[INDONESIA-L] SPMI: Pernyatan Sikap

From: apakabar@clark.net
Date: Mon Jun 30 1997 - 12:51:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id PAA22738 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 30 Jun 1997 15:50:35 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] SPMI: Pernyatan Sikap atas Kasus H.M. Amin, SH

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Mon Jun 30 15:48:29 1997
Date: Mon, 30 Jun 1997 13:41:00 -0600 (MDT)
Message-Id: <199706301941.NAA04051@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] SPMI: Pernyatan Sikap atas Kasus H.M. Amin, SH
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

Kabar dari PIJAR

SPMI
SOLIDARITAS PENGACARA MUDA INDONESIA
Central Cikini Building, Gedung Impression, Lantai 4, Jl. Cikini Raya No.58
S-T, Telp.322084

PERNYATAAN SIKAP ATAS KASUS H. MOCHAMMAD AMIN J.A.R., SH

I. KRONOLOGIS

1. Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH., adalah seorang pengacara, yang saat
ini sebagai Tersangka dalam perkara pidana dengan sangkaan melakukan tindak
pidana melanggara Pasal 263* jo Pasal 266** KUHP;
2. Dalam kaitan dengan tindak pidana tersebut Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R,
SH., pada tanggal 16 Mei 1997 telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan
ditahan sejak tanggal 16 Mei 1997 s.d. 26 mei 1997 dan status tahanan
tersebut berubah atau ditangguhkan sejak tanggal 26 Mei 1997 berdasarkan
permohonan dan jaminan dari Ny. Sri Nirmala. Sebagai istri dari Sdr. Prof.
Martin Thomas;
3. Dalam masa penahanan Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH., melakukan upaya
hukum berupa mengajukan Praperadilan Polda Metro Jaya mengenai penangkapan
dan penahanan yang tidak sah melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan;
4. Pengadilan Jakarta selatan dalam perkara Praperadilan telah memutus pada
tanggal 17 Mei 1997 dengan putusan berupa mengabulkna gugatan Praperadilan
Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH.;
5. Usai memenangkan gugatan Praperadilan tanggal 17 Juni 1997, Sdr. H.
Mochammad Amin J.A.R, SH., langsung ditangkap di lingkungan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan oleh beberapa petugas Polda Metro Jaya dengan
menggunakan senjata api laras panjang (diduga jenis M16);
6. Dengan menggunakan mobil Operasi Kilat Jaya yang memakai sirene,
layaknya membawa gembong penjahat, H. Mochmmad Amin J.A.R, SH, dibawa ke
Polda Metro Jaya, selananya dipotong secara paksa dan ditempatkan di ruang
isolasi serta diborgol;

II. UNSUR PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

1. Bahwa tindakan penangkapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
melanggar hak asasi manusia, Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH, karena
menangkap kembali Sdr. N. Mochammad Amin J.A.R, SH, pada saat yang
bersangkutan dalam status penangguhan penahanan dan memenagkan
Praperadilan. Selain itu selama masa penagguhan Sdr. H. Mochmmad Amin
J.A.R, SH, tidak pernah melanggar syarat-syarat jaminan penangguhan;
2. Penangkapan dalam masa penangguhan, terlebih-lebih penangkapan itu
dilakukan tanpa alasan yang kuat, telah memberi kesan kepada masyarakat
luas seolah-olah Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH adalah penjahat besar
yang sulit dicari penyidik atau melanggar janji/jaminan penangguhan;
3. Penangkapan terhadap Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH tidak untuk
kepentingan penyidikan, karena ternyata penangkapan itu hanya untuk
penyerahan tersangka ke Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan, yang
seharusnya dilakukan dengan panggilan biasa dengan penjelasan untuk
penyerahan Tersangka dan barang bukti;
4. Pemborgolan terhadap Tersangka ketika dilakukan penyerahan pada
kejaksaan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena selama
dalam masa penangguhan tidak ada indikasi Sdr. H. Mochammad Amin J.A.R, SH,
melarikan diri dan atau melawan petugas;
5. Pemotongan celana panjang Sdr. H. Mochhammad Amin J.A.R, SH, ketika
penangkapan berlangsung juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena
Sdr. H. Mochmmad Amin J.A.R, SH, tidak dalam status tahanan.

III. Berdasarkan hal-hal diatas, kami minta KOMNAS HAM melakukan tindakan
sebagai berikut :

1. Menyatakan H. Mochmmad Amin J.A.R, SH adalah seorang pengacara yang
dalam sistem hukum kita adalah sebagai salah satu bagian dari catur wangsa
yang turut menegakkan hukum dan keadilan sehingga tindakan petugas Polda
Metro Jaya sejak proses penangkapan, penahanan tersebut secara terang
benderang mempertontonkan sikap arogansi kekuasaan dan merupakan suatu
pelanggaran hak asasi mansuia;
2. Sebagai manusia, H. Mochammad Amin J.A.R, SH, punya hak untuk mendapat
perlakuan yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia apalagi proses
tidak wajar tersebut di lingkungan pengadilan yang seharusnya dihormati;
3. Sebagai warga negara Indonesia, H. Mochammad Amin J.A.R, SH, mempunyai
hak untuk mendapatkan perlakuan hak yang sama di hadapan hukum melalui
prosedur hukum yang benar tanpa sewenang-wenang.
4. Sebagai pengacara, yang dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah
satu bagian dari caturwangsa yang ikut serta menegakkan hukum dan keadilan,
serta merupakan satu profesi yang patut dihargai, maka perlakuan terhadap
H. Mochmmad Amin J.A.R, SH tersebut jelas sangat melecehkan profesi
pengacara dan pengadilan;
5. Memberikan perlindunagn hukum dan meminta KOMNAS HAM menurunkan Team
pencari Fakta, karena proses penangkapan dilakukan pada saat penangguhan
penahanan atas diri H. Mochammad Amin J.A.R, SH, belum dicabut dan tidak
ada pelanggaran apapun terhadap syarat penangguhan dan tidak ada tindak
pidana lain yang dilakukan oleh H. Mochammad Amin J.A.R, SH.

Jakarta 27 Juni 1997

Hormat kami

(ditandatangani)
1. Petrus Salestinus, SH

(ditandatangani)
2. Erick S. Paat, SH

(ditandatangani)
3. Aidi Johan, SH

(ditandatangani)
4. Trimedya Panjaitan, SH

(ditandatangani)
5. Ahmad WS. Dilapanga, SH

(ditandatangani)
6. Edigius Sadipun, SH

(ditandatangani)
7. Wihelmus Walong, SH

(ditandatangani)
8. Paskah Irianto, SH

(ditandatangani)
9. Pablo, SH

(ditandatangani)
10. Alexius S.T. Tomu, SH

(ditandatangani)
11. Yanrino HB. Sibuea, SH

(ditandatangani)
12. Rama Putra S, SH

(ditandatangani))
13. S. Roy rening, SH

(ditandatangani)
14. Paskalis Pieter, SH

(ditandatangani)
15. Don Hampri Can, SH

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Catatan admin :
* Bunyi lengkap Pasal 263 KUHP :
(1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan segaja memakai
surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan
tidak dipalsu, jika pemakiaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

**Bunyi lengkap Pasal 266 KUHP :
(1) Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta
otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian
itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena
pemakaian tersebur dapat menimbulkan kerugian.###