[INDONESIA-L] WARTA PUDI - Daulat R (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Jun 13 1997 - 14:48:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id RAA10161 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 13 Jun 1997 17:47:11 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] WARTA PUDI - Daulat Rakyat, Edisi 10 Juni 1997, Bagian 2

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Jun 13 17:44:38 1997
Date: Fri, 13 Jun 1997 15:35:53 -0600 (MDT)
Message-Id: <199706132135.PAA28136@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] WARTA PUDI - Daulat Rakyat, Edisi 10 Juni 1997, Bagian 2
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: Fri, 13 Jun 1997
To: apakabar@clark.net
Subject: WARTA PUDI: DAULAT RAKYAT, EDISI 10 JUNI 1997, BAGIAN 2

                                       PARTAI UNI DEMOKRASI INDONESIA:

                               MANIFESTO POLITIK, RANCANGAN DASAR DAN=
 STRUKTUR
____________________________________________________________________________
____________________________________
                                               KATA PENGANTAR

Setelah melalui serangkaian pertemuan antara Panitia Pembentukan partai Baru
dan beberapa tokoh gerakan pembaharuan dan pro-demokrasi, pada akhirnya
ditetapkan deklarasi atau proklamasi partai baru Partai Uni Demokrasi
Indonesia jatuh pada tanggal 29 Mei 1996, bertepatan dengan 10 Muharam 1417
Hijriah.

Ide partai baru ini sebetulnya sudah cukup lama, lebih dari tiga tahun. Pada
waktu itu, Dr. Sri-Bintang Pamungkas menyampaikan ide perlunya partai baru,
di samping ketiga partai yang sudah ada, PPP (Partai Persatuan Pembangunan),
PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar (partai Golongan Karya).
Sebelumnya, Dr. Nurcholis Majid juga menyampaikan idenya tentang perlunya
partai oposisi di Indonesia. Ide ini diulang kembali beberapa waktu yang
lalu. Kalau ide Dr. Nurcholis Majid masih mengharapakan oposisi muncul dari
partai politik yang ada, maka Dr. Sri-Bintang Pamungkas menganggap tidak
mungkin PPP atau PDI mampu menjadi partai oposisi. Dengan menggabungkan
kedua pemikiran tersebut, maka tidak syak lagi, bahwa sebenarnya partai baru
ini harus dipersiapkan untuk menjadi partai oposisi. Sebagaimana dikatakan
oleh Dr. Nurcholis Majid, oposisi justru merupakan bagian utama dari
kehidupan demokratis.

Setelah lama berkampanye untuk pembentukan partai baru di seluruh negeri,
bahkan di luar negeri, maka baru beberapa bulan yang lalu dibentuk
kepanitiaan untuk mendirikan partai baru, Panitia mana diketuai oleh Dr.
Sri-Bintang Pamungkas sendiri, dengan Saleh Abdullah sebagai sekretaris,
serta Rani Yunsih dan Yus Soema di Pradja sebagai anggota.

Nama partai baru Partai Uni Demokrasi Indonesia itu sendiri timbul sebagai
suatu lontaran tiba-tiba yang disampaikan dalam suatu konperensi pers
menanggapi maraknya organisasi-organisasi masa baru yang menggunakan nama
yang sama dengan partai-partai politik masa lalu, seperti PNI-Baru,
Parkindo-Baru dan Masyumi-Baru.

Memang Panitia menganggap, bahwa munculnya ormas-ormas itu merupakan bagian
dari kemerdekaan berserikat. Tetapi Panitia juga beranggapan, bahwa
berdirinya partai baru, merupakan lompatan langsung yang sifatnya tanpa
"tedeng aling-aling" untuk melakukan perubahan-perubahan politik di
tanah-air. Ormas, menurut Panitia, baru merupakan gerakan moral, belum
gerakan politik; sehingga belum mampu membuat perubahan-perubahan yang
berarti. Tetapi Panitia sadar, bahwa semuanya mempunyai tujuan yang sama,
yaitu melakukan perubahan-perubahan terhadap situasi politik yang ada=
 sekarang.

Pekerjaan Panitia agak terhambat manakala Dr. Sri-Bintang Pamungkas harus
melawan tuduhan-tuduhan penghinaan kepada Presiden. Tetapi, tugas Panitia
yang terutama mempersiapkan buku kecil dan deklarasi partai baru ini sampai
pulalah pada akhirnya. Ketika buku ini masih berupa "draft", Panitia telah
empat kali mengadakan pertemuan dengan empat kelompok masyarakat yang
berbeda, dari yang senior hingga yang muda-muda, untuk bersama-sama membahas
"partai baru" ini.

Kelompok pertama adalah kelompok senior dan politisi senior "tempo doeloe"
yang tentu pandangannya tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kelompok kedua
adalah kelompok politisi yunior angkatan 1966 dan 1970an yang banyak
terlibat dalam perjuangan melahirkan Orde Baru, tetapi sekaligus juga
memberikan kritik-kritiknya yang pedas pada awal-awal munculnya kiprah Orde
Baru. Kelompok ketiga adalah kelompok LSM (Organisasi Non-Pemerintah/Ornop),
dan khususnya yang pro-demokrasi yang tidak kurang kritisnya terhadap
keadaan sekarang ini. Dan kelompok keempat adalah kelompok yang bakal
menjadi ujung-tombak partai baru itu sendiri, yaitu mahasiswa-mahasiswi dan
pemuda-pemudi yang tergabung dalam gerakan pro-demokrasi, anti kemapanan dan
oposisi.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada satupun dari mereka yang
diundang menyatakan "tidak mendukung" munculnya partai baru ini. Kenyataan
ini memberikan dorongan yang besar bagi Panitia untuk melanjutkan
pekerjaannya. Kesimpulan Panitia, partai baru harus segera muncul. Bahkan,
wartawan-wartawan hampir setiap hari menanyakan, kapan Partai akan
dideklarasikan. Panitia mulai mencari mereka-mereka yang berani menjadi
Pengurus Partai. Betapa tidak, keberadaan Partai ini sendiri merupakan
"tantangan" yang nyata kepada penyelenggara kekuasaan negara. Dengan
deklarasi Partai itu saja, Pengurus harus siap sewaktu-waktu "diciduk" oleh
pihak kekuasaan dengan segala aparatnya. Pengurus, bahkan, bisa dituduh
telah "menggoyang" kestabilan nasional, dan oleh sebab itu bisa dikenai
tuduhan "subversif".

Akhirnya dianggap, bahwa calon-calon Pengurus partai sudah cukup lengkap.
Memang belum diperoleh "yang terbaik" secara nasional. Tetapi, calon
Pengurus partai ini adalah "yang terbaik" pada saat ini. Panitia menunggu
calon-calon pendukung Partai yang lain. Kebekuan selama tigapuluh tahun
belakangan ini memang membutuhkan masa pencairan untuk memunculkan
sosok-sosok manusia pemberani yang bersedia berkorban jiwa dan harta bagi
kemerdekaan bangsa yang besar seperti Indonesia.

Kepengurusan inipun sifatnya masih sementara. Mereka, yang mengerti tentang
arti demokrasi yang sebenarnya, tentu tidak bermaksud serta-merta
menempatkan dirinya sendiri sebagai "pemimpin masa". Mereka, hanya sekedar
Pengurus yang menerima amanat dari para "anggota Partai". Pada saat
"anggota Partai" saja belum ada, bagaimana mau mengangkat diri menjadi
Pengurus, apalagi Pemimpin Partai. Di sini memang tidak digunakan istilah
Pemimpin, tetapi Pengurus, untuk menunjukkan keikhlasan "mengurus" para
anggota yang mempunyai kedaulatan penuh atas partai ini. Pengurus hanya
bertugas mengantarkan Partai ini agar bisa hidup dan tumbuh menjadi Partai
besar yang mampu membuat perubahan-perubahan besar di negeri ini dan menjadi
tumpuan dan dambaan rakyat untuk memenuhi cita-cita mereka: masyarakat yang
adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin.

Dengan munculnya tokoh-tokoh baru sebagai calon Pengurus Partai, maka tugas
Panitia menjadi lebih ringan. "Draft" buku kecil tentang Partai ini dibahas
beberapa kali lagi dan disempurnakan. Bahkan, nama partai baru inipun
dibahas kembali. Tetapi, pada akhirnya, Panitia dan calon Pengurus sepakat,
bahwa masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan, meskipun Partai
sudah diumumkan berdirinya. Maka, beberapa hal yang masih belum bisa
diselesaikan akan diselesaikan kemudian. Bahkan, masih ada Kongres Partai
yang masih bisa menyelesaikan beberapa hal yang masih pending.

Selanjutnya, tugas Pengurus Partai nanti adalah mensosialisasikan
terbentuknya Partai Uni Demokrasi Indonesia ini kepada masyarakat di seluruh
pelosok tanah-air. Tidak syak, bahwa suatu partai membutuhkan masa
pendukung. Perlu dibedakan antara anggota Partai dan masa pendukung atau
simpatisan Partai. Sebuah Partai lebih diutamakan yang ramping, tetapi penuh
dengan ide yang mulia dan cemerlang dalam menata kembali Republik ini
menjadi Republik yang lebih baik, yang kaya, dengan bangsa yang besar dan
tangguh dan terhormat di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Tetapi juga sekaligus menjadi Partai yang bisa memenangkan hatinya rakyat,
yang dicintai rakyat dengan ikhlas, tanpa rasa takut, tanpa rasa terpaksa.
Semata-mata karena Partai memberikan harapan-harapan baru, mencintai rakyat
dan mampu merealisasikan amanat penderitaan rakyat. Pengurus Partai rela
rakyat pendukung "lari" ke partai lain, sekiranya Pengurus gagal memberikan
harapan baru kepada rakyat. Sebab, itulah makna demokrasi!

Pengurus juga masih harus melakukan perjalanan jauh di seluruh pelosok
negeri untuk memberikan keyakinan dan harapan baru bagi rakyat dari semua
lapisan: ya para buruhnya; para petaninya; mereka yang terpelajar; para
pengusahanya; para santri dan ulamanya; para birokratnya; dan para prajurit
dan elit militernya.

Selanjutnya, pendirian Partai pun harus diikuti dengan pendirian
Cabang-cabang Partai di seluruh negeri. Dalam organisasi partai Uni
Demokrasi Indonesia, Cabang-cabang Partai adalah tulang punggung dan
sekaligus ujung tombak Partai. Dengan negara seluas Indonesia dan penduduk
yang menyebar di seluruh Nusantara, maka dibutuhkan waktu yang cukup untuk
mendirikan Cabang-cabang Partai.

Buku kecil tentang Partai Uni Demokrasi Indonesia ini, paling tidak untuk
sementara, sudah cukup lengkap: ada naskah deklarasi atau proklamasi
partai, ada manifesto politik Partai, dan ada rancangan Anggaran Dasar
Partai. Dan, di samping buku ini, ada pula Pengurus Partai yang memberanikan
diri demi harapan baru bagi rakyat.

Jakarta, 20 Mei 1996
Panitia Pembentukan Partai Baru

Medan, 4 Juni 1997
DAULAT RAKYAT EDISI 10 JUNI 1997
(bersambung)

                              ____________________________________
                           =3D=3D=3D SAATNYA UNTUK JUJUR KEPADA RAKYAT =3D=
=3D=3D
                              ------------------------------------
Rupanya "control system" komputer di LPU/PPI tidak jalan. Dari sebab itu,
PPP hanya memperoleh 78 kursi, dan PDI hanya memperoleh 10 kursi atau lebih
sedikit. Entah mengapa, "control system" komputer tadi tidak berjalan
"wajar", alias "mbablas sak karepe dewe", sehingga ketika penjumlahan hasil
suara berlangsung dia menjadi "tak tahu diri". Kalau sekiranya "designed
control system" (atau sistim pengontrolan yang dirancang=97alias cara untuk
merekayasa hasil yang sesungguhnya) masih "wajar", maka hasil yang diperoleh
LPU/PPI, meskipun hasil bohong alias curang, tetapi tidak "serusak" itu. =20

Kalau PPP memperoleh 100 kursi, dan PDI 20 kursi atau lebih, maka orang
mungkin masih akan menerima. Itupun tanpa mengganggu perolehan Golkar
dibanding tahun sebelumnya, bahkan Golkar masih mendapat tambahan dari ABRI
yang 25. Tetapi, karena "malak", atau "nggragas", maka sisa-sisa PDI pun
"dimakan" habis pula. Bahkan, menjadi "lupa daratan", bahwa sebetulnya
Soerjadi pernah "berjasa" menggusur Megawati. Sehingga, sampai hati pula
"memakan habis" orang yang pernah "berjasa" itu.=20

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh pula? Ataukah ada "tangan
usil" yang memainkan komputer LPU/PPI, sedemikian rupa, sehingga komputernya
"mbablas sak karepe dewe"? Atau, mungkinkah itu "tangan Tuhan" yang memberi
peringatan kepada semua pihak? Maka, kalau Ismail Hasan dan Soerjadi sadar,
bahwa selama ini mereka dipermainkan oleh kekuasaan, bukankah sekarang
saatnya untuk berbuat jujur terhadap rakyat? Bukankah kini saatnya bagi
mereka melakukan "move politik" dengan "mengatakan tidak" kepada adikuasa?
Dan ingat, ini merupakan "move politik yang aman", karena dilakukan oleh
pelaku-pelaku politik yang diakui resmi.

Lihatlah Ismail Hasan yang PPP. Berapa kali dia mengatakan"perubahan",
"pembaharuan" dan "perbaikan" sewaktu kampanye? Katakanlah, memang simpati
masyarakat terhadap PPP benar-benar meningkat (bukan karena ada polisi atau
militer atau preman yang dibayar untuk "menyusup" ke dalam tubuh PPP, agar
kampanyenya kelihatan marak), bukankah sekarang saatnya untuk "membalas"
kepercayaan rakyat dengan "memenangkan kemauan rakyat" dengan melakukan
"perubahan" yang sesungguhnya?! Kalau dari sejak 30 tahun lebih rakyat
dibohongi penguasa, bukankah sekarang saatnya Ismail membongkar rahasia
Pemilu itu? Bukankah dia pernah mengatakan, bahwa: "Di lapangan kelihatannya
PPP menang, tetapi sayang, kita tidak punya komputer sendiri"? Bukankah itu
"hati nurani" yang mengatakan, bahwa "penguasa telah curang" karena
"ngangkangi" komputer sendiri dan mau berbuat apa saja dengan komputernya=
 itu?!=20

Demikian pula Soerjadi. Kita semua tahu, dia telah dipakai sebagai "alat"
oleh kekuasaan. Alat itu, kalau sudah "tak terpakai lagi", pasti akan
dibuang. "Habis manis, sepah dibuang", begitulah kata pepatah. Soerjadi pun
harus sadar, bahwa dia akan segera dibuang. Jadi, bukankah sekarang saatnya
Soerjadi "berbuat baik" dan "melakukan koreksi" terhadap kesalahannya
sewaktu dia memutuskan untuk "bersedia menggusur" Megawati?! Dan, kalalaulah
dia betul "dibuang", rakyat akan "memungutnya"?

Bukankah sekarang saatnya pula Ismail Hasan Metareum mengangkat citra
Partai, sebagai partainya orang yang "berakhlak mulia"? Kenapa dia
ragu-ragu? Apakah dia terikat "deal", ketika Muktamar IV kemarin di Pondok
Gede: Boleh menjadi Ketua, kalau "nurut" sama kekuasaan?! Sebagaimana juga
kepada Soerjadi juga ada "deal" yang sama: Boleh jadi Ketua lagi, asal "mau
menggusur" Megawati? Dan tentu saja kepada masing-masing ada "kapling" yang
bertsifat pribadi.

Maka saya sarankan begini. Demi citra partai. Demi citra sebagai Ketua Umum.
Demi para simpatisan dan pendukung. Demi rakyat. Demi perubahan. Demi masa
depan bangsa dan negara. Demi amanat penderitaan rakyat. Demi cita-cita
kemerdekaan. Demi rakyat yang tergusur. Demi korupsi agar tidak merajalela.
Serta demi yang bagus-bagus lainnya. Maka sekaranglah saatnya untuk membuka
kedok penguasa lalim yang suka berbuat curang: Menolak hasil Pemilu 1997!!!
Kepada Ismail Hasan, diminta untuk menolak menandatangani hasil Pemilu 1997.
Dan tak usah pakai komentar macam-macam: Pokoknya tolak saja! Tak usah pakai
basa-basi! Nanti, kalau pakai basa-basi, akan dipaksa menandatangani lagi
alias kompromi! Dosanya berlipat! Inilah saat yang paling baik untuk
"menebus dosa" selama ini dan menuliskan namamu dengan "tinta emas" dalam
sejarah Indonesia! Kapan lagi!

Demikian kepada Soerjadi. Demi segala macam di atas, maka sekaranglah
saatnya "sampeyan" juga "menebus dosa". Yaitu dengan menolak menandatangani
hasil Pemilu 1997. Kalau ada rekayasa mau "ngasih" 5 kursi atau 10 kursi
lagi sebagai "tanda belas kasihan", jangan mau!! Pokoknya tolak saja! Ini
pulalah saat yang paling baik untuk menuliskan namamu dengan "tinta perak"
(kalau sekiranya "tinta emas" terlalu bagus) untuk menghapus namamu yang
hancur kemarin.

Biar DPR/MPR "digaglak" (bahasane "wong Sala") sama Golkar dan ABRInya
ramai-ramai! "San (maksudnya Ismail Hasan) lan Soer (maksudnya Soerjadi),
saate wis teko! Saiki jamane perobahan. Ora nana maneh, maharaja-diraja!
Ngono, ya =91le. Kariya slamet!!"=20

Solo, 6 Juni 1997
DAULAT RAKYAT EDISI 10 JUNI 1997

                        =
 _______________________________________________________
                    =3D=3D=3D AMERIKA SERIKAT, DEMOKRASI DAN MILITERISME DI
INDONESIA =3D=3D=3D
                        =
 -------------------------------------------------------

Rencana Soeharto mau mengelabuhi dunia luar, bahwa seakan-akan Pemilu
Indonesia kemarin diselenggarakan secara demokratis ternyata gagal. Amerika
Serikat, dan negara-negara maju lainnya, khususnya dari Eropa, juga melihat
dengan transparan, bahwa Pemilu yang sepertinya didahului dengan kampanye
dalam situasi "persaingan bebas" itu, ternyata adalah Pemilu yang tidak lain
adalah Pemilu curang. Intel-intel Paman Sam melihat dengan jelas, bahwa itu
semua adalah rekayasa. Mereka justru melihat, bahwa maraknya para simpatisan
OPP, termasuk Golkar, dalam kampanye itu ada yang "membikin", yaitu para
"penyusup", baik itu polisi, militer ataupun preman-preman yang sengaja
disusupkan. Kelihatannya PPP menghijaukan Jakarta, tetapi ternyata itu
bikinan "mereka" juga. Demikian pula PDI di beberapa tempat juga agak
"dikatrol" oleh para preman; sayang, "katrolannya" kurang kuat.

Jadi, apa yang dikatakan oleh Menlu Medeleine Albright? Pemilu Indonesia
seperti mau perang saja! Itu bukan Pemilu yang demokratis! Rupanya
orang-orang Amerika ini lebih jeli daripada kita sendiri dalam mengenali
para penyusup yang rambutnya "cepak-cepak" itu, tidak saja aktif ikut
berkampanye, tetapi juga berjaga-jaga di tiap-tiap TPS. Jadi, bagaimana?
Semula memang Soeharto mau memperlihatkan, bahwa inilah Pemilu yang
demokratis. Ternyata di negara demokratis, atau negara liberal sekalipun,
"persaingan bebas" itu bukan ukuran mereka lagi. "Persaingan bebas"
sebagaimana ditunjukkan oleh kampanye kita kemarin adalah Pemilu "urakan".
Demikian pula keberadaan militer yang ada di setiap TPS itu juga menambah
penciptaan suasana perang.

Sebagai akibat selanjutnya, program penjualan F-16 dibatalkan. Demikian pula
program pendidikan militer untuk para TNI kita dibatalkan. Bukan Indonesia
yang membatalkan, tetapi Kongres Amerika Serikat yang tak setuju! Amerika
tidak ingin melihat Indonesia terus-terusan jadi negara militer. Indonesia,
oleh Menlu Albreight, juga dinilai tetap buruk dalam menjalankan tegaknya
prinsip-prinsip demokrasi, khususnya Hak-hak Asasi Manusia.

Amerika Serikat sebetulnya sudah beberapa saat melihat Indonesia (baca:
Soeharto) keras kepala. Pertama, Indonesia telah mengekspor militerismenya
ke Mianmar, serta membikin rezim militer Mianmar dengan SLORCnya semakin
sewenang-wenang. Soeharto juga mengekspor model Golkar dan organisasi
payungnya ke Malaysia, sehingga di Malaysia "mengubah" UMNOnya menjadi
semacam Golkar. Kedua, Soeharto, melalui perjalanannya beberapa waktu yang
lalu ke kawasan semenanjung Indochina yang bekas "the trouble region" pada
masa lalu itu, telah dikhawatirkan menimbulkan semangat fasisme dari
sisa-sisa militer dan komunis fasis. Di sini, Soeharto berusaha menempatkan
diri sebagai "big brother" bagi negara-negara ASEAN. Vietnam saja yang belum
"disentuh" oleh Soeharto. Sebagai bekas "the trouble region", maka kehadiran
Soeharto dianggap dapat memicu munculnya militerisme fasis di
kawasan-kawasan tersebut. Sebab, bagaimanapun juga, Malaysia dan Singapura
dianggap belum betul-betul demokratis; Thailand dianggap masih terlalu kuat
militernya; demikian pula Laos dan Kambodia; sedang hanya Filipina yang
dianggap lebih demokratis daripada yang lain. Ketiga, Soeharto nekad
memasukkan Mianmar yang militeris menjadi anggota ASEAN. Apa sebetulnya
maksud Soeharto? Membuat ASEAN negara militer? Atau fasis? Bagi
negara-negara maju, aksi-aksi Indonesia yang militeris dan tetap fasis ini
mencemaskan! Tapi apa yang sebetulnya menjadi kata kunci? Apakah keamanan
ASEAN?=20

Bagi rakyat Indonesia, dan rakyat kebanyakan di dunia, hanya ada satu kata
kunci: Soeharto terlalu berkuasa! Lihatlah Mobnas, yang juga tidak mengikuti
aturan dunia. Lihatlah bagaimana dia perlakukan para Jenderal. Hartono yang
menyombongkan diri akan menyelamatkan presiden dan keluarganya dibikin tekuk
lutut menjadi Menteri Penerangan saja. Dan Harmoko mau menunggu kesempatan
melewati masa transisi menjadi Wapres atau "ditempatkan" menjadi Ketua
MPR/DPR? Dan masih banyak yang lain yang dia mau perbuat untuk
memperlihatkan betapa berkuasanya dia. Soeharto berada di puncak
kekuasaannya yang absolut! Itulah yang merisaukan rakyat di dunia dan rakyat
Indonesia sendiri! Kita ingin rakyat berdaulat. Kita ingin rakyat berbuat
sendiri untuk kepentingannya. Bukan Soeharto berbuat untuk kepentingan
Soeharto atau anak-anaknya. Kita ingin demokrasi yang wajar saja: demokrasi
tanpa seseorang mempunyai kekuasaan absolut. Kita tidak butuh demokrasi
Pancasila yang bisa diselewengkan dan memberi peluang kekuasaan absolut.
Kongres Amerika atau kongres manapun di dunia yang demokratis menginginkan
hal yang sama!

Penunjukan Wiranto memang kesempatan terakhir Soeharto. Wiranto adalah
generasi transisi antara generasi "adik-adik Soeharto", semacam Feisal dan
Hartono, dan "anak-anak Soeharto", semacam Hendro Prijono, Bambang Udoyono
dan Prabowo. Wiranto adalah orang terakhir yang bisa diatur untuk menduduki
kedudukan Pangab di bawah kekuasaan Soeharto. Sedang militer"anak-anak
Soeharto" ini, secara naluri memendam dualisme antara militer profesional
dan militer politik. Militer profesional diharapkan membawa dampak perubahan
bagi Republik menuju demokratisasi. Sedang militer politik akan
mempertahankan posisi militer dalam kekuasaan politik kenegaraan. Soeharto
akan mengalami benturan-benturan dalam menangani generasi "anak Soeharto"
ini nantinya. Jadi, kalau Soeharto bisa "lolos" pada Maret 1998 nanti, maka
periode 1998-2003 adalah periodenya yang trerakhir sebelum militer
"anak-anak Soeharto" ini cakar-cakaran sendiri dalam mempertahankan dua kubu
antara militer profesional dan militer politik. Tetapi, kalau Soeharto tidak
bisa lolos, maka memang rekayasa Allah menyimpulkan, bahwa Soeharto memang
harus "dihukum" sebagai akibat absolutisme yang dia bangun.

Yogyakarta, 7 Juni 1997
DAULAT RAKYAT EDISI 10 JUNI 1997