ingin mengambil keuntungan
pribadi dan memanfaatkan situasi dengan mengangkat tema-tema yang
berkaitan dengan masalah Timor Timur.

Dalam kurun waktu 21 tahun usia integrasi tersebut, berbagai aksi
kekerasan, unjuk rasa dan demonstrasi masih terus berlangsung
baik di dalam maupun di luar negeri. Jika diamati dari kualitas
dan kuantitas (frekuensi) gerakan, tema yang dijadikan isu, serta
para pelakunya yang tidak mengalami perubahan, kita dapat menilai
bahwa kegiatan tersebut seakan telah menjadikan kalender, dan
tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Mungkin pemberitaan
surat kabar "Publico" tersebut dapat memberikan jawabannya.

Yang menarik dari berita "Publico", secara implisit menggambarkan
bahwa alokasi dana bantuan pemeritah Portugal tersebut
berkesinambungan dan melembaga, yang diperuntukkan bagi pihak
perlawanan lembaga perjuangan bersenjata di Timor Timur (Weapon
system).

Dan untuk anggaran 1997, Ramos Horta yang notabene sebagai
penerima nobel perdamaian dalam kaitannya dengan Timor Timur,
melalui parlemen (Komisi urusan Timor-Timur) Portugal telah
mengajukan penambahan dana. Hal ini tentunya dalam rangka
meningkatkan eskalasi gerakan kelompok "perlawanan" baik di Timor
Timur maupun di kalangan internasional. Disamping itu juga masih
perlu dipertanyakan motivasi dan latar belakang pemberian hadiah
nobel perdamaian kepada Ramos Horta dan sejauh mana keterkaitan
Portugal dalam proses pemberian nobel tersebut.
 
Dari informasi tersebut kita dapat mengasumsikan bahwa pemerintah
Portugal sampai saat ini masih belum mengakui bahwa Timor Timur
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kesatuan
negara Republik Indonesia dan masih merasa berkepentingan
terhadap perkembangan Timor Timur, walaupun secara diplomasi
dinyatakan bahwa bantuan tersebut dimaksudkan untuk tujuan
kemanusiaan dan kebudayaan masyarakat Timor-Timur.

Haruslah diingat bahwa setelah ditandatanganinya deklarasi
integrasi 17 juli 1976, Timor Timur merupakan bagian integral
yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia, status dan
kedudukannya sama dengan propinsi lainya. Semestinyalah jika
bantuan tersebut ditujukan untuk proyek-proyek kemanusiaan demi
kemajuan masyarakat Timor Timur, bukan diberikan langsung kepada
suatu kelompok yang memang nyata-nyata menentang integrasi
(pemerintah Indonesia) , akan tetapi harus melalui pemerintah
Indonesia atau setidaknya dikoordinasikan, sehingga bantuan
tersebut tidak disalahgunakan untuk aksi teror membunuh rakyat
Timor Timur yang tidak berdosa. Inikah makna "nobel perdamaian"
bagi Ramos Horta ?.

Fenomena tersebut di atas dikaitkan dengan informasi tentang
bantuan pemerintah Portugal tersebut, merupakan indikator bahwa;

1. Bantuan pemerintah Portugal tersebut bukan semata-mata
   ditujukan untuk kepentingan proyek-proyek kemanusiaan demi
   kemajuan masyarakat Timor-Timur, akan tetapi lebih merupakan
   bantuan terhadap perjuangan dan perlawanan kelompok (GPK)/
   gerakan anti integrasi, khususnya terhadap kelompok yang
   bergerak/bergerilya di wilayah Timor Timur.

2. Masih maraknya berbagai aksi baik yang bersifat unjukrasa dan
   demonstrasi, maupun gerakan/aksi (GPK-Fretilin) yang dilakukan
   kelompok anti integrasi baik di dalam maupun diluar negeri
   dimotori oleh Ramos Horta, dan tidak terlepas dari peranan dan
   tanggung jawab pemrintah Portugal, mengingat bahwa gerakan
   tersebut sangat membutuhkan dana yang tidak kecil.

3. Gerakan/aksi dan berbagai provokasi yang dilakukan oleh
   kelompok anti integrasi tersebut, bukan murni sebagai gerakan
   rakyat/penduduk Timor Timur tetapi lebih merupakan proyek
   rekayasa orang-orang (petualang politik) yang mencari
   keuntungan pribadi.

4. Dengan bantuan dana tersebut pemerintah Portugal secara
   langsung telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia,
   karena wilayah dan rakyat Timor Timur bagian dari wawasan
   nusantara negara Republik Indonesia.

Berdasar pada indikator tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa
dibalik berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok anti integrasi
baik didalam maupun diluar negeri, tidak terlepas dari peran dan
tanggung jawab Portugal sebagai negara penyandang dana.

Pemberitaan surat kabar "Publico" tersebut hendaknya dapat
menjadikan kita (khususnya masyarakat Timor-Timur) sebagai satu
kesatuan bangsa Indonesia, mawas diri dan perlu mewaspadai
terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin memecah belah
kesatuan dan persatuan tersebut. Dan masih dalam kaitan itu pula
hendaknya kita introspeksi terhadap berbagai kekeliruan dan
berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan
yang dapat dijadikan isu untuk memecah belah persatuan dan
kesatuan. Semoga........

*) Penulis adalah aktivis mahasiwa
   Timor Timur di Jakarta.