[INDONESIA-L] PBHI - Operasi Kepend

From: apakabar@clark.net
Date: Tue Jul 29 1997 - 14:20:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id RAA22335 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 29 Jul 1997 17:12:29 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] PBHI - Operasi Kependudukan di DKI Jaya

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Tue Jul 29 16:59:19 1997
Date: Tue, 29 Jul 1997 14:56:12 -0600 (MDT)
Message-Id: <199707292056.OAA01712@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] PBHI - Operasi Kependudukan di DKI Jaya
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: 29 Jul 1997 04:13:43
From: SiaR@mole.gn.apc.org
Subject: PBHI> OPERASI KEPENDUDUKAN DI DKI JAYA
To: Recipients of conference <ina.siar@conf.gn.apc.org>

Replies: SiaR <siar@mole.gn.apc.org>

                             KOMENTAR
           Tentang Operasi Kependudukan di Wilayah DKI Jakarta

Operasi kependudukan oleh Pemda DKI Jakarta yang berlangsung sejak Senin, 14
Juli 1997 telah memancing keresahan dan protes masyarakat luas. Operasi ini
yang melakukan pemeriksaan KTP dan Surat Jalan warga masyarakat melalui
pencegatan di jalan-jalan bahkan hingga memasuki rumah-rumah penduduk, tidak
dapat dibenarkan sekedar atas dasar penegakan hukum Perda No. 1 tahun 1996,
sebagaimana landasan yuridis yang dipakai Pemda DKI dalam menjalankan
operasi. Operasi semacam ini yang juga acap dilakukan dibeberapa daerah lain
mesti dipahami dalam kerangka substansial politik kependudukan yang sejauh
ini dianut Pemerintah Orde Baru.

Pertama; operasi pemeriksaan atau razia kependudukan atas KTP atau
dokumen-dokumen lain dari warga masyarakat harus dilihat dalam perspektif
historis politik kependudukan warisan pendudukan fasisme Jepang. Asumsi yang
dipakai pada masa itu adalah kondisi kedaruratan dan bertujuan bagi
pencegahan serta pengendalian (kontrol) pemerintah pendudukan atas warga
masyarakat. Bentuk operasinya dalam mengintai setiap gerak-gerik warga
masyarakat dilembagakan dalam bentuk cacah penduduk dan pendirian unit-unit
aparat pengawasan terkecil seperti RT/RW, juga mulai diberlakukan KTP termasuk
ketentuan wajib lapor 24 jam bagi tamu.

Kedua; peraturan-peraturan hukum yang sejauh ini digunakan sebagai landasan
bagi pengaturan politik kependudukan masih tampak sarat muatan politis bagi
tujuan-tujuan sebagai alat kontrol negara atas warga masyarakat. Hal ini
sudah pasti membuka lebar peluang bagi perluasan tindakan unjuk kuasa,
sewenang-wenang serta menyimpang dari aparat negara. Bahkan bukan lagi
merupakan rahasia, di Indonesia, pembuatan atau razia KTP disamping memiliki
fungsi sebagai alat kontrol negara, juga telah digunakan menjadi komoditas
bagi perolehan uang atau bentuk imbalan lain yang dikutip baik resmi maupun
tak resmi aparat negara dari warga masyarakat. Bertolak-belakang dengan itu,
di negara-negara lain seperti di Eropa Barat atau AS misalnya, KTP justru
memiliki fungsi sebagai tanda bukti hak warga masyarakat untuk memperoleh
tunjangan sosial negara, disamping sebagai identitas diri sebagai warga negara.
Sehingga tidak memiliki KTP akan berarti kehilangan hak atas kesempatan
tunjangan sosial.

Ketiga; Sementara itu, operasi kependudukan yang berlangsung selama ini
melalui pemeriksaan KTP dan dokumen-dokumen lain juga memiliki kecenderungan
penggunaan dasar hukum yang tidak jelas dan argumentatif atas dasar serta
kepentingan apa operasi dilakukan. Disamping itu berbagai tindakan seperti
tanpa menunjukkan surat tugas, penggeledahan, memasuki tempat tinggal dalam
waktu-waktu yang tidak sewajarnya, merupakan tindakan yang tidak menghormati
hak-hak pribadi warga masyarakat. Memasuki tempat-tempat tinggal penduduk
merupakan tindakan yang harus digolongkan telah terlampau jauh memasuki
wilayah pribadi warga masyarakat, yang sudah tentu menimbulkan gangguan
dalam bentuk ketenangan dan kenyamanan bermukim. Perilaku aparat ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 551 KUHP.

Keempat; Dalam perspektif HAM, hak-hak pribadi (the rights to privacy)
seseorang tidak boleh diganggu sebagaimana dijamin oleh pasal 12 Piagam
Semesta HAM PBB 1948 yang menegaskan: "tak seorangpun dapat diganggu dalam
urusan pribadi, keluarga, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya".
Sementara hak untuk tinggal dan bergerak dalam wilayah negerinya dijamin
melalui pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan
bergerak dan berdiam di lingkungan batas-batas tiap negeri".

Kelima; pada masa kini -- yang sudah jauh dari masa situasi darurat --
politik kependudukan jelas memerlukan reformasi substansial yang disesuaikan
dengan perkembangan zaman dan tuntutan-tuntutan keleluasaan gerak bagi warga
masyarakat serta menjunjung asas penghormatan terhadap hak-hak pribadi warga
masyarakat. Fungsi KTP harus ditempatkan sebagai fungsi pengenal diri warga
negara dengan keleluasaan gerak dari satu tempat ke tempat lain dalam
batas-batas negeri. Cara pandang politik kependudukan, khususnya pemberlakuan
KTP harus dirombak menjadi wujud pelayanan negara terhadap warga sipil, bukan
sebagai alat kontrol atau pengutipan uang dari dan terhadap warga masyarakat
yang justru membebani.

Jakarta, 23 Juli 1997

H E N D A R D I
Direktur Eksekutif PBHI