[INDONESIA-L] Stabilitas Politik da

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Jul 03 1997 - 08:32:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id LAA07988 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Thu, 3 Jul 1997 11:32:33 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Jul 2 19:57:24 1997
Date: Wed, 2 Jul 1997 17:00:21 -0600 (MDT)
Message-Id: <199707022300.RAA02536@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: Thu, 03 Jul 1997 05:58:09 +0700
From: Yuddy Chrisnandy <ychera@centrin.net.id>
To: apakabar@Clark.net
Subject: Diskusi: STABILITAS POLITIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Yang ingin mendiskusikan topik ini kami tunggu ........

STABILITAS POLITIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
                                     Oleh : Yuddy Chrisnandi, ME
                                  Koordinator Forum Dialog Indonesia

PENDAHULUAN
Memperhatikan perkembangan Pembangunan Nasional, banyak hal positif dan
konstruktif yang semakin meningkat, telah dicapai secara
Ekonomis atas upaya membangun selama ini yang dilakukan Bangsa
Indonesia. Tanpa mengurangi makna keberhasilan Pembangunan Ekonomi
yang dirasakan manfaatnya, masih banyak hal yang perlu terus
ditingkatkan dan diperbaiki diberbagai bidang dan sektor Ekonomi,
sehingga
senantiasa mengacu kepada kepentingan rakyat dalam arti yang sebenarnya.
Pembangunan Ekonomi dalam pengertian fisik adalah terciptanya
berbagai sarana dan prasarana sebagai modal dasar kegiatan Ekonomi
masyarakat dalam menciptakan nilai tambah secara Ekonomis yang terus
meningkat, sedangkan dalam pengertian moral adalah terciptanya kepuasan
masyarakat secara merata dan ketentraman batin rakyat dalam
melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kemakmurannya ,
secara adil dan demokratis.

Keadilan merupakan sebuah komitmen kunci dalam Pembangunan , hanya
dengan sikap yang adil dari seluruh pelaksana, pelaku dan pengelola
Perekonomian-lah akan tercipta rasa puas dari seluruh lapisan yang
terlibat dalam kegiatan Ekonomi. Keadilan akan mendorong adanya
pemerataan hasil-hasil pembangunan, prioritas kebijakan pembangunan akan
senantiasa diarahkan kepada sektor atau bidang ekonomi atau
komunitas ekonomi yang paling membutuhkan. Skala prioritas ini
didasarkan pada adanya kebutuhan, sehingga pembangunan yang demikian
lazim disebut dengan Development Centereds People atau Pembangunan
berpusat pada Rakyat.

Paradigma pembangunan seperti diatas secara sistematis akan mengangkat
harkat dan martabat masyarakat secara sistematis dan
berkesinambungan dalam skala yang Ekonomis untuk menciptakan nilai
tambah bagi masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan tersebut,
melalui berbagai kegiatan Ekonomi yang baik langsung atau tidak langsung
terus meningkat. Mengingat Orientasinya yang bersandar pada
kebutuhan rakyat yang akan dibangunnya, dalam skala Makro akan terus
berlanjut dan saling menapaki kearah yang semakin bergerak maju dari
tempat satu ke tempat lainnya, dari sektor satu ke sektor lainnya, dan
seterusnya, maka Paradigma Pembangunan yang berpusat Rakyat melekat
dengan konsep atau Paradigma Sustainable Development yang dikenal dengan
Pembangunan yang berkesinambungan. Dengan demikian ,
Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat seyogyanya akan terus berlanjut
berkesinambungan, dimana dimensi Pemerataan hasil
pembangunan akan dicapai secara konseptual dan aplikatif, serta
dilaksanakan secara Adil.

Seperti dikatakan dimuka, Keadilan dan Pemerataan merupakan komitmen
yang melandasi dilaksanakan berbagai kegiatan Pembangunan
Ekonomi, mengingat Pembangunan bidang Ekonomi adalah modal awal
menciptakan keberhasilan pembangunan bidang lainnya, sebut saja
Bidang politik, walaupun keduanya saling kait mengkait serta memiliki
ketergantungan yang sulit diabaikan.

KEADILAN EKONOMI
Pembangunan bidang ekonomi tergantung pada sejauhmana kebijakan Politik
mewarnai proses perencanaan dan pelaksanaan dari setiap
tahapannya, apakah diarahkan untuk hal yang sifatnya taktis atau
strategis, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, dengan
prioritas yang mengutamakan kepentingan Private atau Public, dimana hal
- hal tersebut menentukan arah dan sasaran yang akan dicapai.
Kebijakan Politik, sangat menentukan arah dari Pembangunan Ekonomi yang
akan dan tengah dilaksanakan. Adanya berbagai Regulasi atau
Deregulasi di sektor-sektor perekonomian, tidak dapat dilepaskan dengan
kepentingan-kepentingan yang menyertainya. Oleh karenanya, Politik
memberikan corak kebijakan Pembangunan Ekonomi apa yang akan ditempuh,
sehingga memiliki orientasi tertentu yang dapat ditafsirkan
apakah bertumpu kepada kepentingan masyarakat luas, kepada kelompok
pelaku Ekonomi tertentu atau mungkin diperuntukan kepada Individu
tertentu.

Ada kalanya suatu kebijakan Ekonomi yang mengatasnamakan kebutuhan
masyarakat alhasil hanya menguntungkan segelintir orang saja dan
bahkan manfaat dari kebijakan tersebut tidak dirasakan oleh
masyaraktnya. Keadaan yang demikian , tentunya kurang memiliki landasan
Keadilan. Keadilan secara Ekonomi merupakan sebuah tindakan sekaligus
tujuan yang seharusnya dilakukan dan hendak dicapai oleh setiap
kegiatan Ekonomi Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila.
Mengingat Pembangunan Ekonomi kita harus selalu mengacu kepada
Demokrasi Ekonomi Pancasila, maka esensi utamanya adalah Keadilan,
artinya sebuah keharusan untuk memberikan sekaligus menerima sesuai
dengan apa yang dimiliki dan dikerjakannya tanpa diskriminasi serta
intervensi lainnya diluar sistem pasar Ekonomi yang Demokratis.

Keadilan Ekonomi, akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang
harmonis antara setiap pelaku Ekonomi di berbagai lapisan dengan cara
mentransformasikan kemampuan dan kegiatan Ekonomi secara berjenjang ,
saling mendukung serta saling menciptakan nilai tambah. Keadilan
Ekonomi akan menjamin ketentraman dan kepuasan rakyat dalam melakukan
berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan ber-Negara. Dengan
demikian, Keadilan Ekonomi akan mampu menjembatani munculnya berbagai
perbedaan dan kesenjangan seminimal mungkin, apakah itu
kesenjangan pendapatan, kesenjangan pembangunan serta kesenjangan
Ekonomi lainnya, karena Keadilan akan bermuara kepada adanya
pemerataan dan kemakmuran Rakyat.

Bila kita simak kembali Pancasila, hanya kata Adil yang diulang dua kali
dalam sila ke-2 dan sila ke-5, yaitu Kemanusian Yang Adil dan Beradab
dan Ke-Adil-an Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dimana sila ke-2,
lebih tepat untuk ditafsirkan pada hal yang berdimensi Politik ,
sedangkan sila ke-5 untuk hal yang berdimensi Ekonomi. Disini cukup
jelas, bahwa tuujuan akhir dari seluruh rangkaian pembangunan adalah
Menciptakan Masyarakat yang Adil dan Makmur, dimana pembangunan Ekonomi
akan sangat menentukan tercapainya tujuan Nasional.

Yang perlu terus diupayakan adalah suatu Budaya bersikap Adil kepada
setiap orang tanpa diskriminasi , di berbagai jenjang , baik
Pemerintahan ataupun para pelaku Ekonomi. Adil secara Ekonomi, artinya
adanya kesediaan untuk memberikan kesempatan berusaha dan
mengembangkan diri secara Ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan
potensi yang dimiliki. Selain itu, memiliki kerelaan untuk berbagi
sektor-sektor kegitan usaha, disamping adanya komitmen untuk senantiasa
membantu yang lemah.

Secara Utopis, kondisi diatas merupakan kondisi yang Ideal. Namun
pelaksanaannya tidaklah sederhana. Dalam sebuah sistem Ekonomi yang
tengah mencari bentuk dan format-nya yang paling sesuai, banyak sekali
ditemukan ketidaksesuaian antara Konsep Ideal dan Realita-nya.
Kenyataan ini yang acapkali menimbulkan berbagai persoalan. Sistem yang
cocok seperti apa untuk dapat diterapkan, masihlah memerlukan
waktu yang panjang, bila tidak ada suatu keinginan besar untuk melakukan
suatu terobosan besar dengan keputusan Politik bahwa apapun
bentuk dan kegiatannya, pembangunan Ekonomi diarahkan bagi kepentingan
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang semakin merata
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bagi seorang Negarawan tidaklah
penting, apakah sistem Ekonomi tersebut akan Kapitalis, Liberal atau
Kombinasi keduanya, yang penting Rakyat merasakan kesejahteraan dan
kemakmuran yang semakin baik. Namun bagi para Ekonom, bentuk
dan sistem yang menjadi acuan adalah penting dalam merumuskan berbagai
instrumen kebijakan operasional yang mungkin akan dilakukan.
Namun baik Negarawan atau Ekonom, bukan sebuah kekuatan tersendiri,
masih ada para Politisi yang lebih berpengaruh untuk menetapkan
kebijakan mana yang akan diterapkan. Rasanya, dalam iklim seperti saat
ini , sulit menemukan dimensi Ke-Adil-an dalam kegiatan Ekonomi,
namun juga bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan!

TRILOGI PEMBANGUNAN
Tentunya sudah cukup jelas bagi kita, bahwa sejak dimulainya Repelita
pertama oleh Orde Baru, yang menjadi parameter kebijakan operasional
Pembangunan adalah dengan adanya Trilogi Pembangunan. Trilogi
Pembangunan yaitu, Stabilitas Nasional yang Mantap, Pertumbuhan
Ekonomi yang Tinggi dan Pemerataan Pembangunan beserta Hasil-hasilnya.

Dalam visi diatas, yang disebut Paradigma Pembangunannya yaitu ketiga
unsur diatas yang senantiasa ada dalam setiap periode Pembangunan
dengan titik tekan yang fleksibel dan dinamis. Fleksibel dan Dinamis
artinya, tidak selamanya Stabilitas didepan, atau Pemerataan di bagian
paling akhir, namun secara kondisional dapat berubah tergantung situasi
dan kebutuhannya. Dengan kata lain Trilogi pembangunan adalah
bagian yang integral dari ketiga unsur tadi yang harus selalu ada dalam
melaksanakan pembangunan.

Pada tahap awal pembangunan, wajar kita membutuhkan Stabilitas yang
mantap, namun tidak selamanya Stabilitas yang dikedepankan . Sampai
dengan awal tahun 1980-an Stabilitas menempati prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan, yang sedikit demi sedikit bergeser menjadi
Pertumbuhan sebagai titik tekan di era pertengahan tahun 1980-an. Yang
disayangkan adalah konsistensinya yang tidak stabil, Paradigma turut
menentukan operasionalisasi kebijakan selanjutnya. Walaupun pada masa
itu pertumbuhan ekonomi terus dipacu sampai mencapai diatas 8% di
awal tahun 1990-an, namun terkadang Paradigma Stabilitas membayangi
sebagai acuan yang maju mundur tapi malu. Pada tingkat pertumbuhan
yang relatif tinggi untuk ukuran dunia dan relatif stabil untuk
negara-negara Asia, mungkin sudah saatnya stabilitas menempati urutan
terkahir
dalam paradigama pembangunan. Mengapa demikian , karena Stabilitas
menentukan eksistensi Demokrasi yang sangat penting dan diperlukan
untuk tumbuhnya sebuah peradaban masyarakat yang maju dan Modern.

Pada kondisi ini, pertanyaannya adalah apakah Pertumbuhan ekonomi yang
telah dicapai sudah dirasakan cukup atau kurang? Bila masih
dirasakan kurang, konsekuensinya adalah terus mendorong laju
sektor-sektor Industri dan Investasi dalam jumlah besar, meningkatkan
Eksport
dan menekan Import dalam volume yang tinggi, sehingga produktivitas
Nasional yang tercermin dari nilai PDB-nya dapat terus meningkat.
Namun sampai seberapa jauh, sampai saat ini mungkin belum terumuskan
standardisasinya. Dengan demikian, ekses dari pertumbuhan yang
tinggi dipastikan adalah kesenjangan ekonomi masyarakat. Jadi, untuk
mencapai Paradigama pembangunan selanjutnya yaitu Pemerataan
pembangunan beserta hasil-hasilnya menjadi titik tekan yang utama,
mungkin masih lama. Jawabannya adalah keinginan dan keharusan Politik .

TANTANGAN PEMBANGUNAN

Kesenjangan Ekonomi baik antar sektor, antar kelompok penerima
pendapatan, antar region, antara desa dan kota, masih menunjukan rasio
Gini
yang cukup besar, walaupun ada kecenderungan untuk menurun. Kesenjangan
yang cukup menocolok adalah didaerah perkotaan, dimana jarak
antara orang yang kaya dan yang miskin relatif lebar. Hal ini ditunjukan
oleh data statistik tahun 1993, dimana rasio Gini menunjukan angka 0,33
dibandingkan di pedesaan 0,26.

Keberpihakan pemerintah kepada kelompok miskin dan pelaku Ekonomi yang
lemah sangat perlu dalam pembangunan guna memperkecil jarak
kesenjangan. Esensi Pembangunan sendiri adalah menempatkan kelompok ini
pada prioritas utama diurutan terdepan, dengan kata lain prioritas
Pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan. Bagi kelompok yang sudah
maju, perhatian Pemerintah sudah seharusnya dikurangi, dengan
melakukan berbagai pengaturan dan kebijakan Ekonomi yang mampu mendorong
iklim usaha dan kegiatan Ekonomi yang kondusif bagi
peningkatan kesejahteraan kelompok yang lemah dan masih miskin.

Menurut David C Korten, 1990, didalam Menuju Abad ke-21 , dikatakan ada
beberapa kebijakan yang dapat ditempuh dalam strategi
pembangunan yang berbasis kerakyatan, yaitu :

   1.Mencari diversifikasi kegiatan dalam setiap level perekonomian yang
dimulai dari rumah tangga pedesaan, mengurangi ketergantungan
     dan kejutan pasar akibat dari ekses spesialisasi.
   1.Memberikan prioritas pada alokasi sumber produksi barang dan jasa
kebutuhan dasar dari penduduk lokal.
   1.Surplus dari hasil produksi lokal diekspor ke pasar Internasional.
Barang yang diekspor haruslah mempunyai nilai tambah kreativitas
     manusia yang lebih tinggi daripada kandungan sumberdaya alamnya.
   1.Memperkuat pemilikan lokal terhadap penggunaan sumberdaya melalui
kebijakan : membiarkan masyarakat mempunyai hal substansial
     atas sumber primer mereka dan memberikan kontrol individu atas
kepemilikan alat produksi.
   1.Mendorong perkembangan kebebasan politis pada organisasi masyarakat
yang memperkuat partisipasi penduduk secara langsung
     dalam proses pengambilan keputusan ditingkat lokal dan nasional dan
menawarkan pelatihan menjadi warga yang Demokratis.
   1.Membangun kemandirian daerah dalam pembiayaan dan demokratisasi
dalam memilih pemerintahan lokal yang memberikan wadah
     pengaruh yang kuat bagi urusan daerah.
   1.Membangun Transparansi dalam pengambilan keputusan publik dan
memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
   1.Memfokuskan pengembalian pada rumah tangga dan masyarakat dalam
pemilihan berbagai alternatif investasi.
   1.Memberikan prioritas kepada mobilitas sumber, tabungan dan energi
lokal, dengan mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri
     sebagai pembiayaan pembangunan, kecuali untuk maksud produktif yang
jelas akan menghasilkan pembayaran kembali.

Dengan demikian, bila gagasan Korten ini dapat diaplikasikan, seyogyanya
pembangunan akan berhasil meningktakan harkat dan martabat
hidup masyarakat yang saat ini masih tertinggal.

Selain masalah tersebut diatas, masalah Korupsi dan sejenisnya,
merupakan persoalan yang menjadi benalu keberhasilan pembangunan.
Masalah Korupsi tentunya diselesaikan bukan dengan kebijakan Ekonomi
ansih, namun duperlukan pendekatan politik untuk mengatasinya.
Prof. Dr. Soemitro , mensinyalir adanya kebocoran inefisiensi
pembangunan sebesar 30%, hal itu didasarkan pada perhitungan ICOR pada
tahun
1996. Bila menar adanya, hal ini cukup memprihatinkan. Betapapun baik
suatu konsep Pembangunan Ekonomi, tanpa didukung oleh sebuah
kebijakan Politik yang menopangnya secara konstruktif dan
Konstitusional, maka secara operasional akan mengalami banyak hambatan
dan
persoalan. Oleh karena itu pendekatan Politik dan kemauan Politik yang
mendasarkan kepentingan Rakyat, mutlak diperlukan dalam
Pembangunan Ekonomi.

CATATAN PENUTUP

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas, tentunya tantangan kita
kedepan semakin besar dan semakin kompleks. Untuk itu, komitmen yang
besar bagi terciptanya Masyarakat Yang Adil dan Makmur menjadi sumber
inspirasi aktivitas pembangunan seelanjutnya. Tantangan yang
besar, hanya mampu diatasi oleh sebuah semangat melakukan pembaharuan
dan perubahan yang didasarkan atas kemampuan serta Idealisme
kerakyatan yang tinggi.

Ada beberapa tantangan besar kedepan yang mesti diatasi dalam
Pembangunan Ekonomi Nasional, yaitu Hutang luar negeri yang besar dan
harus diperkecil, Disefisiensi produksi dan Daya saing yang lemah perlu
diperkuat, Kesenjangan relatif, kesenjangan regional dan kesenjangan
antar kelas pelaku Ekonomi, yang harus diperkecil jaraknya, dan hal
tersebut memerlukan suatu perangkat kebijakan Ekonomi Politik yang
Demokratis.

Semoga, kita tergerak untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan
masyarakat kita, dengan menyandarkan Pembangunan Ekonomi yang
senantiasa berpusat pada Rakyat.

Disajikan di FE-Universitas Nasional dalam "Dialog Ilmiah Ekonomi",

Jakarta , 26 Juni 1997.

H. YUDDY CHRISNANDI, ME